Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Filsafat Jurnal Bina Praja Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi Jurnal ADMINISTRATOR Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Jurnal Administrasi Publik DISKURSUS Jurnal Filsafat dan Teologi Jurnal Mediakita : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Journal of Innovative and Creativity Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences (MJRS)
Ernestus Holivil
Universitas Nusa Cendana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DESA MELALUI PENYULUHAN DAN RENCANA AKSI KOMUNITAS DI MALAKA BARAT Ajis Salim Adang Djaha; Syukur Muhaymin Adang Djaha; Ernestus Holivil
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 4 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i4.33152

Abstract

Abstrak: Lembaga adat di wilayah perbatasan menghadapi tantangan serius akibat modernisasi, lemahnya pengakuan formal, dan minimnya kaderisasi. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penguatan lembaga adat di Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana aksi berbasis komunitas, dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, pemuda, dan masyarakat umum. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta survei kepuasan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman: pemahaman eksistensi masyarakat hukum adat naik dari 60% menjadi 83%, kesadaran terhadap ancaman meningkat dari 70% ke 87%, partisipasi aktif naik dari 71% menjadi 93%, dan kemampuan menyusun rencana aksi meningkat dari 72% ke 94%. Survei kepuasan juga menunjukkan bahwa 100% peserta puas terhadap pelatihan, terutama dari aspek metode pengajaran dan relevansi materi.Abstract: Customary institutions in border areas face serious challenges due to modernization, weak formal recognition, and lack of regeneration. This community service aimed to enhance public understanding and participation in strengthening customary institutions in Lasaen Village, Malaka Barat District, East Nusa Tenggara. Activities included counseling, group discussions, and community-based action planning, involving 30 participants comprising traditional leaders, village officials, youth, and local residents. Evaluation was conducted using pre- and post-tests as well as participant satisfaction surveys. Results indicated significant improvement: understanding of customary law communities increased from 60% to 83%, awareness of threats rose from 70% to 87%, active participation improved from 71% to 93%, and action plan formulation skills increased from 72% to 94%. Satisfaction surveys revealed that 100% of participants were satisfied with the training, particularly regarding teaching methods and content relevance.
PENINGKATAN KETERAMPILAN ADVOKASI MAHASISWA DALAM MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN SOSIAL Holivil, Ernestus; Pane, Betharia; Narang, Nur Hijriah Zubaedah; Arpin, Risal Mantofani; Kholikin, Rafi Akhsanul; Radja, Abdi Kurniawan; Mushlih, Muhammad Alwan Habibi
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 3 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i3.31293

Abstract

Abstrak: Pelatihan advokasi yang dilakukan kepada mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pelajar Sambi Rampas Congkar (IMPASCA) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam teknik-teknik advokasi yang efektif. Secara khusus, pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif, kemampuan lobi, penyusunan strategi advokasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam merancang strategi advokasi serta terbatasnya pengetahuan tentang jalur yang dapat ditempuh untuk mempengaruhi kebijakan. Pengabdian ini dilakukan melalui workshop interaktif dan simulasi yang melibatkan 50 mahasiswa IMPASCA sebagai mitra. Pelatihan ini bertempat di halaman sekertariat organisasi IMPASCA. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, dan survei kepuasan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada semua indikator, seperti pemahaman dasar tentang advokasi (26%), pengenalan teknik advokasi (16%), kemampuan lobi dan penggunaan media sosial (16%), serta penerapan dalam kehidupan mahasiswa (12%). Kepuasan peserta juga tercatat tinggi, dengan 66.6% peserta sangat setuju terhadap penerapan pelatihan. Pelatihan ini berhasil meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam advokasi dan memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.Abstract: The advocacy training conducted for students of the Ikatan Mahasiswa Pelajar Sambi Rampas Congkar (IMPASCA) aims to enhance their understanding and skills in effective advocacy techniques. Specifically, this training is designed to improve persuasive communication skills, lobbying abilities, the formulation of advocacy strategies, and the use of social media as a campaign tool. The main issue faced is the lack of understanding and skills in designing advocacy strategies, as well as limited knowledge of the pathways available to influence policy. This community service activity was carried out through interactive workshops and simulations involving 50 IMPASCA students as partners. The training took place at the IMPASCA organization’s secretariat courtyard. Evaluation was conducted through pre-tests, post-tests, and participant satisfaction surveys. The evaluation results showed a significant increase across all indicators, such as basic understanding of advocacy (26%), introduction to advocacy techniques (16%), lobbying skills and social media use (16%), and application in student life (12%). Participant satisfaction was also recorded as high, with 66.6% of participants strongly agreeing with the training implementation. This training successfully improved the students’ advocacy capacity and strengthened their participation in decision-making.
PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA WEULUN MELALUI OPTIMALISASI PROFIL DESA Long, Belandina Liliana; Holivil, Ernestus; Djaha, Syukur Muhaymin Adang; Rene, Mariayani Oktafiana; Pah, Theny I. B. K; Seran, Delila A. N.; Andayana, Made N. D.
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 6 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i6.34907

Abstract

Abstrak: Pengelolaan data melalui Profil Desa masih menjadi tantangan bagi banyak pemerintah desa, termasuk Desa Weeulun, akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan minimnya keterampilan teknis. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam optimalisasi Profil Desa sebagai instrumen strategis perencanaan pembangunan, serta meningkatkan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah (soft skill) dan pengisian, analisis, dan pemanfaatan data (hard skill). Metode meliputi sosialisasi, ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik pengisian data dengan 20 peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test berisi 10 pertanyaan serta survei kepuasan berbasis Likert. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dasar 26%, keterampilan teknis 16%, kemampuan analisis 16%, dan pemanfaatan data 12%. Mayoritas peserta (66,6%) sangat puas. Kegiatan ini berhasil memperkuat kapasitas aparatur melalui peningkatan soft skill dan hard skill serta tata kelola desa berbasis data.Abstract: Village data management through the Village Profile remains a challenge for many local governments, including Weeulun Village, due to limited staff capacity and inadequate technical skills. This community service aims to strengthen village government capacity in optimizing the Village Profile as a strategic tool for development planning while enhancing soft skills (communication, collaboration, problem-solving) and hard skills (data entry, analysis, and utilization). The methods included socialization, interactive lectures, group discussions, and data entry practice involving 20 participants. Evaluation was conducted through pre- and post-tests consisting of 10 questions each, and a Likert-scale satisfaction survey. Results showed improvements in basic understanding (26%), technical skills (16%), analytical ability (16%), and data utilization (12%). Most participants (66.6%) were highly satisfied. This activity successfully strengthened both soft and hard skills of village officials and promoted data-based, transparent, and participatory village governance.
Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya) Maria Skolastika Karina Bata; David B. W. Pandie; Alfred o. Ena Mau; Ernestus Holivil
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7681

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 dengan studi kasus di Kabupaten Sumba Barat Daya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang dimana teori ini menekankan dua aspek penting yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Kebijakan afirmatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan keterwakilan perempuan dalam politik, baik dalam pencalonan legislatif maupun keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu. Namun, meskipun regulasi telah tegas, tingkat keterwakilan perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih jauh dari target. Data hasil pemilu menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga 2024, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mencapai 15%, bahkan hanya berkisar 7–12%, sehingga belum memenuhi kuota ideal 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% perempuan belum berjalan optimal akibat berbagai faktor, seperti budaya patriarki. Budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor utama yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan dalam dunia politik, termasuk legislatif. Dalam masyarakat yang berpegang kuat pada nilai-nilai patriarkis, perempuan kerap dianggap kurang layak menempati posisi pengambil keputusan karena stereotip yang melekat, seperti dianggap emosional, tidak tegas, atau lebih pantas mengurus rumah tangga. Pandangan ini membuat perempuan sulit memperoleh kepercayaan politik, baik dari masyarakat pemilih maupun dari partai politik yang masih dominan dipimpin laki-laki, serta terbatasnya sumber daya pendukung di tingkat penyelenggara pemilu. Selain itu, strategi aktor, kepentingan politik, dan karakteristik lembaga penyelenggara turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini. Dampak implementasi yang belum optimal mengakibatkan perempuan masih memiliki suara politik yang lemah dan belum mampu mencapai critical mass dalam lembaga legislatif daerah.
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS Sayrani, Laurensius P.; Gana, Frans; Rohi, Rudi; Enamau, Alferd; Holivil, Ernestus
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 10, No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v10i1.36742

Abstract

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Kupang menghadapi masalah transparansi dan potensi korupsi dalam pengelolaannya, yang berisiko merugikan masyarakat yang membutuhkan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi dalam MBG Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil melalui penguatan soft skill dan hard skill dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi pada Program MBG. Soft skill yang ditargetkan meliputi kemampuan komunikasi advokatif, kerja kolaboratif, dan kesadaran kritis terhadap tata kelola program, sedangkan hard skill mencakup kemampuan analisis kebijakan, identifikasi titik rawan korupsi, pemetaan risiko, serta penyusunan strategi pengawasan berbasis bukti. Metode yang digunakan adalah workshop interaktif dengan simulasi praktis, yang melibatkan mitra Komite BPJ, HWDI NTT, Bengkel APPeK, dan JARPUK INA FO’A, dan diikuti oleh 40 peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, serta survei kepuasan untuk menilai kualitas pelatihan. Pre-test dan post-test masing-masing 10 pertanyaan tertutup berbentuk pilihan ganda/skala penilaian. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan peserta, yaitu peningkatan kemampuan mengidentifikasi titik rawan korupsi sebesar 17%, keterampilan pengawasan meningkat 17%, dan mitigasi korupsi meningkat 26%, yang menunjukkan peningkatan baik dalam softskill maupun hardskill peserta.Abstract:  The Free Nutritious Meals Program (MBG) in the Kupang region faces issues of transparency and potential corruption in its management, which risks harming the communities in need. The objective of this community service program is to increase the capacity of civil society by strengthening soft skills and hard skills in policy advocacy and corruption risk mitigation in the MBG Program. The targeted soft skills include advocacy communication skills, collaborative work, and critical awareness of program governance, while hard skills include policy analysis skills, identification of corruption-prone areas, risk mapping, and evidence-based monitoring strategy development. The method used was an interactive workshop with practical simulations, involving partners from the BPJ Committee, HWDI NTT, Bengkel APPeK, and JARPUK INA FO'A, and attended by 40 participants. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests to measure understanding improvement, as well as satisfaction surveys to assess training quality. The pre-test and post-test each consisted of 10 closed-ended questions in the form of multiple choice/rating scales. The results showed a significant improvement in participants' skills, namely a 17% increase in the ability to identify corruption-prone areas, a 17% increase in oversight skills, and a 26% increase in corruption mitigation, indicating an improvement in both the soft skills and hard skills of the participants.
Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus: Kota Kupang) Ananda, Ni Putu Eka; Djani, William; Andayana, Made N. D.; Holivil, Ernestus
Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences Vol. 3 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/mjrs.v3i2.446

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Kupang Mayor Regulation Number 33 of 2019 concerning the Reduction of Plastic Bag Usage and to identify the obstacles encountered in its implementation in Kupang City. This research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation in traditional markets, shopping centers, and among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Kupang City. Data analysis was conducted qualitatively using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was tested through triangulation techniques. The results indicate that the implementation of Kupang Mayor Regulation Number 33 of 2019 has not been effective. Low levels of understanding among the public and business actors regarding the policy, limited socialization, weak supervision, and the lack of affordable environmentally friendly bag alternatives are the main factors hindering the success of the policy. The use of single-use plastic bags is still widely found, particularly in traditional markets and the MSME sector, indicating that the objective of reducing plastic waste generation has not yet been optimally achieved.
Co-Authors Abdi Kurniawan Radja Ajis Salim Adang Djaha Alfred Omri Ena Mau Ananda, Ni Putu Eka Andayana, Made N. D. Belandina L Long Betharia Pane Chininta Rizka Angelia David B. W. Pandie Djaha, Syukur Muhaymin Adang Enamau, Alferd Everd S. R. Daniel Fallo, Adriana Rodina Ferdinandus - Jehalut Frans Gana Frederik Masri Gasa Gasa, Frederik Masri Haryatno, Yulius Rudi Konslaus, Karolus Made Ngurah Demi Andayana Maria Skolastika Karina Bata Mariayani Oktafiana Rene Muhammad Hasan Syaifur Rizal Mushlih, Muhammad Alwan Habibi Narang, Nur Hijriah Zubaedah Pah, Theny I. B. K Rafi Akhsanul Kholikin Risal Mantofani Arpin Rudi Rohi Sayrani, Laurensius P. Seran, Delila A. N. Syukur Muhaymin Adang Djaha William Djani WULAKADA, HAMZA H.