Garuda - Garba Rujukan Digital

Integrasi Teknologi Pembelajaran Berbasis AI untuk Meningkatkan Keterlibatan Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Alamin, Zumhur; Ihwan; Fathir; Dahlan; Musmuliadin
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PEMAS) Vol. 2 No. 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Yayasan Ran Edu Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63866/pemas.v2i2.87

Penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran menghadirkan peluang baru untuk meningkatkan keterlibatan belajar siswa dan efektivitas pengajaran guru, khususnya di lingkungan Madrasah Aliyah yang tengah beradaptasi dengan era digital. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan interaktivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa melalui integrasi aplikasi pembelajaran berbasis AI. Kegiatan dilaksanakan di salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bima dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain Community-Based Research (CBR), melibatkan 8 guru dan 40 siswa kelas XI IPA dan IPS. Data dikumpulkan melalui kuesioner keterlibatan belajar, wawancara semi-terstruktur, dan observasi kelas. Instrumen divalidasi oleh pakar dan diuji reliabilitasnya (α = 0,84). Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan belajar siswa pada aspek afektif (+38,7%), kognitif (+36,7%), dan perilaku (+37,5%) setelah implementasi aplikasi AI seperti Socratic dan Quillionz selama empat minggu. Guru juga menunjukkan peningkatan kesiapan dan antusiasme dalam menerapkan teknologi tersebut, dengan skor rata-rata evaluasi pelatihan mencapai 4,4 dari skala 5. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi AI berkontribusi positif dalam memperkuat proses pembelajaran berbasis digital di madrasah, memperluas pemahaman siswa, serta meningkatkan responsivitas guru terhadap kebutuhan peserta didik. Kesimpulannya, kegiatan ini memberikan kontribusi praktis dalam membangun kapasitas digital pendidik serta kontribusi ilmiah dalam pemetaan efektivitas pembelajaran berbasis AI dalam konteks pendidikan Islam.

Maraknya Narkotika Di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial Dan Solusi Kebijakan Hukum Apriliani Rahmalillah; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3408

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berdampak luas terhadap ketertiban masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan narkotika semakin meluas hingga ke tingkat lokal, termasuk Kabupaten Dompu, yang dipengaruhi oleh kerentanan sosial, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu serta merumuskan solusi kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta data sekunder dari media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu menimbulkan dampak sosial yang multidimensional, seperti meningkatnya kriminalitas, melemahnya ketahanan keluarga, menurunnya kualitas generasi muda, munculnya stigma sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Upaya penanggulangan yang ada masih didominasi oleh pendekatan represif, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan hukum pidana yang terintegrasi dengan menekankan penegakan hukum yang proporsional, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, pencegahan berbasis komunitas, perlindungan anak dan remaja, serta penguatan sinergi kelembagaan.

Praktik Rentenir Di Kabupaten Bima Melalui Penguatan Perlindungan Hukum Dan Akses Pembiayaan Mikro Chairul Fatihin; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3412

Penelitian ini mengkaji praktik rentenir di Kabupaten Bima yang muncul akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan pembiayaan mikro. Praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi menempatkan masyarakat ekonomi lemah dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik rentenir di Kabupaten Bima, mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat korban rentenir, serta merumuskan penguatan akses pembiayaan mikro sebagai solusi penanggulangan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi mendesak, rendahnya literasi keuangan, serta rumitnya prosedur pembiayaan formal. Perlindungan hukum terhadap korban rentenir masih lemah akibat keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Penguatan akses pembiayaan mikro melalui lembaga keuangan yang inklusif terbukti menjadi strategi preventif yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan hukum, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menekan praktik rentenir secara berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Debitur dalam Pelelangan Jaminan oleh Bank Ditinjau dari Hukum Perbankan Muhamad Ajrin; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3521

Pelelangan jaminan oleh bank sebagai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak debitur. Dalam praktiknya, pelelangan jaminan sering dilakukan tanpa transparansi, pemberitahuan yang layak, dan penetapan nilai yang wajar, sehingga berpotensi merugikan debitur dan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum debitur dalam pelelangan jaminan oleh bank ditinjau dari hukum perbankan serta mengkaji implementasinya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbankan telah mengatur perlindungan debitur melalui prinsip kehati-hatian, kewajiban transparansi, dan pertanggungjawaban bank dalam pelaksanaan pelelangan. Namun, penerapan ketentuan tersebut belum optimal sehingga masih ditemukan pelelangan jaminan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan hukum debitur dan pengawasan perbankan diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Rekontruksi Model Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bimas Berbasis Good Evironmental Governance Dzul Fadli; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3623

Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima serta merekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup berbasis good environmental governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum berjalan optimal karena masih bersifat administratif, reaktif, serta belum mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Lemahnya penerapan sanksi administratif dan keterbatasan indikator kinerja pengawasan turut memperlemah fungsi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan prinsip good environmental governance sebagai kerangka normatif dan operasional. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Bima.

