Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.53
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
HS, Salim
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Perjanjian Jual Beli Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara Konsumen Dengan Developer : (Studi Pada PT. Abu Bakar Lombok) Swadana, I Gede Indrawan; HS., Salim; Muhaimin, Muhaimin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.99

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perjanjian jual beli kredit pemilikan rumah (KPR) antara konsumen denga ndeveloper, tujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian jual beli kredit pemilikan rumah antara konsumen dengan developer pada PT. Abu Bakar Lombok & untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam jual beli kredit pemilikan rumah antara konsumen dengan developer pada PT. Abu Bakar Lombok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif-empiris.Hasilpenelitian yang penulis dapatkan bahwa pihak developer telah memenuhi syarat-syarat dan tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan.Pihak konsumen tidak pernah merasa dirugikan selama melakukan perjanjian jual beli rumah dengan PT. Abu Bakar Lombok, pihak Bank yang melaksanakan kerjasama belum pernah bermasalah dengan hukum. Hasi lpenelitian, pertama adalah PT.Abu Bakar Lombok sudah melaksanakan perjanjian KPR sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara optimal.Kedua adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi yaitu lalai, kondisi terpaksa dan kesengajaan.
Penyuluhan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa HS., Salim; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.105

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang (1) kekuatan pembuktian akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dalam pemberian hibah. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hokum. Kegiatan penyuluhan hukum tentang kekuatan pembuktian akta hibah di desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022; peserta penyuluhan berjumlah 33 orang; materi penyuluhan terdiri atas: kekuatan pembuktian akta hibah, dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini,adalah:meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian akta hibah; dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah.
Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit Atas Pinjaman Kredit Perbankan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Saputro, Rino Aryanto; HS., Salim; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa Pelaksanaan dalam pemberian penilaian kualitas kredit Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit atas Pinjaman Kredit Perbankan terdampak Pandemi Covid-19 dan Akibat hukum bagi Bank selaku Kreditur pemberi Pinjaman Kredit yang terdampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan penerapan Kolektibilitas restrukturisasi kredit di tengah situasi pandemi Covid-19,Pihak bank dapat menetapkan kualitas Lancar (Kolektibilitas 1) untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19yang dituangkan berupa Laporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.Akibat hukum berupa sanksiadministratif dengan mencabut izin usaha, pembekuan kegiatan operasional dan denda yang diberikan terhadap pihak kreditur (bank).
Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Tanah Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456k/AG/2007) Rizaldi, Rizky; HS., Salim; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.124

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaturan dan pembatalan wakaf menurut hokum positif di Indonesia, untukmenganalisispertimbangan hakim dan akibat hokum dalam pembatalan wakaf oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/AG/2007 dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/AG/2007. Dengan manfaat untuk pengembangan dan memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia dan menambah wawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan dan pembatalan wakaf menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan lebih lanjut mengenai wakaf juga dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pertimbangan hakim dan akibat hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor : 456 K/AG/2007 terhadap pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris kepada nazhir yaitu menolak permohonan kasasi dan mengakibatkan status tanah ladang tersebut tetap menjadi tanah wakaf. Kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007 dalam hal ini tidak sesuai, karena syarat menjadi seorang wakif yang terdapat Pasal 8 ayat (1) poin ke 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf.
Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.189

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi yang diatur dalam kode etik hakim, (2) jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim, (3) faktor penyebab hakim melakukan pelanggaran kode etik hakim, dan (4) penerapan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, menjelaskan substansi kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. Jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim adalah sanksi ringan, sanksi sedang. dan sanksi berat.
Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Pembagian Warisan Di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa HS., Salim; Djumardin; Aris Munandar
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.244

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah kematian yang berdampak pada proses pembagian warisan di masyarakat. Di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sengketa warisan sering terjadi, terutama ketika ada ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban ahli waris. Kematian seorang pewaris memunculkan persoalan dalam pembagian harta warisan, yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, setelah terlebih dahulu mengeluarkan biaya penguburan dan hutang-hutang pewaris. Contoh sengketa yang umum terjadi di desa tersebut adalah ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan harta yang cukup banyak, dengan ahli waris yang terdiri dari isteri dan dua saudara. Ketidaksepakatan timbul karena setiap pihak memiliki pandangan berbeda mengenai bagian warisan yang mereka klaim, akibat kurangnya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa warisan di Desa Empang Bawa, dan (2) Menyusun upaya-upaya yang efektif untuk mengurangi sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah untuk penyampaian materi dan dialog untuk interaksi dan klarifikasi informasi. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada 29 Oktober 2023 di Kantor Desa Empang Bawa, dihadiri oleh 30 peserta, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep dan aturan pembagian warisan meningkat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi sengketa warisan dan memperbaiki proses distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum.
Sosialisasi Kekuatan Mengikat Akta Jual Beli Di Desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.155

