Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.041

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Bumi Lestari Jurnal Dinamika Hukum BERITA BIOLOGI Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Artemis Law Journal Petitum Law Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum

Pello, Jimmy

Faculty Of Law, Universitas Nusa Cendana Kupang

Author-ID : 818214

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ASPEK HUKUM CENDANA DAN PERILAKU MASYARAKAT NTT Jimmy Pello
BERITA BIOLOGI Vol 5, No 5 (2001)
Publisher : Research Center for Biology-Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/beritabiologi.v5i5.1456

Cendana sebagai komoditi bernilai ekonomi tinggi yang persebaran alaminya terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan kebanggaan masyarakat setempat. Nilai ekonomi tanaman cendana terdapat pada kayu gubal, teras, serbuk dan ampas serta minyak cendana. Kayu cendana digunakan untuk kerajinan dan minyak cendana untuk obat-obatan dan kosmetik. Dampak dari nilai ekonomi yangtinggi adalah sering terjadinya penebangan secara liar (tidak terkontrol), sehingga kehidupannya semakin terancam. Penebangan yang tidak terkendali ini tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku baik dari segi tertib hukum maupun dari segi konservasi seperti ukuran lingkar batang, umur tanaman dan intensitas penebangan. Dilihat dari umur cendana yang berkualitas bagus dapat ditebang pada umur berkisar 40-50 tahun. Walaupun cendana cukup berpotensi karena harga jual yang cukup menjanjikan tetapi tidak membuat kesejahteraan hidup masyarakat meningkat. Hal ini karena monopoli pemerintah terus berlanjut bagi tanaman cendana yang tumbuh di pekarangan maupun lahan lainnya milik masyarakat; sehingga terjadi masalah yang cukup serius mengenai cendana ini bila dilihat dari segi ekonomi,ekologi serta perilaku masyarakat. Selanjutnya bagaimana hukum pengelolaan cendana dan bagaimana perilaku masyarakatnya dengan berlakunya ketentuan hukum tentang cendana di NTT. Dibutuhkan tertib hukum yang menyangkut aspek yuridis seperti hak dan kewajiban, kedudukan hukum, peran serta masyarakat serta kepatuhan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pengelolaan cendana di NTT belum mengadopsi azas-azas hukum umum pengelolaan sumber daya alam hayati (SDAH) yang berlaku di Indonesia. Adanya pengaturan hukum yang memberikan hak mengelola cendana kepada Pemerintah Daerah mengakibatkan penyimpangan yang lebih merugikan cendana dan habitatnya di NTT. Sosialisasi hukum lingkungan dan peraturan lingkungan lainnya perlu segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat NTT.

Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Iriantini M.J Takalapeta; Jimmy Pello; Saryono Yohanes
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pengelolaan tambang di Kabupaten Alor harus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ditemukan, pertama; pemberian izin pertambangan di Kabupaten Alor pada umumnya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan khususnya pada izin eksplorasi, kedua; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk penegakan hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis terkait kepada pengusaha tambang belum dilakukan secara efektif sehingga belum mampu membanguan kesadaran hukum secara utuh. Saran yang diberikan, pertama; pemberian izin pengelolaan tambang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di kabupaten alor harus melibatkan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dan sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan usaha tambang, kedua; harus dibuat Peraturan daerah khusus tentang pemberian Lingkungan Hidup.

Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian Djeni Elisabeth Sanda; Jimmy Pello; Karolus Kopong Medan
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i1.2090

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, namun dapat pula sebaliknya dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi penyidik Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagai upaya penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris yaitu mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian kaitannya dengan peran pengayom dan pelindung terhadap korban masih lemah dalam hal korban tidak atau kurang merasa nyaman setelah penyidik menerima laporan pengaduan. Terjadi bias gender pada perlakuan yang dialami korban suami dan kurang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian terhadap seluruh laporan, Polisi harus berkomitmen untuk tetap professional dengan menghayati dan bertindak sesuai fungsinya.

Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pengadilan yang berbeda Maria Fatima More; Jimmy Pello; Aksi Sinurat
Jurnal sosial dan sains Vol. 3 No. 5 (2023): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v3i5.755

Latar Belakang : Di permasalahan hukum dalam penelitian ini ditunjukkan dari aspek teoretis, yuridis dan konkret. Secara teoretis dan yuridis elemen unsur materi muatan Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHPidana tidak dimengerti secara sempurna oleh hakim sebagai penegak hukum sehingga pada interpertasi dan penerapanya sebagai pasal berlapis berbeda pada tingkat pengadilan negeri dan mahkamah agung. Selanjutnya permasalahan konkrit dalam konteks kasus penelitian ini yakni hakim dalam pertimbangan hukumnya melahirkan putusan yang membebaskan Jonas Salean, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang dan menghukum Thomas More, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang meskipun sesungguhnya ada kerjasama yang utuh dalam konteks kerja sama penyertaan antara keduanya dalam kaitannya dengan pengalihan kepemilikan tanah depan Hotel Sasando. Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) alasan terdakwa diputus bebas pada tingkat Pengadilan Negeri Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, namun dijatuhi pidana pada tingkat pengadilan MA melalui Putusan MA RI Nomor:2451 K/Pid.Sus/2021., 2)penyertaan Pasal 55 KUHPidana sebagai pasal berlapis dalam pertimbangan hukum majelis hakim terhadap terdakwa. Metode : Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, aspek penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang mengkaji permasalahan tindak pidana korupsi melalui Putusan Nomor:40/Pid.sus TPK/2020/PN.KPG dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan yang berbeda. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdakwa dibebaskan di tingkat Pengadilan Negeri Kupang melalui putusan Nomor: 40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, namun divonis di tingkat Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2451 K/Pid .Sus/2021, karena: perbedaan penafsiran majelis hakim mengenai unsur delik dalam UU Tipikor. Tafsir majelis hakim pada tingkat PN Kupang memandang bahwa unsur delik Pasal 2 dan 3 saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri, sedangkan tafsir Majelis Hakim pada tingkat MA memandang bahwa unsur delik pasal 2 dan 3 dapat berdiri sendiri. 2) Pasal 55 KUHP tidak sempurna dimasukkan sebagai konstruksi Pasal berganda terhadap terdakwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Mahkamah Agung. Kesimpulan: Kesimpulan penelitian ini adalah Terdakwa diputus bebas pada tingkat Pengadilan Negeri Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, namun dijatuhi pidana pada tingkat pengadilan MA melalui Putusan MA RI Nomor: 2451 K/Pid.Sus/2021, karena: perbedaan penafsiran majelis hakim tentang unsur delik di dalam UU Tipikor. Penafsiran majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri Kupang memandang unsur delik Pasal 2 dan 3 saling berkaitan tidak berdiri sendiri, sedangkan interpertasi Majelis Hakim di tingkat MA memandang unsur delik Pasal 2 dan 3 dapat berdiri sendiri.

Kendala Upt Kph Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Yosef Freinademetz D.S Ngama; Jimmy Pello; Orpa Ganefo Manuain
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i4.921

Praktik illegal logging di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat, apalagi jika telah dilakukan berulang kali. Untuk mengantisipasi terjadinya illegal logging, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara juga dalam mengaggulangi tindak pidana illegal logging agar bisa mengurangi perambahan hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat pada Kawasan Pengelolaan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara lebih mengerti apa itu hutan, fungsi hutan, cara pemanfaatannya serta memberi gambaran tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan dalam pengerusakan hutan serta jenis sanksinya. Penelitian ini merupakan empiris yang mana data diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kendala dalam faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan (Ilegal logging) dengan melakukan upaya pre-emtif dan upaya preventif serta upaya represif.

Fungsi Lembaga Adat Du’a Mo’an Watu Pitu dalam Penyelesaian Kejahatan Perkosaan terhadap Anak dalam Masyarakat Adat Sikka Dangki Wanto Silla; Jimmy Pello; Rudepel Petrus Leo
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1747

The purpose of this research is to analyze the function of the Du'a Mo'an Watu Pitu Customary institution in resolving crimes of rape against children in Sikka Customary society. This research method is empirical juridical. The writing approach is Juridical Sociological, with the writing location at the Customary Institution Du'a Mo'an Watu Pitu, Nangatobong Village, Waigete Sub-district, Sikka Regency. The aspects studied are to find out the supporting factors and how the process of solving the crime of rape in traditional institutions. The data collected are direct interview to the customary leader and also documentation studies in the form of scientific papers and journals to support the writing process. The results of this study are that indigenous peoples tend to choose customary institutions because these institutions are a forum that allows them to maintain their cultural identity and customary values inherited by their ancestors, namely honest customs, The settlement process is with the report of the community's family to the Chairperson of the Du'a Mo'an Watu Pitu Customary Institution in Nangatobong Village, summoning the parties by the Customary institution, the Naruk and Pla Pina process (Customary Case Title), the process of determining sanctions based on the type of rape, signing the minutes of the perpetrator's party has the obligation to carry out "Tua Wawi Ata Riwun".

Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash on Delivery Frengky Petra Beti; Jimmy Pello; Darius A. Kian
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1815

The issue of online shopping with the COD service is closely related to consumers' desire to avoid fraud in online transactions. Consequently, consumers always wish to inspect their ordered items before making payment, even though COD terms prohibit buyers from opening orders before payment. This situation leads to various problems, such as buyers making complaints to couriers using unlawful methods like threats, insults, extortion, and the like. These actions are directed towards couriers who are unaware of the regulations governing online shopping transactions between buyers and sellers. In some cases, social media reports often express these complaints by attacking couriers personally, ranging from insults to threats involving sharp weapons. This research aims to understand and analyze the criminal law regulations that provide legal protection for courier services. Additionally, it seeks to identify efforts that can be undertaken by service provider companies to protect couriers in online buying and selling. The research adopts a normative legal research method, which examines, maintains, and develops positive legal structures using legal logic. It will also refer to existing legal materials such as legal principles, legal doctrines, regulations, and legal literature, as well as legal theories. The study focuses on addressing normative gaps in regulations that govern the protection of couriers as employees in courier service companies. An employee is defined as anyone who works and receives wages or compensation in another form. In the agreement mutually accepted, the position of a courier is established as a partner of the courier service provider/expedition company. Conducting pre-delivery checks on the condition of goods helps reduce disputes related to damage or loss. Furthermore, it is crucial to understand and recognize the rights and obligations of couriers in the cooperation agreement, especially concerning COD payments, as it is a critical aspect. Legal protection for couriers needs to be considered and possibly codified to cover specific aspects that can provide security and assurance for their rights.

Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur Hildegardis Ajeng Wantur; Jimmy Pello; Bhisa Vitus Wilhelmus
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3004

The purpose of this study is the obstacles to law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of cultural heritage objects in Kupang, East Nusa Tenggara. This research is an empirical juridical research that examines a legal event that occurs through a statute cause approach. Data collection is carried out with two events, namely interviews and document studies. The data obtained is then presented descriptively qualitative. The results showed that the obstacles experienced by the community and law enforcement officials are: the absence of reports to the police and coordination with other stakeholders; the caretaker's mistake in understanding evidence; stakeholders who observe cultural heritage have not functioned optimally; and there is no PPNS cultural heritage in NTT. Prevention efforts taken in the form of prevention include: organizing cultural heritage promotion and counseling campaigns; providing training or technical guidance to all cultural heritage caretakers in NTT; the government supports the presence of the Cultural Preservation Agency (BPK); and collaborating with stakeholders. Law enforcement against criminal acts of theft of cultural heritage objects is still not optimal. Therefore, suggestions for the results of this study are the socialization of cultural heritage protection and cultural heritage laws comprehensively. All stakeholders must be more adaptive and responsive. BPK needs to cooperate with local governments and related institutions to draft a special regulation or law governing the establishment of a special agency for the supervision of cultural heritage sites. Make a government regulation regarding the establishment of a special cultural heritage police.

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Diserang Buaya pada Habitat Buaya di Nusa Tenggara Timur Radhi Renault Salmun; Jimmy Pello; Bhisa Vitus Wilhelmus
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2947

Conflicts between humans and wild crocodiles still occur frequently in East Nusa Tenggara. Conflicts often occur with residents who live on coastlines and river estuaries, where most of the population earn their living as fishermen and farmers. The objectives of this research are: (1) Want to know the form of legal protection for people who are attacked by crocodiles in crocodile habitats. (2) Want to know the pattern of conflict management between humans and crocodiles in their habitat. This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action in every legal event that occurs in society. The results of this research show: (1) Legal protection that protects every human right that is attacked by a crocodile has been clearly regulated in law number 5 of 1990, government regulation number 7 of 199 9, government regulation number 13 of 1994, and ministerial regulations forestry number P.08 of 2008. (2) Efforts to overcome conflict between crocodiles and humans have been carried out by establishing a SATGAS or task force for dealing with conflict between humans and wild animals and consists of two units, where one unit is tasked with dealing with the community and the other unit tasked with dealing with wild animals. There are also several government agencies in it to respond to reports quickly and handle them according to SOPs or standard operational procedures for handling conflicts between humans and wild crocodiles which serve as standard guidelines for handling conflicts reported by the public. As well as efforts from the government, there have also been short-term efforts such as outreach and long-term efforts such as conducting more in-depth research on crocodiles. Based on the results of this research, it is hoped that there will be awareness from all components, both society and government, so as not to excessively convert land so that it destroys the natural habitat of crocodiles and causes crocodiles to escape into public areas.

