Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sriwijaya Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Geuthee Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Yulia Yulia
Universitas Malikussaleh
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Protection of Performers’ Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube Yulia Yulia; Zinatul Ashiqin Zainol; Fatahillah F
Sriwijaya Law Review Volume 7 Issue 2, July 2023
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1092.pp300-317

Abstract

The Beijing Treaty allows performers to benefit from using audiovisual fixation for commercial purposes. This treaty is the first treaty specifically to protect against the head of the show. Indonesia has ratified the Beijing Treaty in order to give protection to the performers. There are provisions that performers can maintain moral rights until death (but not after death) and until the end of economic rights and refuse all forms of distortion, excision and modification that damage the reputation of performers. This article analyses the protection of the rights of performers whose works were uploaded without permission to YouTube under Indonesian Copyright Law 2014. This research is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The result is that the show performers’ performance rights under the Beijing Agreement have been adopted in the 2014 Indonesian Copyright Act, even though there are some differences in defining the fixation and scope of the show rights to the fixed performance terms. The 2014 Indonesian Copyright Law has indefinitely maximised the protection of performers' moral rights. Moreover, the Indonesian Copyright Law 2014 Act No. 28 states that the rights of performers cannot be eliminated or cannot be removed for any reason, including their economic rights, such as a  right to carry out themselves, give permission, prohibit broadcast or communication the performance to other parties, come under by using online media. Therefore, when an illegal act such as uploading the performance of performers without permission violates Copyright Law, dan perpetrators can be sued.
Biopiracy and the Regulatory Framework for Material Transfer Agreements in Indonesia Masrur, Devica Rully; Yulia, Yulia; Zainol, Zinatul Ashiqin; Akpoviri, Frank I
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.57001

Abstract

Biopiracy, the misappropriation of biological and genetic resources including the ones related to traditional knowledge, is a major challenge to some of the world’s megadiverse countries. Indonesia has been a major victim of biopiracy, facilitated by the current patent system. This article examines the case of Indonesia, the second richest of the seventeen identified megadiverse countries. The patent system aims to protect the rights of inventors, but the patent system causes injustice in cases of biopiracy. This research aims to analyse the Indonesian government's policies in dealing with biopiracy cases in Indonesia. This research is a normative legal research which uses the approaches of national and international law, biopiracy case, and conceptual. The Indonesian government has changed the patent law to deal with biopiracy cases through Law Number 13 of 2016 concerning Patent disclosure requirements and has also introduced the Material Transfer Agreements (MTAs) in 2009 to address this problem. They can help in controlling access to the country’s resources based on prior informed consent, promoting collaboration between local and foreign researchers, and ensuring benefit-sharing. However, the realization of these objectives may be undermined by the country’s lack of capacity to monitor compliance with the MTA conditions, the inappropriate use of Intellectual property rights (IPRs), and MTA provisions that allow recipients to transfer material and derivatives to third parties without the country’s consent.
IMPLEMENTASI TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERDATA DI LUAR PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH) Sitepu, Adenan; Sulaiman, Sulaiman; Yulia, Yulia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15291

Abstract

Jenis penelitian  ini adalah  dengan metode yuridis normatif, dimana rumusan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kendala apa saja yang dihadapi kejaksaan dalam proses menuntaskan perkara keperdataan di luar pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang mewakili negara dalam upaya penyelesaian pelaksanaan tugas kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 50 perkara. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya aturan yang baku tentang tatacara penyelesaian non litigasi, dan institusi maupun lembaga pemerintah yang tidak siap sebagai mitra kejaksaan. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi untuk mencapai tujuan pemulihan keuangan negara menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan metode lain. Ini karena banyaknya kasus perdata yang saat ini masuk ke Pengadilan dan membutuhkan waktu yang lama untuk putusan. Disarankan hendaknya akses kejaksaan dalam menangani hal-hal keperdataan lebih didukung lagi dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Pemerintah mesti memperhatikan tentang peran kejaksaan terhadap hal keperdataan dan tata usaha negara disatu sisi dan dengan peran kejaksaan disisi lainnya.
PENERAPAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PERKARA JINAYAT (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon) Supinto, Supinto; Manfarisyah, Manfarisyah; Yulia, Yulia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.10060

