Articles
<![CDATA[Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Perempuan: Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang ]]>
<![CDATA[Rohi, Yulius Adrian]]>;
<![CDATA[Pello, Jimmy]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3324
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan adalah ruang untuk para narapidana. Pengertian dari Narapidana sendiri adalah seorang yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diberikan Hukuman Pidana sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tindakan kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, pria ataupun wanita.Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka.Teknik pengumpulan data menggunakan teknikwawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Bentuk pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang dilakukan dengan dua pola yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. (2) pembinaan narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yaitu sumber daya manusia dari pihak Lapas belum memadai karena kekurangan jumlah petugas serta tidak semua petugas memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi narapidana.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Limbah Domestik di Lokasi Objek Wisata pada Pesisir Teluk Kupang ]]>
<![CDATA[Ndun, Jorgi Excel]]>;
<![CDATA[Pello, Jimmy]]>;
<![CDATA[Leo, Rudepel Petrus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4100
<![CDATA[Pesisir Teluk Kupang merupakan wilayah yang sangat potensial. Pesisir menyediakan berbagai sumber daya seperti area vegetasi untuk fasilitas rekreasi dan pariwisata. Di balik potensi yang ada di wilayah pesisir, pencemaran wilayah telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Kupang. Sumber sampah tidak diketahui namun dicermati dari sampah dilokasi merupakan sampah domestik yang berada disepanjang pantai. Sampah di pesisir Kota Kupang berdampak bagi kesehatan, lingkungan dan perekonomian masyarakat. Dampak dari sebaran sampah dirasakan warga khususnya yang berada di Pesisir pantai Teluk Kupang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukan (1) Faktor penyebab munculnya limbah domestik di pesisir Teluk Kupang. (2) Upaya penanggulangan limbah domestik di Teluk Kupang menurut Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011. Penyebaran limbah domestik di pesisir Teluk Kupang akan dilakukan dengan upaya-upaya sebgaimana yang tercantum dalam Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Ruteng terhadap Pengelolaan Sampah Rumahtangga Ditinjau dari Peraturan Daerah Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ]]>
<![CDATA[Maria Lidia Dumang]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>
<![CDATA[ Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59059/mandub.v2i2.1172
<![CDATA[Low legal awareness of the community in household in Household waste management is a long-stunding issue in Ruteng City, in 2017-2018, it was once one of the dirties cities in Indonesia according to the Ministry of Environment and Forestry. The main problem in this research is the Legal Awarness of Ruteng City Community and the Implementationof Sanction againts Waste Managemnet Actors. The study is an empirical legal research that examines all legal events that occur in society through case and statute approaches. Data collection was conducted through three methods: interview, observations, and document study. The result show that low legal awarness of the community is influenced by law factors, law enforcement, infrastructure, community, and culturals.The impelemntation of criminal sanction is not yet firm and so far only warning sanction have been applied. Therefore, the recommendatons for this research are to increase legal awarness through government community implementing sanction firmly to enhance law enforcement.]]>
<![CDATA[Analisis Viktimologi terhadap Anak Korban Pemerkosaan yang dilakukan Seorang Kakek : Studi Kasus di Kota Atambua, Belu Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Adriana Febiola Letto]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Thelma S. M. Kadja]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.534
<![CDATA[This study aims to find out and analyze the victimology of child rape victims in the city of Atambua. The research method used in this writing is empirical legal research obtained through interviews and document studies. The results of the study showed: (1) The form of protection of rights for child victims of rape which includes: the form of protection of victims' rights, law enforcement and response of the Women's Empowerment and Rights Protection Office of Belu Regency regarding rape cases in Tulamalae, Atambua, Belu. (2) Efforts Made in Overcoming Child Rape Cases in Atambua City which include: Efforts and Assistance Provided by Safe Homes and Responses and Actions of the Belu Regency Women's Empowerment and Rights Protection Office Outside the Protection House/Safe House. Women's Empowerment and Rights Protection Office Outside the Protection House/Safe House.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Petani yang Memiliki Keahlian dalam Pemuliaan Tanaman ]]>
<![CDATA[Hermina Intan Talu]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Orpa J. Nobatonis]]>
<![CDATA[ Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.574
<![CDATA[The aim of this research is to analyze the legal protection of farmers who have expertise in plant breeding. This research method uses legal research with normative research type, which is a type of doctrinal legal research which in certain contexts is known as literature study or document study. The results of this study are that legal protection for plant breeders in Indonesia is still inconsistent, especially in Law Number 12 of 1992 tends to favor large companies with financial and technological resources, while Law Number 29 of 2000 does not provide special treatment for small farmers who face procedural obstacles and high registration costs. Law No. 4/2006 has also not provided special protection to plant breeding farmers. Norm making to protect farmers in plant breeding is faced with several inhibiting factors. These factors include the lack of clear regulations on protecting the rights of traditional farmers, limited access to their participation in the rule-making process, and limited resources and legal knowledge. In addition, the dominance of industrial interests, slow bureaucracy, and lack of communication and socialization of regulations further exacerbate the gap, while favoring modern farmers ignores small and traditional farmers.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Berbahaya Beracun : (Studi Putusan: Nomor: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg) ]]>
<![CDATA[Oktovianus Kelfin Tully]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Bhisa V. Wilhelmus]]>
<![CDATA[ Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.590
<![CDATA[Fishing using toxic hazardous materials is a criminal offense of "illegal fishing", which violates the provisions of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. This was also carried out by the Defendant with the initials JLLF based on the Decision of the Kupang District Court Class 1A with case number: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg. This research is a normative juridical research, so the data sources used are primary data sources, secondary data, and tertiary data. Primary data is obtained from several legal rules such as the Criminal Code (Criminal Code), Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Court Decisions, secondary data is obtained from libraries, journals, and the internet, and tertiary data is obtained from dictionaries, wikipedia, and encyclopedias. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of this study show that (1) Criminal liability for fishing perpetrators using toxic hazardous materials in Article 84 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries is in accordance with the elements contained in the formulation of the article. (2) Basis for Judge's Consideration in the Request for Criminal Liability for the Crime of Fishing with Toxic Hazardous Materials in Decision Number: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Judging from the elements contained in the articles of indictment as well as aggravating and mitigating matters.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[M.J Takalapeta, Iriantini]]>;
<![CDATA[Pello, Jimmy]]>;
<![CDATA[Yohanes, Saryono]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.220
<![CDATA[Pengelolaan tambang di Kabupaten Alor harus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ditemukan, pertama; pemberian izin pertambangan di Kabupaten Alor pada umumnya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan khususnya pada izin eksplorasi, kedua; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk penegakan hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis terkait kepada pengusaha tambang belum dilakukan secara efektif sehingga belum mampu membanguan kesadaran hukum secara utuh. Saran yang diberikan, pertama; pemberian izin pengelolaan tambang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di kabupaten alor harus melibatkan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dan sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan usaha tambang, kedua; harus dibuat Peraturan daerah khusus tentang pemberian Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Pengadilan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Orang Biasa Yang Melanggar Norma Hukum Kedokteran: (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg) ]]>
<![CDATA[Yuni Farida Duka]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i4.178
<![CDATA[This study aims to find out and analyze the Court Decision on Law Enforcement Against Ordinary People Who Violate Medical Legal Norms based on the Study of Decision Number 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg. This research was carried out using a normative juridical method with the technique of collecting legal materials, library research, then analyzed and compiled systematically. The results of the study show that the Defendant's Actions can be categorized as medical malpractice because they meet four key elements, namely liability, violation, causality, and loss. Given that the perpetrator is an ordinary person and not a medical professional, Article 360 of the Criminal Code is most appropriate to ensnare the perpetrator who is an ordinary person in the case of injury or health disorder because the relevance of Article 360 of the Criminal Code explicitly regulates negligence that causes injuries or health problems.]]>
<![CDATA[Studi Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Penambang Pasir Laut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : Studi Kasus Kabupaten Alor ]]>
<![CDATA[Rominaldo Lezhera Letfa]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Darius A. Kian]]>
<![CDATA[ Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): November: Majelis : Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/majelis.v1i4.228
<![CDATA[East Nusa Tenggara Province in managing the Coastal area in East Nusa Tenggara in Community participation in environmental protection and management efforts in East Lembur Village, Lembur District is still relatively low because not all communities play a role in the planning, implementation, utilization and evaluation stages in the context of environmental protection and management efforts. that the management of coastal areas must have permission from the local government and if carried out illegally, it can be subject to strict sanctions. The research method used in this study is empirical juridic research. Empirical legal research that focuses on behaviors that are embraced or developed in society. This behavior is accepted and appreciated by the community because it is not prohibited by statute law, does not contradict the morals of the community (social ethics). The results of this study show that the Criminal Law Regulation Related to Sea Sand Mining Based on Law No. 32 of 2024 Jo. Law No. 5 of 1990 Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 provides a stronger legal framework for the management and protection of natural resources, including sea sand mining. The Coastal Rights Law refers to regulations and policies that regulate the utilization, management, and protection of coastal areas and the rights of the people living around them. that the people in East Lembur Village have several factors that cause why they are still doing illegal sand mining. One of the negative aspects is the implementation of mining activities that are not in accordance with existing regulations, such as illegal or unlicensed mining. Both on a large and small scale, mining activities require official permits, because their implementation without a permit can result in legal consequences that need to be accounted for.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Kota Kupang dalam Mendukung Implementasi UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ]]>
<![CDATA[Gabriela Patricilla Mali]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Bhisa V. Wilhelmus]]>
<![CDATA[ Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/presidensial.v1i3.500
<![CDATA[This study aims to find out and analyze the criminal liability of corporations in Kupang City in supporting the implementation of Law No. 27 of 2007 concerning the Management of Coasts and Small Islands. This research is an empirical judicial research supported by an empirical and normative approach that uses primary data and secondary data collected using interview techniques and literature studies and then processed using editing and coding techniques and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that (1) Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands has an important role in regulating the protection and utilization of coastal areas. However, the application of this law in criminal enforcement against the perpetrators of coastal ecosystem destruction still faces various obstacles (2) The legal arrangements in this Law aim to protect, manage, and utilize coastal areas in a sustainable manner. Law Number 27 of 2007 provides a legal basis for the planning, protection, and utilization of coastal ecosystems and involves community participation in the management of natural resources.]]>
