Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.738
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Global Education Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Ipso Jure Ipso Jure
Handayati, Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Legal Analysis Of Corporate Social Responsibility In Mining Companies Su’udi, Su’udi; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
Ipso Jure Vol. 2 No. 5 (2025): Ipso Jure - June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/paabzx13

Abstract

This study analyzes the implementation of the law on Corporate Social Responsibility (CSR) obligations in mining companies in Indonesia. Although CSR has become a legal obligation regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47 of 2012, its implementation still faces various obstacles, including weak supervision and ineffective legal sanctions. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach to evaluate the effectiveness of regulations in ensuring companies' compliance with their social responsibilities. The results of the study show that the implementation of CSR in the mining sector tends to be an administrative formality without providing real benefits to the surrounding community. In addition, the incompatibility between national regulations and international standards such as ISO 26000 creates legal loopholes that allow companies to circumvent their CSR obligations. The government needs to strengthen the supervision mechanism, set clearer indicators of CSR success, and implement stricter sanctions for companies that violate legal provisions. Community participation is also an important factor in supervising and evaluating CSR programs in order to provide a more sustainable social and environmental impact..
Legal Analysis Of Franchise Agreements In The Culinary Sector Based On The Regulation Of The Minister Of Trade In Indonesia Dianto, Rakhmad Wiwit; Handayati, Nur; Borman, M. Syahrul
Ipso Jure Vol. 2 No. 5 (2025): Ipso Jure - June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/n13y2a39

Abstract

This study analyzes the legal aspects of franchise agreements in the culinary sector based on the Regulation of the Minister of Trade No. 71 of 2019. Franchising as a rapidly growing business model in Indonesia presents legal challenges related to contract transparency, legal certainty, and the balance of rights and obligations between franchisors and franchisees. This study uses a normative legal approach by analyzing laws and regulations, legal doctrines, and franchise business practices in Indonesia. The results of the study show that although the regulation has provided a clear legal framework, its implementation still faces obstacles, especially in the aspect of supervision and understanding of business actors regarding their rights and obligations. The franchisor has protection over intellectual property rights and operational control, while the franchisee is guaranteed through the franchisor's obligation to provide technical support and training. However, weak supervision and lack of legal education for franchisees still cause unfair practices in franchise agreements. Dispute resolution through arbitration is preferable to litigation because it is faster and more flexible, but cost constraints and procedural understanding are still major obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase supervision, and legal education for business actors so that franchise agreements can run more transparently, fairly, and provide legal certainty for all parties involved..
Pelaksanaan Program Satuan Pembinaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas Di Polres Mojokerto Hermanto, Ilham Anggi; Prawesthi, Wahyu; Handayati, Nur
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Mojokerto dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengidentifikasi faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kegiatan Satbinmas di Polres Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Satbinmas Polres Mojokerto telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi program dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan hukum, patroli dialogis, pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta penguatan sistem keamanan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong keterlibatan publik dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Namun, pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis mencakup regulasi serta kebijakan internal kepolisian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat. Sementara itu, faktor non-yuridis meliputi keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Dengan demikian, pelaksanaan program Satbinmas dalam pencegahan gangguan kamtibmas memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten, disertai penguatan sumber daya kepolisian serta peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tanah Longsor untuk Menjaga Stabilitas Kamtibmas di Polsek Sendang Polres Tulungagung Akbar, Rizky Hakim; Handayati, Nur; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanganan bencana tanah longsor guna mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Sendang Polres Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta metode yuridis empiris yang dilakukan melalui studi kasus di Polsek Sendang Polres Tulungagung. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang mencakup Bhabinkamtibmas Polsek Sendang Polres Tulungagung, Kapolsek Sendang, Kanit Binmas Polsek Sendang, anggota Polsek Sendang Polres Tulungagung, serta masyarakat yang terpengaruh oleh bencana tanah longsor. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan tanah longsor, yang dilaksanakan pada tahap pra-bencana, saat terjadinya bencana, dan pascabencana. Pada tahap pra-bencana, Bhabinkamtibmas melakukan upaya preemtif dan preventif melalui pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana dan langkah mitigasi. Pada saat bencana, Bhabinkamtibmas berperan dalam membantu evakuasi warga, pengamanan lokasi bencana, serta menjaga situasi agar tetap kondusif. Selanjutnya, pada tahap pasca bencana, Bhabinkamtibmas melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak dan menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pendekatan persuasif dan humanis. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan bencana tanah longsor sangat penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah rawan bencana.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Modus Operandi Memanfaatkan Kelalaian Korban (Studi Kasus Putusan Nomor : 309/Pid.B/2024/Pn.Gpr) Prasetiyo, Evan; Handayati, Nur; Marwiyah, Siti; Damayanti, Sri. Sukmana
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7036

Abstract

Pelaksanaan hukum pidana yang konsisten dan berkeadilan merupakan kebutuhan mendasar dalam menjaga ketertiban sosial, terutama terhadap tindak pidana pencurian yang hingga kini masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 362 KUHP serta analisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam putusan tersebut telah dilakukan secara tepat, karena seluruh unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hakim juga memperhatikan modus operandi yang dilakukan secara sederhana tanpa unsur pemberatan serta motif perbuatan Terdakwa, yang turut memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Ratio decidendi hakim mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan asas proporsionalitas pemidanaan, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal semata, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun demikian, pertimbangan tersebut masih dominan dalam kerangka yuridis formal dan belum sepenuhnya mengintegrasikan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah tepat secara normatif, tetapi tetap terbuka ruang untuk penguatan dimensi keadilan substantif dalam praktik penjatuhan pidana.
Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa Pratama, Ferry Putra; Handayati, Nur; Paramitha, Vallencia Nandya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7405

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar kewenangan yang dimiliki tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan peraturan internal POLRI mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pengamanan unjuk rasa lebih mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis, serta penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan personel, eskalasi emosi massa, dan potensi provokasi yang dapat memengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme dan pengawasan berkelanjutan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Satuan Samapta Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Setyawan, Firmansyah Fajar Aldy; Handayati, Nur; Ayuningtiyas, Fitri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7414

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam praktiknya, kegiatan unjuk rasa seringkali melibatkan jumlah massa yang besar serta dinamika sosial yang kompleks sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat kepolisian yang profesional dan proporsional dalam melakukan pengamanan. Satuan Samapta memiliki peran strategis dalam pengendalian massa agar unjuk rasa berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006. Pengamanan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mengedepankan prinsip preventif, persuasif, humanis, dan proporsional. Kendala yang dihadapi meliputi potensi eskalasi massa, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pemahaman hukum, yang diatasi melalui komunikasi, peningkatan profesionalisme, dan koordinasi lintas fungsi efektif.
Co-Authors Akbar, Rizky Hakim Amirullah, Trisakti Rizky Ayuningtiyas, Fitri Barail, Deiser Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul M. Cahyaningsurya, Nabila Sahara Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri. Sukmana Dianto, Rakhmad Wiwit Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Fernanda Tasya, Raden Roro Gilang Ramadhan Hamdani, Fathul Hartoyo Hartoyo Hermanto, Ilham Anggi Kurniawan, Ertanto Laksono, Dedi Dwi Manampiring, Herdi Yerison Mariyah, Nofi Masidi, Masidi Mukiri, Steven Nasoetion, Deddi Wrdana Nata, Pandu Dewa Natahamidjaja, Freya Nirmala Nurzanah, Ita Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Perdana, Dary Iqbal Putra Prasetiyo, Evan Pratama, Ferry Putra Putri, Yolanda Rachmad, Firdaus Nur Ramadhan, Muhammad Zulkifly Ramadhanty, Venta Ananda Regoh, Melisa Jeanet Rendy Tuejeh Rizqulloh, Ramadhandy Daffa Rosiyanda Putra, Helvin Ruslan, Herlina Sasuang, Rio Heronimus Kaluara Sem Marthin Setyawan, Firmansyah Fajar Aldy Sidarta, Dudik Djaja Simangunsong, Ronald Simbala, Jaya Siti Marwiyah Siwalette, Nona D. Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti . Subekti Subekti Sudrajat, Aang Susanto, Wahyu Su’udi, Su’udi Syamsul Arifin Syarif Hidayat Tambahani, Hance Brian Tejakusuma, Jonathan Triyono, Sulasa Agus Wahana, Angga Sukma Wahyu Pramesti Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Watimah, Watimah Wijaya, Muhammad Aditya Kusuma Winarsih, Fitriyah Windu Arista, Panji Yunianto, Wahyu Agus Zamroh, Alifatul Renawati Zuhandika, Devi Andre