Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.763
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Justisi : Jurnal Ilmu Hukum UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Binamulia Hukum
Rahmatiar, Yuniar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Tinjauan Yuridis Pengesahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan PN Jakarta Barat 825/PDT.P/2019/PN JKT.BRT) Nugraha Putra, Muhamad; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6193

Abstract

Hukum perusahaan Indonesia didasarkan pada asas legalitas, terutama melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kerangka peraturan yang terperinci. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan, dengan kekuasaan yang melebihi yang dipegang oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Studi ini berfokus pada validasi yuridis keputusan RUPS, memanfaatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 825/PDT.P/2019/PN JKT.BRT untuk menjelaskan implikasi hukum dalam rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan. Mengadopsi metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis hukum perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan komentar akademis melalui analisis kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa RUPS memiliki wewenang eksklusif atas tindakan perusahaan yang penting, seperti menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan, dengan prosedur yang diwajibkan oleh hukum termasuk pemanggilan tepat waktu, kuorum mayoritas, dan pemungutan suara yang ditetapkan secara resmi. Pasal 78 mengamanatkan rapat tahunan dalam waktu enam bulan setelah akhir tahun fiskal. Studi ini menggunakan Teori Keagenan untuk menjelaskan hubungan principal-agent antara pemegang saham dan manajemen, dengan menyoroti RUPS sebagai mekanisme pengawasan. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas: meskipun direksi dan komisaris bertanggung jawab secara individual atas kegagalan, sanksi eksplisit bagi perusahaan yang mengabaikan RUPS wajib masih kurang, sehingga melemahkan tata kelola perusahaan yang baik dan perlindungan pemegang saham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk penegakan hukum dan akuntabilitas yang lebih efektif. Putusan pengadilan Jakarta yang dikutip memberikan yurisprudensi penting, yang menekankan kepatuhan dan perlindungan pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Melalui Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Bintang S, Andi Muhamad; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6235

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia melalui perjanjian kerja, dengan fokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Fenomena migrasi tenaga kerja yang terus meningkat secara global mendorong kebutuhan akan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia yang seringkali rentan dari segala macam bentuk eksploitasi serta pelanggaran pelanggaran hak. Perjanjian kerja seharusnya menjadi instrumen utama untuk menjamin keadilan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum ideal dan implementasi di lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah utama mengenai bagaimana prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam perjanjian kerja melalui kerangka hukum yang ada, serta tantangan pengawasan terhadap pelanggaran perjanjian kerja lintas negara, termasuk aspek kesadaran Pekerja Migran Indonesia akan hak-hak mereka. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpusat pada analisis bahan pustaka, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah meletakkan fondasi kuat, realitasnya terdapat hambatan seperti birokrasi kompleks, kurangnya koordinasi antarlembaga, konflik yurisdiksi, dan minimnya akses Pekerja Migran Indonesia terhadap keadilan.
Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yani, abdul; Guntara, Deny; Rahmatiar, Yuniar; Fauziah, Margie Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), serta menilai kesesuaiannya dengan konsep supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor - sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan keterlibatan dalam jabatan sipil. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif - analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAJYA SABHA REPUBLIK INDIA Zaenury, Ahmad Goza; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1073

Abstract

General elections are a feature of a democratic country in which implementation is one of the mandates of the constitution and it is the right of every citizen to determine his attitude and support through general elections. The purpose of this research is to see a comparison between the DPD election system in Indonesia and the Rajya Sabha in India which will then become a lesson about the weaknesses and strengths of the two countries. This study uses a normative juridical research method in which the author examines legal materials and supporting documents in conducting research. With the data collection method, namely literature study and document study related to general elections in Indonesia and India. The results of this study indicate that elections in the two countries in terms of regional representation generally have a lot in common where both are regulated in general in the constitutions of the two countries which are then further regulated in derivative laws and regulations. Meanwhile, with regard to the technical aspects, there are several striking differences, including the term between elections and seats and the electoral system used.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH KPR BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK Wakono, Nur; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1079

Abstract

One of the issues that often arises in the implementation of home ownership loans (KPR) is the transfer of rights to the house carried out by the debtor to another party before the mortgage period ends without the knowledge of the bank and without the correct procedure. This phenomenon is known as transfer of rights or take over credit. This paper aims to evaluate the legal certainty for good faith buyers and the judge's consideration in decision No. 49/Pdt.G /2022/PN.Kwg. This research uses a Normative approach by analyzing legal materials. The results showed that the judge had decided that a good faith buyer could change the data of home ownership in accordance with legal certainty and the judge's consideration was correct in accordance with legal certainty where the plaintiff was a good faith buyer who could change the data of home ownership.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Septian, Fazrian; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1087

Abstract

The development of technology in this case is something related to human life, where technology on the other hand provides convenience but also provides new problems that are accepted by humans. The internet is one form of technological development itself. The internet is an electronic media and information that is developing very fast. The internet is widely used in various trading activities, trading activities that utilize the internet are known as e-commerce, one of the internet trading activities is through the Instagram platform. Trading via Instagram social media itself raises many problems related to law with all the risks. Problems that can arise include default. The purpose of this article is to find out the rights and obligations of the parties in buying and selling transactions via Instagram and the legal consequences that arise if the seller in a buying and selling transaction via Instagram defaults. In this study the authors used empirical research methods. The data taken was in the form of secondary and primary data. Secondary data was obtained from interviews with informants who had cases related to purchases on Instagram social media. Primary data were obtained from Civil Law, literature studies and various articles related to the problems studied. The results obtained from this writing are that legal protection for consumers who feel harmed by irresponsible producers has been regulated in Law no. 8 of 1999. The research in this article concludes that: in buying and selling activities carried out on Instagram there are often deviations in rights and obligations that are no longer in accordance with the norms that exist in society and legal remedies that can be taken in the event of default from one of the parties, both sellers and buyers who make online transactions, can be sued in the general court environment or outside the court and can be fined directly for the party who commits the default.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas dengan Perjanjian Kerja secara Lisan Berdasarkan “PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja” Yulianita, Donna; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar; Lubis, Adyan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2528

Abstract

Penting untuk membahas perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas dengan mendiskusikan hak-hak mereka dan bagaimana menegakkannya setelah tugas mereka selesai. Mempelajari bagaimana pekerja PT XYZ yang mengandalkan pengalaman kerja verbal dalam interaksinya di tempat kerja menjadi tujuan utama penelitian ini. Metode yuridis normatif yang mendasarkan kerjanya pada penerapan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Karena itu, sistem biasa memperhitungkannya. Salah satu jenis pengumpulan data yakni pengumpulan data empiris, yang memanfaatkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan orang-orang yang sudah bekerja di organisasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwasanya PT XYZ kurang baik dalam berkomunikasi dan menyelesaikan tugas. Cuti pribadi bagi PT XYZ Khusus di dunia usaha konstruksi, pekerja yang bekerja dalam waktu lama memerlukan perlindungan hukum yang dituangkan dalam standar yang adil dan rinci.
Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Wilianita, Ani; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2703

Abstract

Perjanjian fidusia dengan akta notaris saja tidak cukup, namun harus dilanjutkan dengan fidusia Pendaftar dilakukan secara online. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notaris tanpa registrasi tidak dapat dikabulkan hak istimewa kepada penerima fidusia. Padahal tujuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dari kerugian akibat wanprestasi dari debitur. Adapun identifikasi masalah yang penulis bahas pertama yaitu Bagaimana Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan kedua, Bagaimana Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian yang penulis simpulkan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Natariil (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditor akan memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dan tidak didaftarkan sesuai kekentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (vernitigbarheid). Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui online terimplementasi melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukkan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU Nomor. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system).
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Zahra Alfianti, Kartika; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (di bawah tangan), serta untuk mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi semacam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum karena adanya kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diberikan berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara perlindungan hukum secara represif mencakup sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan lainnya, serta metode penegakan hukum lainnya. Namun, akibat hukum dari transaksi jual beli tanah di bawah tangan adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertipikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika muncul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli. Pembeli juga terbatas dalam melakukan jaminan sertipikat untuk mendapatkan kredit, karena harus melibatkan penjual tanah yang bersangkutan.  
EFFECTIVENESS OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) CYLINDERS TARGETED ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 38 OF 2019 ON THE PROVISION, DISTRIBUTION, AND PRICE DETERMINATION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS FOR FISHING VESSELS FOR TARGETTED FISHERMAN AND WATER PUMP MACHINES FOR TARGETTED FARMES Ardiansyah, Ata; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i2.25733

Abstract

The delivery pf 3 kg LPG fuel has a great effect on the survival of the community, but the distribution is not in accordance with the standards, it can cause problems such as misuse of distribution, triggering criminal acts and can cause a scarcity of 3 kg LPG gas supply. The problem is how effective is the distribution of 3kg cylinder liquified petroleum gas (LPG) on target based on Presidential Regulation Number 38 of 2019 concerning the Supply, Distribution, and Pricing of Liquefied Petroleum Gas for Fishing Vessels for Target Fishermen and Water Pump Machines for Target Farmers and How the Challenges in Distributing 3kg Cylinder Liquified Petroleum Gas (LPG) Cylinders Are Right on Target. Qualitative Research Method using the Normative Juridical approach method. The results of the research are based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2019 concerning the Supply, Allocation, and the rates for Liquefied Petroleum Gas for fishing boats aimed at fisherman and water pump machinery designed for farmers, it’s  stated that the provision and distribution of  LPG for target fishermen’s fishing boats and target farmers water pumping equipment use 3 Kg LPG Cylinders for households and micro businesses. The challenge in distributing 3kg LPG Cylinders on Target is that the Government of Indonesia continues to strive to transform LPG subsidy policies that are more targeted. One of the steps is to change the LPG subsidy scheme from originally commodity-based to individual-based. However, in the implementation of this transformation plan, there are various challenges and problems that need to be overcome, including 1) Beneficiary Data; 2) Implementation in the Field; 3) Enforcement of Subsidy Distribution Rules; 4) Effectiveness of Monitoring and Supervision; 5) Impact on the Poor and Vulnerable
Co-Authors Abas, M Abas, Muhamad Abas, Muhammad Abbas, Muhamad Agus Antoni, Mochamad Agustian, Muhammad Ryo Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amaliya, Lia Amanda Salsabila Surya Ana Ximenes Sousa Andri Susanto Andriani, Nina Anggraeni, Kiki Aprilia, Dinda Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Asnanda, Anggraeni Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Aulia, Salvia Nur Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Dewi, Merliana Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Ethan Lim kong Fauziah, Margie Rahayu Febrian, M. Ibnu Firmansyah, Rifqi Adrian Guntara, Deny Handito, Angga Putra Hendiko Siregar, Piki Lestari, Nopita Lestari, Widya Annisa Pudji Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Raden Bella Bintang Malau, Masnida Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Melliana, Melliana Muhamad Abas Muhammad Fakhrurrozi Mulyana, Adin Ningrum, Wulan Cahya Nugraha Putra, Muhamad Nugraha, Safaat Nugraha, Tirta Nugroho, Gynastiar Nurhidayah, Desyifa Oktapianti, Desi Ayu Padilah, Muhamad Pranata, Rifo Andi Pratiwi, Dwi Nuraeni Priyatna, Harariawan Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia Putri, Ina Malia Rahayu, Wulan Sri Rahmalia, Indah Ramadhan, Topani Rizki Rahmawati, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sanjaya, Suyono Sanu, Primawan Yunior Saripudin, Asep Septian, Fazrian Siahaan, Holmen Sri Wahyuni Sudjadi, Agung Sutrisno, Sutrisno Syarif, Soultan Taofik Rohman, Paisal Targana, Tatang Tasry, Nuzul Adnin Toha, Imam Sofii Ubaidillah, Nauval Viyanda, Karina Wahyudi, Rikes Wahyudi, Riyan Ade Wakono, Nur Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yani, Abdul Yudda Ramadhan, Khelvin Yulianita, Donna Yunior Sanu, Primawan Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika