Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Manajemen Merit Sistem Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Merit Sistem Pada ASN Di Daerah 3T dan Maju) Muhammad Hasan Syaifur Rizal; Ernestus Holivil
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.784 KB) | DOI: 10.55100/administrator.v5i2.72

Abstract

Permasalahan penerapan merit sistem di Indonesia yang hingga saat ini masih banyak diperdebatkan di kalangan akademisi dan pegawai negeri sipil. Dalam pembahasan ini akan diberikan dua studi kasus dalam penerapan merit sistem yaitu pada daerah tertinggal dan pada daerah maju. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode literature review dan pengambilan data pada daerah tertinggal dan daerah maju untuk membandingkan data tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa masih banyak daerah yang belum mampu mengikuti merit sistem jika diterapkan didaerahnya, karena masih kentalnya budaya dan adat didaerah tersebut. Dengan begitu masih banyak PR bagi pemerintah untuk dapat masuk dan bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat 3T, atau dengan membuat aturan merit sistem dengan lebih elastis yang mampu diterima oleh masyarakat pedalaman dan tertinggal. Dengan begitu maka akan lebih baik penerapan merit sistem yang dibuat pemerintah untuk masa depan negara ini agar lebih baik dan mengalami perubahan.
Politics and Technology Jehalut, Ferdinandus; Holivil, Ernestus
Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi Vol 15 No 2 (2024): LUMEN VERITATIS: Jurnal Filsafat dan Teologi| OKTOBER 2024
Publisher : Program Studi Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30822/lumenveritatis.v15i2.3615

Abstract

This study aims to explain the relationship between politics and technology by specifically discussing how the Internet supports and hinders democracy. This conceptual elaboration was prompted by recent controversies about the democratic power of the Internet. The controversy is framed in three perspectives, namely the perspective of utopia, dystopia, and syntopia. By using a qualitative approach and constructivist paradigm as well as literature studies, this paper argues that the three perspectives are reductionist and simplistic. Based on their technological determinism approach, they ignore subject agency and socio-cultural context in framing the relationship between the Internet and democracy. This paper offers holistic reading that the success and failure of technology adoption in democratic practice is a product of the organic interaction between technology and subject agency as well as social, political, and cultural contexts.
Ketimpangan Ketenagakerjaan dan Dinamika Kemiskinan di NTT: Analisis Faktor Penyebab dan Implikasi Kebijakan Ernestus Holivil
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.374

Abstract

Ketimpangan ketenagakerjaan dan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan isu penting yang saling kait-mengait. Keterbatasan akses pendidikan, dominasi sektor informal, dan ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja menjadi latar belakang yang memperburuk kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan di NTT. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tinjauan pustaka yang mengandalkan data sekunder dari berbagai studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas tenaga kerja yang rendah, upah yang tidak mencukupi, dan ketergantungan pada sektor informal menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di NTT. Rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup peningkatan akses pendidikan vokasi, program sertifikasi untuk pekerja informal, dan pengembangan sektor informal yang mampu menyediakan pekerjaan dengan upah layak.
Strengthening Rural Economies: Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Agricultural Sustainability in Sikka Regency, Indonesia Andayana, Made Ngurah Demi; Holivil, Ernestus; Rene, Mariayani Oktafiana; Kholikin, Rafi Akhsanul; Konslaus, Karolus
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i2.86

Abstract

This study evaluates the governance practices of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Riit Village, Sikka Regency, focusing on their impact on agricultural productivity and rural development. Adopting a qualitative case study approach, the research highlights how participatory and cooperative governance principles foster community engagement and improve access to agricultural inputs, training, and markets. The findings reveal significant improvements in crop yields and community welfare, especially for cacao and kemiri. However, challenges such as transportation barriers, crop diseases, and limited technological integration hinder the full realization of governance benefits. Bridging these gaps requires capacity-building, infrastructure improvements, and partnerships with external organizations. Drawing from global governance models, this study provides actionable recommendations for enhancing the sustainability and impact of BUMDes operations. These findings contribute to the discourse on rural governance and its role in achieving the Sustainable Development Goals.
The Role of Subdistrict Election Committees in Increasing Electoral Participation Among Generation Zillennials Kholikin, Rafi Akhsanul; Holivil, Ernestus
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 13 No 1 (2025): June, 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/juan.v13i1.6891

Abstract

The Zillennial generation faces multifaceted challenges in electoral participation, including political apathy, skepticism toward governance systems, and misinformation spread via social media. This study examines the role of the Subdistrict Election Committee (PPK) in Lakbok Subdistrict, Ciamis Regency, Indonesia, in addressing these barriers and enhancing voter engagement among Zillennials during the 2024 General Election. Employing a quantitative-descriptive approach, the research conducted interviews with 27 purposively sampled informants, including election officials, academics, party volunteers, and generational representatives. Data were analyzed using categorical identification based on ideal average value (Mi) and ideal standard deviation (SDi) to evaluate the effectiveness of PPK strategies. Findings reveal four critical roles of the PPK: (1) conducting technical guidance sessions from the General Election Commission (KPU) to district-level committees, emphasizing voter education and digital communication strategies; (2) improving accessibility and transparency through open data dissemination and inclusive outreach programs; (3) leveraging social media platforms like Instagram and TikTok to deliver engaging, visual electoral content tailored to Zillennial preferences; and (4) organizing offline voter education initiatives, such as workshops and community dialogues, to foster direct engagement. The study highlights that these roles significantly boosted Zillennial participation by addressing their unique needs for tech-savvy, transparent, and interactive communication. Notably, technical guidance sessions for PPK members (e.g., 25 sessions on voter education) correlated with increased youth turnout, while social media campaigns achieved high engagement rates through infographics and short videos. Recommendations include top-down optimization of PPK programs, structural integration of digital tools, and collaborative efforts with Zillennial communities to sustain democratic participation. This research contributes to electoral studies by demonstrating the importance of localized, adaptive strategies in bridging generational gaps in political engagement, particularly in Indonesia’s evolving democratic landscape.
PENINGKATAN KETERAMPILAN ADVOKASI MAHASISWA DALAM MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN SOSIAL Holivil, Ernestus; Pane, Betharia; Narang, Nur Hijriah Zubaedah; Arpin, Risal Mantofani; Kholikin, Rafi Akhsanul; Radja, Abdi Kurniawan; Mushlih, Muhammad Alwan Habibi
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 3 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i3.31293

Abstract

Abstrak: Pelatihan advokasi yang dilakukan kepada mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pelajar Sambi Rampas Congkar (IMPASCA) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam teknik-teknik advokasi yang efektif. Secara khusus, pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif, kemampuan lobi, penyusunan strategi advokasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam merancang strategi advokasi serta terbatasnya pengetahuan tentang jalur yang dapat ditempuh untuk mempengaruhi kebijakan. Pengabdian ini dilakukan melalui workshop interaktif dan simulasi yang melibatkan 50 mahasiswa IMPASCA sebagai mitra. Pelatihan ini bertempat di halaman sekertariat organisasi IMPASCA. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, dan survei kepuasan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada semua indikator, seperti pemahaman dasar tentang advokasi (26%), pengenalan teknik advokasi (16%), kemampuan lobi dan penggunaan media sosial (16%), serta penerapan dalam kehidupan mahasiswa (12%). Kepuasan peserta juga tercatat tinggi, dengan 66.6% peserta sangat setuju terhadap penerapan pelatihan. Pelatihan ini berhasil meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam advokasi dan memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.Abstract: The advocacy training conducted for students of the Ikatan Mahasiswa Pelajar Sambi Rampas Congkar (IMPASCA) aims to enhance their understanding and skills in effective advocacy techniques. Specifically, this training is designed to improve persuasive communication skills, lobbying abilities, the formulation of advocacy strategies, and the use of social media as a campaign tool. The main issue faced is the lack of understanding and skills in designing advocacy strategies, as well as limited knowledge of the pathways available to influence policy. This community service activity was carried out through interactive workshops and simulations involving 50 IMPASCA students as partners. The training took place at the IMPASCA organization’s secretariat courtyard. Evaluation was conducted through pre-tests, post-tests, and participant satisfaction surveys. The evaluation results showed a significant increase across all indicators, such as basic understanding of advocacy (26%), introduction to advocacy techniques (16%), lobbying skills and social media use (16%), and application in student life (12%). Participant satisfaction was also recorded as high, with 66.6% of participants strongly agreeing with the training implementation. This training successfully improved the students’ advocacy capacity and strengthened their participation in decision-making.
PELATIHAN LITERASI DIGITAL DAN APLIKASI AUGMENTED REALITY UNTUK PEMBELAJARAN KREATIF Holivil, Ernestus; Pane, Betharia; Narang, Nur Hijriah Zubaedah; Arpin, Risal Mantofani; Kholikin, Rafi Akhsanul; Radja, Abdi Kurniawan; Mushlih, Muhammad Alwan Habibi
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i2.29712

Abstract

Abstrak: Di era digital, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu teknologi yang berpotensi besar dalam mendukung pembelajaran interaktif adalah Augmented Reality (AR). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi Augmented Reality (AR) dalam pembelajaran di SMA Tiga Putra. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan integrasi teknologi dalam pembelajaran akibat kurangnya pemahaman siswa dan guru tentang literasi digital serta pemanfaatan AR sebagai media interaktif. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan workshop berbasis praktik langsung dengan pendekatan pendampingan. Kegiatan ini melibatkan 50 peserta, terdiri dari 25 siswa dan 25 guru. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta kuisioner kepuasan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman literasi digital sebesar 42%, peningkatan keterampilan penggunaan AR sebesar 56%, serta peningkatan motivasi belajar siswa sebesar 48%. Sebanyak 97,6% peserta menyatakan bahwa AR memiliki manfaat signifikan dalam pembelajaran. Hasil ini mengindikasikan perlunya pelatihan lanjutan dan dukungan infrastruktur agar implementasi AR dapat lebih optimal dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran.Abtract: This activity aims to improve digital literacy and the use of Augmented Reality (AR) technology in learning at SMA Tiga Putra. The main problem faced is the limited integration of technology in learning due to the lack of understanding of students and teachers about digital literacy and the use of AR as an interactive media. The methods used include socialization, training, and workshops based on direct practice with a mentoring approach. This activity involved 50 participants, consisting of 25 students and 25 teachers. Evaluation was carried out through pre-tests and post-tests as well as participant satisfaction questionnaires. The results showed an increase in understanding of digital literacy by 42%, an increase in AR usage skills by 56%, and an increase in student learning motivation by 48%. As many as 97.6% of participants stated that AR has significant benefits in learning. These results indicate the need for further training and infrastructure support so that AR implementation can be more optimal in increasing learning effectiveness.
Defending the Shore, Voicing the Right: Communication Strategies of the Save Pede Beach Movement: Frederik Masri Gasa; Chininta Rizka Angelia; Ernestus Holivil; Everd S. R. Daniel
Mediakita Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Mediakita : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : Fakultas Usluhuddin dan Dakwah UIN Syekh Wasil Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/mediakita.v9i2.2938

Abstract

This study aims to examine the social movement of the Labuan Bajo community, which is part of the Save Pantai Pede Movement, as a form of resistance to the privatization of public space by the provincial government and private investors. The primary issue in this study is the power imbalance in the management of public space, which contributes to the marginalization of local communities. This study employs a critical approach, utilizing Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis and Pierre Bourdieu's theories of habitus, capital, and social field as analytical tools. Data were obtained through documentation studies, observations, and in-depth interviews, which were analyzed at three levels: textual, discourse practice, and sociocultural practice. The study's results show that the community, particularly young people and local artists, produces a discourse of resistance through art and public symbols that affirm public space as a shared right. This movement has succeeded in transforming the commercialization project into a broader public debate on spatial justice and community political participation. These findings confirm that community-based social movement can be an effective tool for political negotiation in addressing structural and capitalist domination of public space.  
Postmodernism and the Crisis of Trust in Government: An Analysis of Michel Foucault's Thought Holivil, Ernestus; Wulakada, Hamza H.; Gasa, Frederik Masri; Long, Belandina Liliana
Jurnal Filsafat "WISDOM" Vol 35, No 2 (2025): (Article in Press)
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jf.105203

Abstract

This study aims to analyze the causes of the crisis of trust in government from a postmodernist perspective, referring to Michel Foucault's concepts of governmentality and biopolitics. The central research question explores how power, as expressed through public policy discourse, can impact government legitimacy, particularly during global crises. A qualitative approach is used, employing critical philosophical analysis of Foucault's texts, with case studies on pandemic policies and the use of surveillance technology. The findings reveal that the decline in public trust is not only due to administrative failures but also due to the way governments manage policy discourse in ways that are opaque and manipulative. Based on these findings, the study suggests that governments should adopt more transparent and participatory policy approaches, increasing public involvement in decision-making processes to strengthen the legitimacy of the government, which has been undermined. 
Challenging Meritocracy: Michael Sandel's Critical Perspective on Social Inequality in Modern Society: Menggugat Meritokrasi: Pandangan Kritis Michael Sandel tentang Ketimpangan Sosial dalam Masyarakat Modern Holivil, Ernestus; Haryatno, Yulius Rudi
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 21 No. 2 (2025): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36383/diskursus.v21i2.686

Abstract

This article examines Michael Sandel’s critique of meritocracy and its relevance to the Indonesian context, particularly in relation to educational inequality and the rise of populism. While meritocracy is often celebrated as a system of fairness and equal opportunity, this study demonstrates that it exacerbates structural disparities, reinforces stigma against disadvantaged groups, and fuels resentment that populist leaders can mobilize. Drawing on Sandel’s The Tyranny of Merit and related literature, this article employs a qualitative approach with critical theory to analyze how meritocratic ideology deepens social divisions by overlooking structural constraints on achievement. The findings reveal that Indonesia’s reliance on merit-based educational policies disadvantages rural and marginalized communities, while the resulting frustrations contribute to populist narratives that oppose political and educational elites. As an alternative, Sandel’s principle of the common good provides a normative framework for reform, emphasizing solidarity, collective responsibility, and shared welfare. By applying these principles to Indonesian social and educational policies, this article highlights a pathway toward reducing inequality, mitigating populist discontent, and strengthening democratic cohesion. Abstrak Artikel ini mengkaji kritik Michael Sandel terhadap meritokrasi dan relevansinya dalam konteks Indonesia, khususnya terkait ketimpangan pendidikan dan bangkitnya populisme. Meskipun meritokrasi sering dipandang sebagai sistem yang adil karena memberikan kesempatan yang setara, penelitian ini menunjukkan bahwa meritokrasi justru memperburuk ketimpangan struktural, memperkuat stigma terhadap kelompok marjinal, serta memicu rasa frustrasi yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin populis. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis teori kritis, artikel ini menganalisis karya Sandel The Tyranny of Merit beserta literatur terkait untuk menyoroti bagaimana ideologi meritokrasi memperdalam fragmentasi sosial dengan mengabaikan keterbatasan struktural dalam pencapaian individu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada kebijakan pendidikan berbasis merit cenderung merugikan komunitas pedesaan dan kelompok tertinggal, sementara kekecewaan yang muncul memperkuat narasi populis yang menentang elit politik dan pendidikan. Sebagai alternatif, prinsip kebaikan bersama yang ditawarkan Sandel memberikan kerangka normatif untuk reformasi, dengan menekankan solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan kesejahteraan umum. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kebijakan sosial dan pendidikan di Indonesia, artikel ini menyoroti jalan menuju pengurangan ketimpangan, meredam ketidakpuasan populis, serta memperkuat kohesi demokratis. Kata-kata kunci: ketidaksetaraan sosial, populisme, Michael Sandel, meritokrasi, kebaikan bersama