Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat
Dita Febrianto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Objek Wisata atas Kecelakaan Pengunjung Maureen Asikin; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika; Mohammad Wendy Trijaya; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4573

Abstract

Kegiatan pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga mengandung potensi risiko kecelakaan bagi pengunjung objek wisata. Kecelakaan yang terjadi di area wisata menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab pengelola objek wisata terhadap kerugian yang dialami pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata atas kecelakaan yang dialami oleh pengunjung serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola objek wisata memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung sebagai bagian dari hubungan hukum yang timbul antara pengelola dan pengunjung. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, pengelola objek wisata dituntut untuk menerapkan standar keselamatan yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.
Akibat Hukum Putusan Perdata terhadap Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Sengketa Perjanjian Cahaya Pita Nelita Sitompul; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana; Torkis Lumban Tobing; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4785

Abstract

Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap para pihak yang bersengketa, khususnya terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor, serta implikasinya terhadap hubungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan kepastian hukum mengenai pemenuhan prestasi, perlindungan hak, serta tanggung jawab para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Putusan pengadilan dapat menguatkan, mengubah, atau menghapus kedudukan hukum kreditor dan debitor sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akibat hukum putusan perdata menjadi penting guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.
Konstruksi Hubungan Hukum Kontraktual dalam Perjanjian Alih Daya: Analisis Syarat Sah, Asas, dan Unsur Perjanjian Aura Carissalonika; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4914

Abstract

Perkembangan praktik outsourcing dalam dunia usahamenimbulkan kompleksitas hubungan hukum antaraperusahaan pengguna jasa dan penyedia jasa. Permasalahanmuncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara klausulakontrak dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukumkontraktual dalam perjanjian alih daya perawatan dan kebersihan berdasarkan syarat sah perjanjian, asas-asashukum perjanjian, serta unsur essensialia, naturalia, dan accidentalia. Metode yang digunakan adalah pendekatannormatif-empiris dengan mengkaji ketentuan KUH Perdatadan peraturan ketenagakerjaan serta menganalisisimplementasinya dalam praktik. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa secara normatif perjanjian telahmemenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mencerminkan asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, itikad baik, dan keseimbangan, sertamemuat unsur perjanjian secara lengkap. Namun, dalampraktik ditemukan adanya perluasan pekerjaan di luarlingkup kontrak tanpa perubahan tertulis yang berpotensimenimbulkan wanprestasi dan pergeseran tanggung jawabhukum. Ketidaksesuaian tersebut juga berpotensimengganggu kepastian hukum dan keseimbangankontraktual. Dengan demikian, diperlukan penguatanklausula kontrak dan konsistensi pelaksanaan untukmenjamin kepastian dan keadilan hukum dalam hubunganoutsourcing.
Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK Zahra Rasyid, Putri Akmalia; Yulia Kusuma Wardani; Nenny Dwi Ariani; Rohaini; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4972

Abstract

Integrasi kelembagaan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020 mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa pasar modal dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum peralihan kewenangan tersebut serta mengkaji akibat hukumnya terhadap kewenangan arbitrase, keberlakuan klausula arbitrase, dan kepastian hukum dalam sengketa pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan memiliki dasar hukum dalam atribusi kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan diimplementasikan melalui POJK 61/2020. Integrasi kelembagaan tersebut memperkuat standardisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen. Namun demikian, pengalihan forum secara normatif menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda dalam hukum arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kelembagaan memperkuat sistem penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan pengaturan transisi yang lebih eksplisit agar tidak menimbulkan ambiguitas normatif.
Kedudukan Laporan Polisi yang Dihentikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Studi Putusan MA No. 1206 PK/Pdt/2023 Yohana Maria Girsang; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4991

Abstract

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar pertanggungjawaban perdata terhadap setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahan muncul ketika laporan polisi dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti, namun pelaporan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SP3 menegaskan tidak terpenuhinya unsur pidana, namun tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Perbedaan penilaian hakim terjadi pada setiap tingkat peradilan terkait unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pada tingkat banding dan kasasi, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 tidak serta-merta dapat dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt.
Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Jennifer Tantyanna Mardian; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani; Dita Febrianto; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5116

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Bukti elektronik menjadi salah satu bentuk alat bukti yang semakin sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, syarat dan ketentuan penerimaannya, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, serta memiliki integritas data dan relevansi dengan pokok sengketa. Selain itu, bukti elektronik harus memenuhi prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata seperti relevansi, legalitas, dan kemampuan meyakinkan hakim. Penerapan bukti elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat terbatas dan bergantung pada jenis perkara. Para pihak mulai memanfaatkan berbagai bentuk bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, email, rekaman suara, dan dokumen digital. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penilaian hakim terhadap bukti elektronik karena belum adanya standar prosedur yang seragam. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan internal, seperti keterbatasan pemahaman teknis aparat peradilan dan sarana pendukung, serta hambatan eksternal, seperti rendahnya pemahaman para pihak, potensi manipulasi data digital, dan cara perolehan bukti elektronik yang berpotensi melanggar hukum.
Analisis Yuridis Penentuan Sisa Utang Eksekusi Hak Tanggungan (Putusan 78/Pdt.G/2024/PN Tjk jo. 120/PDT/2024/PT TJK) Bagus Indrawan; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9231

Abstract

Although the efficiency of credit settlement through the parate execution mechanism of Hak Tanggungan has been widely discussed, studies that specifically examine disparities in judicial decisions arising from the lack of transparency regarding the breakdown of outstanding debt prior to auction remain limited. This study aims to analyze, from a juridical perspective, the judicial reasoning used to determine the remaining debt in the execution of Hak Tanggungan in Decision Number 78/Pdt.G/2024/PN Tjk jo. Number 120/PDT/2024/PT TJK. The research adopts a normative juridical approach with a statute and case approach design, using primary and secondary legal materials selected through purposive sampling. Data were collected through library research and document study, then analyzed qualitatively-normatively using deductive reasoning. The findings show that, formally, the High Court progressively annulled the District Court’s inadmissible (N.O) decision in order to separate the unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum, PMH) dispute from the legal regime governing auction buyer protection. However, substantively, the appellate judges became trapped in procedural formalism by validating the auction solely on the basis of evidence of the dispatch of a demand letter, without scrutinizing the absence of a detailed breakdown of the debtor’s remaining debt. These results contribute to the development of substantive justice theory by clarifying the limits of a creditor’s objective good faith and affirming that transparency regarding the details of outstanding debt is an indispensable precondition for the validity of security enforcement. The study concludes that clearer jurisprudential guidelines from the Supreme Court are needed to standardize judicial assessment of Hak Tanggungan execution and recommends strengthening transparency and prudential principles in banking practice. The implications include theoretical contributions to the literature on security law and banking prudence, practical implications for the judiciary, and opportunities for further empirical research on the sociological impact of unilateral execution.
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum pada Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Putusan Nomor 115/PDT.G/2023/PN TJK) Rahmat Akbar Aiedil; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Selvia Oktaviana; Harsa Wahyu Ramadhan
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9291

Abstract

Although land disputes frequently occur, studies that specifically discuss the clash of claims between a good-faith purchaser in an underhand sale and the seller’s heirs who base their claim on a will remain limited. This study aims to analyze the fulfillment of the elements of an Unlawful Act (Perbuatan Melawan Hukum [PMH]), the legal considerations of the panel of judges, and the legal consequences of Decision of the Tanjung Karang District Court Number 115/Pdt.G/2023/PN Tjk. This study employed a normative legal approach with a judicial case study design. Data were collected through library research and document study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then analyzed qualitatively. The results showed that the heirs’ act of continuing to physically control the land unilaterally fulfilled all elements of an Unlawful Act as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The judges’ considerations emphasized the evidentiary strength of the payment receipt and certificate compared with the argument based on a unilateral will, although the claims for compensation and dwangsom were rejected because they were not supported by proof of actual loss. These findings affirm that a sale and purchase that has been fully paid has legally binding force and can nullify conflicting inheritance claims, while also strengthening the application of the nemo plus juris principle in the settlement of ownership disputes. The implications of this study indicate the importance of legal protection for good-faith purchasers as well as the need for the prompt registration of transfer of rights to minimize similar disputes in the future. Keywords: Nemo Plus Juris Principle; Good-Faith Purchaser; Unlawful Possession; Unlawful Act; Land Dispute
Pemberdayaan UMKM Desa Wisata melalui Digital Marketing, Artificial Intelligence, `Literasi Hukum Bisnis, dan Green Business untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Rinaldi Bursan; Dina Safitri; Aida Sari; Driya Wiryawan; Prakarsa Panjinegara; Faila Shofa; Ramadhani Sanjaya; Doni Sagitarian Warganegara; Dita Febrianto
Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/harmoni.v3i3.3458

Abstract

In tourist village regions, micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) play an important role in strengthening the local economy and supporting sustainable tourism. However, MSME players in Pesawaran Regency, Lampung Province, still face challenges in utilizing digital technology, artificial intelligence (AI), and green business practices. This community service program aims to improve MSME capabilities through training and mentoring in digital marketing, AI, and green business implementation. Thirty MSME players from tourist villages participated through coaching, experiential learning, asset-based community development (ABCD), and participatory rural appraisal (PRA). Evaluation was conducted using pre-tests and post-tests. The results showed increased participant knowledge from 29.5% to 88.7%, AI utilization skills from 13.3% to 86.7%, and Google Business Profile ownership from 16.7% to 83.3%. Participants also adopted environmentally friendly packaging, developed brand identities, expanded digital promotion networks, and implemented digital marketing strategies. Participant satisfaction reached an average score of 4.79 out of 5. These results demonstrate that integrating digital marketing, AI, and green business practices can improve MSME capabilities, competitiveness, and sustainability in tourist villages
Co-Authors Ahmad Zazili Aida Sari Aura Carissalonika Bagus Indrawan Bella Dwijayanti1 Cahaya Pita Nelita Sitompul Cinta Natasya Rivani Noer Depri Liber Sonata Dianne Eka Rusmawati Dina Safitri Doni Sagitarian Warganegara Dora Mustika Emanuell Christiano Novianus Gultom Faila Shofa Fricillia Gladys Loviana Marpaung Harsa Wahyu Ramadhan I Gede Arya Bagus Wiranata Jennifer Tantyanna Mardian Josefa Margareth Sibuea M. Wendy Trijaya Maureen Asikin Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Lutfhi Dharmawan Najwa Silmisya Hanif Nenny Dwi Ariani Nicholas Rahmad Hidayat Prakarsa Panjinegara Rahmat Akbar Aiedil Ramadhani Sanjaya Rinaldi Bursan Rohaini Rohaini Salsabila Nazhwa Anindya Sari, Tri Sinta Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Torkis Lumban Tobing Wiryawan, Driya Yennie Agustin MR Yohana Maria Girsang Yulia Kusuma Wardani Zahra Rasyid, Putri Akmalia