Articles
<![CDATA[Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Hariati, Sri]]>;
<![CDATA[Musakir Salat]]>;
<![CDATA[Ita Surayya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i2.173
<![CDATA[Prinsip-prinsip garis keturunan terutam berpenganih pada penetapan ahli waris manapun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang inmaterial). Secara teontis sistem keturunan itu dapat dibedakan menjadi tiga corak, yaitu: Sistem Patrilineal. yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ayah dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin atau ditentukan oleh laki-laki. Sistem Matrilineal, yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ibu dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin dan ditentukan oleh perempuan. Sistem Parental/Bilateral, menentukan garis keturunan menggunakan dua cara yaitu dan Ayah dan Ibu yang memimpin adalah yang paling berpengaruh.]]>
<![CDATA[Analisis Syiqaq Dalam Hukum Islam Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Ananta M, Sachrasdhani]]>;
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Fatahullah, Fatahullah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5176
<![CDATA[Perceraian dengan alasan syiqaq masih tergolong sangat tinggi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam hukum islam sebagai penyebab terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama, dan yang kedua proses penyelesaian perkara syiqaq pada pengadilan agama yaitu dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Analisis Syiqaq Dalam Hukum Islam Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Ananta M, Sachrasdhani]]>;
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Fatahullah, Fatahullah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5176
<![CDATA[Perceraian dengan alasan syiqaq masih tergolong sangat tinggi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam hukum islam sebagai penyebab terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama, dan yang kedua proses penyelesaian perkara syiqaq pada pengadilan agama yaitu dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Gugat Cerai Oleh Istri (Khuluk) Berdasarkan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Hariati, Sri]]>;
<![CDATA[Salat, Musakir]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 7 No 2 (2024): April-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jpmpi.v7i2.8219
<![CDATA[Hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak agama Islam dianut dan tersebar diseluruh kepulauan Nusantara. Hukum Islam yang bertaku di Indonesia dapat berupa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif maupun normatif. Hukum Islam yang berlaku secara normatif, adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pelaksanaannya tergantung pada kesadaran atau keimanan setiap Muslim yang bersangkutan. Jadi pelaksanaanya terlepas dari campur tangan negara Hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bertaku berdasarkan atau karena ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Sebagai contoh adalah hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat shadaqah/zakat. Penyelesaian perkara-perkara tersebut dapat dilakukan di masyarakat maupun melalui pengadilan Agama.]]>
<![CDATA[Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Sri Hariati]]>;
<![CDATA[Musakir Salat]]>;
<![CDATA[Ita Surayya]]>;
<![CDATA[Fatahullah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Publication Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penyuluhan ini untuk mengetahui bagaimana pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan dan bagaimana sistem pembagian harta bersama dalam perceraian akibat isbat nikah. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris.Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan yaitu apabila pernikahan yang sudah dinyatakan sah melalui isbat nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui isbat nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut diinyatakan sah (saat perkawinan/akad dilangsungkan). Mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian berdasarkan isbat nikah sebenarnya sama saja dengan pernikahan pada umumnya, namun bedanya adalah pada perhitungan kapan harta tersebut mulai diakui, yaitu harta bersama dalam perkawinan akibat isbat nikah mulai dihitung pada saat pernikahan tersebut dlangsungkan, bukan pada saat akta nikahnya diterbitkan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK MELALUI PRANATA ITSBAT NIKAH ]]>
<![CDATA[Fatahullah, Fatahullah]]>;
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Haeratun, Haeratun]]>;
<![CDATA[Jamaludin, Jamaludin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pepadu Vol 6 No 3 (2025): Jurnal Pepadu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/pepadu.v6i3.5854
<![CDATA[Lombok Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan variatif latar belakangnya di Nusa Tenggara Barat. Data di Pengadilan Agama Giri Menang Kabupaten Lombok Barat menunjukan bahwa tiap tahun terjadi peningkatan permohonan itsbat nikah, misalnya tahun 2021 ada 1.192 permohonan itsbat nikah dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.838 permohonan. Data tersebut menunjukan terjadinya kecenderungan semakin banyak Masyarakat yang menyadari akan pentingnya bukti tertulis dalam perkawinan dalam bentuk akta nikah. Akan tetapi disisi yang dari data tersebut menunjukan bahwa masih banyak Masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinan. Keengganan tersebut dapat saja dilatarbelakangi oleh berbagai factor, misalnya pertama, factor ekonomi; kedua, factor pemahaman yang minim tentang pencatatan perkawinan; ketiga, factor menikah yang masih dibawah umur; keempat, factor kesulitan mendapatkan izin poligami bagi suami; dan kelima, factor belum memiliki anak sehingga belum membutuhkan pengurusan administrasi lanjutannya. Akta pencatatan menjadi bukti autentik bahwa kedua belah pihak adalah benar sebagai pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Akan dalam prakteknya, masih banyak Masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya melalui Lembaga resmi negara. Mereka merasa cukup dengan perkawinan yang dilakukan telah sah menurut agamanya masing-masing. Solusi atas perkawinan yang sudah berlangsung tetapi belum tercatat adalah dengan penetapan/pengesahan atau itsbat nikah pada pengadilan. Peran pemerintahan desa menjadi sangat penting untuk melakukan hal tersebut. Karena pemerintah desa menjadi organ yang paling paham dan tahu situasi dan kondisi yang dialami oleh warga masyarakatnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran ]]>
<![CDATA[Hariati, Sri]]>;
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Jamaludin, Jamaludin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.390
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dan mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu hukum. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan campuran.Kerangka teori.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Persfektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Hariati, Sri]]>;
<![CDATA[Fatahullah, Fatahullah]]>;
<![CDATA[Nugraha, Lalu Guna]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.391
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia, kemudian untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal. Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dibagikan sebelum muwaris meninggal. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris (pemberi waris) meninggal dunia dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum perbankan dalam hukum perbankan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Putusan Pengadilan Agama terhadap Isteri Atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Mataram) ]]>
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Hariati, Sri]]>;
<![CDATA[Surayya, Ita]]>;
<![CDATA[Fatahullah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 1 (2023): Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Publication Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan pengadilan agama terhadap isteri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Populasi penelitian ini adalah berkas-berkas perkara dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdapat pada Pengadilan Agama Mataram. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar sesuai dan mempermudah tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu berkas perkara mengenai gugatan harta bersama dalam perkara perceraian. Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis kulitatif dilakukan dengan cara deduktif induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti. Hasil penelitian Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama bagi orang Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat ditempuh dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Kendala yang kerap timbul dalam upaya perlindungan hukum yang ditempuh melalui gugatan harta bersama dalam perkara perceraian adalah keterbatasan pengetahuan hukum isteri, sehingga dalam berperkara dapat mempengaruhi putusan yang tidak sesuai harapan.]]>
