Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Sosialisasi Cara Penyimpanan Obat yang Baik dan Benar pada Masyarakat Sekitar Lapangan Merdeka-Binjai, Sumatera Utara Puput, Muharni Saputri; Saputri, Muharni; Sitepu, Karolina; Usman, Ari
Mejuajua: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Yayasan Penelitian dan Inovasi Sumatera (YPIS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52622/mejuajuajabdimas.v2i2.67

Abstract

Obat merupakan bahan tunggal atau campuran yang dapat digunakan oleh semua mahluk hidup untuk bagian luar, untuk mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat pada tempat yang dinilai aman dari gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Secara umum masyarakat masih belum memahami penyimpanan obat yang baik dan benar. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menyimpanan obat yang baik dan benar, serta meningkatkan peran penting Apoteker bagi masyarakat. Metode pengabdian masyarakat yang dilakukan berbentuk empiris atau pendekatan melalui sosialisasi penyimpanan obat yang baik dan benar. Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Lapangan Merdeka Binjai pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022. Sosialisasi dilakukan oleh 5 mahasiswa Fakultas farmasi, Universitas Tjut Nyak Dhien dengan didampingi 3 dosen dari Universitas Tjut Nyak Dhien dan 1 orang dosen dari Universitas Harapan Medan. Hasil yang didapatkan pada kegiatan sosialisasi penyimpanan obat yang baik dan benar meningkatkan pemahaman yang baik dari beberapa masyarakat sekitar lapangan merdeka binjai mengenai pentingnya menyimpan obat sesuai dengan aturan, serta memahami peran dari apoteker sebagai tempat untuk konsultasi terkait masalah obat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan yang dilakukan dapat memberikan pemahaman pada beberapa masyarakat khususnya masyarakat Binjai dalam penyimpanan obat yang tepat. Sosialisasi yang dilakukan juga memberi informasi terkait peran Apoteker sebagai tempat untuk konsultasi terkait masalah penyimpanan obat.
Introduction of Artificial Intelligence (AI) in The Learning Process for Students of The Law Study Program, Tjut Nyak Dhien University Siregar, Dahris; Sitepu, Karolina; Na’im, Khairun; Setha, Donny; Berutu, Karina Mia; Pradifta, Denni Satria; Sabila, Puji Chairu; Lubis, Indah Sari Liza; Lubis, Muhammad Dhobit Azhary
JURIBMAS : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : LKP KARYA PRIMA KURSUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62712/juribmas.v4i2.652

Abstract

The counseling activity "Introduction of Artificial Intelligence (AI) in the Learning Process for Students of the Law Study Program of Tjut Nyak Dhien University" is to improve students' digital literacy as well as their ability to use AI technology to help legal education and research. This activity was carried out with a combination of Community Education, Training, and Science and Technology Diffusion methods, and was attended by fifty students from various semester levels. Significantly, the results of the evaluation showed that students' knowledge of artificial intelligence increased by 88% of participants who managed to master the use of at least three AI devices for legal research, automated citations, and document analysis. In the focus group discussions (FGDs), ninety percent of participants supported the importance of AI in the legal field, and eighty-five percent agreed that AI should be part of the curriculum. The positive result of this activity was the increase in research proposals students started using AI devices in their academic assignments on a regular basis. This aEctivity succeeded in changing students' perspectives and providing the basis for the development of a technology-based curriculum in the Law Study Program.
Law Enforcement of Value Added Tax (VAT) Collection of Goods at PT. Duta Jaya Food Binjai Kota Based on Law Number 11 of 1994 Sitepu, Karolina; Wahyuni, Sri; Siregar, Dahris; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10521

Abstract

Taxes which are of various types, are an important component of state revenue. Value added tax is one of its types. Until now, the potential revenue from this value-added tax has not been fully used for the benefit of the state and the people. In the context of this study, taxpayers have to pay input tax, but there are invoices tucked away or missing, which can lead to misreporting VAT. Empirical legal methodology is used in this study. For the purpose of this study, primary and secondary data sets comprising legal materials at all stages of development were used.. Next, the data is evaluated, classified, analyzed, and conclusions are drawn. The aim of this study is to ascertain the limitations and implementation efforts of Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, as well as the manner in which PT. Duta Jaya Food Binjai Kota carries out the law on collecting value added tax (VAT) on goods.
Law Number 35 of 2014, Article 54, Concerning Child Protection at Kartika 1-2 Medan High School Siregar, Dahris; Al Habsyi , Bobby; Sitepu, Karolina; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11441

Abstract

Many educational institutions experience psychological, physical, and even sexual violence. Every unit of education must be protected and prevented. This study aims to investigate whether the Kartika I-2 education unit of Medan High School is subject applied to the implementation of Law Number 35 of 2014's Article 54 regarding child protection. As per Article 54, children and students are entitled to legal protection against various forms of violence perpetrated by teachers, education staff and fellow students in the school environment. The researcher used an empirical juridical approach in this study to explain how Child Protection Law Number 35 of 2014, Article 54 as a student is applied in Kartika I-2 High School Medan., both in terms of prevention and prevention efforts in providing protection, and everything that hinders the implementation of Child Protection Law Number 35 of 2014, Article 54, both from internal and external sources, also explained how Kartika I-2 Medan High School handled challenges. Researchers obtain data from primary and secondary data. This study used descriptive analysis and qualitative data analysis. Kartika I-2 Medan High School makes pre-emptive efforts by making decisions and forming a team for prevention and handling of violence in education units (TPPK), prevention efforts through the implementation of school programs that prioritize supervision and prevention. Internal factors, such as individual factors of students, parents/guardians, and educators, as well as external factors, such as differences in rules of conduct with other schools, are obstacles faced by Kartika I-2 Medan High School, there are new regulations, living quarters and social environments, technological advances and new cultures. Kartika I-2 Medan High School uses an existing program to address this problem.
Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.21 Tahun 2020 (Studi Di Kantor BPN Medan) Mendrofa, Sepkris Mawarni; Darma, Mospa; Sitepu, Karolina; Elyani, Elyani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13874

Abstract

ABSTRAK Masalah pertanahan sering kali menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.Sengketa terjadi ketika ada pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yangdisebabkan oleh perbedaan pandangan, kepentingan, atau hak milik. Setiap sengketapertanahan memerlukan cara penyelesaian yang tepat. Pemerintah, melalui KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah menunjukkan komitmennyadalam menangani sengketa ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganandan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BadanPertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi sertapenerapan Peraturan tersebut dalam proses penyelesaian sengketa. Skripsi inimenggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif.Metode ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskandata yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan gambaran umum tentangpermasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BadanPertanahan Nasional berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan,membantu para pihak untuk mengidentifikasi permasalahan, dan merumuskan berbagaiopsi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika dalam proses mediasitercapai kesepakatan, maka hal tersebut dituangkan dalam perjanjian damai. Namun, jikatidak tercapai kesepakatan, para pihak memiliki hak untuk membawa masalah tersebut kepengadilan.
Perlindungan Konsumen Atas Produk Makana Dan Minuman Yang Sudah Kadaluwarsa Di Alfamart Kapten Muslim Di Tinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Zai, Cut Rana Wati; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina; Darma, Mospa; Hajatina, Hajatina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa, serta tanggung jawab pelaku usaha di Alfamart Kapten Muslim, sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif/empiris, dengan menggambarkan secara kualitatif objek yang diteliti berdasarkan kenyataan di masyarakat. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang setara nilainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Alfamart Kapten Muslim, perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa telah diterapkan sesuai UUPK. Pengawasan terhadap produk kadaluwarsa menjadi tanggung jawab setiap karyawan Alfamart Kapten Muslim untuk memeriksa barang yang dijual setiap harinya, guna memastikan keamanan dan kepuasan konsumen.
Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Laia, Teti Krisdayanti; arma, Mospa D; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina; Hajatina, Hajatina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14550

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang inheren pada setiap individu sejak lahir, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan HAM di Indonesia tercermin dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. HAM tidak hanya melindungi martabat individu tetapi juga menjadi landasan negara hukum yang demokratis. Meskipun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia sering kali menemui kendala, terutama selama masa Orde Baru, di mana banyak terjadi pelanggaran HAM. Pasca reformasi, upaya penegakan HAM diperkuat melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini mengkaji penerapan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa HAM adalah hak kodrati yang tidak dapat dicabut. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, HAM bertujuan untuk mengatur dan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara bertanggung jawab melindungi dan menjamin HAM untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
Analisis Hukum Terhadap Penjualan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Study: PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat) Halawa, Polius; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina; Hajatina, Hajatina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14595

Abstract

Kredit yang menggunakan jaminan gadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai tambahan modal usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor penting bagi kreditur adalah mendapatkan kepastian bahwa utang akan dilunasi oleh debitur adalah jaminan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok serta bunga sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian, maka kreditur berhak untuk mengambil tindakan hukum atau prosedur yang telah disepakati, termasuk namun tidak terbatas pada penyitaan atau pelelangan jaminan yang diberikan. menjual barang jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang oleh debiturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap [sebutkan subjek atau aspek yang relevan, misalnya: "terhadap hak-hak debitur dalam perjanjian kredit" atau "terhadap kepentingan kreditur dalam kasus gagal bayar" penjualan jaminan gadai akibat debitur wanprestasi (Studi : PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat). Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan [sebutkan kegiatan atau proses yang relevan], terdapat [sebutkan temuan atau kesimpulan utama dari penelitian eksekusi gadai, PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat menjual barang jaminan milik debitur Menurut metode dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT. Gadai Ogan Baru. Kata Kunci : Jaminan, Gadai, Wanprestasi
Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agraria D Gea, Herti; Darma, Mospa; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.15044

Abstract

Tanah memiliki peran vital bagi manusia, karena hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan tanah. Dalam menjalankan perintah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di Kota Medan, implementasi PTSL menghadapi berbagai faktor penghambat dan pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor tersebut serta menilai implementasi PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Kantor Pertanahan Kota Medan telah melaksanakan PTSL sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2023, program ini menargetkan pendaftaran 7.000 bidang tanah di sepuluh kecamatan dalam waktu sepuluh bulan. Pencapaian target ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik pertanahan di Kota Medan.
Legal Measures to Ensure the Safety of Loading and Unloading Workers at PT. Belawan Indah (TKBM) Dina Rizka Yusra; Darma, Mospa; Sitepu, Karolina; Elyani, Elyani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17157

Abstract

Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Joint Decree of the Director General of Manpower Supervision Development, Director General of Sea Transportation, and Deputy Institutional Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: UM.008/41/2/DJPL-11, Number: 93/DJPPK/XII/20111, and Number: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 concerning Employment Protection is the government's mandate to protect workers' rights. Workers who load and unload goods to and from ships at the port are known as Loading and Unloading Workers (TKBM) and are a vital component of port human resources. Due to its more specialized role in loading and unloading machinery, TKBM is an important component of human resources which is very important for all activities in the port. Primary and secondary data from relevant literature and laws and regulations are used in this study, which are descriptive analysis and use empirical legal methods in the research. Based on the findings of the research, workers at PT. Belawan Belawan Indah Port is legally protected when loading and unloading cargo, such as protection of wages, working hours, occupational safety, and welfare, and factors that hinder legal protection, such as ships, weather, ports, equipment, are still not properly implemented.