Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Pelatihan Pembinaan Komite Sekolah dalam Menciptakan Belajar yang Aman di Kabupaten Aceh Utara Yulia, Yulia; Jamaluddin, Jamaluddin
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i02.24960

Abstract

The training for school committee development is one of the key strategies in creating a safe and conducive learning environment. As strategic partners of school principals and teachers, school committees play a significant role in supporting policy implementation and supervising the educational process. This community service program aims to enhance the role of school committees and the impact of their training in fostering a safe learning atmosphere in North Aceh Regency. The method used involved training school committee members and teachers. The results of the activity show an increased understanding among school committee members and teachers regarding their roles, functions, and responsibilities, particularly in establishing mentoring systems, advocating for school policies, and participating in strengthening a child-friendly school culture. The training also encouraged the development of effective communication between schools and the community. In conclusion, the school committee development training contributes positively to strengthening community participation and improving a safe, inclusive, and participatory learning climate in schools across North Aceh.
PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK (Studi Penelitian Pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe) Yusrizal Yusrizal; Yulia Yulia; Sulaiman Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.21350

Abstract

Penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali diwujudkan dalam bentuk Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam kegiatan pendaftraran tanah pertamakali secara sporadik merujuk pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan rumah susun dan pendaftaran Tanah dengan tujuan agar sanggahan keberatan dapat diajukan dalam masa pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik, kendala dalam penerapannya serta upaya mengatasinya dan akibat hukum apabila tidak diterapkan asas publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah peratama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) dengan wawancara (interview) dan Literatur (library research). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan ketentuan namun pelaksanaanya masih ada yang kurang yaitu para Keuchik Gampong yang bersangkutan tidak melaksanakan pengumuman langsung di objek tanah yang sedang dimohon hak dan ditempat keramaian lainnya selain di papan informasi Gampong. Kendalanya yaitu masih lemahnya pemahaman masyarakat dan Kechik terhadap proses pendafataran tanah dan hukum pertanahan. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe terus mengarahkan kepada Keuchik agar pengumuman dapat dilakukan secara efektif sesuai kondisi masyarakat setempat dan memberikan pemahaman tentang potensi permasalahan dibidang pertanahan. Akibat hukum apabila asas publisitas tidak diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe akan terbit sertipikat hak atas tanah yang dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan demikian sertipikat tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Disarankan kepada Kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar punya database kontak person Keuchik dan menerapkan sistem tanda tangan elektronik pada penguman, kepada Keuchik dalam menerapkan asas publisitas dapat melakukan pengumuman tepat di objek tanah yang dimohon hak agar mudah diketahui publik. Kepada penyanggah agar dapat mencari informasi tentang alur proses serta ketentuan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. 
Protection of Performers' Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube Yulia Yulia; Zinatul Ashiqin Zainol; Fatahillah F
Sriwijaya Law Review Volume 7 Issue 2, July 2023
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1092.pp300-317

Abstract

The Beijing Treaty allows performers to benefit from using audiovisual fixation for commercial purposes. This treaty is the first treaty specifically to protect against the head of the show. Indonesia has ratified the Beijing Treaty in order to give protection to the performers. There are provisions that performers can maintain moral rights until death (but not after death) and until the end of economic rights and refuse all forms of distortion, excision and modification that damage the reputation of performers. This article analyses the protection of the rights of performers whose works were uploaded without permission to YouTube under Indonesian Copyright Law 2014. This research is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The result is that the show performers’ performance rights under the Beijing Agreement have been adopted in the 2014 Indonesian Copyright Act, even though there are some differences in defining the fixation and scope of the show rights to the fixed performance terms. The 2014 Indonesian Copyright Law has indefinitely maximised the protection of performers' moral rights. Moreover, the Indonesian Copyright Law 2014 Act No. 28 states that the rights of performers cannot be eliminated or cannot be removed for any reason, including their economic rights, such as a  right to carry out themselves, give permission, prohibit broadcast or communication the performance to other parties, come under by using online media. Therefore, when an illegal act such as uploading the performance of performers without permission violates Copyright Law, dan perpetrators can be sued.
Penguatan Peran Lembaga Adat dalam Mediasi di Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin Jamaluddin; Yulia Yulia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Juli 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i3.26960

Abstract

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial melalui mekanisme mediasi berbasis adat. Penguatan peran lembaga adat merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga kerukunan dan ketertiban sosial di tingkat lokal, khususnya dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui mekanisme mediasi. Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, memiliki lembaga adat yang secara historis berperan dalam penyelesaian konflik sosial, namun dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, pemahaman hukum, serta lemahnya sinergi dengan aparatur pemerintahan gampong. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga adat dalam fungsi mediasi sebagai upaya menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi kelompok terarah (FGD), pelatihan mediasi adat, dan pendampingan kepada aparatur gampong serta tokoh adat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman lembaga adat mengenai prinsip-prinsip mediasi, hukum adat, serta keterkaitannya dengan sistem hukum nasional. Selain itu, terbangun pola koordinasi yang lebih baik antara lembaga adat dan pemerintah gampong dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Penguatan peran lembaga adat ini berkontribusi positif terhadap terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga mendukung terjaganya kerukunan hidup bermasyarakat di Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara.