Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.389
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jambura Law Review Literasi Hukum Jurnal Yuridis GANEC SWARA BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) International Journal of Business, Law, and Education GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Le Mujtamak Estudiante Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan INCIDENTAL : JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE AND EMPOWERMENT Syura: Journal of Law Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research VRISPRAAK, International Journal of Law Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Mamu, Karlin Z
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP Mamu, Karlin Z; Hasan, Yeti S
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.108

Abstract

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Bentuk kekerasan yang terdapat dalam KUHP tersebut termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang dilakukan di tempat di mana dapat diketahui atau dapat dilihat secara kasat mata oleh publik. Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat pengeroyokan yang dilakukan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama di tempat umum. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci, hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan sistem pemidanaan terhadap kasus pengeroyokan selama ini belum efektif.
Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Z. Mamu, Karlin
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2347

Abstract

Kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan menyebabkan adanya kerusakan lingkungan.Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak negatif akibat pembukaan lahan pertanian (perladangan) dikawasan hutan, dan menganalisis sanksi pidana pembukaan lahan pertanian (perladangan) dalam perfektif undang-undang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif akibat pembukaan lahan pertanian semakin parah sebab kegiatan tersebut dilakukan dikawasan hutan yang tentunya menyebabkan deforestasi, perubahan fungsi hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta menurunkan kualtias tanah. Oleh karena itu, membuka lahan dengan cara membakar hutan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang lingkungan serta undang-undang perkebunan. Undang-undang tersebut melarang tindakan yang merusak hutan dan lingkungan, termasuk pembakaran lahan, Sanksi pidana dan denda terhadap pembukaan lahan di kawasan hutan, untuk memberi efek jera bagi pelaku dan untuk melindungi kawasan hutan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Meskipun terdapat sanksi yang tegas, sangat penting juga diimbangi dengan upaya pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat agar masyrakat memahami pentingnya menjaga lingkungan.
Legal Consultation and Education Support: Societal Protection Through the Law in Digital Transactions Junus, Nirwan; Nur Mohamad Kasim; Nuvazria Achir; Lisnawati W. Badu; Mutia Cherawaty Thalib; Karlin Z. Mamu; Akbar Hidayatullah Daud
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2025): November
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/ckens602

Abstract

The growth of digital transactions in the pedesaan community frequently leads to various legal issues as a result of the lack of understanding regarding health and obligations for individuals. This service activity aims to provide concrete actions through counseling, education, and legal training to the people of Padengo Village, Dengilo District, Pohuwato Regency. The execution of the activity involves a variety of stakeholders, including the government, the military, TNI, and the general public as the main subject. Through this activity, the general public has a better understanding of the legal protections in digital transactions, whether they are being used as buyers or sellers. In addition, the training aims to make paralegals in the area strategic in enhancing the community's legal knowledge so they can be proactive in resolving the first issues in the community. This study emphasizes the importance of stakeholder collaboration in creating a safe and effective digital transaction system for the local population.
Refleksi Hukum atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari di Polresta Gorontalo Kota Rosela Ismail Musa; Suwitno Yutye Imran; Karlin Z. Mamu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3390

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 231 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) as a legal basis for protecting the rights of victims in hit-and-run crimes within the jurisdiction of the Gorontalo City Police (Polresta Gorontalo Kota). Normatively, Article 231 KUHAP grants victims or their heirs the right to file a compensation claim integrated into the criminal case process; however, its practical enforcement faces various obstacles. This research employs an empirical legal method using a juridical-sociological approach by examining the implementation of the legal provisions through interviews with law enforcement officers and crime victims, as well as analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the enforcement of Article 231 KUHAP in Gorontalo City is not yet optimal due to juridical, structural, and cultural constraints. These include the absence of clear technical guidelines, limited human resources and inter-institutional coordination, and the low legal awareness among victims and the public. To optimize victim protection, the study recommends strengthening legal socialization, enhancing law enforcement capacity, building coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and applying restorative justice principles as an alternative approach. Therefore, the implementation of Article 231 KUHAP should be directed toward a criminal justice system oriented to comprehensive and humane victim recovery.
Penjatuhan Sanksi Bagi Keluarga Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Mahful, Aldy; Fence M. Wantu; Karlin Z. Mamu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi bagi keluarga penerima dana hasil tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalasis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang mempengaruhi penjatuhan sanksi ialah adanya fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan kelengkapan barang bukti; terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana ia membuka rekening atas nama dirinya (sebagai istri) dari terdakwa, dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana; terdakwa melakukan tindakan manipulative data secara berulang dan dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat pemerintah dalam pemberantas tindak pidana pencucian uang; serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dimana terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
Pengenalan Aspek Hukum E-Commerce Bagi Siswa Madrasah Aliyah (MA) Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Introduction to Legal Aspects of E-Commerce for Madrasah Aliyah (MA) Students in Bintauna North Bolaang Mongondow Regency Tunggati, Melki T.; Mamu, Karlin Z.; Batu, Mohamad; Polidu, Irwan; Suaib, Sri Olawati Dj.
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 5 No. 2 (2025): Le MUJTAMAK 2025: Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v5i2.1314

Abstract

Perkembangan e-commerce yang pesat di Indonesia membawa peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda yang aktif bertransaksi namun minim pemahaman hukum. Siswa Madrasah Aliyah (MA) Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi kelompok rentan terhadap penipuan online, pelanggaran privasi, dan rendahnya kesadaran hukum sebagai konsumen digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum digital siswa melalui edukasi aspek hukum e-commerce, berfokus pada regulasi UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode pelaksanaan mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan pendekatan interaktif berupa ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi transaksi, serta pengukuran pemahaman melalui pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan, di mana pemahaman siswa terhadap regulasi, perlindungan data pribadi, dan prosedur pengaduan ke BPSK meningkat dari 17,14% menjadi 100%. Program ini terbukti efektif membekali siswa dengan pemahaman komprehensif tentang hukum e-commerce sehingga mereka lebih siap menghadapi risiko digital. Keberlanjutan program direkomendasikan melalui pembentukan komunitas literasi hukum digital berbasis sekolah, pelatihan berkala, pengembangan modul interaktif, dan integrasi materi hukum digital dalam kegiatan ekstrakurikuler agar literasi hukum digital dapat tumbuh secara sistematis dan berkelanjutan
State Responsibility in Protecting Children from Sexual Violence in Educational Settings: A Case Study of Gorontalo Thalib, Mastura H.; Lisnawaty W. Badu; Karlin Z. Mamu
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/n9wqwv26

Abstract

This study examines the constitutional responsibility of the state in protecting children from sexual violence within educational institutions, using Gorontalo City as a case study. Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution obliges the state to ensure that every child is protected from violence and discrimination. However, the increasing number of sexual violence cases in schools and the weak institutional response indicate a significant gap between constitutional mandates and their implementation. Employing an empirical juridical approach through interviews with the Women and Children Protection Unit (PPA) of Gorontalo City Police, the Regional Office for Women and Children Protection, and relevant legal documents, this research reveals that the failure of protection is not merely due to criminal factors, but also the lack of institutional governance, inadequate state oversight, weak school-based child protection mechanisms, and limited capacity of law enforcement agencies. These findings demonstrate that the state has not fully carried out its positive obligations to protect children. The study recommends strengthening local regulations, establishing a regional child protection task force, improving the capacity of PPA units, and integrating child-protection policies into school governance as part of the state's constitutional duties.
Mechanisms for the Confiscation of Illegal Profits in Environmental Criminal Law Enforcement Based on the Polluter Pays Principle in Indonesia Karlin Z. Mamu; Sri Olawaty DJ. Suaib; Melki T. Tunggati
VRISPRAAK : International Journal of Law Vol. 10 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : STAI Miftahul Ula Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59689/2aajxk48

Abstract

Environmental crimes have become one of the most economically profitable crimes globally, but the Indonesian environmental criminal law system has not been able to reach the dimension of financial gains obtained by perpetrators illegally. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) contains fundamental weaknesses at the level of formulation policy, namely the lack of a clear and operational mechanism to confiscate illicit gains in environmental criminal law enforcement, so that the polluter pays principle mandated by Article 2 letter j of the UUPPLH only functions as a declarative principle without real operational power. This study aims to analyze the weaknesses of the UUPPLH formulation in regulating the mechanism for confiscating illegal profits and formulate an ideal regulatory construction so that all economic benefits from pollution can be internalized effectively. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study found that the UUPPLH does not regulate the formula for calculating illicit gains, does not require the calculation of the economic benefit of noncompliance in prosecution, and does not provide a non-conviction-based asset forfeiture (NCBA) mechanism for environmental crimes. The proposed ideal construction is built on three pillars: a substantive pillar in the form of a lex specialis norm that defines illicit gains comprehensively, a procedural pillar in the form of an obligation to calculate and prove illicit gains in every prosecution, and an institutional pillar in the form of synergy between the Attorney General's Office's Asset Recovery Agency and the Ministry of Environment and Forestry and the establishment of an Environmental Trust Fund as an exclusive vehicle for ecological recovery.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN MEREK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU UMKM DI KECAMATAN DUMBO RAYA, KOTA GORONTALO Karlin Z. Mamu; Melki T. Tunggati; Nirwan Junus; Sri Olawaty DJ. Suaib
INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment Vol 5 No 1 (2026): INCIDENTAL : Journal of Community Service And Empowerment
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/ijcse.v5i1.2532

Abstract

This community service program aims to enhance the legal understanding and awareness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Dumbo Raya Subdistrict, Gorontalo City, regarding the importance of trademark protection and intellectual property rights (IPR) under Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The method employed was a participatory educational approach through legal outreach sessions, seminars, interactive discussions, and evaluations based on pre-test and post-test questionnaires. The results of the activity showed that prior to the outreach, the majority of participants had very low levels of legal literacy, both in terms of conceptual understanding of trademarks and technical understanding of the trademark registration process at the Directorate General of Intellectual Property. After the outreach activities were conducted, there was a significant improvement in all aspects of the participants’ legal understanding and awareness. These findings demonstrate that structured and practical legal outreach is an effective tool for promoting IPR literacy and fostering sustained legal compliance among MSME operators.
Kendala Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Dinda Sucia Ramadansyah Korompot; Suwitno Y. Suwitno Y.; Karlin Z. Mamu
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 3 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i3.1763

Abstract

Permasalahan mengenai peredaran obat dan alat kesehatan tanpa izin edar telah mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran obat tanpa izin edar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala dalam melakukan penegakan hukum yaitu faktor internal antara lain kurangnya SDM Penyidik, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kerjasama antar stakeholder dan kebocoran informasi. Selanjutnya yang menjadi faktor kendala eksternalnya ialah teknologi yang semakin canggih, faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Co-Authors Afandy Hermawan, Mohamad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud ALINTI, SITI NURHALIZAH Apripari, Apripari Bakue, Risma DHEA ANANDA ADAM Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu Dian Ekawaty Ismail Dinda Sucia Ramadansyah Korompot Dolot Alhasni Bakung Ekwanto, Endah Rizki Faruk Rumbu Raya Rabani Ente Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa HARUN, YUSRIN M. Hasan, Yeti S Hasan, Yeti S. Hendri Khuan Henro Prayitno Nento Henry Kristian Huntoyungo, Abdul Fahri Ibrahim, Vicky Irwan Polidu IYAN KASIM Jufri Julius Mandjo Julius T. Mandjo Lisnawati W. Badu Lisnawaty Badu Lisnawaty W. Badu M. Pasole Mahful, Aldy Mandjo, Julius T. Melki T. Tuggati Melki T. Tunggati Mohamad Batu Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Syahnez W. Aditya Cono Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Meliyanti Mokodongan, Indryati Muh Fadli Faisal Rasyid Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUTIA CHERAWATY THALIB Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Octaviani Suryaningsih Masaguni Pade, Sri Rahayu Lestari Pelu, Febriyanti Polidu, Irwan Puluhuwa, Moh. RU Ria Anggita Zen. M Rosela Ismail Musa RR. Ella Evrita Hestiandari Saptaning Ruju Paminto SILVANA ADELIYA MAHMUD Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri Olawati Suaib Sri Olawaty DJ. Suaib Sri Wahyuni S. Moha Suaib, Sri Olawati Suaib, Sri Olawati Dj. Suwitno Y. Suwitno Y. Suwitno Yutye Imran Thalib, Mastura H. Yutye Imran, Suwito Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad