Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Perencanaan Strategis Pada Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Di Kabupaten Garut Albarkah, Naufal Rizky; Kartini, Dede Sri; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1607-1620

Abstract

Riset ini dilatar belakangi dengan penyusunan RPD tahun 2025-2026 di Kabupaten Garut yang memiliki kecenderungan untuk mengalami kegagalan karena waktu penyusunan cenderung terburu-buru dengan waktu yang singkat meskipun memiliki prestasi dalam perencanaan pembangunan selama tahun 2023-2024. Kemudian, penyusunan RPD ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut sehingga mungkin saja penyusunannya secara prosedur sudah terpenuhi tetapi secara substantif tidak terpenuhi. Oleh  karena itu, peneliti menggunakan tahapan-tahapan perencanaan strategis dari Bryson sebagai pisau analisis untuk memperdalam terkait proses perencanaan pembangunan pada penyusunan RPD Kabupaten Garut 2025-2026. Metode riset yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Untuk teknik validasi data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyusunan RPD tahun 2025-2026 sesuai dengan tahapan dalam Inemndagri No. 3 Tahun 2023. Kemudian, dalam penyusunan RPD Kabupaten Garut tahun 2025-2026 telah memenuhi 10 tahapan perencanaan strategis dari Bryson karena ada keselarasan antara tahapan dalam Inmendagri No. 3 Tahun 2023 dengan perencanaan strategis. Penyusunan RPD 2025-2026 di Kabupaten Garut hanya memenuhi secara prosedural sedangkan secara substantif masih belum tercapai. Hal itu terlihat dari proses forum diskusi yang cenderung normatif dan simbolis sehingga terkesan untuk memenuhi kewajiban dengan adanya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Penyusunan RPD di Kabupaten Garut belum termasuk ke perencanaan efektif karena hanya memenuhi secara prosedural saja.
Implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung Mini Riset Otonomi & Pemerintahan Lokal Saefulrahman, Iyep; Muhammadi, Rafarza; Dwi Sakti, Muhammad Faiz; Nabil Alpasha, Justin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2171

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Studi ini mengungkap proses transisi dari sistem lokal ke Srikandi, aplikasi nasional berbasis digital, yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Meskipun terdapat kendala, penerapan sistem ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, mengurangi ketergantungan pada arsip fisik, dan mempercepat transformasi digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, dukungan teknis, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem.
Keterbatasan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Menangani NAPZA melalui Rehabilitasi: The Limited Role of the Sumedang Regency Government in Handling NAPZA through Rehabilitation Gloria Stevanie Nauli Sianipar; Angelina Qur'ainny; Divio Muhammad Julian; Iyep Saefulrahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6723

Abstract

Urusan sosial sangat penting bagi pemerintahan karena mempengaruhi kualitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menangani isu-isu sosial untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketika urusan sosial diprioritaskan, hal ini menciptakan komunitas yang lebih baik, tata kelola yang kuat, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu sosial besar adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Sejak awal 2024 hingga Oktober, tercatat 38.786 kasus NAPZA di Indonesia. Di Kabupaten Sumedang, penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Penelitian ini menganalisis pola penggunaan NAPZA, dampaknya terhadap masyarakat, serta efektivitas upaya pencegahan dan rehabilitasi. Metode campuran digunakan dengan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, dinas sosial, dan badan terkait. Hasil penelitian menunjukkan tren peningkatan penggunaan narkotika dan psikotropika, terutama di kalangan usia muda. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah meliputi akar permasalahan sosial-ekonomi dan akses terbatas ke layanan rehabilitasi. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan strategi berbasis komunitas, peningkatan akses rehabilitasi, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan multisektoral sangat diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sumedang dan mendukung upaya nasional dalam mengurangi dampak buruk narkoba
Peran Otonomi Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Sumedang: The Role of Regional Autonomy in the Preservation and Development of Local Culture in Sumedang Regency Vicky Hidayat; Ryan Irliawan; Muhammad Azka Rozan; Iyep Saefulrahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6749

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otonomi daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang, melibatkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti kepala dinas dan staf terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan lokal. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti inventarisasi warisan budaya, penguatan identitas budaya, peningkatan peran aktor budaya, dan pendanaan kebudayaan. Kabupaten Sumedang juga telah berhasil mensinergikan kebijakan lokal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional, termasuk integrasi budaya dengan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, program unggulan seperti Desa Budaya dan Festival Seni Sunda berhasil mempromosikan kebudayaan lokal, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian seni tradisional. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan dana dan infrastruktur budaya yang memerlukan perhatian lebih. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan fleksibilitas kepada Kabupaten Sumedang untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, namun implementasinya membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat umum.
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BIDANG INDUSTRI PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2024 Syahrani Mardiana, Silvi; Shalshabilla, Shalma; Alfian Finanda, Azril; Saefulrahman, Iyep
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.778-786