Abstract

Tujuan kegiatan sosialisasi ini, adalah (1) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum sosialisasi kekuatan mengikat akta jual beli di desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah dilakukan pada tanggal 5 September 2022; peserta penyuluhan berjumlah 32 orang; materi penyuluhan terdiri atas: landasan hukum, subjek dan objek akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli. Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli.
ASPEK LEGAL PEMBERIAN IZIN RITEL MODERN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Lalu Rusdi; Salim HS; Aris Munandar
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimanakah pengaturan pemberian izin ritel modern di Indonesia; Bagaimanakah penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam pemberian izin ritel modern di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di sekitar ritel modern. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normative, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (library research). Analisis Bahan hukum dengan metode teknik harmonisasi dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktifKesimpulan dalam penelitian ini adalah 1). pemberian izin ritel modern di Indonesia masih belum menerapkan pertauran-perundang-undangan yang berlaku dengan optimal dan masih banyak pelanggaran terutama terkait jarak antara ritel modern dan pasar tradisional; 2). Penerapan prinsif keadilan ekonomi terkait pasar tradisonal dan ritel modern masih dikatakan beluma adil, karena masih banyak di daerah-daerah dimana pemerintah daerah tersebut lebih memperioritaskan ritel modern dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar tradisional dibiarkan kumuh, kotor dan tidak terurus; 3). Perlindungan hukum bagi pasar tradisonal masih belum optimal karena banyak ditemukan ritel modern yang masuk ke desa-desa serta berdekatan dengan pasar tradisional, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada, namun fakta tersebut dibiarkan oleh pemerintah daerah
Legal Analysis Of The Substance Of Inheritance Law (Comparative Study Between The Indonesian Civil Code And The Dutch Civil Code) Djumardin; HS, Salim; Sili, Eduardus Bayo
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.366

Abstract

The aims to study is to examine and analyze the inheritance distribution pattern regulated in the Indonesian Civil Code, the inheritance distribution pattern according to the Dutch NBW, the differences and similarities between the inheritance distribution pattern stated in the Civil Code and the Dutch NBW, and the preparation of teaching materials for “Inheritance Law”. The inheritance law currently in force in Indonesia no longer follows the development of applicable laws worldwide. In contrast, in other countries, such as the provisions of inheritance law in the Netherlands, it has been stipulated in a new law called the Dutch NBW. Therefore, it is necessary to conduct a comparative study between Indonesian inheritance law and the Dutch NBW. The methods used are presented below. This type of research is normative legal research. The approaches used in this study are the statute and comparative approaches. The data sources come from library data, and the legal materials are primary, secondary, and tertiary. The data collection technique uses interviews and documentary studies. The data analysis uses qualitative analysis. The study results show that the heirs entitled to receive an inheritance in the Indonesian Civil Code are primarily legitimate children, illegitimate children, and the most extended surviving husband or wife. The heirs who are entitled to receive inheritance in the Dutch Civil Code consist of the husband/wife of the testator who is not separated according to law and his/her children, the parents of the testator with brothers and sisters, the grandparents of the testator; and the great-grandparents of the testator. The similarities between the heirs entitled to receive inheritance between the Indonesian Civil Code and the Dutch Civil Code are that legitimate children and husband/wife are entitled to receive inheritance.
Pengaturan Perjanjian Kawin Di Negara-Negara Berbasis Civil Law Hariani, Widika Shepia; HS, Salim
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective of this study is to examine the regulation of marital agreements within the legal systems of Indonesia, the Netherlands, China, and Germany. The research methodology employed is normative legal research with a focus on statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that in Indonesia, marital agreements are governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in conjunction with Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as well as the Compilation of Islamic Law. In the Netherlands, marital agreements are regulated in the Dutch Civil Code, Articles 1:114 to 1:148. In China, regulations can be found in the Chinese Civil Code, Article 1046. Meanwhile, in Germany, regulations are stipulated in the German Civil Code, Articles 1415 to 1449.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Aris Munandar Aris Munandar Aris Munandar Assidiqi, M. Jimli Asy'ari, Hasan Asy’ari, Hasan Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Djumardin . Djumardin Djumardin Djumardin, Djumardin Elsa Rizki Utami Fathoni, M. Yazid Fayoga Ovanda Putra Hadirman, Wiwin Hani Rosdiana Hariani, Widika Shepia Hasanah, Indri Annisa Laely Wulandari Lale Fatimi Arbain Lalu Husni Lalu Rusdi Lola Thamara M. Syaefurrahman Jazaqi M.DARDA ZAMZANI Marsoan . Mohammad Irfan Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhammad Sood Nishfi Miftahurrahmah Oddy Prasetya Pertiwi, Nasda Aninda Rahmawati Kusuma Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri Rika Puspa Yatni Rizaldi, Rizky Rizqi Maulana Ibrata Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Rozansyah, Muhammad Aryah Saipudin, Lalu Saputro, Rino Aryanto Septina Indi Huwaida Sili, Eduardus Bayo Sintia Lestari, Ni Ketut Sugito, Gea Ossita Suhartana, Lalu Wira Pria Swadana, I Gede Indrawan Wirawan, Karin Nagari Yenni Lailatun Yudi Setia Permana Zainie, Faroja Zamzani, M. Darda