Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Penyelesaian Kejahatan Genosida yang Dilakukan oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Zebua, Efiziduhu; Sitepu, Karolina; Na’im, Khairun; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20208

Abstract

Genosida merupakan pelanggaran berat dalam hukum pidana internasional yang bertujuan melenyapkan suatu kelompok berdasarkan identitas etnis, ras, atau agama. Kasus kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar menjadi salah satu contoh nyata dari kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab kejahatan genosida terhadap Rohingya dan menganalisis upaya penyelesaiannya melalui pendekatan hukum pidana internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil menunjukkan bahwa tindakan militer Myanmar memenuhi unsur genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma. Faktor penyebab mencakup sejarah diskriminasi, kebijakan politik eksklusif, dan lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan tanggung jawab pidana individu melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta tanggung jawab negara secara hukum internasional untuk mencegah impunitas dan menegakkan keadilan bagi korban. Kata kunci: genosida, Rohingya, hukum pidana internasional, ICC, Statuta Roma.
Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Tanggal 24 Juli 2024 Husna, Rifka Syafira; Sitepu, Karolina; Na’im, Khairun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21121

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi organ tubuh merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak fisik, psikis, sosial, dan hukum bagi korban. Tingginya permintaan organ, khususnya ginjal, mendorong munculnya pasar gelap dan jaringan kriminal terorganisir, sehingga menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, yang berakhir dengan putusan bebas karena unsur pembuktian tidak terpenuhi sesuai Pasal 183 KUHAP. Faktor utama penyebab kasus ini meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketidakharmonisan keluarga, lemahnya kesadaran hukum, serta tingginya permintaan organ. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penerapan pembuktian yang tepat, penguatan regulasi donor organ, edukasi hukum masyarakat, peningkatan kapasitas aparat, dan kerja sama lintas sektor untuk menjamin perlindungan HAM serta efektivitas penegakan hukum.
RATIO LEGIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STRENGTH OF THE DECISION OF THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BODY IN RESOLVING DISPUTES Siregar, Dahris; Sitepu, Karolina; Elyani, Elyani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.579

Abstract

In Indonesia, there are 2 (two) ways to resolve disputes between business actors and consumers, namely by litigation and non-litigation. Dispute resolution process dispute resolution process through court channels or what is also called litigation will take a relatively long time. relatively long time. Meanwhile, on the contrary, settlement through non-litigation litigation, namely through one of the quasi-judicial institutions, namely the Consumer Dispute Settlement Body, which is mandated by Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. 1999 on Consumer Protection. The research results show that settlement of consumer disputes through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) can be considered ineffective. This is evidenced by the fact that there are still many parties who do not agree with BPSK's decision. This is also supported by several obstacles contained in it.