Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jambura Law Review Literasi Hukum Jurnal Yuridis GANEC SWARA BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) International Journal of Business, Law, and Education GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Estudiante Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Mamu, Karlin Z
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP Mamu, Karlin Z; Hasan, Yeti S
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.108

Abstract

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Bentuk kekerasan yang terdapat dalam KUHP tersebut termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang dilakukan di tempat di mana dapat diketahui atau dapat dilihat secara kasat mata oleh publik. Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat pengeroyokan yang dilakukan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama di tempat umum. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci, hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan sistem pemidanaan terhadap kasus pengeroyokan selama ini belum efektif.
Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Z. Mamu, Karlin
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2347

Abstract

Kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan menyebabkan adanya kerusakan lingkungan.Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak negatif akibat pembukaan lahan pertanian (perladangan) dikawasan hutan, dan menganalisis sanksi pidana pembukaan lahan pertanian (perladangan) dalam perfektif undang-undang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif akibat pembukaan lahan pertanian semakin parah sebab kegiatan tersebut dilakukan dikawasan hutan yang tentunya menyebabkan deforestasi, perubahan fungsi hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta menurunkan kualtias tanah. Oleh karena itu, membuka lahan dengan cara membakar hutan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang lingkungan serta undang-undang perkebunan. Undang-undang tersebut melarang tindakan yang merusak hutan dan lingkungan, termasuk pembakaran lahan, Sanksi pidana dan denda terhadap pembukaan lahan di kawasan hutan, untuk memberi efek jera bagi pelaku dan untuk melindungi kawasan hutan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Meskipun terdapat sanksi yang tegas, sangat penting juga diimbangi dengan upaya pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat agar masyrakat memahami pentingnya menjaga lingkungan.
Co-Authors Afandy Hermawan, Mohamad Ahmad Ahmad ALINTI, SITI NURHALIZAH Apripari, Apripari Bakue, Risma DHEA ANANDA ADAM Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Ekwanto, Endah Rizki Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa HARUN, YUSRIN M. Hasan, Yeti S Hasan, Yeti S. Hendri Khuan Henro Prayitno Nento Henry Kristian Huntoyungo, Abdul Fahri Ibrahim, Vicky Irwan Polidu IYAN KASIM Jufri Julius Mandjo Julius T. Mandjo Lisnawaty W. Badu M. Pasole Mandjo, Julius T. Melki T. Tuggati Melki T. Tunggati Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Syahnez W. Aditya Cono Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Meliyanti Mokodongan, Indryati Muh Fadli Faisal Rasyid Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUTIA CHERAWATY THALIB Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Octaviani Suryaningsih Masaguni Pade, Sri Rahayu Lestari Pelu, Febriyanti Puluhuwa, Moh. RU Ria Anggita Zen. M RR. Ella Evrita Hestiandari Saptaning Ruju Paminto SILVANA ADELIYA MAHMUD Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri Olawati Suaib Sri Wahyuni S. Moha Suaib, Sri Olawati Suwitno Yutye Imran Yutye Imran, Suwito Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad