Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Journal of Community Health Provision Eduvest - Journal of Universal Studies Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Kantikha, I Made
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGHAPUSAN SISTEM ALIH DAYA PADA PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN Kantikha, I Made; Harahap, Pardamean; Muchtar, Andhyka; Hendrani, Ai; Sherill, Fredrika; Aurelia Shabilla, Reysha; Daishahwa, Daishahwa; Fritiana, Anesya; Hadi Putra, Albert
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i1.4203

Abstract

This research examines the legal implications of eliminating the outsourcing system in Indonesian labor law amid ongoing debates post-Job Creation Law. The objective is to analyze impacts on worker protection, business legal certainty, and state regulatory roles. Employing normative juridical methods with statute and conceptual approaches, supplemented by empirical data, the population comprises outsourcing workers, practitioners, and employers in Tangerang Regency, using purposive sampling of experienced respondents. Instruments include semi-structured interviews and structured questionnaires, analyzed via qualitative descriptive techniques with data triangulation. Findings reveal outsourcing enhances business efficiency but causes job insecurity, wage disparities, and tripartite supervision challenges. Conclusions recommend comprehensive transitional regulations over 2-3 years, BPJS strengthening, and bipartite supervision reforms to balance interests without mass layoffs or economic instability.
Pemberhentian tidak dengan Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Proses Pengadilan Setijono, Hans Prayoga; Kantikha, I Made; Helvis; Sembiring , Malemna Sura Anabertha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.552

Abstract

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana kerap dijatuhkan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini menimbulkan perdebatan yuridis dan etis karena berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan, meskipun di sisi lain Polri dituntut menjaga disiplin internal dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa menunggu proses pengadilan serta menilai penerapan nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan literatur hukum administrasi. Analisis didasarkan pada teori kode etik, teori tindakan administrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTDH dapat dilaksanakan melalui mekanisme internal, seperti sidang kode etik profesi, tanpa menunggu putusan pengadilan, sepanjang didukung bukti yang cukup mengenai keterlibatan anggota dalam tindak pidana. Namun, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai jaminan perlindungan hak anggota, khususnya hak pembelaan diri dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PTDH tanpa menunggu proses pengadilan hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan hak asasi anggota.
Analisis Unsur Wanprestasi Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cod Pada Toko Kopiink[ Sihotang, Timbul Harapan Nauli; Sembiring , Malemna Sura Anabertha; Makoni; Kantikha, I Made
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.558

Abstract

Pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT. TSA karena tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk penegakan hukum PT.TSA yang telah melakakuan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan limbah serta teori penegakan hukum. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan kajian doktrin hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. TSA terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan, dengan putusan PN Cikarang menjatuhkan pidana denda, kewajiban remediasi limbah B3, pengurusan izin IPLC, dan optimalisasi IPAL. Penegakan hukum formal telah berjalan, tetapi sanksi relatif ringan dan belum optimal dalam memulihkan lingkungan serta mencegah pelanggaran berulang. Analisis berdasarkan teori Rahardjo dan Soekanto menunjukkan putusan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dan efektivitas hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap PT. TSA telah berjalan prosedural, tetapi perlu pendekatan lebih komprehensif yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, remediasi menyeluruh, serta partisipasi masyarakat.
Perbandingan Penyelesaian Hukum Perkara Penyebaran Data Pribadi di Media Massa Antar Indonesia dan Singapura Heilynn; Markoni; Kantikha, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.574

Abstract

Dalam era digital, data pribadi menjadi objek hukum yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia mengatur perlindungan data pribadi melalui dua rezim hukum, yaitu rezim kejahatan siber dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta rezim administrasi dan perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sementara itu, Singapura menerapkan sistem perlindungan data yang terintegrasi melalui Personal Data Protection Act (PDPA) Tahun 2012 yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC). Artikel ini mengkaji pengaturan hukum mengenai penyebaran dan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura melalui pendekatan hukum komparatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lahirnya UU PDP merupakan kemajuan signifikan dalam rezim perlindungan data pribadi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk belum beroperasinya otoritas pengawas independen serta tumpang tindih norma hukum. Sebaliknya, sistem perlindungan data di Singapura menunjukkan tingkat kepastian hukum dan efektivitas penegakan yang lebih tinggi dengan pendekatan regulasi yang bersifat preventif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kelembagaan, melakukan harmonisasi regulasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif dan sesuai dengan standar internasional.
Co-Authors Abdurrohman, Rizal Ahmad Jaeni Andhyka Muchtar, Andhyka Annisa Fitria Asyifa, Takhfa Nur Aurelia Shabilla, Reysha Budi Asri, Dyah Permata Budiman Budiman Daishahwa, Daishahwa Deni Hermawan Dewangi, Permas Elawati, Tuti Fritiana, Anesya Gojali, Akhmad Hadi Putra, Albert Heilynn Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Hendrani, Ai Heridadi, Heridadi Horadin Saragih Judge , Zulfikar Kurniawan Kurniawan Liong, Steven Made Agus Mahendra Inggas, Made Agus Mahendra Makoni Markoni Markoni Markoni Mesli, Mesli Nardiman Nardiman, Nardiman Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Pardamean Harahap Prasetyo, Boedi Priscilia, Viona Ripamole, Bebi Sartika Saido, Rochmat Sarifin, La Ode Sembiring , Malemna Sura Anabertha Sembiring, M. S. Anabertha Sembiring, Malemna Sura Annabertha Setijono, Hans Prayoga Sherill, Fredrika Sihombing, Jasalmon Sihotang, Timbul Harapan Nauli Subiyakto, Achmad Edi Wasis Susetio Widiarto, Joko Wiraguna, Sidi Ahyar Zulfikar Judge