Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur Lukman, Lukman; Surahman, Surahman; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Elviandri, Elviandri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8907

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur”. Melihat kenyataan (das sein) yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (das sollen), maka penting kiranya dilakukan penelitian untuk mengungkap permasalahan yang menjadi penyebab Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak diimplementasikan pekerja/buruh dan pengusaha. Dari penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan penalaran deduktif yaitu penalaran dari yang luas ke yang lebih khusus ini, dengan landasan analisis studi kepustakaan dan kasus diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab dan kendala dari permasalahan yang masih terjadi tersebut sehingga bisa memberikan solusi. Dalam penelitian yuridis normatif ini, bahan hukum yang mengikat menjadi sumber data sekunder, yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer, hukum sekunder, atau hukum tersier, tergantung pada tingkat kekuatan kewenangannya dalam berbagai perspektif. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis, faktual, dan valid. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung dianalisis secara komprehensif dan terinci untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dan praktis, sehinga Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerja ini dapat diimplementasikan yang bermuara pada terwujudnya keadilan hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha, serta mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan kepada rakyat Indonesia.
Analisis Hukum Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota Samarinda Muhammad Wirfani Pratama; Muhammad Nurcholis Alhadi; Ikhwanul Muslim
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11880

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum dan penegakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Masalah utama yang diteliti adalah sejauh mana pengaturan hukum nasional dan Peraturan Daerah Kota Samarinda mengatur larangan tersebut, serta bagaimana implementasinya dalam konteks perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penjualan rokok kepada anak telah diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2012, UU Perlindungan Anak, dan Perda Nomor 8 Tahun 2017. Namun demikian, implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ringan dan jarangnya penegakan sanksi. Dalam perspektif hukum Islam, penjualan rokok kepada anak juga dilarang karena merugikan jiwa dan akal. Studi komparatif internasional menunjukkan bahwa negara lain telah menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat dalam pengendalian rokok. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan edukasi hukum, serta peninjauan kembali substansi Perda agar perlindungan anak dari bahaya rokok dapat tercapai secara maksimal.