Harmonisasi Kewenangan Negara Dan Hak Masyarakat Lokal Dalam Penguasaan Tanah: (Studi Kasus HPL PT Pelindo Di Kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima) Mutmainah; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3802

Penelitian ini mengkaji harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah melalui analisis hukum tata negara terhadap Hak Pengelolaan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima. Permasalahan muncul akibat ketegangan antara kewenangan konstitusional negara dalam menguasai tanah dan penguasaan sosial-historis masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan negara dalam pemberian dan pelaksanaan HPL serta merumuskan model harmonisasi kewenangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan HPL oleh PT Pelindo cenderung menitikberatkan pada kepentingan administratif dan ekonomi, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang telah lama menguasai tanah. Lemahnya mekanisme partisipasi dan koordinasi kelembagaan memperbesar potensi konflik agraria. Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan negara perlu diwujudkan melalui pendekatan partisipatif, pengakuan terhadap penguasaan sosial masyarakat, serta integrasi prinsip hak asasi manusia dalam pengelolaan tanah negara.

Peran Negara Dan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Relasional Pada Hukum Kontrak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Rusdin; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3805

Penelitian ini mengkaji peran negara dan hakim dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Hukum kontrak klasik pada umumnya dibangun atas asumsi kesetaraan dan kebebasan berkontrak, namun dalam praktiknya asumsi tersebut sering kali tidak terwujud akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan relasional dalam hukum kontrak serta mengkaji peran negara dan hakim dalam mengoreksi hubungan kontraktual yang tidak setara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan konseptual, yang didukung oleh kajian terhadap doktrin hukum dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan relasional menawarkan kerangka kritis untuk menilai kontrak tidak hanya berdasarkan keabsahan formal, tetapi juga berdasarkan relasi kuasa, konteks sosial, dan keadilan substantif. Negara berperan penting melalui regulasi dan kebijakan hukum untuk melindungi pihak yang lemah, sementara hakim dituntut berperan aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan relasional dalam hukum kontrak memperkuat fungsi negara dan hakim dalam mencegah kontrak menjadi sarana ketidakadilan sosial.

Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Sebagai Solusi Mewujudkan Daftar Pemilih Yang Akurat Dan Inklusif Mahisa Mareati; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4049

Akurasi dan inklusivitas daftar pemilih merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, pemutakhiran data pemilih di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemutakhiran data pemilih serta merumuskan strategi optimalisasi pemutakhiran data pemilih sebagai solusi untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola pemilu, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kelembagaan, dan pendekatan partisipatif merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih. Dengan demikian, optimalisasi pemutakhiran data pemilih secara holistik dan berkelanjutan menjadi kunci dalam melindungi hak pilih warga negara dan memperkuat integritas pemilu di Indonesia.

Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) dalam Pilkada di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023: (Evaluasi Implikasi Sanksi Administratif Bawaslu dan Efek Jera terhadap Pejabat Publik) Agus Awaluddin; Musmuliadin; Ridwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4107

Penegakan hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Dompu pasca UU ASN 2023 menghadapi dilema multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya politik. Meskipun UU ASN 2023 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri memperkuat kerangka pengawasan, efektivitas sanksi administratif, seperti pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25%, masih diragukan karena potensi imbalan politik yang lebih besar, probabilitas penjatuhan sanksi yang rendah, serta fragmentasi antarlembaga. Konflik kepentingan yang inheren pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan pejabat politik menjadi hambatan utama dalam penjatuhan sanksi yang adil dan transparan. Transformasi kelembagaan pengawasan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan daya paksa pemblokiran data administrasi kepegawaian merupakan langkah positif untuk mendorong kepatuhan PPK. Namun, penelitian ini menemukan bahwa budaya patronase dan politisasi birokrasi yang mengakar di Dompu, serta kesenjangan antara sanksi administratif yang ringan dengan sanksi pidana yang sulit dibuktikan, melemahkan efek jera. Implikasi pelanggaran netralitas ASN meliputi diskriminasi pelayanan publik, ketidakadilan, dan potensi kerugian negara. Rekomendasi utama meliputi penguatan daya paksa sanksi melalui pemblokiran data secara konsisten, peningkatan klasifikasi sanksi untuk pelanggaran aktif, reformasi kewenangan PPK, optimalisasi digitalisasi pengawasan melalui sistem terintegrasi, serta edukasi dan transformasi budaya ASN yang berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search