Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Unes Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Justisi : Jurnal Ilmu Hukum UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Binamulia Hukum
Rahmatiar, Yuniar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penyerobotan Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atas Kuasanya (Studi Putusan Nomor: 3/Pen.Pid.C/2021/PN.Sng) Wahyudi, Riyan Ade; Arafat, Zarisnov; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6390

Abstract

Studi ini mengulas praktik penyerobotan tanah tanpa izin di Kabupaten Subang yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Sng, dengan menitikberatkan pada penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi tersebut diterapkan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dikonstruksikan, serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur hukum yang dipertimbangkan hakim, baik dari aspek yuridis berupa pembuktian hak kepemilikan dan pelanggaran unsur “tanpa izin”, maupun aspek non-yuridis seperti kerugian materiil dan kondisi sosial pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 jo. Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkan pidana kurungan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukum menindak penyerobotan tanah, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kekuatan bukti kepemilikan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
Penegakan Hukum Administratif Terhadap Korporasi Atas Pencemaran Limbah B3 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Firmansyah, Rifqi Adrian; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6517

Abstract

Perkembangan industri menimbulkan masalah serius berupa pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum terhadap korporasi pencemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada penerapan prinsip strict liability. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis kasus pencemaran limbah medis di Desa Karangligar, Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui prinsip polluter pays dan strict liability, dimana korporasi wajib menanggung biaya pemulihan tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan. Namun, implementasi di lapangan masih lemah. Penegakan hukum lebih sering terbatas pada sanksi administratif berupa peringatan atau perbaikan, sementara aspek pidana cenderung dianggap sebagai ultimum remedium. Kasus RS Bayukarta dan RS Hermina membuktikan lemahnya pengawasan, karena meski terbukti lalai mengelola limbah medis, sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip strict liability secara konsisten untuk mempercepat proses hukum, menghindari kendala pembuktian, serta memberikan efek jera kepada korporasi. Strategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin.
Kekuatan Hukum Putusan BPSK Terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Utang Debitur yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor: Arbitrase/017/BPSK-KRW/VIII/2022) Wiranata, Muhammad Ardi; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap kewajiban ahli waris dalam pelunasan utang debitur yang telah meninggal dunia, yaitu dengan studi kasus putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/017/BPSK-KRW/VIII/2022 dalam sengketa yang terjadi antara ahli waris Almarhum Restina Lumban Gaol dengan PT. Oto Multiartha mengenai kontrak kredit mobil nomor 10-113-16-01884. Permasalahan ini muncul ketika perusahaan pembiayaan yaitu PT. Oto Multiartha menuntut pelunasan utang kepada ahli waris berdasarkan klausula baku yang menyatakan utang menjadi jatuh tempo apabila debitur meninggal dunia, hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengacu pada literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta mengkaji norma hukum, asas hukum pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam dengan Ketua BPSK Karawang. Data primer yang diperoleh dari putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Karawang, sedangkan untuk data sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan BPSK dan kekuatan hukum putusannya dalam konteks perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Karawang memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara tersebut berdasarkan Pasal 52 UUPK, dengan catatan bahwa kedua belah pihak harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme BPSK. BPSK memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga kewajiban pelunasan berakhir dengan meninggalnya debitur. Putusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaan kesepakatan para pihak dan kemungkinan upaya hukum ke pengadilan negeri.
Effectiveness of Government Regulation Number 22/2021 in Controlling Air Pollution from Brick-Making Industry Pranata, Rifo Andi; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i2.47411

Abstract

The phenomenon of air pollution caused by the brick-making industry has become a pressing environmental issue demanding resolution. Various studies have shown that emissions from the brick-kiln process contribute significantly to the decline in ambient air quality in industrial areas and their surroundings. This study aims to evaluate the environmental impacts of brick-kiln operations and to assess the effectiveness of government policy implementation in controlling air pollution from the industrial sector. This study adopts a normative and empirical research paradigm as its primary methodological framework. A qualitative approach is used because of its ability to facilitate in-depth exploration of phenomena in the natural environment, with the researcher acting as the primary instrument for data collection and analysis. The result of this study are brick-kiln operations in Mekarmulya Village cause significant air, noise, and land degradation impacts, with the community gradually normalizing pollution due to weak regulatory oversight and limited institutional capacity in enforcing environmental policies for micro-enterprises. The study concludes that ineffective environmental governance and limited institutional capacity have allowed the micro-scale brick-kiln industry in Mekarmulya Village to cause significant pollution and land degradation, highlighting the need for the implementation of adaptive, socially aware, and inclusive environmental policies for the informal sector.
A Legal Analysis of Simple Verification and Legal Protection for Concurrent Creditors in the Bankruptcy of a Developer (A Case Study of Decision No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg) Safitri, Diana Alpiani; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2479

Abstract

Bankruptcy is a legal mechanism that provides certainty for creditors when debtors are no longer able to fulfill their payment obligations. This study aims to analyze the legal steps that creditors can take against debtors who are in default based on the Cooperation Agreement Deed, as well as to examine the judge's considerations in deciding bankruptcy cases in the Semarang District Court Decision No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The research method used is normative juridical with a constitutional and case approach. The results of the study indicate that the bankruptcy petition was granted because the bankruptcy requirements were met, namely the presence of more than one creditor and debts that had matured as regulated in Article 2 paragraph (1) of the PKPU Law. The panel of judges emphasized the principle of pari passu pro rata parte and the application of the principle of simple proof based on Article 8 paragraph (4) of the PKPU Law as the basis for their considerations. In conclusion, the application of the principle of simple proof in bankruptcy cases effectively provides legal certainty while guaranteeing justice for the parties.
Legal Consequences Of An Abandoned Land: Agrarian Justice Against Rights Of Property Saputra, Rahma Dwi Maulana; Rahmatiar, Yuniar; Abbas, Muhammad
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11394

Abstract

Land ownership and utilization in Indonesia has important dimensions both economically, socially, and politically, and is expressly regulated in the Basic Agrarian Law of 1960 and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which emphasizes the social function of land. However, in practice, there is still a lot of land that is abandoned, causing social inequality, injustice, and obstacles to development. This research aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 20 of 2021 concerning the Management of Abandoned Areas and Land as well as the legal consequences for rights holders who do not use their land. The research method is a normative juridical approach with descriptive analysis, based on a literature study of laws and regulations and related literature. The results of the study show that the implementation of PP 20/2021 in regulating unused land, that land that is deliberately left vacant or not used according to its intended purpose can be designated as abandoned land and has legal implications as explained in articles 3, 6, 7, and 30, both for individual rights holders and legal entities, except in certain conditions that are indeed excluded by regulations. The legal consequence of land abandonment is the abolition of land rights for the sake of law and the transition of its status into state land that can be used for public purposes, agrarian reform, and national development programs as explained in articles 30, 31, and 32. Therefore, this regulation not only emphasizes the aspect of legal certainty, but also acts as a strategic means to realize agrarian justice, equity, and maximum land use for the welfare of the community.
Co-Authors Abas, M Abas, Muhamad Abas, Muhammad Abbas, Muhamad Abbas, Muhammad Agus Antoni, Mochamad Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amaliya, Lia Amanda Salsabila Surya Andri Susanto Anggraeni, Kiki Aprilia, Dinda Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Asnanda, Anggraeni Asyhadi, Farhan Aulia, Salvia Nur Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Fauziah, Margie Rahayu Febrian, M. Ibnu Firmansyah, Rifqi Adrian Guntara, Deny Handito, Angga Putra Lestari, Nopita Lestari, Widya Annisa Pudji Lubis, Adyan Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Raden Bella Bintang Malau, Masnida Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Melliana, Melliana Muhamad Abas Muhammad Fakhrurrozi Mulyana, Adin Ningrum, Wulan Cahya Nugraha Putra, Muhamad Nugraha, Safaat Nugraha, Tirta Nugroho, Gynastiar Nurhidayah, Desyifa Oktapianti, Desi Ayu Padilah, Muhamad Pranata, Rifo Andi Pratiwi, Dwi Nuraeni Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia Putri, Ina Malia Rahayu, Wulan Sri Ramadhan, Topani Rizki Rahmawati, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sanjaya, Suyono Sanu, Primawan Yunior Saputra, Rahma Dwi Maulana Saripudin, Asep Septian, Fazrian Sri Wahyuni Sutrisno, Sutrisno Syarif, Soultan Tasry, Nuzul Adnin Toha, Imam Sofii Ubaidillah, Nauval Viyanda, Karina Wahyudi, Rikes Wahyudi, Riyan Ade Wakono, Nur Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yani, Abdul Yulianita, Donna Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika