Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

9.53

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law

HS, Salim

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 750499

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS HUKUM TENTANG PEMUTUSAN KONTRAK ANTARA PEMERINTAH LOMBOK BARAT DENGAN CV. CIPTA ANUGERAH PRATAMA TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG SENGGIGI Fayoga Ovanda Putra; Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui sengketa antara Pemerintah Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Dermaga Apung Senggigi dengan menggunakan perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian kerjasama ini timbul beberapa sengketa antara kedua belah pihak yang menjadi dasar pemutusan kontrak kerjasama, di antaranya adalah adanya anggapan dari pihak PPK bahwa Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama telah melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa pada kasus ini menggunakan jalur Litigasi dan Non Litigasi yaitu melalui Badan Peradilan. Hasil gugatan yang diajukan CV. Cipta Anugerah Pratama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya menuaikan hasil dengan memenangkan Pihak Penyedia dengan alasan bahwa Pihak PPK tidak dapat membuktikan adanya kecurangan atau pemalsuan dokumen pengadaan saat persidangan dan terbukti bahwa pihak CV. Cipta Anugerah Pratama tidak melakukan wanprestasi. Selanjutnya atas putusan tersebut Pihak PPK Dinas Perhubungan Lombok Barat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Mataram yang hasil putusan persidangan tersebut menolak permohonan PPK untuk seluruhnya dan tetap memenangkan Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI TERKAIT KERUSAKAN PROTOKOL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN Nishfi Miftahurrahmah; Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti dan konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dan Empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 36 ayat (1). Selain UUJN tidak ada peraturan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban Notaris Pengganti. (2) konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti yaitu terdiri dari perlindungan hukum Represif dan perlindungan hukum Preventif. Perlindungan hukum Represif yakni berupa pendampingan oleh pihak yang berwenang yaitu Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Pengganti yang sedang dalam masalah, dan perlindungan hukum Preventif dalam proses penegakan hukum baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata melalui Hak Ingkar.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah : (Sudi Pasar Syari’ah Desa Dasan Baru Lombok Barat) M. Syaefurrahman Jazaqi; Salim HS
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.8 KB)

This study aims to find out and explain about the implementation of the lease agreement of the stalls owned by the cooperation of AL-Mutmainnah Islamic Boarding School and to find out the settlement of dispute in the event of default of such agreement. This study is an empirical legal research. The results of the study show that the implementation of the lease agreement of the stalls is carried out in the form of a standard agreement which is embodied into a agreement letter. The form of dispute resolution of the lease agreement of the stands owned by the cooperation of AL-Mutmainnah Islamic Boarding School Cooperative is by way of an out-court resolution (non-litigation), by way of negotiation and mediation through deliberation to reach consensus or through amicable settlement which directly involves both parties.

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemeliharaan Burung Walet Di Labuhan Lombok : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020 PN Selong Septina Indi Huwaida; Salim HS
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to determine the process of resolving cases on breach of contract of Swallow Bird preservation agreements based on the decision of the Selong District Court Number 134/PDT.G/2020 and the legal consequences arose from breaching the contract of of Swallow Bird agreement in Selong District Court Decision Number 134/PDT.G/2020. The type of research used on this study is normative law research, with the combination of statutory approach, conceptual approach, and analytical approach application method. The process of resolving cases in cases of breach of contract for Swallow Bird preservation is through the courts. The legal consequences that arise in the breach of contract of the Swallow Bird preservation agreement are the compensation given by the defendant to the plaintiff and the judge grants some of the claims filed by the plaintiff as the party experiencing default.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI OBJEK TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMUAT KETENTUAN FORCE MAJEURE Lola Thamara; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.886 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum musnahnya sebagian objek tanah dan bangunan dalam perjanjian perikatan jual beli yang tidak memuat ketentuan force majeure dan proses penyelesaian sengketa apabila musnahnya sebagian objek tanah dan bangunan dalam perjanjian perikatan jual beli yang tidak memuat ketentuan force majeure. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) akibat hukum yang ditimbulkan yang tidak memuat force majeure adalah berubahnya hubungan hukum antara para pihak, dimana dalam kasus yang diteliti perjanjian tersebut ditunda (akibat hukum relatif) sampai para pihak sepakat terhadap berbagai perubahan yang ada di dalam perjanjian tersebut. 2) Hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dari perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perjanjian yang tidak memuat force majeure, proses penyelesaian sengketa yang diteliti pada kasus musnahnya sebagian objek jual beli tanah dan bangunan dalam perjanjian perikatan jual beli yang tidak memuat ketentuan force majeure diselesaikan melalui jalur musyawarah.

ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PEMBELIAN RUMAH MELALUI FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI KOTA MATARAM Oddy Prasetya; Salim HS; Muhaimin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pejanjian jual beli rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah yang memuat klausula eksonerasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (mix-method) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akibat hukum dari perjanjian baku jual beli rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) yang memuat klausula eksonerasi di dalamnya, ialah batal demi hukum. Karena ketika suatu perjanjian memuat klausula eksonerasi di dalamnya, perjanjian tersebut dinilai melanggar peraturan perundang-undangan, dan sudah pasti tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (syarat objektif). Sehingga hal ini bisa mengakibatkan lenyap atau berubahnya suatu keadaan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian KPR. 2) Perlindungan hukum konsumen yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kota Mataram terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif (upaya pencegahan untuk menghindari sengketa) dan perlindungan hukum refresif (upaya penyelesaian ketika terjadi sengketa). Preventif pada saat: a) Pra transaksi, seperti perizinan, status tanah, iklan, cara menjual, pembuatan klausula baku; b) Transaksi, seperti klausula baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, berita acara serah terima, Akta Jual Beli, pemisahan sertifikat hak milik; dan Represif terjadi pada saat: c) Pasca transaksi, permasalahan yang muncul adalah pengaduan konsumen/pembeli dan upaya penyelesaian sengketa masalah konsumen.

Implikasi Hukum Tentang Penambahan Dan Perubahan Nama Pada Passport : (Studi Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Mtr) Rizqi Maulana Ibrata; Salim HS; Diangsa Wagian
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2607

This study aims to determine the procedure for the name change mechanism based on the Court's decision Number: 13/Pdt.P/2022/PN Mtr and the legal implications of the name change in the decision Number: 13/Pdt.P/2022/PN Mtr. This type of research is normative law, with The approach method used is the statutory approach, the conceptual approach, and the analytical approach. The procedure for the name change mechanism is carried out based on the determination of the district court where the applicant is located. The legal implications of a name change are regulated in the provisions of Article 52 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which stipulates that a name change is carried out based on the determination of the district court where the applicant is located and Article 24 paragraph 2 of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2014 concerning the procedure for changing normal passport data.

WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG Elsa Rizki Utami; Salim HS
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3501

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif bahwa pertimbangan hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi perjanjian hutang piutang pada surat autentik/tertulis tangan yang tidak dibantah karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai debitur yang melakukan wanprestasi/cidera janji dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, dan pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Wanprestsi yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat proses penyelesaian perkara yang diselesaikan melelui pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Penggugat karena pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dengan tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 5 Mei 2021. Penelitian ini berjudul “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr)”.

Analisis Yuridis Dan Empiris Tentang Perjanjian Jual Beli Berbasis Elektronik: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Hukum Kontrak Berbasis Elektronik Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Muhaimin, Muhaimin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) momentum terjadinya perjanjian jual beli secara elektronik, (2) pembatalan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik,, (3) kasus-kasus yang muncul dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, dan (4) penyusunan buku “Hukum Kontrak Berbasis Elektronik”. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan sosiologis (socilogish approach). Sumber datanya berasal dari data lapangan kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Samplingnya, yaitu penjual dan pembeli secara elektronik. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan wawancara dan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. Momentum terjadinya perjanjian jual beli secara elektronik adalah sejak terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan barang, di mana kesepakatan itu dilakukan melalui instagram, facebook maupun whatsapp. 2. Pejanjian jual beli secara elektronik tidak dapat dibatalkan, namun barang yang dibeli dapat ditukar dengan barang lain, yang kualiats dan ukuran yang sama atau berbeda dengan barang lainnya. Namun, pmbelilah yang akan menanggung biaya pengiriman barang, baik kepada penjual maupun pengriman kembali kepada pembeli. 3. Kasus-kasus yang muncul dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik adalah (1) barang yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas, terutama warna dan ukurannya, sehingga barang itu tidak digunakan oleh pembeli, dan (2) barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, karena barang yang dipesan itu dikirim kepada pihak lainnya. Apabila hal itu, maka penjual barang meminta kepada penerima barang untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Selanjutnya penjual mengirim kembali kepada pembeli. Segala biaya pengirimannya ditanggung oleh penjual.

Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Québec, Kanada HS, Salim; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang (1) substansi kode etik notaris, baik yang tercantum dalam Kode Etik INI 2005 maupun Kode Etik INI 2015, (2) substansi kode etik notaris yang tercantum di dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan Code of ethics of notaris provinsi Québec, Kanada, (3) perbedaan dan persamaan substansi kode etik notaris yang berlaku di Indonesia dan Negara lain. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) pendekatan komparatif . Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris. 2. Substansi yang diatur dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya. 3. Substans pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris di Provinsi Québec, Kanada adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban. Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris. Sementara itu, yang berbeda adalah berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya.

Co-Authors Ade Sultan Muhammad Aris Munandar Aris Munandar Aris Munandar Assidiqi, M. Jimli Asy'ari, Hasan Asy’ari, Hasan Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Djumardin . Djumardin Djumardin Djumardin, Djumardin Elsa Rizki Utami Fathoni, M. Yazid Fayoga Ovanda Putra Hadirman, Wiwin Hani Rosdiana Hariani, Widika Shepia Hasanah, Indri Annisa Laely Wulandari Lale Fatimi Arbain Lalu Husni Lalu Rusdi Lola Thamara M. Syaefurrahman Jazaqi M.DARDA ZAMZANI Marsoan . Mohammad Irfan Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhammad Sood Nishfi Miftahurrahmah Oddy Prasetya Pertiwi, Nasda Aninda Rahmawati Kusuma Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri Rika Puspa Yatni Rizaldi, Rizky Rizqi Maulana Ibrata Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Rozansyah, Muhammad Aryah Saipudin, Lalu Saputro, Rino Aryanto Septina Indi Huwaida Sili, Eduardus Bayo Sintia Lestari, Ni Ketut Sugito, Gea Ossita Suhartana, Lalu Wira Pria Swadana, I Gede Indrawan Wirawan, Karin Nagari Yenni Lailatun Yudi Setia Permana Zainie, Faroja Zamzani, M. Darda

Title

Found 55 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search