Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Unes Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Justisi : Jurnal Ilmu Hukum UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Binamulia Hukum
Rahmatiar, Yuniar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Wilianita, Ani; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2703

Abstract

Perjanjian fidusia dengan akta notaris saja tidak cukup, namun harus dilanjutkan dengan fidusia Pendaftar dilakukan secara online. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notaris tanpa registrasi tidak dapat dikabulkan hak istimewa kepada penerima fidusia. Padahal tujuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dari kerugian akibat wanprestasi dari debitur. Adapun identifikasi masalah yang penulis bahas pertama yaitu Bagaimana Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan kedua, Bagaimana Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian yang penulis simpulkan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Natariil (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditor akan memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dan tidak didaftarkan sesuai kekentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (vernitigbarheid). Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui online terimplementasi melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukkan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU Nomor. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system).
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Zahra Alfianti, Kartika; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (di bawah tangan), serta untuk mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi semacam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum karena adanya kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diberikan berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara perlindungan hukum secara represif mencakup sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan lainnya, serta metode penegakan hukum lainnya. Namun, akibat hukum dari transaksi jual beli tanah di bawah tangan adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertipikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika muncul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli. Pembeli juga terbatas dalam melakukan jaminan sertipikat untuk mendapatkan kredit, karena harus melibatkan penjual tanah yang bersangkutan.  
EFFECTIVENESS OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) CYLINDERS TARGETED ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 38 OF 2019 ON THE PROVISION, DISTRIBUTION, AND PRICE DETERMINATION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS FOR FISHING VESSELS FOR TARGETTED FISHERMAN AND WATER PUMP MACHINES FOR TARGETTED FARMES Ardiansyah, Ata; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i2.25733

Abstract

The delivery pf 3 kg LPG fuel has a great effect on the survival of the community, but the distribution is not in accordance with the standards, it can cause problems such as misuse of distribution, triggering criminal acts and can cause a scarcity of 3 kg LPG gas supply. The problem is how effective is the distribution of 3kg cylinder liquified petroleum gas (LPG) on target based on Presidential Regulation Number 38 of 2019 concerning the Supply, Distribution, and Pricing of Liquefied Petroleum Gas for Fishing Vessels for Target Fishermen and Water Pump Machines for Target Farmers and How the Challenges in Distributing 3kg Cylinder Liquified Petroleum Gas (LPG) Cylinders Are Right on Target. Qualitative Research Method using the Normative Juridical approach method. The results of the research are based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2019 concerning the Supply, Allocation, and the rates for Liquefied Petroleum Gas for fishing boats aimed at fisherman and water pump machinery designed for farmers, it’s  stated that the provision and distribution of  LPG for target fishermen’s fishing boats and target farmers water pumping equipment use 3 Kg LPG Cylinders for households and micro businesses. The challenge in distributing 3kg LPG Cylinders on Target is that the Government of Indonesia continues to strive to transform LPG subsidy policies that are more targeted. One of the steps is to change the LPG subsidy scheme from originally commodity-based to individual-based. However, in the implementation of this transformation plan, there are various challenges and problems that need to be overcome, including 1) Beneficiary Data; 2) Implementation in the Field; 3) Enforcement of Subsidy Distribution Rules; 4) Effectiveness of Monitoring and Supervision; 5) Impact on the Poor and Vulnerable
Legal Protection for Copyright Holders against Unauthorized Song Use: A Study of Case Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst Rahmawati, Rizki; Asyhadi, Farhan; Rahmatiar, Yuniar
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.432

