Claim Missing Document
Check
Articles

KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Siwalette, Nona D.; Handayati, Nur; Prawesthi, Wahyu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.830

Abstract

This normative legal study analyzes the legal compliance of motor vehicle drivers within the context of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport. The research focuses on the disruption between ideal norms and their real-world implementation, where low legal awareness and social factors are the main obstacles. This study asserts that compliance is not merely a civil obligation but an essential aspect of citizen participation in maintaining public order. The research delves into the mechanisms of law enforcement for traffic violations, ranging from administrative fines to criminal liability. It emphasizes that the effectiveness of regulations depends heavily on three pillars: the legal substance (the Law itself), the legal structure (enforcement institutions), and the legal culture (public awareness). The strategic recommendations from this study include the digital transformation of law enforcement through electronic ticketing (e-tilang), the optimization of progressive legal education, and the adaptation of regulations to keep pace with technological advancements and mobility. Overall, these findings underscore the urgency of multi-stakeholder synergy to ensure legal certainty and traffic safety
The Legal Impact of Free Nutritious Food Programs Due to Mass Poisoning in East Java Region Reviewed from a Human Rights Perspective Ayu Raamdhani, Fitri; Imelda Cornelis, Vieta; Astutik, Sri; Handayati, Nur
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52454

Abstract

This study uses a normative legal research method with a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The main data sources are primary legal materials (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, regulations related to food safety) and secondary legal materials (scientific journals, proceedings, and news reports related to the MBG poisoning incident in East Java). The mass poisoning incident in the MBG program in East Java indicates a violation of the state's obligation to guarantee human rights. The state, through the program implementing apparatus, was negligent in applying the principle of due diligence. The results of the study indicate a lack of substantive norms related to minimum hygiene standards (SLHS/HACCP) and accountability in the food supply and supervision chain. The legal impacts that arise include criminal, civil, and administrative liability for catering providers and related officials who are proven negligent, as well as violations of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the right to a prosperous life physically and mentally. Systemic reforms in the governance of the MBG program, strengthening of food safety regulations, and transparent legal accountability mechanisms are needed to restore victims' rights and prevent recurrence of incidents.
Pembagian Waris Bagi Anak angkat yang Tidak Diangkat Secara Sah Ditinjau Dari KUH Perdata Indah Sari, Evy Nur; Subekti, Subekti; Handayati, Nur; Amiq, Bachrul
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hak waris anak angkat yang tidak terdaftar, pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak angkat yang tidak terdaftar. Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, jika orang tua tidak memiliki keturunan atau ahli waris, keponakan atau keponakan perempuan yang memiliki hubungan darah diadopsi sebagai pengganti. Keponakan atau keponakan perempuan ini dirawat, dibesarkan, dan dididik berdasarkan rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum yang berlaku dan kenyataan praktis, yang didasarkan pada data primer berupa literatur dan data sekunder berupa literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang tidak terdaftar tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya karena, berdasarkan statusnya, mereka tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, anak-anak yang diadopsi tetap memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat mereka, yaitu melalui hibah atau wasiat wajib, yang diatur hingga maksimal 1/3 dari harta pewaris. Pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan kepada anak-anak yang diadopsi tidak hanya didasarkan pada status mereka sebagai anak yang diadopsi, tetapi juga pada fakta bahwa mereka masih memiliki hubungan dengan orang tua kandung anak yang diadopsi yang telah meninggal. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak terdaftar dapat diperoleh berdasarkan Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pendukung lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak terdaftar, anak angkat tetap memiliki hak yang dilindungi secara hukum dan dapat menerima bagian dari warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat.