Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law International Journal of Educational and Life Sciences (IJELS)
HS, Salim
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Analysis Of The Substance Of Inheritance Law (Comparative Study Between The Indonesian Civil Code And The Dutch Civil Code) Djumardin; HS, Salim; Sili, Eduardus Bayo
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.366

Abstract

The aims to study is to examine and analyze the inheritance distribution pattern regulated in the Indonesian Civil Code, the inheritance distribution pattern according to the Dutch NBW, the differences and similarities between the inheritance distribution pattern stated in the Civil Code and the Dutch NBW, and the preparation of teaching materials for “Inheritance Law”. The inheritance law currently in force in Indonesia no longer follows the development of applicable laws worldwide. In contrast, in other countries, such as the provisions of inheritance law in the Netherlands, it has been stipulated in a new law called the Dutch NBW. Therefore, it is necessary to conduct a comparative study between Indonesian inheritance law and the Dutch NBW. The methods used are presented below. This type of research is normative legal research. The approaches used in this study are the statute and comparative approaches. The data sources come from library data, and the legal materials are primary, secondary, and tertiary. The data collection technique uses interviews and documentary studies. The data analysis uses qualitative analysis. The study results show that the heirs entitled to receive an inheritance in the Indonesian Civil Code are primarily legitimate children, illegitimate children, and the most extended surviving husband or wife. The heirs who are entitled to receive inheritance in the Dutch Civil Code consist of the husband/wife of the testator who is not separated according to law and his/her children, the parents of the testator with brothers and sisters, the grandparents of the testator; and the great-grandparents of the testator. The similarities between the heirs entitled to receive inheritance between the Indonesian Civil Code and the Dutch Civil Code are that legitimate children and husband/wife are entitled to receive inheritance.
Pengaturan Perjanjian Kawin Di Negara-Negara Berbasis Civil Law Hariani, Widika Shepia; HS, Salim
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective of this study is to examine the regulation of marital agreements within the legal systems of Indonesia, the Netherlands, China, and Germany. The research methodology employed is normative legal research with a focus on statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that in Indonesia, marital agreements are governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in conjunction with Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as well as the Compilation of Islamic Law. In the Netherlands, marital agreements are regulated in the Dutch Civil Code, Articles 1:114 to 1:148. In China, regulations can be found in the Chinese Civil Code, Article 1046. Meanwhile, in Germany, regulations are stipulated in the German Civil Code, Articles 1415 to 1449.
ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019 TERHADAP PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri; HS, Salim; Sili, Eduardus Bayo
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6621

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis kepastian hukum Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 terhadap pemberian Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan Komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Surat Edaran tersebut menurut undang undang menimbulkan permasalahan kepastian hukum. SE tersebut bertentangan dengan UUPA serta menimbulkan risiko hukum, termasuk pembatalan hak atas tanah, ancaman pidana, dan ketidakpastian hukum dari sertifikatnya. Jika dilihat dari sudut pandang teori Kepastian dan Stufenbau maka ketentuan hukum yang lebih tinggi hanya mengakui UUPA. Namun, dari sudut pandang teori kemanfaatan dan teori diskresi, Surat Edaran ini dapat dibenarkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi kemudahan berusaha dan perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Namun pemerintah harus memastikan bahwa setiap pendaftaran tanah HGB oleh CV harus mematuhi prinsip legalitas, wajib dibuatkannya perjanjian antar para pihak secara legal termasuk anggota komplamenter maupun komanditer, termasuk didalamnya memuat tentang kesepakatan pembagian harta atau saham apabila CV tersebut pailit, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Ilegal Wirawan, Karin Nagari; HS, Salim
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5125

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran hukum perdata dalam mengatur hubungan antara pemilik hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam kegiatan tambang, terutama terkait ganti rugi atas kerugian akibat tindakan ilegal. Studi ini menyoroti kasus eksplorasi biji besi tanpa izin yang melibatkan Jamal Buyung (Penggugat), CV. Padak Mas, dan Bupati Lombok Barat. Tergugat 1 melakukan eksplorasi tanpa persetujuan Penggugat, yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Pengadilan memutuskan Tergugat membayar ganti rugi, namun dalam banding jumlah ganti rugi dikurangi karena kurangnya bukti valid. Putusan kasasi memerintahkan pembayaran Rp. 18 miliar kepada Penggugat. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum perdata dalam menangani konflik tanah dan tambang serta kejelasan proses peradilan untuk keadilan yang lebih baik.
Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Hasanah, Indri Annisa; HS, Salim
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status hubungan orang tua ketika membenihkan dan melahirkan anak mempengaruhi pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, hal ini seperti kelahiran anak yang terjadi diluar pernikahan, anak yang dibenihkan diluar pernikahan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah, terhadap pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin adalah nama ayah dapat dicantumkan selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah.
Studi Komparatif Kewenangan Notaris Indonesia Dan Notaris Turki Dalam Pembuatan Akta Autentik Hadirman, Wiwin; Munandar, Aris; HS., Salim
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kewenangan notaris di Indonesia dan Turki dalam pembuatan akta autentik, serta memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik notariat di kedua negara. Rumusan masalah pertama, Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh notaris di Indonesia dan Turki dalam proses pembuatan akta autentik. Kedua, Bagaimana perbandingan prosedur dan tanggung jawab notaris dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan praktisi notaris, dan analisis dokumen hukum yang relevan dari kedua negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kewenangan dan prosedur notaris di Indonesia dan Turki. Notaris Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal kepengurusan dokumen hukum, sementara notaris Turki lebih terfokus pada kepastian hukum dan pendaftaran. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi keabsahan dan perlindungan hukum akta autentik di masing-masing negara.
Perlindungan Hukum Data Diri Nasabah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Zainie, Faroja; Hs, Salim
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5261

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impletasi perlindungan hukum data debitur rmenurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk jaminan hak-hak pada debitur berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak konsumen menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Tanggung jawab hukum pada perlindungan data diri nasabah debitur di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdapat 3 jenis Tanggung jawab hukum yaitu perdata, pidana, dan administarasi.
The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System Saipudin, Lalu; HS., Salim; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1817

Abstract

The development of corporations as main actors in economic activities brings significant impacts, both positive and negative on society and the environment. The phenomenon of corporate crime that harms the state, the public, and the environment drives the urgency of reforming corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. This study conceptually examines corporate criminal liability through a normative juridical and comparative approach, analyzing doctrines of criminal liability such as strict liability and vicarious liability (Article 37 of Indonesia’s new Criminal Code), as well as exploring the development of other liability models like corporate culture, identification theory, and management failure, which are relevant for application in Indonesian Criminal Law. In Indonesia’s new Criminal Code (KUHP), the recognition of corporations as criminal law subjects and their criminal liability is regulated under Articles 45 to 49, although normative problems persist concerning fault boundaries, structural relationships, criteria, and limitations of criminal liability. The study’s findings indicate that corporate punishment demands a legal system that is adaptive, and accountable, and considers organizational structure and internal corporate culture while upholding the principles of justice and proportionality in criminal law. By adopting contemporary theories and strengthening norms in sectoral laws, the corporate criminal liability system is expected to be able to provide deterrent effects and more effective protection for public interests.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Ahmad Jayadi Aris Munandar Aris Munandar Aris Munandar Asy'ari, Hasan Asy’ari, Hasan Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Djumardin . Djumardin Djumardin Djumardin, Djumardin Elsa Rizki Utami Fathoni, M. Yazid Fayoga Ovanda Putra Hadirman, Wiwin Hani Rosdiana Hariani, Widika Shepia Hasanah, Indri Annisa Laely Wulandari Lale Fatimi Arbain Lalu Husni Lalu Husni Lalu Rusdi Lola Thamara M. Syaefurrahman Jazaqi Marsoan . Mohammad Irfan Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhammad Sood Nishfi Miftahurrahmah Oddy Prasetya Pertiwi, Nasda Aninda Rahmat Agusfiyan Rahmawati Kusuma Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri Rika Puspa Yatni Rizaldi, Rizky Rizqi Maulana Ibrata Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Saipudin, Lalu Saputro, Rino Aryanto Septina Indi Huwaida Sili, Eduardus Bayo Suhartana, Lalu Wira Pria Swadana, I Gede Indrawan Wirawan, Karin Nagari Yenni Lailatun Yudi Setia Permana Zainie, Faroja