Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL GOVERNANSI Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) Journal Publicuho MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
Iyep Saefulrahman
Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BIDANG INDUSTRI PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2024 Syahrani Mardiana, Silvi; Shalshabilla, Shalma; Alfian Finanda, Azril; Saefulrahman, Iyep
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.778-786

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhubungan dengan adanya kewenangan daerah, dimana daerah otonom mendapat kewenangan untuk menjalankan dan mengurus urusan daerah sesuai dengan kebutuhan. Salah satu urusan daerah yang penting adalah di bidang perindustrian. Industri dapat membantu perekonomian lokal sebagai wujud dari kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sendiri. Satu di antara daerah yang terkenal akan perindustriannya adalah Kabupaten Sumedang dengan industri pangan tahu Sumedangnya. Permasalahan yang terjadi adalah alat produksi yang digunakan masih tradisional, dimana menghambat pengembangan kualitas hasil produksi industri ini. Tentunya, dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ini yang perlu diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pelaksanaan otonomi daerah di salah satu bidang perindustrian yaitu industri pangan. Metode dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil Riset menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait bagi perindustrian pangan tahu Sumedang akibat keterbatasan anggaran. Sedangkan, pemilik industri merasa tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan industrinya. 
LOCAL GOVERNMENT'S ROLE IN RAISING TOURISM INCOME: A CASE STUDY IN MASAWAH VILLAGE, PANGANDARAN Gustira Triawan, Muhammad; Sri Kartini, Dede; Saefulrahman, Iyep; Rizky Albarkah, Naufal; Siti Solihah, Shofi; Rizkiansyah, Naufaldy; Qothrunnada, Qothrunnada
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v6i1.85

Abstract

The tourism sector is used by the Indonesian government because it is considered one of the sources of income, one of which is the Masawah Village, Pangandaran. However, the formulation of policies and their execution to increase income must be appropriate. So, a study was conducted with a descriptive-qualitative method to find out the factual conditions in Masawah Village, Pangandaran. Then, a field study was carried out using an interview method with stakeholders from both the government and the community. This method is considered suitable for use because the data collected is focused on actual problems through the processes of collecting, compiling, processing, and drawing conclusions accompanied by objective results. In this study, it was found that when determining policy goals, attention must be paid to people's aspirations and their needs. Furthermore, it was also found that the utilization of tourism's potential to increase regional income has not been maximized.
DEMOKRASI PARTISIPATIF DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN TEORI MIRIAM BUDIARDJO TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI DESA CILELES Arfananda, Muhammad Ghifari; Khairunnisa, Rianti Najwa; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47384

Abstract

Demokrasi partisipatif merupakan wujud keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama pada tingkat lokal seperti desa. Artikel ini mengkaji pelaksanaan demokrasi partisipatif di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan perspektif teori demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini memotret sejauh mana masyarakat Desa Cileles terlibat dalam forum musyawarah desa, perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap kebijakan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme formal untuk partisipasi seperti Musrenbangdes, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada lapisan tertentu, dengan dominasi aktor elite lokal. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan politik, keterbukaan informasi, dan peran pemerintah desa turut mempengaruhi intensitas partisipasi warga. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas warga dan transparansi pemerintahan desa guna mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan substantif di tingkat lokal, sebagaimana ditekankan oleh Miriam Budiardjo dalam kerangka demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama.
DEMOKRASI PARTISIPATIF DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN TEORI MIRIAM BUDIARDJO TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI DESA CILELES Mustari, Natashya Rizkia Putri; Yanti, Putri Rizky; Hutasoit, Gabriella Putri Kezia; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi demokrasi partisipatif di tingkat lokal dengan merujuk pada teori demokrasi yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan demokrasi di Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, melalui pendekatan kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan (Kaur) Desa. Demokrasi partisipatif, sebagaimana dimaknai oleh Miriam Budiardjo, menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Cileles, partisipasi masyarakat dalam forum-forum desa seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes), pemilihan kepala desa dan Pilkada, serta musyawarah penyelesaian masalah cukup tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Desa Cileles telah mencerminkan sebagian nilai-nilai demokrasi partisipatif, namun masih diperlukan penguatan institusional dan kapasitas warga agar partisipasi yang terjadi lebih inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.
Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Studi Kasus di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nurhakim, Rezha Fauzi; Kamil, Rafli Raihan; Arrafi, Muhammad Ruhbani; Saefulrahman, Iyep; Rudiana, Rudiana
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut model SERVQUAL, yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan petugas desa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Tangibles, fasilitas fisik seperti ruang tunggu, loket, dan peralatan penunjang dinilai cukup memadai meskipun terdapat keterbatasan pada kapasitas ruang dan lahan parkir. Pada dimensi Reliability, petugas dinilai memiliki kecermatan dan konsistensi dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur, walaupun masih terdapat kendala teknis ringan. Dimensi Responsiveness menunjukkan bahwa petugas memiliki kesigapan dan sikap proaktif dalam merespon masyarakat, dengan komunikasi yang sopan dan bahasa yang mudah dipahami. Pada dimensi Assurance, pelayanan diberikan secara gratis dan sesuai aturan, serta petugas menunjukkan kompetensi dan integritas, meskipun terkadang terjadi keterlambatan karena keterbatasan waktu pejabat desa. Sementara itu, dimensi Empathy tercermin dari sikap ramah, kesopanan, dan perhatian terhadap kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Namun kualitas pelayanan secara umum cukup baik, penelitian ini juga menemukan adanya praktik pelayanan tidak adil berupa jalur "orang dalam" yang dapat merusak prinsip transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon dapat dilakukan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan dan fasilitas fisik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS TEORI MANAJEMEN: STUDI KASUS DI DESA CIBIRU WETAN Yumni, Amalia Zata; Maharani, Nadira Ayu; Putri, Zahra Puspita Eka; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47378

Abstract

Pengelolaan aset desa adalah elemen yang sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang menjelaskan langkah-langkah pengelolaan aset desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, hingga pemantauan dan pengendalian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Cibiru Wetan telah melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang ada, melibatkan aparat desa serta masyarakat dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset agar menjadi lebih efektif dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kemampuan aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan bisa dijadikan contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.
PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA CIBURU WETAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016 PASAL 7 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA Rahdiana, Fisca Putri; Ratna, Nazara Dea; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47379

Abstract

Pengelolaan aset desa adalah elemen yang sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang menjelaskan langkah-langkah pengelolaan aset desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, hingga pemantauan dan pengendalian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Cibiru Wetan telah melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang ada, melibatkan aparat desa serta masyarakat dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset agar menjadi lebih efektif dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kemampuan aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan bisa dijadikan contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.
IMPLEMENTASI GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK TAHUN 2023: Azzura, Davena Rasyafa; Mulyawan, Rahman; Saefulrahman, Iyep
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.4834

Abstract

The issue of waste management in Depok City has become increasingly serious due to the growing population, intensified urban activities, and the limited capacity of the Cipayung Final Disposal Site (TPA), which has now exceeded its capacity. In 2023, the daily waste generation in Depok City reached 963.79 tons, a figure that is disproportionate to the available waste management capacity. The objective of the research is to determine how the Depok City Government implements the principles of Good Environmental Governance in waste management. This study employs a qualitative approach using descriptive analysis. Data collection techniques were conducted through primary and secondary sources. The results of the study indicate that the implementation of the principles of Good Environmental Governance has not been optimal. Although there is a sufficient regulatory framework through Regional Regulation Number 13 of 2018 and Mayor Regulation Number 65 of 2018, implementation in the field still faces various structural, cultural, and technical obstacles.
Perencanaan Strategis Pada Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Di Kabupaten Garut Albarkah, Naufal Rizky; Kartini, Dede Sri; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Riset ini dilatar belakangi dengan penyusunan RPD tahun 2025-2026 di Kabupaten Garut yang memiliki kecenderungan untuk mengalami kegagalan karena waktu penyusunan cenderung terburu-buru dengan waktu yang singkat meskipun memiliki prestasi dalam perencanaan pembangunan selama tahun 2023-2024. Kemudian, penyusunan RPD ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut sehingga mungkin saja penyusunannya secara prosedur sudah terpenuhi tetapi secara substantif tidak terpenuhi. Oleh  karena itu, peneliti menggunakan tahapan-tahapan perencanaan strategis dari Bryson sebagai pisau analisis untuk memperdalam terkait proses perencanaan pembangunan pada penyusunan RPD Kabupaten Garut 2025-2026. Metode riset yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Untuk teknik validasi data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyusunan RPD tahun 2025-2026 sesuai dengan tahapan dalam Inemndagri No. 3 Tahun 2023. Kemudian, dalam penyusunan RPD Kabupaten Garut tahun 2025-2026 telah memenuhi 10 tahapan perencanaan strategis dari Bryson karena ada keselarasan antara tahapan dalam Inmendagri No. 3 Tahun 2023 dengan perencanaan strategis. Penyusunan RPD 2025-2026 di Kabupaten Garut hanya memenuhi secara prosedural sedangkan secara substantif masih belum tercapai. Hal itu terlihat dari proses forum diskusi yang cenderung normatif dan simbolis sehingga terkesan untuk memenuhi kewajiban dengan adanya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Penyusunan RPD di Kabupaten Garut belum termasuk ke perencanaan efektif karena hanya memenuhi secara prosedural saja.Kata kunci: Perencanaan Strategis, Rencana Pembangunan Daerah, Kabupaten Garut
Responsibilitas Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Chaitra, Merdeka Safa; Saefulrahman, Iyep; Darmawan, Ivan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.593-604

Abstract

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Purbalingga merupakan isu kesejahteraan sosial yang signifikan. Isu ini berdampak pada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menangani permasalahan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Analisis dilakukan untuk menggali bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan responsibilitasnya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Tanggung jawab pemerintah ini mengacu pada tiga bidang yang dikemukakan oleh Spiro, yakni akuntabilitas, pelaksanaan kewajiban, serta langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi dampak kebijakan terkait permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas pemerintah dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis belum dapat dikatakan optimal. Akuntabilitas yang ditunjukkan masih kurang maksimal, dan program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemudahan akses terhadap dokumen publik, pelaporan kinerja, evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program, serta perancangan program pemberdayaan jangka panjang untuk mendorong kemandirian masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk diperbaiki
Co-Authors Adhara, Carissa Aini, Siti Kholishoh Ismatul Akbar, Devano Naufall Albarkah, Naufal Rizky Alfian Finanda, Azril Alfonsus Brema Sitepu Allyah Nur Rahmani Amanda, Medina Nur Ara’af, Raras Ajeng Anyelir Arfananda, Muhammad Ghifari Arrafi, Muhammad Ruhbani Azzura, Davena Rasyafa Berlian Anggreini Chaitra, Merdeka Safa Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dolianshi, Huri Putri Dwi Sakti, Muhammad Faiz Endriatmo Sutarto Faqih Ragi Fardianti, Pimpi Gerald Felix Junior Amtiran Ghifari, Wildzar Al Gustira Triawan, Muhammad Hutasoit, Gabriella Putri Kezia Idil Akbar Ijlaal Wiryateja Indraswuri, Dinda Ayu Isnan Lian Darojad Ivan Darmawan Kamil, Rafli Raihan Kartini, Dede Kartini, Dede Sri Khairunnisa, Rianti Najwa Lala M Kolopaking M. Haidar Hafizh Daniar Maharani, Nadira Ayu Mochammad Malik Fajar Muhammad Fathoni Ridzakiy Muhammad Gustira Triawan Muhammad Ilham Farhan Nafis Muhammad Rafa Pradipta Muhammad Rafa Pradipta Muhammadi, Rafarza Mustari, Natashya Rizkia Putri Mutaqin, Nazharra Nurazka Nabil Alpasha, Justin Najla Fathina Aulia Najwa Auliya Syarifah Naomira Gadieza Putri Naufal Rizky Albarkah Naufaldy Rizkiansyah Neneng Yani Yuningsih Nurhakim, Rezha Fauzi Putri, Sekar Alka Bawono Putri, Zahra Puspita Eka Qothrunnada Qothrunnada Qothrunnada, Qothrunnada Rachmawati, Bahagia Nadia Rafarza Muhammadi Rafly Putra Aditya Rahdiana, Fisca Putri Rahman Mulyawan Ramadhan, Rendy Ratna, Nazara Dea Razika Bilqis Rizkiansyah, Naufaldy Rizky Albarkah, Naufal Rizky, Naufal Rudiana Rudiana, Rudiana Sadu Wasistiono Selvi Centia Selvi Centia Shalshabilla, Shalma Shofi Siti Sholihah Shofi Siti Solihah Simanjuntak, Shine Natasha Nauli Siti Solihah, Shofi Suryaatmaja, Muhammad Naufal Syahrani Mardiana, Silvi Syaira Diasyifa Herlambang Tambun, Anisa Putri Tiyan Rahmanul Hakim Utang Suwaryo Yanti, Putri Rizky Yayan Nuryanto Yumni, Amalia Zata Zahwa, Aprilia Shafinatuz