Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Intizar CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Governance and Social Policy JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI Journal of Political Sphere Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Putri, Annisah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Political Sphere

 1 
RESHUFFLE KABINET PEMERINTAHAN JOKOWI DAN DILEMA SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA Annisah Putri; Maghfira Faraidiany; Iqbal Ahmady
Journal of Political Sphere Vol 3, No 2 (2022): Vol 3 no 2 (2022)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v3i2.30494

Abstract

A cabinet reshuffle is the prerogative of the president and is commonplace in a democracy like Indonesia. Under certain conditions, a cabinet reshuffle is necessary so that the performance of an organization or institution continues to run well. Usually, a cabinet reshuffle is carried out as an alternative effort to improve governance as well as a solution to improve performance constraints that occur within the cabinet. However, the shadows of past trauma cannot be separated, the public still interprets the existence of political interests in the cabinet reshuffle which is associated with the subjective issue of the distribution of political power. Not infrequently, cabinet reshuffles are seen as a means to accommodate power-sharing for coalitions of political parties. This study aims to analyze the phenomenon of cabinet reshuffle by using the concept of the presidential system in Indonesia as its main axis. In this study, the authors use the concept of a presidential regime as an important study to analyze the phenomenon of ministerial reshuffle in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method with secondary data sources. Collecting data using library research methods. Based on the results of a comparison of the opinions of experts and academics, it shows that a cabinet reshuffle is a natural thing, an evaluation step for improvement which is expected to increase the government's effectiveness in overcoming various government problems. country. Ministry policies resulting from the reorganization must also be able to emphasize priority scales to ensure the smooth running of work programs. Monitoring and evaluating the performance of all government agencies is also needed to improve performance in order to increase the accountability of state administration.
Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh Najwa, Cut Silmina; Muliawati, Muliawati; Putri, Annisah
Journal of Political Sphere Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i2.43290

Abstract

This study investigates the influence of political education on increasing voter participation among first-time voters in Banda Aceh during the 2019 General Election. Political education aims to enhance citizens' political knowledge, particularly among novice voters, and encourage greater political engagement. Using a quantitative research approach, data were collected through structured surveys and analyzed statistically. The findings reveal that political education significantly impacts first-time voters' participation levels. Voters demonstrated increased awareness and understanding of political processes, indicating the effectiveness of political education programs. Results further showed a positive correlation between political education initiatives and first-time voter engagement in decision-making processes. This highlights the need for continuous efforts to improve political education to ensure informed and active participation among young voters.AbstrakPenelitian ini menganalisis pengaruh pendidikan politik terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, guna mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses politik. Dengan pendekatan penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui survei terstruktur dan dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula. Para pemilih menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang proses politik, yang mencerminkan efektivitas program pendidikan politik. Temuan ini juga menunjukkan adanya korelasi positif antara inisiatif pendidikan politik dengan keterlibatan pemilih pemula dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan politik guna memastikan partisipasi pemilih muda yang terinformasi dan aktif.
Analisis Kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam Pemindahan Ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon Masyitah, Liatul; Putri, Annisah
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.39607

Abstract

This research evaluates the readiness of the North Aceh Government to face the relocation of the capital from Lhokseumawe to Lhoksukon, focusing on infrastructure, institutions, human resources, and community support. The approach used is the theory of good governance, emphasizing effective and efficient public service in the context of territorial expansion. This study adopts a descriptive analysis method, collecting primary data through interviews with government officials and secondary data through literature and official documents related to the capital relocation. The research results indicate that the North Aceh government has taken initial steps to prepare for the capital relocation. Basic infrastructure such as buildings, roads, water, and electricity is already present in Lhoksukon, although further development is needed to achieve full success. The government has allocated budgets and adopted accountable planning to achieve good governance in this relocation process. Inhibiting factors include budget limitations, the need to establish new government institutions with supporting facilities, and ongoing conflicts among the community that continue to affect the current situation. Abstrak Penelitian ini mengevaluasi kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam menghadapi pemindahan ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon, dengan berfokus pada infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah teori good governance, yang menekankan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam konteks pemekaran wilayah. Penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara pejabat pemerintah dan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemindahan ibukota. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh Utara telah memulai langkah-langkah awal untuk mempersiapkan pemindahan ibukota. Infrastruktur dasar seperti bangunan gedung, jalan, air, dan listrik telah ada di Lhoksukon, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam pembangunan untuk mencapai kesuksesan penuh. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran dan mengadopsi perencanaan yang akuntabel untuk mencapai good governance dalam pemindahan ini. Faktor-faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, kebutuhan untuk membentuk lembaga-lembaga pemerintahan baru dengan kelengkapan sarana penunjang, serta konflik yang berlanjut antara masyarakat yang masih mempengaruhi situasi saat ini.
Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu yang Inklusif Asra, Nurul; Sari, Novita; Putri, Annisah
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36819

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Dalam pelaksanaan pemilu tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Mengacu pada pemilu di Kota Banda Aceh sebelumnya, partisipasi pemilih disabilitas baik secara nasional maupun di Kota Banda Aceh masih terbilang rendah. Indikasi dari permasalahan ini disebabkan karena masih ada TPS yang belum aksesibel serta penyampaian informasi dan edukasi yang belum merata. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari KIP Kota Banda Aceh untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, serta hambatan dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Strategi Chandler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas yaitu (1). Mendata dan memastikan penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT. (2). Memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi dan edukasi. (3). Membentuk relawan demokrasi. (4). Membuat Rumah Pintar Pemilu. (5). Meningkatkan kerjasama organisasi dan yayasan peyandang disabilitas Kota Banda Aceh (6). Memastikan ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Upaya yang dilakukan sudah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Undang-undang dan PKPU. Namun dalam meningkatkan partisipasi disabilitas masih menghadapi hambatan dari sisi apatisme penyandang disabilitas yang tidak mau menggunakan hak pilih, adanya sifat acuh, kurangnya percaya diri baik dari aspek lingkungan maupun psikologis. Kata Kunci : Partisipasi, Upaya KIP, Penyandang Disabilitas
Co-Authors Ahmady, Iqbal Ajirna Ajirna Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Asra, Nurul Asri, Moh. Bukhari Bukhari Daniel Happy Putra Devi Intan Chadijah Fadlan Barakah Fadlia, Faradilla Faizah, Ulya Fajri , Nurul Fatia, Dara gusti handayani, gusti Ibnu Phonna Nurdin, Ibnu Phonna Iqbal Ahmady Iqbal Ahmady Karima, Mulkan Keumalawati, Cut Kusdiane, Susvia Delta Maghfira Faraidiany Maghfirah, Rizfa Masyitah, Liatul Miska Raihani, Wilda Muh. Asri, Muh. Muliawati Muliawati Mustaqim Najwa, Cut Silmina Nisak, Cut Lusi Chairun Nong Ayu Triyanti Utami Hakim Novi Susilawati, Novi Novita Sari Rahmayani, Dara Ramadani, Ismar Reza Fahlevi Reza Sumita Dewi Riki Yulianda Saddam Rassanjani Shabanni, Varadilla Putri Sholihah, Fasih Vidiastuti Sjafei, Saleh Tullah, Rachmat Uswatun Nisa, Uswatun Wardatul Jannah, Wardatul Yulianda, Riki