Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.029
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL GOVERNANSI Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Iso Jurnal Kolaboratif Sains Journal Publicuho MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
Iyep Saefulrahman
Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA CIBURU WETAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016 PASAL 7 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA Rahdiana, Fisca Putri; Ratna, Nazara Dea; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47379

Abstract

Pengelolaan aset desa adalah elemen yang sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengelolaan aset di Desa Cibiru Wetan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 yang menjelaskan langkah-langkah pengelolaan aset desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, hingga pemantauan dan pengendalian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Cibiru Wetan telah melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang ada, melibatkan aparat desa serta masyarakat dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset agar menjadi lebih efektif dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kemampuan aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan aset desa di Cibiru Wetan bisa dijadikan contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.
IMPLEMENTASI GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK TAHUN 2023: Azzura, Davena Rasyafa; Mulyawan, Rahman; Saefulrahman, Iyep
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.4834

Abstract

The issue of waste management in Depok City has become increasingly serious due to the growing population, intensified urban activities, and the limited capacity of the Cipayung Final Disposal Site (TPA), which has now exceeded its capacity. In 2023, the daily waste generation in Depok City reached 963.79 tons, a figure that is disproportionate to the available waste management capacity. The objective of the research is to determine how the Depok City Government implements the principles of Good Environmental Governance in waste management. This study employs a qualitative approach using descriptive analysis. Data collection techniques were conducted through primary and secondary sources. The results of the study indicate that the implementation of the principles of Good Environmental Governance has not been optimal. Although there is a sufficient regulatory framework through Regional Regulation Number 13 of 2018 and Mayor Regulation Number 65 of 2018, implementation in the field still faces various structural, cultural, and technical obstacles.
Perencanaan Strategis Pada Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Di Kabupaten Garut Albarkah, Naufal Rizky; Kartini, Dede Sri; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Riset ini dilatar belakangi dengan penyusunan RPD tahun 2025-2026 di Kabupaten Garut yang memiliki kecenderungan untuk mengalami kegagalan karena waktu penyusunan cenderung terburu-buru dengan waktu yang singkat meskipun memiliki prestasi dalam perencanaan pembangunan selama tahun 2023-2024. Kemudian, penyusunan RPD ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut sehingga mungkin saja penyusunannya secara prosedur sudah terpenuhi tetapi secara substantif tidak terpenuhi. Oleh  karena itu, peneliti menggunakan tahapan-tahapan perencanaan strategis dari Bryson sebagai pisau analisis untuk memperdalam terkait proses perencanaan pembangunan pada penyusunan RPD Kabupaten Garut 2025-2026. Metode riset yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Untuk teknik validasi data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyusunan RPD tahun 2025-2026 sesuai dengan tahapan dalam Inemndagri No. 3 Tahun 2023. Kemudian, dalam penyusunan RPD Kabupaten Garut tahun 2025-2026 telah memenuhi 10 tahapan perencanaan strategis dari Bryson karena ada keselarasan antara tahapan dalam Inmendagri No. 3 Tahun 2023 dengan perencanaan strategis. Penyusunan RPD 2025-2026 di Kabupaten Garut hanya memenuhi secara prosedural sedangkan secara substantif masih belum tercapai. Hal itu terlihat dari proses forum diskusi yang cenderung normatif dan simbolis sehingga terkesan untuk memenuhi kewajiban dengan adanya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Penyusunan RPD di Kabupaten Garut belum termasuk ke perencanaan efektif karena hanya memenuhi secara prosedural saja.Kata kunci: Perencanaan Strategis, Rencana Pembangunan Daerah, Kabupaten Garut
Responsibilitas Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Chaitra, Merdeka Safa; Saefulrahman, Iyep; Darmawan, Ivan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.593-604

Abstract

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Purbalingga merupakan isu kesejahteraan sosial yang signifikan. Isu ini berdampak pada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menangani permasalahan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Analisis dilakukan untuk menggali bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan responsibilitasnya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Tanggung jawab pemerintah ini mengacu pada tiga bidang yang dikemukakan oleh Spiro, yakni akuntabilitas, pelaksanaan kewajiban, serta langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi dampak kebijakan terkait permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas pemerintah dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis belum dapat dikatakan optimal. Akuntabilitas yang ditunjukkan masih kurang maksimal, dan program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemudahan akses terhadap dokumen publik, pelaporan kinerja, evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program, serta perancangan program pemberdayaan jangka panjang untuk mendorong kemandirian masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk diperbaiki
Intervensi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penanganan dan Penanggulangan Masalah Stunting di Kabupaten Sumedang Allyah Nur Rahmani; Syaira Diasyifa Herlambang; Najwa Auliya Syarifah; Iyep Saefulrahman
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 1 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i1.6328

Abstract

Stunting is a developmental disorder that occurs in children. This usually occurs when children are chronically malnourished during the child's growth period. Usually children who get symptoms of stunting will look proportional, but when children affected by stunting are next to children of the same age, children affected by stunting will look shorter or smaller. Even so, children who look short or small do not necessarily suffer from stunting. Children with stunting will experience poor growth and development, not only from their height that looks short, but the child's intelligence will also weaken, there will be interference when speaking, and it will be difficult when the child learns later; besides that, their immunity is classified as lower, which will be easily exposed to viruses and bacteria. The purpose of this study is to understand how the intervention of the Sumedang Regency government, especially the Health Office, Social Service, and DPPKBP3A of Sumedang Regency, contributes to handling and overcoming stunting cases in Sumedang Regency. The method used in this research is a descriptive qualitative method and literature study. The results of the research obtained are various information about the prevention and handling of stunting carried out by various related fields, both in the Health Office, Social Service, and DPPKBP3A, then the efforts and challenges faced by the agencies, and the most important thing is the source of funds in the framework of handling and overcoming stunting in Sumedang Regency. So it can be concluded that these agencies have an important role to deal with the problem of stunting and reduce the stunting rate in the Sumedang district in various ways.
Kolaborasi Triplehelix dalam Workshop Pemasaran Berbasis Digital untuk Pelaku Usaha Mikro di Desa Cinunuk Saefulrahman, Iyep; Rizky, Naufal; Ramadhan, Rendy; Fardianti, Pimpi; Ghifari, Wildzar Al; Zahwa, Aprilia Shafinatuz
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 4 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i4.18677

Abstract

Sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia, pelaku usaha mikro harus dapat beradaptasi dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Salah satunya keharusan dimilikinya kemampuan untuk dapat memanfaatkan jaringan internet agar dapat memperluas jangkauan pemasaran sehingga meningkatkan pendapatannya. Namun pada kenyataannya, kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh pelaku usaha mikro, termasuk pelaku usaha mikro yang berada di Desa Cinunuk. Atas permasalahan tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini, arah kegiatan dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa melaksanakan salah satu tugasnya, sedangkan tujuannya diarahkan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada para pelaku usaha mikro agar dapat memanfaatkan jaringan internet untuk memasarkan produknya dengan berbasis digital melalui kegiatan workshop. Kegiatan dilakukan dengan kolaborasi triple helix yang melibatkan pihak Pemerintah Desa Cinunuk, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, dan pemilik online shop Crust Road. Rangkaian kegiatan pemberdayaan berhasil dilaksanakan sesuai rencana dengan capaian peningkatan pemahaman terkait pemasaran berbasis digital dan dimilikinya akun online shop oleh para pelaku usaha mikro. Capaian ini tidak terlepas dari keberhasilan dalam menjalankan kolaborasi triple helix dengan masing-masing pihak menjalankan perannya masing-masing tetapi secara bersinergi, dengan saling mengisi dan menutupi keterbatasan pihak lain.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM REKAPITULASI FORUM KONSULTASI PUBLIK Amanda, Medina Nur; Saefulrahman, Iyep; Tiyan Rahmanul Hakim
Jurnal Governansi Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Governansi, Volume 11 Number 2, October 2025
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v11i2.20601

Abstract

Digital transformation is an urgent necessity in public service governance to reduce administrative burdens, improve accuracy, and strengthen accountability. This study examines the recapitalization process of the Public Consultation Forum (Forum Konsultasi Publik/FKP) at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, with the unit of analysis focusing on the Deputy Assistant for Community Participation Empowerment (Asdep PPM). The objectives are to analyze the existing recap process, identify the barriers to digitalization, and formulate a strategic model aligned with the principles of the Electronic-Based Government System (SPBE). This research employs a qualitative approach with a case study design, utilizing in-depth interviews, process observation, and document analysis. The findings reveal that digital systems based on online forms, automated spreadsheets, and centralized storage improve efficiency, accuracy, and data traceability while enhancing transparency and accountability. The challenges identified include infrastructure limitations, human resource readiness, regulatory synchronization, organizational resistance, and information security concerns. Applying Kurt Lewin’s change management theory, the study highlights that the success of digital transformation depends on a consistent unfreeze–change–refreeze process within the bureaucracy. The study concludes that digitalization of FKP recap not only accelerates government responses to public input but also strengthens evidence-based policymaking, enhances citizen participation, and fosters an adaptive bureaucratic culture. The proposed strategic model can be replicated in other public service sectors to accelerate the nationwide implementation of SPBE in Indonesia.
ANALISIS PENGGUNAAN KEKUASAAN DAN SUMBER DAYA PUBLIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI DKI JAKARTA TAHUN 2003 Tambun, Anisa Putri; Darmawan, Ivan; Saefulrahman, Iyep
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3768

Abstract

This research is entitled "Strategy of the DKI Jakarta Provincial Government in Controlling Air Pollution in DKI Jakarta in 2023" and is motivated by the demands of the community for the provision of clean air in DKI Jakarta, but the power (authority) and public resources of the DKI Jakarta Provincial Government have not been maximized to control high levels of air pollution in 2023. Borrowing the definition of "government strategy" by Mulgan (2009), the author uses it as a research analysis tool. The research method used is qualitative with a descriptive analysis type to achieve the research objectives. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. The informants in this research were the Environmental Service, Health Service, DKI Jakarta Provincial Government Air Pollution Control Task Force, Walhi DKI Jakarta, WRII, Bicara Udara, DPD Organda DKI Jakarta, Kadin DKI Jakarta, and the citizens of DKI Jakarta. The research results show that the DKI Jakarta Provincial Government in using its authority is utilizing cross-sectoral performance and even the DKI Jakarta Provincial Government Air Pollution Control Task Force in accordance with the agency's capacity to implement the Air Pollution Control Strategy in accordance with the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 576/2023 and becoming a collaborator for non-government parties in realizing projects to achieve air pollution control goals, such as Clean Air Catalyst. The use of public resources utilizes human resource knowledge, budget, and air pollution control infrastructure facilities. The conclusion of the research shows that there are notes for the implementation of the strategy indicated by the ineffective use of authority because it is still being carried out separatistly, the lack of a picture of air pollution problems as structural problems, the determination of short-term solutions that drain the budget with unclear regulatory bases such as water mist generators, the absence of studies on air pollution sources per administrative city region in DKI Jakarta, and the lack of optimal regulations for protecting the community.
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BIDANG INDUSTRI PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2024 Syahrani Mardiana, Silvi; Shalshabilla, Shalma; Alfian Finanda, Azril; Saefulrahman, Iyep
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.778-786

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhubungan dengan adanya kewenangan daerah, dimana daerah otonom mendapat kewenangan untuk menjalankan dan mengurus urusan daerah sesuai dengan kebutuhan. Salah satu urusan daerah yang penting adalah di bidang perindustrian. Industri dapat membantu perekonomian lokal sebagai wujud dari kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sendiri. Satu di antara daerah yang terkenal akan perindustriannya adalah Kabupaten Sumedang dengan industri pangan tahu Sumedangnya. Permasalahan yang terjadi adalah alat produksi yang digunakan masih tradisional, dimana menghambat pengembangan kualitas hasil produksi industri ini. Tentunya, dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ini yang perlu diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pelaksanaan otonomi daerah di salah satu bidang perindustrian yaitu industri pangan. Metode dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil Riset menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait bagi perindustrian pangan tahu Sumedang akibat keterbatasan anggaran. Sedangkan, pemilik industri merasa tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan industrinya.
Teras Gunung Geulis Sebagai Aset Desa Wisata Kecamatan Jatiroke, Sumedang: Dari Bekas Galian Hingga Menjadi Potensi Objek Wisata Alam Adhara, Carissa; Simanjuntak, Shine Natasha Nauli; Aini, Siti Kholishoh Ismatul; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 1.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teras Gunung Geulis merupakan kawasan bekas galian tambang yang berhasil direvitalisasi menjadi objek wisata alam di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Transformasi ini mencerminkan upaya strategis pemerintah desa dalam mengelola aset lokal sebagai sumber daya ekonomi berbasis pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status kepemilikan, potensi, serta tantangan pengelolaan Teras Gunung Geulis sebagai aset desa wisata. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Teras Gunung Geulis merupakan lahan carik desa yang sah dimiliki oleh pemerintah Desa Jatiroke dan memiliki nilai ekologis, estetis, serta sosial yang tinggi. Namun, pengelolaan aset ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kapasitas manajerial, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model manajemen aset pariwisata yang adaptif dan partisipatif untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa serta memperkuat identitas lokal sebagai desa wisata berbasis alam.
Co-Authors Adhara, Carissa Aini, Siti Kholishoh Ismatul Akbar, Devano Naufall Albarkah, Naufal Rizky Alfian Finanda, Azril Allyah Nur Rahmani Amanda, Medina Nur Angelina Qur'ainny Ara’af, Raras Ajeng Anyelir Arfananda, Muhammad Ghifari Arrafi, Muhammad Ruhbani Azzura, Davena Rasyafa Berlian Anggreini Chaitra, Merdeka Safa Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Divio Muhammad Julian Dolianshi, Huri Putri Dwi Sakti, Muhammad Faiz Endriatmo Sutarto Fardianti, Pimpi Ghifari, Wildzar Al Gloria Stevanie Nauli Sianipar Gustira Triawan, Muhammad Hutasoit, Gabriella Putri Kezia Idil Akbar Indraswuri, Dinda Ayu Ivan Darmawan Kamil, Rafli Raihan Kartini, Dede Sri Kartini, Dede Sri Khairunnisa, Rianti Najwa Lala M Kolopaking M. Haidar Hafizh Daniar Maharani, Nadira Ayu Muhammad Azka Rozan Muhammad Fathoni Ridzakiy Muhammad Ilham Farhan Nafis Muhammadi, Rafarza Mustari, Natashya Rizkia Putri Mutaqin, Nazharra Nurazka Nabil Alpasha, Justin Najla Fathina Aulia Najwa Auliya Syarifah Naomira Gadieza Putri Neneng Yani Yuningsih Nurhakim, Rezha Fauzi Putri, Sekar Alka Bawono Putri, Zahra Puspita Eka Qothrunnada, Qothrunnada Rachmawati, Bahagia Nadia Rafarza Muhammadi Rahdiana, Fisca Putri Rahman Mulyawan Rahman Mulyawan Ramadhan, Rendy Ratna, Nazara Dea Razika Bilqis Rizkiansyah, Naufaldy Rizky Albarkah, Naufal Rizky, Naufal Rudiana Rudiana, Rudiana Ryan Irliawan Sadu Wasistiono Shalshabilla, Shalma Shofi Siti Sholihah Simanjuntak, Shine Natasha Nauli Siti Solihah, Shofi Sri Kartini, Dede Suryaatmaja, Muhammad Naufal Syahrani Mardiana, Silvi Syaira Diasyifa Herlambang Tambun, Anisa Putri Tiyan Rahmanul Hakim Utang Suwaryo Vicky Hidayat Yanti, Putri Rizky Yayan Nuryanto Yumni, Amalia Zata Zahwa, Aprilia Shafinatuz