Tinjauan Yuridis terhadap Hukuman Pidana Pelaku Kelalaian Berat yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pasien Gede Arie Krishna Wirawan Putra; Jimmy Pello; Darius A. Kian
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1084

Medical negligence is an act of medical personnel that causes harm to others that is carried out under compelling circumstances or violates the standards of the medical profession. According to Law No. 36 of 2014 states that health workers who commit negligence can be punished by criminal, with a maximum imprisonment of 3 years and 5 years if it causes death. The main problem in this research is whether the criminal punishment against the defendant of medical malpractice is in accordance with the defendant's actions?. This research was conducted using normative juridical method with legal material collection techniques, namely with statutory and conceptual approaches, the materials that have been collected are then analyzed and arranged systematically. The results showed that the prosecutor's indictment must meet the formal and material requirements listed in Article 143 of the Criminal Procedure Code, in legal cases whether the indictment is in accordance with applicable laws and regulations or not is only determined by the judicial process, it is the court that assesses the facts or evidence in court so that it becomes valid. The panel of judges, by assessing and considering the legal facts, considered that the charges of the public prosecutor were too severe and needed to be reduced so that the purpose of the sentence could be more appropriate and provide maximum benefit.

Co-Authors Adriana Febiola Letto Agustina Alfes, Maria Madalena Arya T. Putra, Nyoman Gede Bani, Putri Paskalia Pati Bartholomeus Mbe Se Bhisa V. Wilhelmus Bhisa Vitus Wilhelmus Dangki Wanto Silla Dangki Wanto Silla Darius A. Kian Darius A. Kian Darius Kian Debi F. Ng. Fallo Dede, Ngongo Devis Buni Lele Djeni Elisabeth Sanda Efri Henderina Bail Fallo, Debby F Ng Fallo, Debi F. Ng Fanggi, Rosalind A Fernando Seran Frengky Petra Beti Frengky Petra Beti Gabriela Patricilla Mali Gede Arie Krishna Wirawan Putra Haki, Grasella Listin Haning, Paul Imanuel M Hendrikus Charly Cransen Senin Hermina Intan Talu Heryanto Amalo Hildegardis Ajeng Wantur Humau, Winbert Julio Iriantini M.J Takalapeta Johana Art Cindy Peny Johanes, Saryono Josef M Monteiro Julio Rihi Nawa Karolus Kopong Medan Karolus Kopong Medan Korin, Maria Henderika Arta Kriswoyo Kriswoyo Langkola, Andy Salomo Leo, Rudepel Petrus Liufeto, Margaritha Lopmeta, Arwan Y Ludji M. Riwu Kaho Manek, Ordianus Manuain, Orpa G Manuain, Orpa Genefo Manuk, Weldo Susanto Maria Fatima More Maria Lidia Dumang Ndun, Jorgi Excel Nitbani, Florensi T Oktovianus Kelfin Tully Orpa Ganefo Manuain Orpa J. Nobatonis Paulus, Gery Mario Paulus, Gery Mario Radhi Renault Salmun Ranny Christine Unbanunaek Raynel Matheus Kapioru Reny Rebeka Masu Rohi, Yulius Adrian Rola, Yustina Rominaldo Lezhera Letfa Rosalind Angel Fanggi Rosalind Angel Fanggi, Rosalind Angel Rudepel Petrus Leo Rudepel Petrus Leo Saryono Johanes Saryono Yohanes Se, Bartholomeus Mbe Sinurat, Aksi Thelma S. M. Kadja Thelma S.M. Kadja Umbu Lily Pekuwali Wara, Charlos Constantinus Wibowo, Teguh Reksoarto Wihelmus, Bhisa Vitus Wilhelmus, Bhisa V Wilhelmus, Bhisa Vitus Yannita Nilam Herman Yosef Freinademetz D.S Ngama Yuni Farida Duka

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search