Abstract

Permasalahan utama dalam tesis ini adalah terdapatnya perbedaan putusan hakim terhadap penerapan upaya hukum banding dalam menerima dan menolak upaya banding di Mahkamah Syariah Takengon. Metode preskriptif dengan yuridis empiris dan dengan penelitian kepustakaan merupakan pendekatan kajian ini. Penelitian ini membuat rumusan masalah ialah bagaimana penerapan hukum akibat banding terhadap perkara jinayat di Mahkamah Syariah Takengon. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pada perkara No: 20/JN/2020/MS.Tkn Tgl 14 Desember 2020 hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah menolak permohonan banding yang diajukan JPU pada tanggal 16 Desember 2020, dengan alasan telah melewati ambang batas waktu dalam melakukakan upaya banding, dimana pemahaman hakim adalah upaya banding seharusnya dilakukan pada hari yang sama pada pembacaan putusan perkara oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah yaitu pada Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima memori banding yang diajukan oleh JPU pada tanggal 24 Januari 2022, banding ini diterima oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3). Kesimpulan dalam penelitian ini 1) prosesur upaya hukum sebagaimana dimaksud pada QA No 7 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 73, Pasal 199, adapun perihal banding diatur pada BAB XVII Pasal 225, Pasal 226, 227, 229. 2) Hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah untuk nomor perkara pidana jinayat nomor: 20/JN/2020/MS.Tkn menolak dengan Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara nomor: 17/JN/2021/MS.Tkn menerima memori banding dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).
Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Yulia, Yulia; Sastro, Marlia; Herinawati, Herinawati; Malahayati, Malahayati
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v1i1.5942

Abstract

Artikel ini didasarkan pada Program Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Tujuan program ini adalah dapat meminimalisir potensi masalah dan sengketa yang dihadapi masyarakat setempat dengan pengusaha ataupun pendatang yang akan melakukan perambahan hutan di wilayah tersebut. Solusi yang ditawarkan dari program ini adalah penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) tentang tata cara pengelolaan dan perambahan hutan dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan hutan dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan hutan sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot.
Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal Di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Mukhlis, Mukhlis; Yulia, Yulia; Malahayati, Malahayati; Sastro, Marlia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9439

Abstract

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang harus dijaga kelestarian agar terjaga habitat kehidupan ikan-ikan dilaut. Demikian pula dengan keberadaan terumbu karang di Kecamatan Pulau Banyak agar tidak terganggu dengan penangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan alat berbahaya. Oleh karena itu pengelolaan terumbu karang di Pulang Banyak memerlukanProgram Pendampingan Penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan terumbu karang dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan terumbu karang sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TERKAIT DENGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI PENETAPAN NOMOR 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg Anggriani, Cici; Yulia, Yulia; Sastro, Marlia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16207

Abstract

Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama (tunduk pada hukum agama yang berlainan). Perkawinan semacam ini juga tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan juga hukum agama, tetapi dalam kenyataannya perkawinan beda agama bisa ditempuh dengan alternatif salah satunya yakni melalui penetapan pengadilan, seperti dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg yang mengabulkan perkawinan beda agama tersebut. Sehingga penelitian ini akan membahas terkait dengan apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas Penetapan No. 959/Pdt.P/PN. Bdg.Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yang dibantu juga dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), sifat penelitian preskriptif, bahan hukum yang digunakan ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Bandung yakni Ibu Femina Mustikawati dalam penetapan No. 959/Pdt.P/PN. Bdg antara Jefri Indraputra (beragama Islam) dengan Stefani Emilia (beragama Katolik) berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/1986; kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pada: 1) bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama; 2) sesuai dengan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945; 3) perkawinan beda agama tidaklah larangan sebagaimana yang dimaksud larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan; 4) perkawinan beda agama tidak mengganggu ketertiban umum dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan No. 959/Pdt.P/2020 ini hakim tidak memberikan penetapan bagaimana pelaksaan perkawinan dilangsungkan melainkan hakim hanya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya penetapan tersebut ialah perkawinan diakui sah oleh negara dengan dicatatkan perkawinan tersebut kemudian akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum juga berakibat pada hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
Traditional Knowledge Management: Community Understanding and Government Strategic Steps to Strengthen Aceh's Economy Yulia, Yulia; Herinawati, Herinawati; Jannah, Raudhatul; Safina, Siti Sara
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Policymakers worldwide find the idea of traditional knowledge as local wisdom intriguing. Traditional knowledge is derived from society's intellectual activities developed based on experience and observation. The people of Aceh, one of Indonesia’s provinces, have diverse traditional knowledge related to geographical indications. It presents a potential for economic improvement. This study used empirical legal analysis methods with primary and secondary data to investigate the understanding and management of traditional knowledge in Aceh. The primary data were obtained through respondent interviews, while the secondary data were gathered through a literature study. The collected data was subsequently verified, categorized, reduced, checked for validity through Focus Group Discussions, and analyzed. The results show that the people of Aceh have minimal understanding of traditional knowledge supporting geographical indications. The considerable economic importance of regional indications and traditional knowledge was poorly understood. Furthermore, the district and Aceh governments lacked strategic measures for managing traditional knowledge, which could impede economic improvement. On a national level, Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indications highlights that natural and human factors impact geographical indications.  The Indonesian government had prepared Government Regulation Number 56 of 2022 on communal intellectual property has emphasized that traditional knowledge is an integral part of Communal Intellectual Property And, Minister Regulation of Law and Human Rights Number 13 of 2017 on Communal Intellectual Property Data states that traditional knowledge must be recorded and documented to avoid claims by outside parties and as a basis for the legal protection system for traditional knowledge. The regencies and Aceh governments' lack of strategic mechanisms for managing traditional knowledge may also hamper economic development.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Muhammad, Zulfikar; Yulia, Yulia; Nasir, Muhammad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16346

Abstract

Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di wilayah Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen berada pada tahap komplek, Keluarga sebagai benteng untuk melindungi anak dari Korban Pemerkosaan justru menjadi pelaku dalam beberapa kasus. Selain itu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum berorientasi pada korban akan tetapi lebih menekankan perlindungan terhadap pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hak-hak anak korban pemerkosaan masih belum sepenuhnya dilindungi dengan baik hingga saat ini. Adapun tantangan dalam hal ini yaitu berupa jumlah penyidik anak yang masih terbatas, kesulitan dalam membuktikan dugaan pelaku pemerkosaan terhadap anak, kurangnya efektivitas pendampingan hukum oleh advokat, serta kekurangan fasilitas dan kesadaran keluarga korban akan hukum, yang dapat mempengaruhi pelaporan ke polisi. Upaya yang dilakukan dalam menghpdi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan perlindungan hukum preventif yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta melaksanakan perlindungan represif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi korban dan keluarga mereka, menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang terlatih dalam menangani korban tindak pidana pemerkosaan serta aspek hukum yang relevan.
Dengar Pendapat Publik (Public Hearing) tentang Rancangan Qanun Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara Yulia, Yulia; jamaluddin, Jamaluddin; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22929

Abstract

Public hearing Draft Regional Property Management Qanun is a participatory forum involving various stakeholders to provide input on regulations governing regional government assets. This activity aims to ensure that the qanun prepared can accommodate the principles of transparency, accountability and efficiency in the management of regional property, in accordance with applicable laws and regulations. The method of implementing the activity is through questions and answers and discussions between the Baleng DPRK Team, the Drafting Team and the Participants. In this public discussion, various aspects are discussed, including mechanisms for planning, procurement, utilization, maintenance, supervision and disposal of regional assets. The participation of the community, academics, representatives of government and private institutions is a key factor in preparing a Draft Qanun that is responsive to the needs of North Aceh Regency. The results of public hearings can be the basis for improving the Draft Qanun before it is ratified, so that it can support more efficient and sustainable management of regional property.
Co-Authors Akpoviri, Frank I Anggriani, Cici Deasy Siska Efendi Efendi Faisal Faisal Fatahillah F Fauzah Nur Aksa Fika Amaly Putri Rais Hamdani . Hamdani Hamdani Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Jamaluddin Jamaluddin Jullimursyida Khalsiah Khalsiah Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Masrur, Devica Rully Mawardati Mawardati Muhammad Nasir Muhammad Nur Mukhlis Mukhlis Nazamuddin Nazamuddin Raudhatul Jannah Rozanna Dewi Safina, Siti Sara Salwa Siti Sastro, Marlia Sitepu, Adenan Siti, Salwa Sulaiman Sulaiman Supinto, Supinto Yusrizal Yusrizal Zinatul Ashiqin Zainol Zinatul Ashiqin Zainol Zulfikar Muhammad, Zulfikar