Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.011
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Islam Futura LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy Indonesian Research Journal on Education Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Quru’: Journal of Family Law and Culture Al-Mudharabah
Riza Afrian Mustaqim
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Astronomy Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGESAHAN SERTIFIKAT GANDA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Penelitian Kantor Wilayah Provinsi Aceh) Basrul Gunadi; Bukhari Ali; Riza Afrian Mustaqim
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.616 KB)

Abstract

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak sebidang tanah, sehingga pemegang sertifikat mempunyai tanda bukti hak yang kuat. Namun pada faktanya masih banyak yang terjadi permasalahan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, yaitu permasalahan sertifikat dengan kepemilikan ganda yang diterbitkan oleh BPN, dimana satu bidang tanah dikuasai oleh dua pemilik yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong dalam penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan (library research) berupa peraturan, buku, dan karya ilmiah lainnya. Perumusan masalah dalam skripsi ini ialah pertama, bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam pengesahan sertifikat ganda dan yang kedua, bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pertanggungjawaban BPN dalam pengesahan sertifikat ganda. Dimana BPN menerbitkan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti hak atas sebidang tanah akan tetapi mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan karena terdapat dua kepemilikan sertifikat dengan tanah yang sama. Pandangan siyasah dusturiyah mengenai pertanggungjawaban BPN terhadap sertifikat ganda bahwasanya Badan Pertanahan Nasional tidak bertanggungjawab atas sertifikat yang digandakan sementara islam menerangkan setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan negara.
Determination of the Qibla Direction of the Al-Mukarramah Mosque in Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City Ida Friatna; Riza Afrian Mustaqim; Erizaldi Putra
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 2 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i2.2548

Abstract

One of the conditions for a valid prayer is facing the Qibla, Imam Syafi'i believes that people who can see the Ka'bah must face the 'Ainul Ka'bah as well as people who are far or outside Mecca must face 'Ainul Ka'bah based on their ijtihad with instructions from the sun, stars, mountains, moon, and others that can be used as a Qibla direction. Many mosques in the city of Banda Aceh do not face the Kaaba, this is based on using Google Earth, from several mosques that are off the beaten path, the Al-Mukarramah Mosque has such a large deviance that it faces the African continent. The research question for this thesis is how to determine the Qibla direction at Al-Mukarramah Mosque, Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City and how accurate the Qibla direction at Al-Mukarramah Mosque, Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City. In this study the authors used a qualitative approach research method, a type of Field Research (field research), and used a qualitative descriptive analysis method. describe and analyze the method of determining the Qibla direction of the Al-Mukarramah Mosque then verify the results of Qibla accuracy. The results of this study concluded that first, the method of determining the Qibla direction of the Al-Mukarramah Mosque in Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City was carried out in two ways: 1) Rashdul Qibla, when the Al-Mukarrmah Mosque was about to be built in 1999 by the Imam of Gampong Punge Jurong during the that, 2) Kompas, carried out in 2018 this happened when the Aceh MPU fatwa No. 3 of 2018 concerning the determination of the Qibla direction. Second, test the accuracy of the Qibla direction of the Al-Mukarramah Mosque by using the Mizwala Qibla Finder, Rubu' Mujayyab, Protractor, and Google Earth that the Qibla direction of the mosque does not face the Ka’bah so it has a slope with the position of the mosque building by 15° to the north and results via visual google earth The building of the Al-Mukarramah mosque faces the African continent.
TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK OLEH MANAJEMEN TAYLOR DI TUNGKOB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Riza Afrian Mustaqim; Zumara
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.824

Abstract

Dalam hukum Islam, jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan dimiliki secara sempurna (milk al-tam). Namun penjualan yang dilakukan salah satu toko taylor di gampong Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya jual beli tersebut dilakukan atas dasar klausula yang dibuat oleh pihak toko yang ditempelkan pada sebuah etalase kaca di toko tersebut. pihak manajemen toko melakukan penjualan atas dasar kerugian yang dialami dan untuk menutupi setiap pengeluaran yang telah dikeluarkan pada proses pembuatan baju tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Lely taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya, bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya, dan perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely taylor terhadap baju konsumennya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisi, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penjualan baju kosumen secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely taylor dilakukan untuk menutupi kerugian yang dikeluarkan selama proses penjahitan baju tersebut dan juga untuk menutupi upah pekerja yang telah bekerja menjahit baju tersebut. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik untuk menghindari tindakan gharar, dan tindakan fasid pada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.
ANALISIS PENERAPAN IJĀRAH BIL MANFA’AH PADA SISTEM PANJAR DALAM SEWA MENYEWA RUMAH Riza Afrian Mustaqim; Nada Batavia
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1305

Abstract

Sekalipun sewa menyewa rumah dengan sistem panjar sudah menjadi praktik umum dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, namun jika dirujuk dari Literatur Fiqh Islam, sesungguhnya masih terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehannya. Sebagian ulama berpendapat jual beli dengan menggunakan uang panjar tidak sah, sedangkan dari kalangan ulama lainnya menyatakan bahwa jual beli dengan meggunakan uang panjar sah dan boleh dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan bagaimanakah tinjauan konsep ijārah bil manfa’ah terhadap sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, penyewa harus membayar uang panjar minimal 20 % dari harga total. Apabila calon penyewa membatalkan sewa rumah maka uang panjar tersebut tidak dikembalikan atau hangus. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik urbun pada penyewaan rumah belum sepenuhnya sesuai, berdasarkan jumhur ulama bahwasanya, urbun mengandung unsur gharar dikarenakan ketidakjelasan terhadap batas maksimal pembayaran, sehingga penyewa dan pihak pemilik rumah sewa sama-sama mengalami kerugian.
Determination of the Qibla Direction of the Al-Mukarramah Mosque in Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City: Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Mukarramah Di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Friatna, Ida; Mustaqim, Riza Afrian; Putra, Erizaldi
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 3 No. 2 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i2.2548

Abstract

One of the conditions for a valid prayer is facing the Qibla, Imam Syafi'i believes that people who can see the Ka'bah must face the 'Ainul Ka'bah as well as people who are far or outside Mecca must face 'Ainul Ka'bah based on their ijtihad with instructions from the sun, stars, mountains, moon, and others that can be used as a Qibla direction. Many mosques in the city of Banda Aceh do not face the Kaaba, this is based on using Google Earth, from several mosques that are off the beaten path, the Al-Mukarramah Mosque has such a large deviance that it faces the African continent. The research question for this thesis is how to determine the Qibla direction at Al-Mukarramah Mosque, Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City and how accurate the Qibla direction at Al-Mukarramah Mosque, Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City. In this study the authors used a qualitative approach research method, a type of Field Research (field research), and used a qualitative descriptive analysis method. describe and analyze the method of determining the Qibla direction of the Al-Mukarramah Mosque then verify the results of Qibla accuracy. The results of this study concluded that first, the method of determining the Qibla direction of the Al-Mukarramah Mosque in Gampong Punge Jurong, Meuraxa District, Banda Aceh City was carried out in two ways: 1) Rashdul Qibla, when the Al-Mukarrmah Mosque was about to be built in 1999 by the Imam of Gampong Punge Jurong during the that, 2) Kompas, carried out in 2018 this happened when the Aceh MPU fatwa No. 3 of 2018 concerning the determination of the Qibla direction. Second, test the accuracy of the Qibla direction of the Al-Mukarramah Mosque by using the Mizwala Qibla Finder, Rubu' Mujayyab, Protractor, and Google Earth that the Qibla direction of the mosque does not face the Ka’bah so it has a slope with the position of the mosque building by 15° to the north and results via visual google earth The building of the Al-Mukarramah mosque faces the African continent.
Criteria for Legal Competence in Islamic Law: A Critical Evaluation Jamal, Irwansyah Muhammad; Mustaqim, Riza Afrian
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 2 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.11183

Abstract

A leader must have the ability to act legally so that every action he does is legal. This skill is required to be perfect, even exceeding the ability to act legally on a husband and wife in managing a household or someone in managing their property. On the basis of perfect legal skills, the leadership process will be able to run well, and various benefits can be realized in society at large. In this case, Islamic law as one of the legal systems that live in society is believed in giving a view of the legal skills of a leader. Some verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet SAW. give a signal about the criteria for a leader's legal competence. There are two important elements that must be possessed so that the ability to act in law is perfect; first, the age of a leader (caliphate), either a leader of a state (prisident), or a region (governor and regent/mayor) is at least 40 years old. While the position of assistant to the caliphate (minister and police) must be at least 21 years old; second, having perfect intelligence (rusyd). This intelligence is based on deep knowledge and broad insight into leadership. Based on this intelligence, a leader will carry out policies to his people in accordance with the benefit principles. Seorang pemimpin menjadi sentral bagi rakyatnya untuk mengantarkan mereka dalam mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan, dan kehagiaaan. Untuk hal itu, seorang pemimpin diharuskan memiliki kecakapan hukum yang baik, bahkan melebihi daripada seorang suami atau isteri dalam membina rumah tangga, atau seseorang dalam mengelola harta bendanya. Konsep kecakapan hukum pada seorang pemimpin telah disebutkan dalam berbagai ketentuan atau pemikiran para ahli. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan konsep dan kriteria kemampuan kecakapan bagi seorang pemimpin. Tulisan ini mengkaji konsep hukum Islam tentang kecakapan seorang pemimpin yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Metode yang digunakan pada kajian ini yuridis normatif, yakni dengan mengkaji beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi SAW. yang memberi isyarah tentang kriteria kecakapan hukum seorang pemimpin. Hasil penelitian ditemukan ada dua unsur penting yang harus dimiliki seorang pemimpin supaya cakap bertindak hukum secara sempurna. Pertama, usia seorang khalifah, baik Presiden, atau Gubernur dan Bupati/Walikota, minimal 40 tahun. Sementara jabatan pembantu khalifah, seperti Menteri dan Polisi minimal berumur 21 tahun. Kedua memiliki kecerdasan yang sempurna (rusyd), yakni seorang pemimpin mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang baik. Dari ketiga kecerdasan tersebut akan melahirkan sifat bijaksana, dan pada gilirannya terwujud kemaslahatan hidup masyarakat secara luas.
TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK OLEH MANAJEMEN TAYLOR DI TUNGKOB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi tentang Keabsahan Transaksi pada Objek yang tidak Dimiliki Penjual) Mustaqim, Riza Afrian; Zumara
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.824

Abstract

Dalam hukum Islam, jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan dimiliki secara sempurna (milk al-tam). Namun penjualan yang dilakukan salah satu toko taylor di gampong Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya jual beli tersebut dilakukan atas dasar klausula yang dibuat oleh pihak toko yang ditempelkan pada sebuah etalase kaca di toko tersebut. pihak manajemen toko melakukan penjualan atas dasar kerugian yang dialami dan untuk menutupi setiap pengeluaran yang telah dikeluarkan pada proses pembuatan baju tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Lely taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya, bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya, dan perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely taylor terhadap baju konsumennya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisi, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penjualan baju kosumen secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely taylor dilakukan untuk menutupi kerugian yang dikeluarkan selama proses penjahitan baju tersebut dan juga untuk menutupi upah pekerja yang telah bekerja menjahit baju tersebut. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik untuk menghindari tindakan gharar, dan tindakan fasid pada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.
ANALISIS PENERAPAN IJĀRAH BIL MANFA’AH PADA SISTEM PANJAR DALAM SEWA MENYEWA RUMAH: Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Afrian Mustaqim, Riza; Batavia, Nada
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1305

Abstract

Sekalipun sewa menyewa rumah dengan sistem panjar sudah menjadi praktik umum dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, namun jika dirujuk dari Literatur Fiqh Islam, sesungguhnya masih terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehannya. Sebagian ulama berpendapat jual beli dengan menggunakan uang panjar tidak sah, sedangkan dari kalangan ulama lainnya menyatakan bahwa jual beli dengan meggunakan uang panjar sah dan boleh dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan bagaimanakah tinjauan konsep ijārah bil manfa’ah terhadap sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, penyewa harus membayar uang panjar minimal 20 % dari harga total. Apabila calon penyewa membatalkan sewa rumah maka uang panjar tersebut tidak dikembalikan atau hangus. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik urbun pada penyewaan rumah belum sepenuhnya sesuai, berdasarkan jumhur ulama bahwasanya, urbun mengandung unsur gharar dikarenakan ketidakjelasan terhadap batas maksimal pembayaran, sehingga penyewa dan pihak pemilik rumah sewa sama-sama mengalami kerugian.
THEORETICAL STUDY OF THE USE OF THE POLARIS STAR AS A REFERENCE FOR THE NORTH POINT IN DETERMINING THE QIBLA DIRECTION Akbar, Reza; Mustaqim, Riza Afrian
Islam Futura Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v22i1.9411

Abstract

The accuracy of determining the north point is a very important matter in determining the Qibla direction. Finding the north using a compass, especially in buildings, is not encouraged so that an alternative method is needed. Apart from using a compass and istiwa stick (gnomon),  Polaris can also be used to reference the north, but it is not popular because of its limited appearance, which is only easily observed in areas which located above latitude 10o N. This study aims to examine theoretically the accuracy of Polaris as a reference for the north point in determining the Qibla direction. This research belongs to library research using secondary data. The data were obtained from various sources such as Stellarium software and various relevant articles. Based on this research, it is concluded that in the region near the equator (less than latitude 10o N),  Polaris is difficult to observe because it is very low above the horizon. Thus, for the sake of determining the Qibla direction, the results are inaccurate. Whereas in regions that are located far north from the equator (at latitude above 10o N) the north point can be determined easily because Polaris can be observed quite high. Thus, its use in determining the Qibla direction is classified as accurate.
The Implementation of Mathlak in Determining the Beginning of the Lunar Month of the Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Mustaqim, Riza Afrian; bin Adnan, Boihaqi; Khawatinnisa, Husnul; Hayana, Cut Diva; Sausan, Rahma Dhiyaa
Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Vol 10, No 2 (2024): Al-Marshad
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jam.v10i2.21094

Abstract

Matlak in the determination of the beginning of the Kamariah month of the Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) is often different from other methods. The conventional rukyat system and the limited scope of matlak are the causes of the dynamics, even in conditions of high hilal visibility differences still occur, the community is confused by this situation. This research is a qualitative research with a scientific approach. Data sources were obtained based on interviews, observation and documentation, with descriptive analysis. The results of this study indicate that; 1) The method of determining the beginning of the Kamariah Month of the Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) uses conventional rukyatul hilal, with a limit of 32 minutes of sunrise-sunset distance, 2) The implementation of matlak in determining the beginning of the Kamariah Month of the Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) on the Potential Differences in Fasting and Feast Days in Indonesia is very significant, the application of this matlak has an impact on the impossibility of unification. With the consequence that it will be absolutely different from some methods such as imkanurrukyat with existing criteria.
Co-Authors Abdul Jalil Salam Akbar, Reza Al-Faiz, Muhammad Rozaan Ananda, Fadhillah Arifin Abdullah Aslan Aslan Aslan Aslan, Aslan Aulia, Raja Basrul Gunadi Batavia, Nada Boihaqi bin Adnan Bukhari Ali darlius, darlius Erizaldi Putra Faisal Yahya Fakhrurrazi M. Yunus Hadi, M Naufal Hasnul Arifin Melayu Hayana, Cut Diva Heryanti, Novi Ida Friatna Irwansyah Jamal, Irwansyah Muhammad Jamhir Hasan Khawatinnisa, Husnul Layyinatusy Syifa Mubarrak , Husni Muhammad Iqbal Mutia, Farah Nada Batavia Putra, Erizaldi Reza Akbar Reza Akbar Reza Akbar Rismayadi, Dedi Sausan, Rahma Dhiyaa Soderi, Ridhokimura Sulfanwandi, Tgk. Syariful Anami Yanti, julida Zaiyad Zubaidi Zulfa, Aindana Zumara Zumara