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhubungan dengan adanya kewenangan daerah, dimana daerah otonom mendapat kewenangan untuk menjalankan dan mengurus urusan daerah sesuai dengan kebutuhan. Salah satu urusan daerah yang penting adalah di bidang perindustrian. Industri dapat membantu perekonomian lokal sebagai wujud dari kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sendiri. Satu di antara daerah yang terkenal akan perindustriannya adalah Kabupaten Sumedang dengan industri pangan tahu Sumedangnya. Permasalahan yang terjadi adalah alat produksi yang digunakan masih tradisional, dimana menghambat pengembangan kualitas hasil produksi industri ini. Tentunya, dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ini yang perlu diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pelaksanaan otonomi daerah di salah satu bidang perindustrian yaitu industri pangan. Metode dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil Riset menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait bagi perindustrian pangan tahu Sumedang akibat keterbatasan anggaran. Sedangkan, pemilik industri merasa tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan industrinya. 
LOCAL GOVERNMENT'S ROLE IN RAISING TOURISM INCOME: A CASE STUDY IN MASAWAH VILLAGE, PANGANDARAN Gustira Triawan, Muhammad; Sri Kartini, Dede; Saefulrahman, Iyep; Rizky Albarkah, Naufal; Siti Solihah, Shofi; Rizkiansyah, Naufaldy; Qothrunnada, Qothrunnada
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v6i1.85

Abstract

The tourism sector is used by the Indonesian government because it is considered one of the sources of income, one of which is the Masawah Village, Pangandaran. However, the formulation of policies and their execution to increase income must be appropriate. So, a study was conducted with a descriptive-qualitative method to find out the factual conditions in Masawah Village, Pangandaran. Then, a field study was carried out using an interview method with stakeholders from both the government and the community. This method is considered suitable for use because the data collected is focused on actual problems through the processes of collecting, compiling, processing, and drawing conclusions accompanied by objective results. In this study, it was found that when determining policy goals, attention must be paid to people's aspirations and their needs. Furthermore, it was also found that the utilization of tourism's potential to increase regional income has not been maximized.
DEMOKRASI PARTISIPATIF DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN TEORI MIRIAM BUDIARDJO TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI DESA CILELES Arfananda, Muhammad Ghifari; Khairunnisa, Rianti Najwa; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47384

Abstract

Demokrasi partisipatif merupakan wujud keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama pada tingkat lokal seperti desa. Artikel ini mengkaji pelaksanaan demokrasi partisipatif di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan perspektif teori demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini memotret sejauh mana masyarakat Desa Cileles terlibat dalam forum musyawarah desa, perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap kebijakan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme formal untuk partisipasi seperti Musrenbangdes, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada lapisan tertentu, dengan dominasi aktor elite lokal. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan politik, keterbukaan informasi, dan peran pemerintah desa turut mempengaruhi intensitas partisipasi warga. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas warga dan transparansi pemerintahan desa guna mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan substantif di tingkat lokal, sebagaimana ditekankan oleh Miriam Budiardjo dalam kerangka demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama.
DEMOKRASI PARTISIPATIF DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN TEORI MIRIAM BUDIARDJO TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI DESA CILELES Mustari, Natashya Rizkia Putri; Yanti, Putri Rizky; Hutasoit, Gabriella Putri Kezia; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi demokrasi partisipatif di tingkat lokal dengan merujuk pada teori demokrasi yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan demokrasi di Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, melalui pendekatan kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan (Kaur) Desa. Demokrasi partisipatif, sebagaimana dimaknai oleh Miriam Budiardjo, menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Cileles, partisipasi masyarakat dalam forum-forum desa seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes), pemilihan kepala desa dan Pilkada, serta musyawarah penyelesaian masalah cukup tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Desa Cileles telah mencerminkan sebagian nilai-nilai demokrasi partisipatif, namun masih diperlukan penguatan institusional dan kapasitas warga agar partisipasi yang terjadi lebih inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.
Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Studi Kasus di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nurhakim, Rezha Fauzi; Kamil, Rafli Raihan; Arrafi, Muhammad Ruhbani; Saefulrahman, Iyep; Rudiana, Rudiana
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut model SERVQUAL, yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan petugas desa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Tangibles, fasilitas fisik seperti ruang tunggu, loket, dan peralatan penunjang dinilai cukup memadai meskipun terdapat keterbatasan pada kapasitas ruang dan lahan parkir. Pada dimensi Reliability, petugas dinilai memiliki kecermatan dan konsistensi dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur, walaupun masih terdapat kendala teknis ringan. Dimensi Responsiveness menunjukkan bahwa petugas memiliki kesigapan dan sikap proaktif dalam merespon masyarakat, dengan komunikasi yang sopan dan bahasa yang mudah dipahami. Pada dimensi Assurance, pelayanan diberikan secara gratis dan sesuai aturan, serta petugas menunjukkan kompetensi dan integritas, meskipun terkadang terjadi keterlambatan karena keterbatasan waktu pejabat desa. Sementara itu, dimensi Empathy tercermin dari sikap ramah, kesopanan, dan perhatian terhadap kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Namun kualitas pelayanan secara umum cukup baik, penelitian ini juga menemukan adanya praktik pelayanan tidak adil berupa jalur "orang dalam" yang dapat merusak prinsip transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon dapat dilakukan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan dan fasilitas fisik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS TEORI MANAJEMEN: STUDI KASUS DI DESA CIBIRU WETAN Yumni, Amalia Zata; Maharani, Nadira Ayu; Putri, Zahra Puspita Eka; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47378

Abstract

Pengelolaan aset desa adalah elemen yang sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang menjelaskan langkah-langkah pengelolaan aset desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, hingga pemantauan dan pengendalian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Cibiru Wetan telah melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang ada, melibatkan aparat desa serta masyarakat dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset agar menjadi lebih efektif dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kemampuan aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan bisa dijadikan contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.