Abstract

Copyright protection for musical works is a vital aspect of the music industry. However, the practice of using songs commercially without the creator’s authorization remains a significant problem that violates both economic and moral rights. This research aims to analyze the scope of legal protection for song copyrights under Law Number 28 of 2014 and the challenges of its enforcement. It also critically examines the Panel of Judges’ legal reasoning in Case Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst concerning the determination of the Performer’s liability and the application of civil sanctions. This normative legal research employs a qualitative analysis of primary and secondary legal materials, drawing on statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that although Law Number 28 of 2014 provides a robust basis for protection, various enforcement challenges persist. Case Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst affirmed the occurrence of copyright infringement by the Performer. The ruling found the Performer liable despite the presence of an organizer. It also imposed economic damage sanctions by referencing parameters within criminal provisions. However, the court rejected the claim for moral rights damages for lack of proof. This case has implications for affirming the Performer’s liability and the paradigm for imposing sanctions in song copyright disputes. It also promotes increased legal awareness within the Indonesian music industry.
Legalitas Kontrak Perjanjian Kredit Motor Tanpa Akta Otentik Notaris oleh Kreditur Di Indonesia Sudjadi, Agung; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5819

Abstract

The purpose of this study is to establish legal certainty regarding the validity of contracts and the legitimacy of execution by creditors in motor vehicle financing agreements that are not formalized through notarial deeds and court rulings, as well as to assess their impact on legal certainty and debtor protection. This research employs a normative legal method by collecting data through a literature review of legislation, court decisions, legal literature, and relevant motor vehicle financing contracts. The study finds that motor vehicle financing contracts without notarial deeds have weaknesses in evidentiary strength, creating opportunities for creditors in Indonesia to execute collateral without court authorization. However, the legality of such execution must be based on Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, which states that execution may proceed without a court ruling if there is voluntary surrender and a clear basis for execution. Thus, this research provides an original contribution by thoroughly examining the legal aspects of fiduciary guarantee execution in the context of motor vehicle financing contracts, a topic that has received little attention in non-bank financing practices in Indonesia
Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata Malau, Masnida; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.427

Abstract

Angka pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat pesat menjadikan tanah sebagai komoditas penting untuk dikelola menjadi lahan produksi dengan tujuan menunjang keberlangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan/menguasai tanah milik orang lain yang terdapat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan penyerobotan/penguasaan tanah milik orang lain merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah dan sesuai dengan aturan dan isi KUH Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap kerugian yang diakibatkan pada orang lain harus mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan sesuai pertimbangan hakim pada kasus ini adalah penolakan gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam persidangan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah “Cream HN” Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Wahyuni, Sri; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1230

Abstract

Cosmetics are used primarily for women for various purposes such as to make an attractive appearance. One of them is the HN Cream product, which is still a serious problem, which includes products that are not as safe as consumer expectations. As a result of using these products, it causes financial losses and also skin diseases including skin peeling, acne breakouts, and others. This is not in accordance with Law no. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. The main problem that the author raises in this study is how the process of applying legal protection to consumers of facial whitening cosmetics Cream HN in online buying and selling transactions according to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and how are the factors inhibiting the implementation of consumer protection for Cream HN cosmetics in online buying and selling transactions. His method applies an empirical juridical approach, and is carried out directly to the place that is the object of his research. Researchers also obtained data through the interview process. His research was obtained from the results of selling Cream HN online. The approach uses a primary approach, which is in the form of data obtained from field studies. The result is that to provide legal protection guarantees regarding consumers, business actors when selling online must be based on Law no. 8 of 1999 regarding consumer protection.
Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putri, Ina Malia; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1298

Abstract

Capital punishment is a compelling and expansive type of discipline, and the discussion about the upsides and downsides of the death penalty go on today. The question of whether the death penalty should be retained in the Criminal Code or abolished in the justice system is inseparable from Indonesia's reform of criminal law, particularly through the creation of the Criminal Code. Despite the fact that its nature differs from that outlined in the Criminal Code, Indonesia will continue to use the death penalty, as evidenced by the Criminal Code Bill, which contains the death penalty. The purpose of this research is to identify the current legal formulation of death penalty policies in Indonesian criminal law and to examine the desired future legal formulation of death penalty policies in Indonesia. This study utilizes a subjective technique with a legitimate and administrative methodology as well as unmistakable scientific exploration details. According to the findings of this study, the death penalty is still regulated by Indonesian law as the primary form of punishment, resulting in disagreements between pro- and anti-death penalty groups. In the new version of Indonesian criminal law, change in death penalty policy, originally a principal punishment to become an alternative punishment . In the future, the death penalty will be a tangible expression of human rights that is in line with national and international perspectives.
Analisis Yuridis Kompensasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Toha, Imam Sofii; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Amaliya, Lia
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1254

Abstract

The motivation behind this composing is to specify the execution of Article 64 of Unofficial law (PP) Number 35 of 2021 Concerning Explicit Time Work Arrangements, Reevaluating, Working Time/Hours and Rest, and End of Business, as well as methodology for execution in light of Unofficial law 35 of 2021 concerning Time Arrangements. Explicitly re-appropriating, working time/hours and rest periods, as well as end of business connected with Unofficial law in Lieu of Regulation (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Position Creation. In this review, the creators utilize a standardizing juridical methodology as a technique for approach. The end is that Administration Guideline (PP) Number 35 of 2021 concerning Work Arrangements for Explicit Periods, Re-appropriating, Working Hours and Breaks, and End of Business, which corrects Regulation Number 13 of 2003 concerning Labor makes regulations for laborers. The legitimate outcome is that the temporary guidelines are not directed, which makes managers randomly utilize laborers with PKWT status for over 5 years with no juridical results.
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Praktik Overclaim Iklan Produk Skincare di E-Commerce Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Andriani, Nina; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1876

Abstract

Overclaim occurs when business actors convey excessive or factual information in product promotions, thus misleading consumers and violating the principles of transparency and honesty in trade. In the skincare industry on e-commerce platforms, this practice is increasingly widespread along with high market competition. Consumers are often disadvantaged because they do not have adequate ability to verify the truth of product claims. This study aims to examine the form of legal protection provided to consumers, as well as to examine the responsibilities of business actors based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used is qualitative with a normative legal approach, which focuses on literature studies and analysis of relevant laws and regulations. The findings in this study indicate the need to strengthen the legal protection system, both preventively through advertising monitoring mechanisms, and repressively through the application of strict legal sanctions. The active involvement of e-commerce platforms is also key to creating effective consumer protection in the digital space.
Co-Authors Abas, M Abas, Muhamad Abas, Muhammad Abbas, Muhamad Agus Antoni, Mochamad Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amaliya, Lia Amanda Salsabila Surya Andri Susanto Andriani, Nina Anggraeni, Kiki Aprilia, Dinda Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Asnanda, Anggraeni Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Aulia, Salvia Nur Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Fauziah, Margie Rahayu Febrian, M. Ibnu Firmansyah, Rifqi Adrian Guntara, Deny Handito, Angga Putra Lestari, Nopita Lestari, Widya Annisa Pudji Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Raden Bella Bintang Malau, Masnida Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Melliana, Melliana Muhamad Abas Muhammad Fakhrurrozi Mulyana, Adin Ningrum, Wulan Cahya Nugraha Putra, Muhamad Nugraha, Safaat Nugraha, Tirta Nugroho, Gynastiar Nurhidayah, Desyifa Oktapianti, Desi Ayu Padilah, Muhamad Pranata, Rifo Andi Pratiwi, Dwi Nuraeni Priyatna, Harariawan Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia Putri, Ina Malia Rahayu, Wulan Sri Ramadhan, Topani Rizki Rahmawati, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sanjaya, Suyono Sanu, Primawan Yunior Saripudin, Asep Septian, Fazrian Sri Wahyuni Sudjadi, Agung Sutrisno, Sutrisno Syarif, Soultan Targana, Tatang Tasry, Nuzul Adnin Toha, Imam Sofii Ubaidillah, Nauval Viyanda, Karina Wahyudi, Rikes Wahyudi, Riyan Ade Wakono, Nur Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yani, Abdul Yudda Ramadhan, Khelvin Yulianita, Donna Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika