Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.795
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Journal of Community Health Provision Eduvest - Journal of Universal Studies Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Kantikha, I Made
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGHAPUSAN SISTEM ALIH DAYA PADA PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN Kantikha, I Made; Harahap, Pardamean; Muchtar, Andhyka; Hendrani, Ai; Sherill, Fredrika; Aurelia Shabilla, Reysha; Daishahwa, Daishahwa; Fritiana, Anesya; Hadi Putra, Albert
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i1.4203

Abstract

This research examines the legal implications of eliminating the outsourcing system in Indonesian labor law amid ongoing debates post-Job Creation Law. The objective is to analyze impacts on worker protection, business legal certainty, and state regulatory roles. Employing normative juridical methods with statute and conceptual approaches, supplemented by empirical data, the population comprises outsourcing workers, practitioners, and employers in Tangerang Regency, using purposive sampling of experienced respondents. Instruments include semi-structured interviews and structured questionnaires, analyzed via qualitative descriptive techniques with data triangulation. Findings reveal outsourcing enhances business efficiency but causes job insecurity, wage disparities, and tripartite supervision challenges. Conclusions recommend comprehensive transitional regulations over 2-3 years, BPJS strengthening, and bipartite supervision reforms to balance interests without mass layoffs or economic instability.
Pemberhentian tidak dengan Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Proses Pengadilan Setijono, Hans Prayoga; Kantikha, I Made; Helvis; Sembiring , Malemna Sura Anabertha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.552

Abstract

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana kerap dijatuhkan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini menimbulkan perdebatan yuridis dan etis karena berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan, meskipun di sisi lain Polri dituntut menjaga disiplin internal dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa menunggu proses pengadilan serta menilai penerapan nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan literatur hukum administrasi. Analisis didasarkan pada teori kode etik, teori tindakan administrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTDH dapat dilaksanakan melalui mekanisme internal, seperti sidang kode etik profesi, tanpa menunggu putusan pengadilan, sepanjang didukung bukti yang cukup mengenai keterlibatan anggota dalam tindak pidana. Namun, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai jaminan perlindungan hak anggota, khususnya hak pembelaan diri dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PTDH tanpa menunggu proses pengadilan hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan hak asasi anggota.
Analisis Unsur Wanprestasi Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cod Pada Toko Kopiink[ Sihotang, Timbul Harapan Nauli; Sembiring , Malemna Sura Anabertha; Makoni; Kantikha, I Made
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.558

Abstract

Pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT. TSA karena tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk penegakan hukum PT.TSA yang telah melakakuan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan limbah serta teori penegakan hukum. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan kajian doktrin hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. TSA terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan, dengan putusan PN Cikarang menjatuhkan pidana denda, kewajiban remediasi limbah B3, pengurusan izin IPLC, dan optimalisasi IPAL. Penegakan hukum formal telah berjalan, tetapi sanksi relatif ringan dan belum optimal dalam memulihkan lingkungan serta mencegah pelanggaran berulang. Analisis berdasarkan teori Rahardjo dan Soekanto menunjukkan putusan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dan efektivitas hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap PT. TSA telah berjalan prosedural, tetapi perlu pendekatan lebih komprehensif yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, remediasi menyeluruh, serta partisipasi masyarakat.
Perbandingan Penyelesaian Hukum Perkara Penyebaran Data Pribadi di Media Massa Antar Indonesia dan Singapura Heilynn; Markoni; Kantikha, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.574

Abstract

Dalam era digital, data pribadi menjadi objek hukum yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia mengatur perlindungan data pribadi melalui dua rezim hukum, yaitu rezim kejahatan siber dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta rezim administrasi dan perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sementara itu, Singapura menerapkan sistem perlindungan data yang terintegrasi melalui Personal Data Protection Act (PDPA) Tahun 2012 yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC). Artikel ini mengkaji pengaturan hukum mengenai penyebaran dan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura melalui pendekatan hukum komparatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lahirnya UU PDP merupakan kemajuan signifikan dalam rezim perlindungan data pribadi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk belum beroperasinya otoritas pengawas independen serta tumpang tindih norma hukum. Sebaliknya, sistem perlindungan data di Singapura menunjukkan tingkat kepastian hukum dan efektivitas penegakan yang lebih tinggi dengan pendekatan regulasi yang bersifat preventif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kelembagaan, melakukan harmonisasi regulasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif dan sesuai dengan standar internasional.
MEKANISME DAN HAMBATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF Pranowo, Johannes Bagus; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5872

Abstract

Abstract: The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders. Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice. Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHAP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHAP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku. Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana
Analisis Yuridis Pemenuhan Keadilan Bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu-Xxi/2023 Lahea, Fernando; Markoni; Judge, Zulfikar; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.581

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemutusan hubungan kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang berdampak signifikan terhadap hak-hak pekerja dan stabilitas hubungan industrial. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pemenuhan keadilan bagi pekerja yang terdampak PHK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif maupun prosedural. Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan tambahan, namun masih terdapat ketimpangan, terutama bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan pencari nafkah tunggal. Kesimpulannya adalah pemenuhan hak pekerja pasca PHK dan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan perlindungan hukum masih belum optimal, terutama bagi pekerja rentan dan PKWT. Sarannya Pemerintah perlu memperkuat implementasi JKP dan mekanisme PHK yang adil, memastikan perlindungan pekerja rentan serta transparansi prosedural. Sementara pengusaha disarankan menerapkan praktik PHK yang manusiawi dan berkeadilan, termasuk pembayaran pesangon sesuai ketentuan, serta mendorong dialog bipartit untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan memperkuat kepercayaan pekerja.
An Analysis of Legal Protection for Consumers in Relation to Predatory Pricing Practices by PT Conch South Kalimantan Cement: A Case Study of Supreme Court Decision No. 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 Muthiah, Hana; Kantikha, I Made; Susetio, Wasis; Helvis
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1621

Abstract

This study analyzes the legal protection afforded to consumers in relation to predatory pricing practices carried out by PT Conch South Kalimantan Cement, as examined in Supreme Court Decision No. 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Predatory pricing as an unfair pricing strategy not only disrupts fair business competition but also creates long-term negative effects for consumers, including reduced market choices, the risk of monopolization, and the loss of their rights to fair prices, product quality, and sustainable supply. The research employs a normative juridical method with a case approach, drawing upon judicial decisions, Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and relevant consumer protection regulations. The findings indicate that PT Conch’s conduct meets the legal criteria for predatory pricing, resulting in adverse impacts on market dynamics and consumer welfare. The Supreme Court’s ruling upholds KPPU’s findings and underscores the role of competition law enforcement as an indirect mechanism for consumer protection. This study concludes that safeguarding consumers from predatory pricing requires not only price monitoring but also consistent enforcement of competition law to ensure a healthy, competitive market structure that supports the fulfillment of consumer rights.
Criminal Liability of a Juvenile Offender in Sexual Violence Resulting in Reproductive Organ Injury to the Victim Berliansari, Novia Safitri; Kantikha, I Made; Markoni; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1626

Abstract

This study examines juvenile criminal liability and judicial reasoning in Decision No. 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbw through the lens of proportional justice. Employing normative (doctrinal) legal research, the study applies statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the applicable legal framework on juvenile justice and sexual violence, relevant criminal law doctrines on liability and causation, and the structure of the court’s reasoning. The findings show that the elements of criminal liability were established covering the actus reus, mens rea, accountability, and the causal nexus between the conduct and the victim’s injury, and yet the sentencing rationale largely centered on the offender’s status as a child under the Juvenile Criminal Justice System Act. As a result, the judgment did not sufficiently articulate the victim’s severe reproductive harm as a decisive aggravating factor for proportional sentencing. This study argues for more robust and transparent judicial reasoning that integrates juvenile justice principles with victim-protection mandates, including a harmonized reading of the juvenile justice regime and the sexual violence legal framework, to secure a substantively fair balance between child protection and victims’ rights.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. BFIE TBK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 298/Pid.B/2024/PN.Ckr) Bowonseet, Revson; Markoni, Markoni; Anabertha Sembiring, Sura Mahlemna; Kantikha, I Made
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i3.7620

Abstract

Maraknya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di lingkungan korporasi, termasuk di PT BEFIE Tbk, mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pejabat perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 298/Pid.B/2024/PN.Ckr menjadi contoh konkret penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya tindak pidana tersebut, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta upaya pencegahannya berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori utilitarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan terjadi akibat penyalahgunaan jabatan oleh pegawai yang memiliki kewenangan atas aset perusahaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun 10 bulan kepada para terdakwa, namun sanksi tersebut dinilai belum memberikan efek jera dan keadilan substantif karena tidak disertai kewajiban pengembalian kerugian perusahaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana seharusnya mencakup restitusi atau penyitaan aset pelaku. Disarankan agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, serta perusahaan memperkuat sistem pengawasan dan audit internal.
Co-Authors Abdurrohman, Rizal Ahmad Jaeni Anabertha Sembiring, Sura Mahlemna Andhyka Muchtar, Andhyka Annisa Fitria Asyifa, Takhfa Nur Aurelia Shabilla, Reysha Berliansari, Novia Safitri Bowonseet, Revson Budi Asri, Dyah Permata Budiman Budiman Daishahwa, Daishahwa Deni Hermawan Dewangi, Permas Elawati, Tuti Fritiana, Anesya Gojali, Akhmad Hadi Putra, Albert Heilynn Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Hendrani, Ai Heridadi, Heridadi Horadin Saragih Kurniawan Kurniawan Lahea, Fernando Liong, Steven Made Agus Mahendra Inggas, Made Agus Mahendra Makoni Malemna Sura Anabertha Sembiring Markoni Markoni Markoni Mesli, Mesli Muthiah, Hana Nardiman Nardiman, Nardiman Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Pardamean Harahap Pranowo, Johannes Bagus Prasetyo, Boedi Priscilia, Viona Ripamole, Bebi Sartika Saido, Rochmat Sarifin, La Ode Sembiring , Malemna Sura Anabertha Sembiring, M. S. Anabertha Sembiring, Malemna Sura Annabertha Setijono, Hans Prayoga Sherill, Fredrika Sihombing, Jasalmon Sihotang, Timbul Harapan Nauli Subiyakto, Achmad Edi Wasis Susetio Widiarto, Joko Wiraguna, Sidi Ahyar Zulfikar Judge