Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.016
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Delta-Pi : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Journal of Governance KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences Momentum: Physics Education Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Jurnal JOEPALLT (Journal of English Pedagogy, Linguistics, Literature, and Teaching) Apollo Project: Jurnal Ilmiah Program Studi Sastra Inggris JIMF (JURNAL ILMIAH MANAJEMEN FORKAMMA) Jurnal STEI Ekonomi Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran Indonesian Journal of Society Engagement (IJSE) International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi) Governors Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JPMEMA) Journal of Management and Administration Provision Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah JRIIN :Jurnal Riset Informatika dan Inovasi Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA) Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Jurnal Pengabdian Sosial Indonesian Journal of Community Empowerment
Saprudin Saprudin
Public Administration, Djuanda University,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
SOCIALISERING PROCESS HUKUM PERBURUHAN DALAM ASPEK KEBIJAKAN PENGUPAHAN Mr. Saprudin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.674 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16124

Abstract

The government’s intervention in wage policies started during the Old Order era with the enactment of Act Number 33 of 1947 on Accidents. During the New Order era the government expanded its intervention in wage policies by taking into effect Government Regulation Number 8 of 1981 on Wage Protection. Subsequently, during the Reformation era the government imposed further limitations to the administration of rules Private Law in matters of wage. As an impact of the socialisering process undertaken from period to period, the government has established various laws on wages intended to provide legal protection to workers. In other words, throughout those periods there has been a significant progress in terms of legal protection to workers in matters of wages. Campur tangan pemerintah di bidang pengupahan diawali pada era Orde Lama, yakni pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan. Di era Orde Baru, peran pemerintah di bidang pengupahan semakin besar yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Selanjutnya, di era reformasi pemerintah semakin membatasi ketentuan-ketentuan yang bersifat Hukum Privat di bidang pengupahan. Akibat socialisering process ialah di setiap periodisasi pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Dengan kata lain, di setiap periodisasi tersebut telah terjadi upaya peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh di bidang pengupahan.
HAPPINESS REPRESENTED IN THE POEM FORESIGHT BY WILLIAM WORDSWORTH Barda, Toha; Saprudin, Saprudin
Jurnal JOEPALLT (Journal of English Pedagogy, Linguistics, Literature, and Teaching) Vol 11, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v11i2.3230

Abstract

The research was aimed at describing happiness represented in the poem “Foresight” by William Wordsworth. The happiness on the poem was analysed through characters, figurative languages, and imageries that built the poem. The research was conducted by means of descriptive qualitative research method with objective approach. The data of the research were words and phrases obtained from lyrics on the poem. The data were then collected and analysed. The techniques of analysing data applied were reducing, presenting and drawing conclusion. The results of the research show that there are three figurative on the poem “Foresight” by William Wordsworth, such as metaphor, simile, and personification. Meanwhile, the imageries acquired from the poem “Foresight” by William Wordsworth are kinesthetic imagery, visual imagery, auditory imagery, and tacticle imagery. Furthermore, the poem “Foresight” by William Wordsworth represents happiness in the form of the beauty nature such as flowers and strawberry gardens.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik Dengan Sistem Prapesan Mayrona*, Diana; Usman, Rachmadi; Saprudin, Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25275

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan asas keadilan didalam hubungan hukum para pihak dalam transaksi elektronik dengan sistem prapesan serta bagaimana menganlisis tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen perdagangan elektronik  dengan sistem prapesan Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan sifat Penelitian perspektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah sistematik hukum tujuan dari penelitian ini adalah untuk identifikasi terhadap pengertian pengertian pokok/dasar dalam hukum masyarakat, subjek hukum dan kewajiban serta hubungan hukum hasil dari penelitian ini adalah  Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dengan sistem prapesan sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang da/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen masih sangat simplistis (sederhana) untuk mengatakan telah adanya jaminan keadilan dalam perdagangan secara elektronik khususnya bagi konsumen. Dengan ungkapan lain, standar perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan secara elektronik masih rendah baik karena tidak ada persyaratan keadilan dalam syarat kontrak itu sendiri maupun kontrak yang akan disepakati bersifat standar atau baku. Bahkan UU ITE belum mengatur mengenai validitas kontrak sebagai bagian dari informasi syarat kontrak
Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Bangsawan, Achmad; Saprudin, Saprudin; Suprapto, Suprapto
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25351

Abstract

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena Indonesia masih membutuhkan tenaga tenaga ahli asing dalam pengembangan sumber daya manusia diberbagai macam sektor kritikal ekonomi. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 BAB VIII Mengatur tentang  Penggunan Tenaga Kerja Asing, didalamnya mengatur pemberi kerja TKA,  Peraturan di Indonesia orang perorangan dilarang menggunakan tenaga kerja asing, berbeda dengan peraturan diluar negeri yang memperbolehkan perorangan mempekerjakan tenaga kerja asing. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja asing mengatur jabatan waktu pekerjaan yang diperbolehkan untuk tenaga kerja asing, namun tidak mengatur tentang jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk tenaga kerja asing.Peraturan tentang Tenaga Kerja Asing illegal dapat merugikan perekonomian daerah oleh karena itu perlu pengawasan oleh pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja lokal untuk menciptakan produktivitas untuk masyarakat di Indonesia dan peraturan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia disi lain Tenaga Kerja Asing Tujuan Penelitian untuk menganalisa jenis pekerjaan yang diperbolehkan TKA dalam kerangka perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh Indonesia dan untuk menganalisa akibat hukum jika suatu perusahaan pemberi kerja mempekerjakan TKA secara ilegal. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing sendiri terdapat Undang Undang tentang Ketangerjaaan serta Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah  Dengan segala kemudahan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia membuat Peluang tenaga Kerja Indonesia semakin kecil. Terlebih lagi Perbedaan Upah bagi TKI dengan TKA mengakibatkan kecumburuan sosial. Kedua, Penggunaan tenaga kerja asing ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional dibidang tertentu yang sekarang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat pembangunan nasional dengan cara transfer ilmu pengetahuan dan tekonologi (IPTEK) dan mengembangkan investasi asing yang berperan sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah masih banyak perusahaan pemberi kerja bagi tenaga kerja asing yang tidak mematuhi aturan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia , hal ini dikarenakan masih kurangnya sikap tegas pemerintah dan aparat yang berwenang dalam mengatasi permasalahan ini.
Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Faisal*, Faisal; Saprudin, Saprudin; Qamariyanti, Yulia
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25344

Abstract

Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan maka akan   dapat mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hutang-hutang perusahaan. Akibat kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan Para Pekerja di PHK. Apabila pekerja mengalami PHK dikarenakan perusahaan yang mengalami pailit maka pekerja berhak mendapat hak-hak mereka, hak ini dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  Dalam Pasal 95 menjelaskan apabila sebuah perusahaan pailit, upah dan hak-hak pekerja adalah hutang yang pembayarannya didahulukan. Artinya pasal ini memaparkan jika pekerja memiliki hak istimewa untuk diutamakan pembayarannya. Namun kedudukan pekerja yang memiliki hak privilege atau hak istimewa yang didahulukan pembayaran utangnya dari hak utang lain oleh perusahaan jika dinyatakan pailit. Tujuan Penelitian untuk memberikan analisis mengenai hak-hak pekerja apakah hak pekerja dapat didahulukan sebagai penerapan asas terkait hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang dan untuk mengkaji terkait langkah hukum jika para pihak tidak memenuhi hak pekerja sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama akibat hukum dari perusahaan yang dinyatakan  pailit, adalah  kurator  dapat melanjutkan kegiatan usaha walaupun putusan atas penetapan pailit diajukan upaya hukum. Sehingga beroperasi atau tidaknya perusahaan setelah dinyatakan pailit, akan tergantung kepada penilaian kurator terhadap prospek peluang kegiatan perusahaan jika dioperasikan. Namun jika kurator menilai pengoperasian perusahaan tidak akan menghasilkan prospek yang diinginkan, maka hakim pengawas akan menghentikan operasi perusahaan, kemudian kurator dapat mulai menjual aktiva boedel dan menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kedua, terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan terjadinya kepailitan pada perusahaan, berhak mendapatkan upah yang sebelumnya belum dibayarkan, uang pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh perusahaan yang pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja dapat menempuh langkah hukum, diantaranya hukum sebagai barikut: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial.
Tanggung Jawab Hukum Bagi Selebgram Yang Mempromosikan Produk Ilegal (Endorse)” Elmasia Pertiwi*, Anastasia Britzyana; Barkatullah, Abdul Halim; Saprudin, Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25230

Abstract

Tujuan Penelitian ini ada lah Untuk mengetahui dapat atau tidak dimintai pertanggung jawaban secara hukum ketika seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal. Serta mengetahui bentuk dari tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya. Metode yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang, Undangan, Pendekatan Kasus , pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual. Hasil dari Penelitian ini adalah Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh selebgram ialah menyebarkan informasi yang salah dan memberikan ulasan yang menyesatkan. Jika tidak ada aturan yang jelas, maka UUPK yang relevan dapat dikontruksikan terhadap tanggung jawab hukum. Namun berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata, selebgram tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang berada di bawah pengawasannya, yaitu produk kosmetik tersebut, kecuali pelaku usaha
The Big Five Personality Models' Personality Types' Effects on State Civil Apparatus Performance Saprudin Saprudin; Kumba Digdowiseiso
Journal of Governance Volume 9 Issue 1: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i1.24273

Abstract

Personality plays a crucial role in shaping an individual's behavior in different situations, including in the realm of public sector employment like the State Civil Apparatus (ASN). The objective of this research is to make a significant contribution to our comprehension of the interplay between ASN personality and performance. This study examines the influence of personality traits, particularly Extroversion, Introversion, Neuroticism, and Agreeableness, on ASN in the public sector. The primary objective is to comprehend the impact of the interplay among these dimensions on communication aptitude, collaboration, the ability to handle stress, and proficiency in fulfilling ASN responsibilities. The methodology employed is a comprehensive review of existing literature. The research findings indicate that this distinctive amalgamation of personalities plays a substantial role in team dynamics, adaptability to change, and efficacy in handling stress and pressure. ASN communication and collaboration skills are influenced by extroversion or introversion. Comprehending these dynamics enables management to create well-rounded teams, leveraging the strengths of extroverts in fostering connections and networking, while capitalizing on the introspective nature of introverts to offer profound insights. The findings suggest that managers should consider implementing training programs and human resource management strategies that specifically target the development of communication, collaboration, and stress management skills in individuals with ASNs. To summarize, an in-depth understanding of personality dimensions is crucial for attaining success in the dynamic work environment of the public sector.
Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris Omiyani, Selva; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.55

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efesien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmerking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.
Perancangan Sistem Manajemen Keuangan Menggunakan Metode Waterfall Pada CV. Putrasabu Mandiri Berbasis Web Herda Asmara Yudistira; Joswan Surya Wijaya; Aria Wirayudha; Saprudin, Saprudin
Jurnal Riset Informatika dan Inovasi Vol 1 No 11 (2024): JRIIN : Jurnal Riset Informatika
Publisher : shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi sistem manajemen keuangan berbasis web di CV. PUTRASABU MANDIRI. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan aplikasi MS Excel. Metodologi yang digunakan adalah metode Waterfall, yang melibatkan tahap-tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Hasil dari proyek ini adalah sebuah sistem manajemen keuangan yang mampu mencatat dan melaporkan pemasukan serta pengeluaran dengan lebih efisien dan akurat, serta memudahkan pembuatan laporan keuangan untuk periode tertentu. Implementasi sistem ini diharapkan dapat membantu CV. PUTRASABU MANDIRI dalam mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Effect of Liquidity, Leverage, Inventory Intensity, and Intensity of Fixed Assets on Tax Aggressiveness Saputra, Rizal; Adriani, Ade; Saprudin, Saprudin
GOVERNORS Vol. 2 No. 2 (2023): August 2023 Issue
Publisher : Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/governors.v2i2.2492

Abstract

This study is aimed to know and to prove the influence of liquidity, leverage, inventory intensity, and fixed asset intensity on tax aggressiveness (empirical study on consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019). The population in this study were all consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2017 to 2019. The sample in this study was 33 selected companies. The type of data used in this study is secondary data in the form of documentation of the Financial Statements of Consumer Goods Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019. The method of analysis used in this study is logistic regression analysis. The result of this study showed that inventory intensity had an effect on tax aggressiveness, while liquidity, leverage and fixed asset intensity had no effect on tax aggressiveness in corporate taxpayers registered on the Indonesian stock exchange.
Co-Authors Ade Adriani Ahmad Sarkowi Juniansyah Aldi Aditya Alfika Safitri Ali Ismail Amalia, Resti Ana Rahmalia Andhitiyara, Revan Andhy Setiawan Aria Wirayudha Ary Setijadi Prihatmanto Asep Supriyatna Auliansyah, Nadianti Bagas Prawira Andrianto Bangsawan, Achmad Barda, Toha Billik, Aegner Brilliantina Indrati Chairil Anwar Demmy Dharma Bhakti Desyana, Vella Nandita Dewi, Sita Diana Frederica Dwi Kemalia, Lula Elmasia Pertiwi*, Anastasia Britzyana Elvy Napitupulu, Bertha Faisal*, Faisal Farhan, Yasar Muhammad Fatma Hamid, Fatma Faujiah, Zia Ulfah Fauziah, Adni Fenty Sukmawaty Fitri Sintya Fitria Rahma Wandari fitriaty, Diah Halidah Halidah, Halidah Halim Wijaya Hartawan, Rumadi Herda Asmara Yudistira Hikmah, Nor Ikram Hamid, Ikram Isnawati Isnawati Jordi, Roy Joswan Surya Wijaya Kumba Digdowiseiso, Kumba Kurniawan, Fauzan Adhima Liliasari , Listyowati, Dwi Lusi Susilawati Magdalena, Febriani Cristina Susianti Marpaung, Oktavia Masiaga, Novaliastuti Mayrona*, Diana Nanang Selamet Riyadi Ni Putu Eka Widiastuti Nuraeni, Paridah Nurwijayanti Omiyani, Selva Pasha, Mutiara Andara Pebrianti, Febi Perani Rosyani Potale, Marlen Rachmadi Usman, Rachmadi Rano Wijaya Ridayanti, Ridayanti Sadikin, Abdurrahman Saputra, Rizal sari, Lasmita Sarwani Sarwani, Sarwani Setiarini Pujiningtyas Sindy, Nurani Siti Muladriyani Siti Murniawati Siti Robeatul Adawiyah Sobari, Saniyyah Maulidya Sukmawati, Fenty Suprapto Suprapto Susilawati, Susilawati Syahrituah Siregar vera martikasari, vera Wahyudi Wahyudi Wibawa, Alifah Mustari Mukti Widiastuti, Anggun Tira Nur Winda Oktaviana Wiwi Adhariyah Wujarso, Riyanto Yakup Yakup Yulia Qamariyanti