Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jambura Law Review Literasi Hukum Jurnal Yuridis GANEC SWARA BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) International Journal of Business, Law, and Education GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Estudiante Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Mamu, Karlin Z
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH KONFLIK DI KECAMATAN DUNGINGI Sri Olawati Suaib; Karlin Z. Mamu; Melki T. Tuggati; Jufri
GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/ganesha.v5i1.4540

Abstract

Tanah selalu dikaitkan dengan pemukiman dan aktifitas manusia. Namun dalam sistem penguasaan dan pengelolaannya memiliki banyak celah yang dapat memicu terjadinya konflik. Masalah tanah saat ini disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun telah diatur dalam sistem pendaftaran tanah, banyak tanah yang masih belum terdaftar atau bersertifikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memicu terjadinya konflik. Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikat tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum. Dalam konteks ini, sertifikat tanah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya guna menghindari terjadinya konflik.
The Role of the Police in Controlling the Use of Electric Bicycles in Gorontalo City M. Pasole; Puluhuwa, Moh. RU; Z. Mamu, Karlin
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i2.1789

Abstract

The widespread use of electric bicycles on the highway by the public, including children and teenagers, without complying with legal provisions has the potential for serious traffic accidents. Therefore, the role of the police in law enforcement and enforcement is important to ensure that the use of electric bicycles is in accordance with applicable regulations in the Gorontalo City area. This study aims to analyze the role of the police in handling and regulating the use of electric bicycles on the highway, especially in the Gorontalo City area, within the framework of traffic law enforcement based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020. Electric bicycles as an alternative mode of transportation that uses battery power and electric motors are increasingly in demand by the public, including children and adolescents. However, the widespread use of electric bicycles that do not comply with legal provisions has the potential for traffic accidents, which is a serious concern for the police. This study uses an empirical legal approach by collecting data through interviews and observations of the Gorontalo City Police Traffic Unit. The results of the study show that the police have an important role in educating the public, conducting outreach, and taking firm action against traffic violations by electric bicycle users. However, limited infrastructure such as special bicycle lanes, minimal technical regulations, and lack of public legal awareness are significant obstacles in the law enforcement process. Therefore, special regulations are needed at the regional level that comprehensively regulate the use of electric bicycles, as well as collaboration between the police, local governments, and the community in building a safe, orderly, and equitable traffic system. This study recommends strengthening the supervision function and improving infrastructure as the main strategy in reducing the risk of traffic accidents due to the use of electric bicycles that do not comply with the rules.
Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Dungingi Ria Anggita Zen. M; Henro Prayitno Nento; Melki T. Tunggati; Irwan Polidu; Octaviani Suryaningsih Masaguni; Karlin Z. Mamu; Sri Olawati Suaib; Sri Wahyuni S. Moha
Abdimas Awang Long Vol. 8 No. 1 (2025): Januari, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v8i1.1486

Abstract

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan modern menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban pajak, pencatatan keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan kontrak bisnis. Namun, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menghambat pemahaman mereka terhadap pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan melalui strategi edukasi yang tepat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pendampingan hukum berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban hukum dalam pengelolaan keuangan, dengan melihat paparan data dan antusias peserta dalam program edukasi. Program ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM, seperti pemahaman terkait pajak dan pencatatan keuangan, kontrak bisnis, perbankan dan lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen, serta aspek ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu dan pemahaman terhadap terminologi hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi edukasi yang lebih sederhana dan dapat diakses secara fleksibel. Dengan peningkatan literasi hukum ini, pelaku UMKM dapat lebih taat hukum, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membentuk UMKM yang lebih profesional dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.
Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga Mamu, Karlin Z.; Suaib, Sri Olawati; Junus, Nirwan; Tunggati, Melki T.
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 4 (2025): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i4.32599

Abstract

Abstrak Permasalahan yang berhubungan dengan sampah kini semakin memburuk, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah khususnya sampah rumah tangga. Program pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan yang edukatif, seperti memberikan penyuluhan hukum. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tomulobutao dengan jumlah peserta 25 orang. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup kegiatan observasi dan penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada kelompok ibu-ibu. Dari pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh hasil bahwa kelompok ibu-ibu tidak hanya diberikan pemahaman terkait cara mengelola sampah dengan baik, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai sanksi hukum bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat memotivasi kelompok ibu-ibu untuk menangani sampah secara bijak dan berkelanjutan. Kata kunci: kesadaran; masyarakat; pengelolaan; sampah. Abstract Waste-related problems are worsening due to low public awareness regarding waste sorting and management, particularly household waste. This community service program is designed to increase public knowledge and involvement in household waste management through an educational approach, including legal counselling. The target group of 25 housewives in Tomulobutao Village was a group of housewives. The methods used in this activity included observation and legal counselling as an effort to provide understanding to the group. The results showed that the group of mothers was not only provided with an understanding of how to manage waste properly but also about the legal sanctions for those who disregard regulations. Therefore, it is hoped that this activity will motivate the group of mothers to manage waste wisely and sustainably. Keywords: : awareness; community; management; waste.
Modus Operandi Tindak Pidana Sodomi oleh Oknum Guru terhadap Anak Didik Huntoyungo, Abdul Fahri; Badu, Lisnawaty W; Mamu, Karlin Z
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.227

Abstract

This study aims to analyze in depth the modus operandi of sodomy crimes committed by teachers against students in educational settings, particularly in Gorontalo City. The main issues raised are the strategies, patterns, and supporting factors that enable sexual crimes to be committed by educators, as well as effective prevention and handling measures. The research method used is empirical law with a qualitative approach, where data is collected through literature review, observation, and direct interviews with law enforcement officials, perpetrators, and relevant parties at the Class IIb Correctional Institution in Gorontalo City. The research findings reveal that the perpetrators' modus operandi is highly structured, beginning with grooming, gift-giving, psychological manipulation, and threats to keep the victims silent. The perpetrators exploit their position and trust as teachers to approach the victims, as well as the economic and psychological vulnerabilities of the students. Environmental, social, and psychological factors play a significant role in shaping the deviant behavior of the perpetrators, while the monitoring systems in schools and families remain weak. The impact of this crime is far-reaching, including psychological distress, academic decline, and social stigma toward the victims. This study emphasizes the importance of strengthening internal monitoring systems in schools, sexual education, professional ethics training for teachers, and collaboration between schools, families, and law enforcement agencies. Research recommendations include the development of a multidisciplinary prevention model and routine evaluations of child protection systems in educational settings.
Determinan Penghambat dan Strategi Kejaksaan Negeri Boalemo dalam Melindungi Anak sebagai Korban Pencabulan Pelu, Febriyanti; Wantu, Fence M; Mamu, Karlin Z
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.233

Abstract

This study aims to analyze the determining factors and strategies implemented by the Boalemo District Attorney's Office in protecting children as victims of sexual abuse. The main issue raised is how internal and external obstacles affect the effectiveness of legal protection, as well as what strategies have been and can be implemented to optimize protection for victims. The research method used is an empirical legal approach with data collection techniques through literature review, in-depth interviews with public prosecutors at the Boalemo District Prosecutor's Office, and documentation of child sexual abuse cases handled over the past five years. The data was analyzed using qualitative descriptive methods to obtain a comprehensive picture of the obstacles and legal protection efforts. The results of the study indicate that the main obstacles to legal protection for child victims of sexual abuse in Boalemo include limited trained human resources, a lack of child-friendly facilities and infrastructure, weak coordination between institutions, psychological pressure on victims, and challenges in proving cases in court. Strategies implemented include professional prosecution, legal and psychological assistance, restitution, special training for prosecutors, development of child-friendly facilities, and application of restorative justice principles. The impact of this study shows that these efforts have made a positive contribution to the legal protection of children, although strengthening is still needed in various aspects, especially in cross-sectoral synergy and institutional capacity building. These findings are expected to serve as a reference for the development of child protection policies and practices at the regional and national levels.
Kendala Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu; Lisnawaty W. Badu; Karlin Z. Mamu
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.1913

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan restorative justice pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo serta menilai relevansinya sebagai solusi alternatif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif, melalui wawancara, telaah dokumen, dan analisis peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice menghadapi berbagai hambatan, meliputi kendala prosedural, resistensi korban maupun pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta intervensi pihak ketiga. Namun demikian, mekanisme ini tetap potensial karena menekankan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi sosial, dan penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi hukum masyarakat, serta dukungan teknologi forensik digital agar restorative justice dapat diimplementasikan lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia
Legal Accountability for Malpractice in Pet Ownership: A Case Study of Pet Shops Afandy Hermawan, Mohamad; Puluhulawa, Fenty U.; Mamu, Karlin Z.
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.32048

Abstract

The phenomenon of violence against pets is increasingly prevalent in Indonesia, including malpractice committed by pet shops that provide medical services without proper authorization. This study aims to analyze the criminal legal liability for pet malpractice by pet shops and to identify the inhibiting factors in law enforcement in Gorontalo City. The research adopts a normative-empirical approach through a two-month field study using purposive sampling techniques involving cat lover communities, victims, and the police. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were collected through literature studies. The discussion highlights the case of Liga Pet Shop, which performed tail docking and administered restricted drugs without authorization—acts that fulfilled the elements of actus reus and mens rea, violating Article 302 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 41 of 2014 on Animal Husbandry and Animal Health. However, criminal liability was not strictly enforced and concluded only with an apology. Inhibiting factors include weak specific regulations, limited competence of animal forensic officers, lack of investigative facilities, low public legal awareness, and a permissive culture in dispute resolution. The proposed recommendations include strengthening regulations by establishing standard operating procedures (SOPs) for pet shops, enhancing officer competence through animal forensic training, providing adequate investigative infrastructure, and launching public legal awareness campaigns. The study concludes that reforming the animal legal protection system is necessary through an integrative approach combining repressive, educational, and preventive measures to achieve fair and effective law enforcement
Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo Pade, Sri Rahayu Lestari; Hasan, Yeti S.; Ibrahim, Vicky; Mamu, Karlin Z.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12972

Abstract

Studi dalam penelitian ini mengenai Analisis hukum penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo . Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, kedua kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Penelitian ini bertujuan: (1)mengetahui proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, (2) mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriktif dengan melakukan pendekatan studi kasus. pengambilan data menggunakan, wawancara dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskritif menunjukan bahwa (1) Proses penerapan restorative justice tindak tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, (b) upaya perdamaian dilakukan tanpa paksaan, (c) dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. (2) Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) waktu yang diberikan sangat singkat, (b) kesulitan menghadirkan para pihak, (c) teknik pendukung pemenuhan administrasi kurang memadai.. Dari hasil penelitian diperlukan adanya renovasi atau pengembangan pedoman yang spesifik disetiap kejaksaan yang menekanan pada pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat dilakukan secara independen oleh kejaksaan negeri tanpa harus mengirim surat atau memberitahu kepada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) dan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM). Perlu adanya penegasan kembali dalam peraturan dalam pelaksanaan keadilan restoratif agar diberi tenggang waktu yang lebih lama, sehingga usaha pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan oleh para penegak hukum dengan lebih optimal.
Limboto Lake Band Land Rights Arrangements Junus, Nirwan; Mamu, Karlin Zakaria
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.272 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v4i2.18795

Abstract

This paper aims to examine the regulation of land use by the Limboto Lake community. This study uses an empirical juridical approach. The study results show that the regulation of land rights, especially land along the banks, has been regulated by the government and local governments, starting from laws and regulations, regional regulations, and other decisions. The existence of laws and regulations has given legitimacy to the state, in this case, the government, regarding the control and utilization of the land on the banks of the lake because the state legally owns the land on Lake Limboto. However, the fact is that the land on the banks of the lake has changed its function to become a community settlement. , making it difficult to carry out an inventory of the surrounding population. In order to prevent mismanagement or management that is not based on the rule of law, it is necessary to have clear and accurate boundaries regarding the allotment of areas/zones for various interests so that there is no overlap between the government and the land agency, considering that some community lands already have land rights (land certificate). Thus, an alternative solution to save the lake is establishing a zoning system.
Co-Authors Afandy Hermawan, Mohamad Ahmad Ahmad ALINTI, SITI NURHALIZAH Apripari, Apripari Bakue, Risma DHEA ANANDA ADAM Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Ekwanto, Endah Rizki Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa HARUN, YUSRIN M. Hasan, Yeti S Hasan, Yeti S. Hendri Khuan Henro Prayitno Nento Henry Kristian Huntoyungo, Abdul Fahri Ibrahim, Vicky Irwan Polidu IYAN KASIM Jufri Julius Mandjo Julius T. Mandjo Lisnawaty W. Badu M. Pasole Mandjo, Julius T. Melki T. Tuggati Melki T. Tunggati Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Syahnez W. Aditya Cono Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Meliyanti Mokodongan, Indryati Muh Fadli Faisal Rasyid Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUTIA CHERAWATY THALIB Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Octaviani Suryaningsih Masaguni Pade, Sri Rahayu Lestari Pelu, Febriyanti Puluhuwa, Moh. RU Ria Anggita Zen. M RR. Ella Evrita Hestiandari Saptaning Ruju Paminto SILVANA ADELIYA MAHMUD Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri Olawati Suaib Sri Wahyuni S. Moha Suaib, Sri Olawati Suwitno Yutye Imran Yutye Imran, Suwito Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad