Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.634
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge
Achmad Fitrian
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK AWAL ATAS PASSING OFF PRODUK SKINCARE Yusuf, Taufik; Marni Emmy Mustafa; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 3: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i3.8365

Abstract

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, memberikan perlindungan hukum terhada merek dan menjamin kepastian hukum. Suatu merek harus di daftarkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan dan pembenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Namun prakteknya masih terdapat pelanggaran merek berupa tindakan meniru, menjiplak, maupun memboceng ketenaran merek orang lain lebih terkenal atau yang terdaftar terlebih dahulu sehingga menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal terlebih dahulu, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yaitu penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (penghapusan merek). Perlindungan hukum terhadap MS Glow dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip first to file dalam hal ini belum berjalan efektif. First to file mengisyaratkan bahwa pemegang merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya mendapatkan perlindungan secara hukum. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Kenyataannya yang terjadi adalah merek MS Glow dan PS Glow merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana sengketa didasarkan karena kesamaan nama pada merek antara keduanya.
PEMENUHAN HAK PEKERJA DITINJAU DARI CITA HUKUM BANGSA INDONESIA Pramana, Mahesa; Salmon Ginting; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 3: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i3.8374

Abstract

Suatu alasan mendasar yang mempengaruhi terjadinya perselisihan perburuhan diikuti dengan demo-demo para buruh di Indonesia, adalah peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada kesejahteraan para buruh di Indonesia, terutama mengenai PKWT dan PKWTT yang diikuti dengan tidak adanya kesamarataan mengenai upah buruh minimum provinsi dan kabupaten. Permasalahan ini penyebab terjadinya perselisihan dan perlu dicarikan jalan keluarnya melalui pemenuhan hak-hak pekerja dengan tidak mengesampingkan hak-hak perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam memenuhi hak pekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau cita hukum di Indonesia. Kedua, landasan-landasan yang menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial (PHI) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 dan peraturan lainnya. Pemenuhan hak pekerja ini dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh maupun meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.
The Influence of Civil Law on the Quality of Community Life: Case Studies in Big Indonesian Cities Achmad Fitrian; Dodi Rusmana; Ning Adiasih; , Marjan Miharja; Nabain Idrus
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2313

Abstract

This research project aims to examine the influence of civil law on the quality of life of people in big cities through a comprehensive literature review. The role of civil law in maintaining the equilibrium between the rights and obligations of individuals in a complex urban society is of great consequence. This research identifies the ways in which the application of civil law in the areas of property rights, contracts, family, and land affects various aspects of people's lives, including social stability, the economy, and individual welfare. From the literature review, it was found that legal certainty and effective access to civil justice contribute significantly to improving the quality of life of people in big cities. Conversely, ineffective civil law enforcement can lead to uncertainty, conflict, and inequality that negatively affect people's welfare.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Priyendi, Candra Aries; Achmad Fitrian; Basuki, Basuki
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belum optimalnya upaya pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Pemulihan kerugian keuangan negara masih menghadapi hambatan-hambatan, baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Kebijakan tentang uang pengganti memiliki tujuan mulia, yaitu agar si pelaku dapat diberikan ganjaran yang setimpal sebagai efek jera, sekaligus untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan perbuatan korupsinya. Namun, pengaturan terkait hal ini masih kurang jelas disebutkan dalam Undang-Undang. Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengaturan pelaku tindak pidana korupsi terhadap kerugian negara serta menganalisis kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam pengembalian kerugian negara. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengaturan pelaku tindak pidana korupsi terhadap kerugian negara belum memiliki kepastian hukum. Kurangnya sanksi pidana tambahan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang tidak sepenuhnya pulih dan pelaku korupsi tidak merasa jera.
ANALISIS YURIDIS KRITIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGANGKATAN DIREKSI BUMN Sitorus, Roy; Achmad Fitrian; Hedwig Adianto Mau
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 10 (2026): Maret 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) menjadi isu strategis di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997 yang mengungkap lemahnya tata kelola pemerintah dan perusahaan. GCG dipahami sebagai sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran sebagai prinsip utama dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG berperan penting dalam menciptakan pasar yang efisien, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, yang mengatur prinsip dan tujuan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip GCG dalam kasus pengangkatan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 29 Agustus 2019, yang dinilai mengabaikan prinsip transparansi dan independensi karena pihak yang bersangkutan tidak mengetahui rencana pengangkatannya. Selain itu, terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur pemberhentian dari jabatan sebelumnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini mengangkat suatu permasalahan yaitu bagaimana telaah kritis penerapan Good Corporate Governance dalam Pengangkatan Direksi BUMN perspektif hukum bisnis. Hasil penelitian yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah Secara legal formal, pengangkatan Direktur Utama BTN melalui RUPSLB 29 Agustus 2019 adalah sah. Namun, dalam perspektif hukum bisnis modern yang mengedepankan governance excellence, terdapat ruang kritik pada aspek transparansi dan legitimasi substantif. Penerapan GCG tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan prosedural. Dalam BUMN, GCG harus dipahami sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan penjaga integritas tata kelola negara dalam ranah korporasi.
REDESAIN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN FINTECH MENUJU KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM TRANSAKSI DIGITAL Dewandaru, Daniel; Gatut Hendrotriwidodo; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 10 (2026): Maret 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan digital, namun juga menimbulkan kerentanan serius terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen. Fenomena ini memunculkan dua permasalahan hukum utama, yakni Tanggung Jawab Hukum dari penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam sektor fintech serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen. Peningkatan kasus kebocoran data menunjukkan urgensi penelitian ini, mengingat kerugian finansial maupun psikologis yang dialami masyarakat. Hasil penelitian Abstrak menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam fintech menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana bagi pelaku usaha dan pihak terkait. Putusan pengadilan memperlihatkan bahwa pelanggaran data pribadi tidak hanya bertentangan dengan UU PDP, tetapi juga menciderai hak atas privasi sebagai hak asasi manusia. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif melalui regulasi, pengawasan, dan prinsip privacy by design, serta secara represif melalui gugatan perdata, pengaduan ke lembaga pengawas, dan sanksi pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar OJK dan penyelenggara fintech memperkuat tata kelola perlindungan data, meningkatkan literasi konsumen, serta memperluas efektivitas sanksi hukum guna menjamin keseimbangan antara keberlanjutan industri fintech dan perlindungan hak konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPADA PEKERJA TERHADAP PENGABAIANHAK GANTI RUGI DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Fitri, Aidil; Maryano, Maryano; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 10 (2026): Maret 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pemberian ganti rugi karena pemutusan kontrak kerja. Prakteknya, perusahaan tidak menjalankan ganti rugi kepada pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya dengan menyalahi aturan hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam ketiga kasus dalam penelitian ini. Hal tersebut tentunya merugikan bagi pekerja. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan atas pengabaian ganti rugi dalam pemutusan kontrak kerja? serta Bagaimana perlindungan hukum kepada pekerja atas tidak dibayarkannya ganti rugi dalam pemutusan kontrak kerja? Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Akibat hukum bagi perusahaan atas tindakan pemutusan kontrak kerja terhadap pekerja dengan menyalahi aturan hukum ketenagakerjaan akan menimbulkan suatu hak-hak bagi pekerja yaitu perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Perlindungan terhadap pekerja yang diputus kontrak kerjanya sebelum perjanjian kerja berakhir berupa perlindungan hukum represif yaitu pekerja berhak untuk melakukan upaya hukum non litigasi atau litigasi yaitu berupa Bipatrit, Tripartit dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial bahkan pekerja juga dapat mengajukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
Co-Authors , Marjan Miharja Adiasih, Ning Aidil Fitri, Aidil Amalia, Anneesha Eka Atmaka, Prawata Widdhi Basuki , Dewandaru, Daniel Dhody. AR. Widjaja Atmadja Etin Mintarsih Faisal Redo Gatut Hendrotriwidodo Haris Haris, Haris Hedwig Adianto Mau Ismail Ismail Joko Sri Widodo Khalimi Khalimi, Khalimi Kiki Nasir Hadi Kristiawanto, Kristiawanto Lawadinata, Alicia Avelina Marni Emmy Mustafa Maryano, Maryano Nabain Idrus Nasution, Marini Amalia Nathaniel Prawira Nera, La Wawan La Nur Hakim Parhusip, Arif Timbul M Pramana, Mahesa Prawira, Darma Priyendi, Candra Aries Raymond, Pierre Rismawan, Rizky Rusmana, Dodi Salmon Ginting Sazali, Rachmat Siahaan, Hendri Sinurat, Berman Hari Tua Sitorus, Roy Sulaiman Sulaiman Wanti, Tiara Yuliana Wira Franciska Yusuf, Taufik