Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019 TERHADAP PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri; HS, Salim; Sili, Eduardus Bayo
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6621

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis kepastian hukum Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 terhadap pemberian Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan Komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Surat Edaran tersebut menurut undang undang menimbulkan permasalahan kepastian hukum. SE tersebut bertentangan dengan UUPA serta menimbulkan risiko hukum, termasuk pembatalan hak atas tanah, ancaman pidana, dan ketidakpastian hukum dari sertifikatnya. Jika dilihat dari sudut pandang teori Kepastian dan Stufenbau maka ketentuan hukum yang lebih tinggi hanya mengakui UUPA. Namun, dari sudut pandang teori kemanfaatan dan teori diskresi, Surat Edaran ini dapat dibenarkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi kemudahan berusaha dan perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Namun pemerintah harus memastikan bahwa setiap pendaftaran tanah HGB oleh CV harus mematuhi prinsip legalitas, wajib dibuatkannya perjanjian antar para pihak secara legal termasuk anggota komplamenter maupun komanditer, termasuk didalamnya memuat tentang kesepakatan pembagian harta atau saham apabila CV tersebut pailit, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Ilegal Wirawan, Karin Nagari; HS, Salim
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5125

Penelitian ini mengkaji peran hukum perdata dalam mengatur hubungan antara pemilik hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam kegiatan tambang, terutama terkait ganti rugi atas kerugian akibat tindakan ilegal. Studi ini menyoroti kasus eksplorasi biji besi tanpa izin yang melibatkan Jamal Buyung (Penggugat), CV. Padak Mas, dan Bupati Lombok Barat. Tergugat 1 melakukan eksplorasi tanpa persetujuan Penggugat, yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Pengadilan memutuskan Tergugat membayar ganti rugi, namun dalam banding jumlah ganti rugi dikurangi karena kurangnya bukti valid. Putusan kasasi memerintahkan pembayaran Rp. 18 miliar kepada Penggugat. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum perdata dalam menangani konflik tanah dan tambang serta kejelasan proses peradilan untuk keadilan yang lebih baik.

Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Hasanah, Indri Annisa; HS, Salim
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6405

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status hubungan orang tua ketika membenihkan dan melahirkan anak mempengaruhi pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, hal ini seperti kelahiran anak yang terjadi diluar pernikahan, anak yang dibenihkan diluar pernikahan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah, terhadap pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin adalah nama ayah dapat dicantumkan selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah.

Studi Komparatif Kewenangan Notaris Indonesia Dan Notaris Turki Dalam Pembuatan Akta Autentik Hadirman, Wiwin; Munandar, Aris; HS., Salim
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1183

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kewenangan notaris di Indonesia dan Turki dalam pembuatan akta autentik, serta memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik notariat di kedua negara. Rumusan masalah pertama, Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh notaris di Indonesia dan Turki dalam proses pembuatan akta autentik. Kedua, Bagaimana perbandingan prosedur dan tanggung jawab notaris dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan praktisi notaris, dan analisis dokumen hukum yang relevan dari kedua negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kewenangan dan prosedur notaris di Indonesia dan Turki. Notaris Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal kepengurusan dokumen hukum, sementara notaris Turki lebih terfokus pada kepastian hukum dan pendaftaran. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi keabsahan dan perlindungan hukum akta autentik di masing-masing negara.

Perlindungan Hukum Data Diri Nasabah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Zainie, Faroja; Hs, Salim
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5261

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impletasi perlindungan hukum data debitur rmenurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk jaminan hak-hak pada debitur berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak konsumen menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Tanggung jawab hukum pada perlindungan data diri nasabah debitur di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdapat 3 jenis Tanggung jawab hukum yaitu perdata, pidana, dan administarasi.

The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System Saipudin, Lalu; HS., Salim; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1817

The development of corporations as main actors in economic activities brings significant impacts, both positive and negative on society and the environment. The phenomenon of corporate crime that harms the state, the public, and the environment drives the urgency of reforming corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. This study conceptually examines corporate criminal liability through a normative juridical and comparative approach, analyzing doctrines of criminal liability such as strict liability and vicarious liability (Article 37 of Indonesia’s new Criminal Code), as well as exploring the development of other liability models like corporate culture, identification theory, and management failure, which are relevant for application in Indonesian Criminal Law. In Indonesia’s new Criminal Code (KUHP), the recognition of corporations as criminal law subjects and their criminal liability is regulated under Articles 45 to 49, although normative problems persist concerning fault boundaries, structural relationships, criteria, and limitations of criminal liability. The study’s findings indicate that corporate punishment demands a legal system that is adaptive, and accountable, and considers organizational structure and internal corporate culture while upholding the principles of justice and proportionality in criminal law. By adopting contemporary theories and strengthening norms in sectoral laws, the corporate criminal liability system is expected to be able to provide deterrent effects and more effective protection for public interests.

Hak Asuh Anak: Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Malayasia Assidiqi, M. Jimli; HS, Salim
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3921

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadlÄnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan hadlÄnah Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hadlÄnah ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apaila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua, maka orang yang berhak atas hak asuh anaknya diberikan kepada ibu dari anak tersebut, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.

Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Modal Ventura Dalam Pola Bagi Hasil Sintia Lestari, Ni Ketut; HS, Salim
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3926

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pembagian hasil dalam perjanjian usaha modal ventura dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian modal ventura dengan pola bagi hasil. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Hasil penelitian mengungkap bahwa besarnya bagi hasil tersebut tergantung dari perjanjian sebelumnya. Jadi, misalnya dalam perjanjian disebutkan bagi hasil itu besarnya 70:30, maka keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan proporsinya, yaitu 70% untuk perusahaan pasangan usaha dan 30% untuk perusahaan modal ventura. Berkaitan dengan besarnya presentase dalam pola bagi hasil ini, guna meningkatkan dan melindungi perusahaan pasangan usaha yang dalam hal ini usaha kecil dan menengah, baik pinjaman dengan pola bagi hasil maupun penyertaan modal, besarnya modal perusahaan modal ventura tidak boleh lebih dari 40% dari besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha. Dalam prakteknya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi yang terjadi antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang melalukan wanprestasi biasanya diselesaikan dengan jalur Non Litigasi atau diluar pengadilan yaitu melalui cara mediasi atau musyawarah antar para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan membawa perkara ini melaui proses hukum di Pengadilan.

Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Event Mxgp Samota Di Sumbawa Besar Rozansyah, Muhammad Aryah; HS, Salim
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4880

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa tanah dalam event MXGP Samota antara Pemda Sumbawa dengan pemilik lahan sehingga terjadinya wanprestasi, dan proses pengembalian tanah oleh pemda Sumbawa kepada pemilik lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam hal ini terjadi wanprestasi dimana Pemda Sumbawa membuat surat perjanjian sukarela dalam sewa menyewa tanah namun nyatanya tidak sesuai dengan surat perjanjian sukarela yang ditulis dan ditandatangani kedua pihak. Kedua, proses Pengembalian Tanah oleh Pemda Sumbawa kepada pemilik lahan dilakukan melalui jalur litigasi dengan adanya pembebasan lahan, dengan membuktikan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan bahwa siapa yang berhak memiliki hak atas tanah yang disengketakan.

Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Ilegal Wirawan, Karin Nagari; HS, Salim
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5125

Penelitian ini mengkaji peran hukum perdata dalam mengatur hubungan antara pemilik hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam kegiatan tambang, terutama terkait ganti rugi atas kerugian akibat tindakan ilegal. Studi ini menyoroti kasus eksplorasi biji besi tanpa izin yang melibatkan Jamal Buyung (Penggugat), CV. Padak Mas, dan Bupati Lombok Barat. Tergugat 1 melakukan eksplorasi tanpa persetujuan Penggugat, yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Pengadilan memutuskan Tergugat membayar ganti rugi, namun dalam banding jumlah ganti rugi dikurangi karena kurangnya bukti valid. Putusan kasasi memerintahkan pembayaran Rp. 18 miliar kepada Penggugat. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum perdata dalam menangani konflik tanah dan tambang serta kejelasan proses peradilan untuk keadilan yang lebih baik.

Title

Found 55 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search