Articles
<![CDATA[Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut) ]]>
<![CDATA[Rinaldo Rinaldo]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.281
<![CDATA[Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun dalam penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Arti pentingnya reorinetasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Adapun permasalahan yang dikemukakan terkait penerapan rehabilitasi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkontrusikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1). ]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP ORANG DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DALAM PRESFEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) ]]>
<![CDATA[Asrul Taufik Harahap]]>;
<![CDATA[Ediwarman Ediwarman]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.282
<![CDATA[. Penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunkan narkoba maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut. Hal ini akan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peneliitan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data bersumber dari library research dan field research di Polresrtabes Kota Medan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa faktor-faktor penyhalahgunaan narkoba terhadap penyandang disabilitas ialah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi dan tidak percaya diri. Dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas bagi lingkungan masyarakat yaitu dampaknya sangat luas dan merupaakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, masyarakat juga merasa terganggu dan terkait keluarganya mempengaruhi oleh pengguna narkotika tak terkecuali terhadap penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan narkotika ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan markoba, melakukan giat gotong royong di wilayah rawan narkoba, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan. Polrestabes Kota Medan agar segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terakit hal tersebut agar tidak terjadi. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Yemi Mandagi]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.278
<![CDATA[Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah. ]]>
<![CDATA[Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan) ]]>
<![CDATA[Mustafa Nasution]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.280
<![CDATA[Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan antara lain: Pertama, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Kedua, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan masukkan Narkotika di dalam barang muatan. Ketiga, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. Keempat, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Adapun permasalahan di dalam penelitian tesis ini terkait dengan pemberantasan peredaran gelap Narkotika oleh Polres Pelabuhan Belawan, faktor-faktor penghambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral, sehingga upayaupaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya srategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susuan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan. ]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme ]]>
<![CDATA[Mukhtar I Kadoli]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.269
<![CDATA[Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya siuasi kamtibmas yang kondusif. Penanggulangan radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran perioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci perihal kegiatan apa saja yang masuk kategori ekstrimisme sehingga terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini tentunya berimpilkasi terhapap upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Satbrimob dalam penanggulangan aksi radikalsime. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikaldan anti pancasila]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Rina Sry Nirwanan Tarigan]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.270
<![CDATA[Terselenggaranya sistem Regional Traffic Management Centre merupakan transformasi digital yang sejalan dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat (1) yang merumuskan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelolah oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia. Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan Regional Traffic Management Center ( RTMC ) dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas. Adapun permasalahan dalam penelitian yakni: Pertama, pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan media sosial secara masif menyebabkan kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ditengah masyarakat dan berpengaruh terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini mendorong Indonesia sebagai sebuah negara melakukan transformasi digital yang tentunya harus diikuti dengan regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mereduksi RTMC sebagai pusat informasi publik terkait lalu lintas dan angkutan jalan termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pentingnya aturan hukum terkait RTMC di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dasarkan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pengendalian Anggota. Kedua, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pendataan Lalu Lintas. Ketiga, Regional Traffic Management Centre sebagai Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. Keempat, Regional Traffic Management Centre sebagai rekam Jejak Elektronis ]]>
<![CDATA[Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Ditpolair Polda Sumut Di Wilayah Selat Malaka ]]>
<![CDATA[Erwin Wijaya Siahaan]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.266
<![CDATA[The development of a very dynamic strategic environment has resulted in efforts to enforce the law of sovereignty and security at sea, especially in the Malacca strait area from time to time always faced with quite complex challenges. Moreover, if it is related to the geographical constellation of Indonesia in the form of an archipelago with two-thirds of its territory consisting of the sea, its strategic position and the content of potential marine resources. The problems discussed in this thesis are: First, the formulation of legal policies against transnational crime. Second, the prevention of transnational crime in the Malacca Strait area by the Ditpolair Polda North Sumatra. Third, the obstacles in overcoming transnational crime in the Malacca Straits area by the Ditpolair Polda North Sumatra. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or document study. Legal policy formulation, of course, must first begin by looking at the act as a crime by making criminal regulations that contain sanctions for criminals (criminalization). The criminalization of transnational crimes that occur in the waters of the Malacca Strait can be seen in the provisions contained in the legislation by grouping the elements of unlawful acts that can be held criminally responsible for the perpetrators. The criminal provisions contained in the laws and regulations that are formed are essentially for the creation of legal certainty as a legal goal. Legal policy for dealing with transnational crime based on the strategic environment of the Malacca Strait is influenced by several aspects, including geography, demography and natural resources. Border areas in the Malacca Strait that are not supervised, especially water areas, create vulnerability to the theft of natural resources such as illegal fishing. In addition, several border areas and outer islands which are only limited by forest areas also create vulnerability to illegal logging carried out by foreign nationals. ]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Yusuf Hondawantri Naibaho]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.271
<![CDATA[Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan hoax dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). ]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing ]]>
<![CDATA[Tito Alhafezt]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 1 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.824 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v3i1.206
<![CDATA[The principle of the pacta sun servanda agreement stating that the agreement made by the parties to the agreement, will be the law for both, remains in force and becomes the main hope in the law of the agreement. But the agreement that provides fiduciary guarantees under the hand cannot be executed. The execution process must be carried out by submitting a lawsuit to the Negri Court through normal procedural law so that the court's ruling decreases. This paper aims to analyze or examine the legal arrangements for the taking of movable objects as objects of leasing financing and criminal liability for the actions of taking movable objects as objects of leasing financing. The results of this study indicate that criminal policies against financial institutions in the execution of fiduciary guarantees by debt collectors who have changed hands under the law number 42 of 199 concerning fiduciary guarantees to ensure legal certainty are made akata by the notary public and registered with the fiduciary office. Law enforcement against leasing parties in withdrawing fiduciary collateral by debt collectors based on law number 42 of 1999 concerning fiduciary explains that the right of execution is the authority of the court, not the authority of the seller of debt collection services that are usually leased by the leasing party.]]>
<![CDATA[Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme ]]>
<![CDATA[Afdal Junaidi]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alfi Sahari]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (58.941 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v3i2.321
<![CDATA[This research, descriptive analysis, with a statutory approach, conseptual approach. The purpose of this research is to analyze the from of spreading fake news in Indonesia legislation and criminal sactions for the perpetrators of spreading fake news in term of the criminal act of terrorism. The results of this study indicate that the form of spreading fake news can be categorized as criminal act of terrorism, where the criminal act of terrorism is also threatening the safety of the nation and the state, causing divisions, causing uproar in the community, even though the act of spreading fake news is not regulated in the terrorism law but causes the effect that may be the same as that of terrorism, it’s just that the act of spreading fake news does not threaten the lives of many people. Whereas the criminal sanction for the perpetrators of spreading fake news inthe terms of the aspect of the criminal act of terrorism are equivalent to the convictions of criminal conspiracy, attempted and assisting in committing the crime of terrorism.]]>
