p-Index From 2020 - 2025
4.407
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda Mohammad Ghozali; Mohamad Andi Syamsul Maula; Muhamad Muhamad
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 7, No 4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.233 KB) | DOI: 10.30651/jms.v7i4.12652

Abstract

Qardh merupakan akad pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah yang bersifat sosial dengan pengembalian pinjaman tanpa adanya imbalan atau tambahan. Maqashid Syariah adalah tujuan untuk menegakkan Syariah yang mengarah pada kemaslahatan. Penerapan akad qardh harus didasari dengan maqashid Syariah guna mencapai kemaslahatan bersama. Hubungan antara akad qardh dan maqashid Syariah akan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) kemudian menganalisa data melalui pendekatan maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian ini meghasilakan bahwa akad qardh pada perbankan Syariah perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda adalah menjaga perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat yang dimana bila hal ini tidak cepat dilakukan maka akan mengakibatkan berbagai macam ancaman yaitu kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan sosial di masayrakat.
Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Mohammad Ghozali; M. Ali Zi Khafid; Iza Hanifuddin
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 7, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.771 KB) | DOI: 10.30651/jms.v7i3.12658

Abstract

Fatwa DSN-MUI mengenai Pegadaian memperbolehkan pegadaian untuk mengambil biaya sebagai upah atas pemeliharan dan juga upah penyewaan tempat barang yang digadaikan. Namun dalam penghitungan upah dan lama waktu Ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kusumanegara menggunakan sistem kelipatan sepuluh hari, Sehingga pelunasan barang yang belum genap kelipatan sepuluh hari akan digenapkan perhitungannya. Hal ini membuat nasabah harus membayar atas jasa yang tidak diterima olehnya sehingga dapat menimbulkan kedzoliman yang tidak diperbolehkan dalam penerapan praktek akad syariah. Dengan ini penelitian menggunkan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini  Praktek akad ijarah yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kusumanegara berupa Manfaat atas barang yaitu manfaat tempat penyimpanan barang dan manfaat atas jasa yaitu jasa penaksiran dan jasa perawatan barang gadai (marhun). Praktek ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 karena objek yang ditawarkan berupa manfaat. Adapun pembulatan perhitungan waktu ijarah tidak termasuk dalam jenis kedzaliman. Hal ini dikarenakan pihak nasabah mengetahui praktek pembulatan perhitungan diawal akad dan secara sukarela menyetujuinya.
Rasionalitas Ekonomi Barat dan Dampaknya terhadap Scarcity Sumber Daya Ekonomi di Tinjau dari Etika Ekonomi Islam Suyoto Arief; Nurmayunita Nurmayunita; Mohammad Ghozali
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10314

Abstract

Dalam melakukan tindakan ekonomi harus mempunyai prinsisp-prinsip yang rasional dan dalam pengambilan segala tindakan yang harus melibatkan Agama sebagai pondasi awal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara mengkaji dan menghimpun faktual terhadap topik atau masalah yang sedang diteliti kemudian memberikan gambaran menjadi suatu analisis secara menyeluruh yang dapat dipahami secara jelas serta memiliki subtansi yang kuat dan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dimana sumber pengambilan datanya di ambil atas dasar penelaahan terhadap literature-literature review yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Agar memperoleh informasi yang baru dan berkaitan dengan permasalahan, maka peneliti mencari dan memilih kepustakaan yang relevan dan mutakhir. Hasil dari penelitian ini adalah skarsity dalam pandangan Barat adalah terjadinya kelangkaan terhadap sumber alam sehingga membuatnya terbatas sedangkan keinginan manusia yang terus mengalami peningkatan yang dan harus dipenuhi sedangkan dalam pandangan Islam bahwasanya sumber daya alam itu tidak pernah mengalami kekurangan atau tidak pernah mengalami keterbatasan akan tetapi keinginan dan hawa nafsu manusia atas barang yang harus dibatasi. Begitupula dalam hal konsumsi, konsumsi harus didasari dengan tindakan berkonsumsi hanya sebatas kepada pemenuhan kebutuhan saja bukan memuaskan keinginan. Dengan demikian jika dilihat dalam tinjauan etika ekonomi Islam maka Islam banyak mengajarkan bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, produksi, distribusi, dan konsumsi harus didasari dengan etika ekonomi yang benar dan berlandaskan kepada Al-Qur’an dan sunnah. Sehingga dapat disimpulkan jika pemenuhan ini terwujud maka kemasalahatan di tengah masyarakat baik individu maupun sosial dapat tercipta dengan baik dan benar.
Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah dan Dharibah Mohammad Ghozali; As Saif Miftahul Husain
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.612 KB)

Abstract

Pajak merupakan iuran warga Negara yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan pajak berupa pungutan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam ekonomi Islam, konsep pajak disebut dharibah dikenakan bagi seluruh warga yang berkemampuan dalam membayarnya, selain dharibah pungutan lain disebut jizyah yang menjadi pendapatan Negara pada masa khilafah, berbeda dengan dharibah, jizyah dikenakan kepada kaum non-muslim yang tinggal/bermukim dalam wilayah dibawah pemerintahan Islam sebagai kepatuhan dan ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep dharibah dan jizyah dan relevansinya dengan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini. Metode yang dipakai menggunakan metode analisis deskriptif yang dengan pengumpulan data dari literatur review. Hasil analisis menyimpulkan bahwa konsep dharibah dan konsep pajak adalah berbeda, dan keduanya ada beberapa relevansi antara yang diterapkan di Indonesia namun penerapan konsep jizyah tidak dapat diterapkan di Negara dengan asas demokrasi seperti Indonesia karena akan berhadapan dengan undang-undang hak asasi manusia yang dianggap diskriminatif terhadap non-muslim.
PARADIGMA FILSAFAT EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SUATU SOLUSI KEHIDUPAN MANUSIA Mohammad Ghozali; Tryas Titi Sari
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.658 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v16i2.615

Abstract

The philosophy of Economics Sharia or Islamic real economics have appeared since the existence of the religion of Islam, i.e. Since the days of the Prophet. His goal was to bring humans to the world and the hereafter fallah and putting human beings as the Caliph was given a treasure by God to take advantage of what is on Earth with his best. A Socialist or a capitalist system is not able to answer the problem humans with leaves many problems of life, with evidence that the system is not able to give welfare to humanity as a whole even just for some particular people only. This factor becomes one evidence that economy more Islamic have the right concept and can provide overall well-being to mankind. It can be seen from the deployment of Islamic economic system since the days of the Prophet, which has provided a good impact to the society that existed at the time. And when the system is taken down to the next generation, in fact it can be applied with good and provide solutions for existing problems. Thus Islamic economic philosophy is holding an important role in the development of the economy of humans for the sake of reaching fallah is expected.
KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN ABU UBAID ria khoirunnisa; Mohammad Ghozali
Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2018): JURNAL EKONOMI ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UHAMKA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.642 KB)

Abstract

The State compiles a variety of planning that aims to realize the prosperity evenly. In the concept of BaitulMaal, it is a balanced budget. The concept that emphasizes the balance between the budget accepted by the budget issued. Thus, Islam allows the debtor but does not recommend. In the management of State finances, the Messenger as the leader is always trying to implement policies aimed at kemashlahatan of the Muslims. Abu Ubaid in Al-Amwal, who explained that the distribution of wealth in a fair and equitable should be based on the principles of good fiscal justice and perfect as possible. One of the biggest sources of funding over the financing of all government spending gained at this time is through taxes. In Indonesia, it is the backbone of the tax revenue of the State. Therefore, in order for tax not incriminating peng in the community than the Government of Indonesia to make related the poll rules. The existence of such a regulation is expected to appropriate tax proportional voting so that no one is harmed. Therefore, the Government of Indonesia sought to maintain the principle of fairness in the poll tax, namely by improving tax laws if found weaknesses in it. However, improvements for the sake of improvement Government Indonesia has done is not bearing fruit, even saw unfairly. So from this, it takes an alternative rule that can manifest justice in society. This research uses a type of research literature (library research) with the theoretical approach. This research study using the method of analysis and critique of the study research. This research using primary and secondary data. Methods of data analysis, using inductive techniques descriptive. The results of this research is the essence of thought Abu Ubaid on managing the finances of the State. This can be substantiated after review paradigm revenue from public ownership and State As like, sadaqah, kharaj, ' fa'i, ursy and khumus zakat, Jizya, and others that are tied to the halal-haram defined by Sharia law. Keywords: Management Of Public Finances Of Abu Ubayd, Baitul Maal
History of Islamic Economic Law Development in Indonesia Intan Muthoharoh; Mohammad Ghozali
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 5 No. 2 (2019)
Publisher : Department of Islamic Economics, Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol5.iss2.art1

Abstract

The development of economy in the world is increasingly developed and enlarged. If there are no things that limit the use or implementation of it, it will give rise to things outside the rules of human life. Then it takes the expected norms could be disallowed in order that human beings act reasonable and not excessive. Because if not, it will soon be a contradiction and each individual to competite and to earn a profit of-magnitude. Economic Law existing in Indonesia can be referred to the book of the law of civil law and several articles on positive law. However, as a man of religion Islam, one must refer to the main reference in the form of propositions as Syar'iyah, like in the Qur'an and Hadith. Finally, in addition to the more needs is fullfilled, Proved that the economic Laws of Islam are also increasingly needed. Then the Islamic economic laws appear in society. And on the discussion this time, author tries to explain and discuss the historical development of Law, about the Islamic Economy.
EKONOMI SYARIAH DALAM HEGEMONI FAHAM KAPITALISME DAN SOSIALISME; SEBUAH SOLUSI POLA HIDUP MUSLIM Mohammad Ghozali
Ijtihad Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.326 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v13i1.3234

Abstract

Ilmu ekonomi konvensional sebagai suatu disiplin ilmu yang diambil dari ide kapitalis dan sosialis telahdikembangkan selama lebih dari satu abad, hingga majudan berkembang, serta akhirnya mendominasi pemikiranekonomi modern. Kontribusinya sangatlah besar bagikemajuan kehidupan manusia secara materiil. Akan tetapi,seiring perkembangan zaman, sistem ini menunjukkankerapuhannya dan menyebabkan penyimpangan nilai sosialdan moral dalam masyarakat. Krisis ekonomi dan moral yang banyak terjadi pada beberapa negara yang menerapkansistem kapitalis adalah sebagian bukti kegagalan sistemyang dipaksakan oleh negara-negara Barat. Sistem initelah memperlebar jarak pemisah antara orang kaya dan orang miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antaranegara maju dan negara berkembang, serta menyebabkantingginya inflasi, bertambahnya jumlah pengangguran, sertahilangnya keseimbangan alam karena aktifitas produksi yangberorientasi pada maksimalisasi profit semata. Di sampingitu, sistem ini juga memiliki andil dalam menciptakangaya hidup hedonisme, egoisme dan konsumerisme tanpabatas. Ironisnya, hal ini tidak hanya terjadi di negara-negaranon Islam, akan tetapi negara Islam pun ikut merasakanimbasnya.Di tengah kondisi seperti ini, muncul wacana untukmembangkitkan kembali sistem ekonomi Islam. Sebuahsistem yang berlandaskan kepada al-Quran dan hadits danpernah mencapai masa emasnya, serta terbukti efektif untukmencegah masalah-masalah sosial ekonomi. Sistem ekonomiyang mengembalikan fitrah ekonomi manusia pada tingkatandan kedudukan yang proporsional. Dari hal tersebut,penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kerapuhansistem ekonomi konvensional yang telah menguasaipemikiran masyarakat dunia, sekaligus membuktikan bahwasistem ekonomi yang efektif untuk diterapkan saat iniadalah sistem yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW, dandikembangkan oleh para sahabat beliau.
ANALYSIS OF THE DECISION OF THE COURT OF THE RELIGION OF SLEMAN, YOGYAKARTA (NO. 796/ Pdt.G / 2018 / PA. Smn) ON THE RESCHEDULING OF MURABAHAH FINAN Mohammad Ghozali; Isyna Afifah
Ijtihad Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.926 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v13i2.3543

Abstract

The increasingly diverse needs of the community place financing as the most sought after product of bankservices. And Financial Institutions are a useful institutionto help launch an economic mechanism. Islamic financialinstitutions are developing very rapidly in Indonesia. Oneof them is the Islamic People’s Financing Bank which helpsin financing. One of the most attractive products for thecommunity is the Murabaha financing contract. However,Murabaha agreements are included in the high level ofproblematic financing. This is caused by the customersgiven that they cannot be fulfilled so that they becomebroken promises. This study aims to find out the descriptionof the decision of the Sleman Religious Court No.796 /Pdt.G / 2018 / PA.Smn, knowing the rescheduling of themurabaha contract in Islam and analyzing the decisions ofthe Sleman Religious Court in handling the renewal of themurabahah agreement according to Islam. The methodused in this study is descriptive qualitative, data presentationand conclusion drawing. In collecting data, researchers usethe method of observation, interviews and documentation.The results of this study are the decisions of the SlemanReligious Court in case No.796 / Pdt.G / 2018 / PA. Smn concerning the rescheduling of murabahah contracts inaccordance with Islamic law because they have used thefoundation of Islamic law. The decision of the SlemanReligious Court only strengthened the decision to bring upa peace agreement and to schedule a murabaha agreement
REALITA PENERAPAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DI NEGARA MINORITAS MUSLIM Anwar Fatoni; Mohammad Ghozali; Mulyono Jamal; Hendri Setyo Wibowo
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.541 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v15i2.5535

Abstract

Dominasi Barat selama 300 tahun terakhir, telah membuat kita merasakan empat ideologi utama, yaitu kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan kesejahteraan negara (the welfare state), di mana semua itu telah gagal dalam ilmu ekonomi karena sistem ekonomi tersebut cenderung ke arah sekulerisme. Semua sistem itu berdasar pada premis Barat bahwa agama dan moralitas tidak relevan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Pencarian para ilmuwan terhadap sistem ekonomi yang terbaik terus dilakukan, hingga pada akhirnya para ekonom mulai melirik sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Sistem ekonomi Islam diciptakan oleh para Muslimin bukan hanya diperuntukkan bagi kaum muslim tapi juga bagi seluruh umat manusia. Yang dapat dibuktikan dengan adanya beberapa karakteristik dalam sistem ekonomi Islam yang bersifat universal. Hingga tidak sedikit dari Negara minoritas Muslim yang telah mengadopsi sistem ekonomi Islam ini untuk dijadikan salah satu sistem perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya. Salah satunya ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah. Singapura, Filipina, Amerika Serikat, dan Inggris adalah contoh dari Negara-negara minoritas muslim yang mengadopsi sistem ekonomi syariah dalam rangka melepaskan diri dari krisis yang melanda.
Co-Authors A'yun Nadhira Abdul Hafidz Bin Zaid Achadiyani Adinda Muftiviany Nur Jamilah Affrizal Berryl Dewantara Afifah, Isyna Ahmad Zakky Nasyiruddin Ahmat Muzaeni Arif Effendi Akhmad Novandi Nurtajuddin Akmal Hibatullah Ramadhan Amatullah Nur Afifah Ana Sopanah, Ana Andi Triyawan Andy Kurniawan Annas, Muhamad Annisa Silvi Kusumastuti Annisa Silvi Kusumastuti Anwar Fatoni As Saif Miftahul Husain Badria Nur Lailina Ulfa Bashari, Muhammad Hasan Budi Ispriyarso Devid Frastiawan Amir Sup Eko Fuji Ariyanto Hamid Fahmy Zarkasyi Hendri Setyo Wibowo Ika Prastyaningsih Imam Kamaluddin Iman Nur Hidayat Intan Muthoharoh Isyna Afifah Iza Hanifuddin Khusniati Rofiah Kurnia Firmanda Jayanti Lukman Hakim Luluk Wahyu Roficoh Luluk Wahyu Roficoh M. Ali Zi Khafid M. Ali Zi Khafid Maharani Pradnya Paramita Mohamad Andi Syamsul Maula Muhamad Annas Muhamad Fajar Pramono Muhamad Muhamad Muhamad Said Muhammad Irkham Firdaus Muhammad Tamliqon Muhammad Ulul Azmi Mulyono Jamal Mushlih Candrakusuma Nabila Zatadini Nadjwa Zamalek Dalimoenthe Norazzah Binti Kamri Nur Azizah Latifah Nur Ramadani Meliani Syukri Nurmayunita Nurmayunita putri alyumnah Putri Halleyana Rahman Resi Handayani ria khoirunnisa Ria Khoirunnisa ria khoirunnisa Rofifa Dhia 'Athifa Rofifa Dhia ‘Athifa Rohul Akbar Setiawan Bin Lahuri Soritua Ahmad Ramdani Harahap Syamsul Bahri Syamsul Bahri Syamsuri Syamsuri Syofi Aruni Mafaza Tajul Arifin Tesa Mellina Tesa Mellina Tryas Titi Sari Umar Ma’ruf Wahyu Nugroho Wahyu Nugroho Wahyudi Bakri Yoanda Syah Putra Yuni Susanti Pratiwi Yunita Wulandari Yunita Wulandari Yusi Septa Prasetia