Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Struktur Komunitas Fitoplankton di Beberapa Ekosistem Air Terjun Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang Salsabila, Dina; Catur Retnaningdyah; Yusuf, Muhammad
Biosel Biology Science and Education Vol. 15 No. 1 (2026): BIOSEL (Biology Science and Education: Jurnal Penelitian Sains dan Pendidikan)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/bs.v15i1.12791

Abstract

Phytoplankton are primary biotic components of aquatic ecosystems that are highly sensitive to environmental changes and are therefore widely used as biological indicators of water quality. However, information on phytoplankton community structure in waterfall ecosystems remains limited, particularly in tropical regions. This study aimed to analyze the phytoplankton community structure in waterfall ecosystems in Jabung district as a basis for assessing water quality. Sampling was conducted at four waterfall sites, namely Siuk, Tarzan, Toris, and Jahe, with three replicates at each location. Phytoplankton samples were collected by filtering 3 liters of water using a plankton net with a mesh size of 40 µm, then preserved with 4% formalin (10 drops) and CuSO₄ (5 drops). Identification and enumeration of phytoplankton were performed using 1 mL of sample placed in a Sedgewick–Rafter Counting Chamber and observed under a binocular microscope (100× magnification) across 1,000 fields of view. The collected data were used to calculate abundance, taxonomic richness, community composition, the Shannon–Wiener diversity index (H’), evenness index (E), and dominance index (D). The results showed that phytoplankton taxa were present in all observed waterfall ecosystems, consisting of Bacillariophyceae (21 genera), Chlorophyceae (9 genera), Cyanophyceae (5 genera), Zygnematophyceae (9 genera), and Trebouxiophyceae (1 genus). The highest diversity index was recorded at Jahe Waterfall (H’ = 4.50), while the lowest was found at Siuk Waterfall (H’ = 4.17). The highest evenness index occurred at Siuk Waterfall (E = 0.8773), with a dominance index value of 0.075. Overall, all sites exhibited high diversity (H’ > 3) and very low dominance, indicating that phytoplankton communities were stable and well balanced across all investigated waterfall ecosystems.  Keywords: Water Quality, Phytoplankton, Community, Waterfalls, Diversity
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat Almau Dudy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Ashady, Suheflihusnaini; Nurfatlah, Titin; Salsabila, Dina
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6179

Abstract

 Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Negara merespons persoalan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UPTD PPA serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum melalui UPTD PPA Lombok Barat dilaksanakan melalui tahapan pengaduan, penjangkauan korban, perencanaan intervensi dan pendampingan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, hingga penutupan kasus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya standard operating procedure (SOP) mikro khusus TPKS, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan edukasi publik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban