Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat Almau Dudy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Ashady, Suheflihusnaini; Nurfatlah, Titin; Salsabila, Dina
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6179

Abstract

 Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Negara merespons persoalan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UPTD PPA serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum melalui UPTD PPA Lombok Barat dilaksanakan melalui tahapan pengaduan, penjangkauan korban, perencanaan intervensi dan pendampingan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, hingga penutupan kasus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya standard operating procedure (SOP) mikro khusus TPKS, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan edukasi publik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban 
Peran Pemikiran Pendidikan KH. Ahmad Dahlan dalam Pendidikan Muhammadiyah Masa Kini Salsabila, Dina; Zalnur, Muhammad; Masyhudi, Fauza
ALSYS Vol 4 No 6 (2024): NOVEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/alsys.v4i6.4118

Abstract

KH. Ahmad Dahlan, as the founder of Muhammadiyah, laid the foundations of Islamic education thinking that is oriented towards progress and renewal, making education an important means of producing a generation that is moral, knowledgeable, and able to face the challenges of the times. His thinking, which emphasizes the integration of religious and general sciences and the relevance of education to social reality, has become the main foundation of Muhammadiyah education until now. This article aims to examine the role and relevance of KH. Ahmad Dahlan's educational thought in the practice of Muhammadiyah education today, especially in facing the era of globalization and rapid technological development. The research method used is descriptive qualitative through library research. The results of the study show that the renewal values promoted by KH Ahmad Dahlan are still the main principles in the curriculum, learning methods, and vision of Muhammadiyah education. The implementation of this thought can be seen in the efforts of Muhammadiyah schools to produce graduates who are not only academically competent, but also have a strong Islamic personality, social spirit, and are ready to contribute to society. Thus, the thought of KH. Ahmad Dahlan not only provides direction for Muhammadiyah education, but also becomes the foundation in the development of Islamic education in Indonesia.