Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Data Diri Nasabah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Zainie, Faroja; Hs, Salim
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5261

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impletasi perlindungan hukum data debitur rmenurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk jaminan hak-hak pada debitur berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak konsumen menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Tanggung jawab hukum pada perlindungan data diri nasabah debitur di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdapat 3 jenis Tanggung jawab hukum yaitu perdata, pidana, dan administarasi.
Pengaturan Perjanjian Kawin Di Negara-Negara Berbasis Civil Law Hariani, Widika Shepia; HS, Salim
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/a6tg0123

Abstract

The objective of this study is to examine the regulation of marital agreements within the legal systems of Indonesia, the Netherlands, China, and Germany. The research methodology employed is normative legal research with a focus on statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that in Indonesia, marital agreements are governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in conjunction with Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as well as the Compilation of Islamic Law. In the Netherlands, marital agreements are regulated in the Dutch Civil Code, Articles 1:114 to 1:148. In China, regulations can be found in the Chinese Civil Code, Article 1046. Meanwhile, in Germany, regulations are stipulated in the German Civil Code, Articles 1415 to 1449.
Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Hasanah, Indri Annisa; HS, Salim
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status hubungan orang tua ketika membenihkan dan melahirkan anak mempengaruhi pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, hal ini seperti kelahiran anak yang terjadi diluar pernikahan, anak yang dibenihkan diluar pernikahan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah, terhadap pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin adalah nama ayah dapat dicantumkan selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah.
Implementasi Tanggung Jawab Bank Dalam Jaminan Bank Garansi Di Bank Mandiri Cabang Mataram M.DARDA ZAMZANI; Zamzani, M. Darda; HS, Salim
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6jjj0v16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi tanggung jawab bank dalam jaminan Bank Garansi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Bank Mandiri Cabang Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Implementasi Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, penilaian agunan atau counter guarantee, serta penerbitan warkat Bank Garansi oleh pihak bank selaku penjamin. Jenis Bank Garansi yang diterbitkan mencakup jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Tanggung jawab bank dalam hal ini adalah pihak bank sebagai penjamin apabila pihak terjamin wanprestasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Bank Garansi di antaranya adalah keterlambatan dokumen klaim, nilai jaminan yang tidak sesuai, dan kesalahan administratif. Perlindungan terhadap beneficiary dilakukan melalui mekanisme on demand guarantee yang mewajibkan bank membayar klaim apabila syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, selama periode penelitian tidak ditemukan adanya sengketa hukum yang signifikan terkait pelaksanaan Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram.
Legal Protection for Consumers in E-commerce Expeditions: Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Ekspedisi E-commerce Sugito, Gea Ossita; HS, Salim; Wagian, Diangsa
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19 No. 1 (2024): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v19i1.989

Abstract

This study investigates the legal protection afforded to consumers in the context of e-commerce, focusing on the liabilities of expedition services in cases of delayed or damaged goods. The primary objective is to explore the forms of legal protection provided to consumers for losses due to delays or damages in goods transported by expedition services, and to understand the legal responsibilities of these services in such scenarios. Utilizing a normative research method, the study examines relevant consumer protection laws and regulations governing shipment agreements. The findings reveal that consumers are entitled to various forms of legal protection, including the right to compensation in the form of refunds, replacement of goods, or payments based on the value of loss; entitlement to indemnities for healthcare costs or beneficiary allowances in cases of life-threatening harm; and the right to compensation from expedition services for material and immaterial losses beyond mere refunds. Additionally, the study underscores the government and consumer protection agencies' duty to educate and guide businesses, including expedition services. The legal responsibility of expedition services extends to compensating consumers for delayed shipments or lost goods, through either refunds or replacements. Moreover, the services are obligated to provide compensation or replacements for undelivered or damaged goods. Consumer claims for compensation can be resolved through direct negotiation with the expedition service, legal action, or alternative dispute resolution mechanisms like BPSK. The study concludes that while consumers are legally protected to obtain compensation from expedition services, the enforcement of these services' responsibilities needs to be strengthened for more optimal fulfillment of consumer rights.Highlights: Legal Protections: Consumers have the right to compensation, including refunds, replacements, or payment for losses, and indemnities for life-threatening damages. Expedition Services' Obligations: These services must compensate for delays, lost, or damaged goods, with options for direct negotiation, legal action, or alternative dispute resolution. Enforcement Needs: Despite existing protections, there is a necessity to strengthen the enforcement of expedition services' responsibilities to better fulfill consumer rights. Keywords: Consumer Protection, E-commerce, Legal Responsibilities, Expedition Services, Compensation Claims