cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 5   6   7   8   9 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Sistem Elektronik Di Wilayah Kota Banda Aceh Samsul Qamar; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.901 KB)

Abstract

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),ayat (3), atauayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam kenyataannya penerapan sanksi pidana belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak ditemukan pelaku perjudian melalui sistem elektronik di sejumlah tempat yang menyediakan jasa internet di kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan penerapan sanksi tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik dan kendala-kendala yang dialami dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh. Data dalam penelitian ini digunakan adalah kepustakaan dan lapangan, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data primer, sampel yang digunakan purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh belum maksimal yaitu dalam hal pembuktian mengalami kesulitan untuk mengadili pelaku perjudian melalui sistem elektronik, lemahnya kordinasi antar instansi aparat penegak hukum, kurangnya aparat penegak hukum serta kurangnya keahlian aparat hukum dalam bidang cybercrime khususnya dalam mengungkap dan memberantas perjudian melalui sistem elektronik. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan pemidanaan, membuat pengadaan fasilitas komputer digital, melakukan pelatihan khusus mengenai digital forensik dan cybercrime dimana juga melakukan pengrekrutan dari luar aparat penegak hukum yang ahli dalam bidang cyber yaitu kalangan individu, perguruan tinggi dan yang ingin membantu Polri dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian dalam sarana teknologi sehingga dalam hal pembuktian tidak adanya kendala dan putusan hakim dapat berjalan secara optimal.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Dijadikan Jaminan Kredit (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang) Riva Desriana; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.172 KB)

Abstract

Pasal 263 ayat (1) disebutkan, bahwa: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Namun kenyataannya masih terjadi tindak pidana pemalsuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pemalsuan Surat yang dijadikan jaminan kredit ke bank oleh PNS, modus operandi pemalsuan yang dilakukan oleh PNS, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh PNS yaitu faktor kekuasaan, kepercayaan, lingkungan dan ekonomi. Modus operandi pemalsuan dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dokumen persyarat kredit yaitu: SK 100, SK 80, SK Terakhir, Kartu Taspen, Kartu Pegawai, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Rincian Gaji 3 Bulan Terakhir, Buku Nikah dan NPWP. Pemalsuan dokumen tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan jasa pengetikan komputer. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dapat dilakukan dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya Preventif dilakukan dengan investigasi dan verifikasi berkas dokumen kredit sesuat PTO sehingga tercapainya prudent banking. Upaya Represif dilakukan dengan cara restrukturisasi atau pengajuan tuntutan hukum jika terindikasi penyimpangan atau fraud. Disarankan kepada PNS untuk tidakmelakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dengan memamfaatkan kekuasaannya selaku PNS termasuk memanfaatkan jabatan karena dapat menjatuhkan harkat dan martabat PNS. Disarankan kepada pihak bank untuk menjalankan prinsip prudent banking (kebijakan perbankan). Jika data yang dipalsukan tersebut dapat diketahui lebih awal melalui tahapan investigasi dan verifikasi.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan Mirza Zulian Syahputra; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.845 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran parkir, untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran parkir, serta mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam penanggulangan pelanggaran parkir. Data dalam penulisan artikel ini berupa data penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari hasil wawancara serta data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun aturan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diterapkan, masih banyak pelaku pelanggaran parkir yang melakukan pelanggaran, penyebabnya yaitu karena masih ada sebagian masyarakat yang lalai dengan rambu lalu lintas serta maraknya penyalahgunaan lahan parkir. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut adalah sosialisasi yang belum maksimal, belum tersedianya lahan parkir yang cukup dan rendahnya kesadaran dari pelaku pelanggaran untuk mematuhi aturan yang ada. Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran parkir tersebut adalah meningkatkan sosialisasi melalui rambu lalu lintas dan selebaran dan secara bertahap memperluas lahan parkir. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk dapat memberi sanksi tegas dan penertiban secara keseluruhan terhadap para pengemudi kendaraan khusunya kendaraan roda empat agar aturan tersebut benar-benar direalisasikan.
Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Kurnia Dwi Mantri Abi; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.718 KB)

Abstract

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia yang telah di atur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tidak hanya diberlakukan kepada setiap manusia yang berada dalam keadaaan bebas, tetapi hak asasi manusia juga diakui kepada setiap manusia yang sedang berstatus narapidana seperti amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya perlakuan yang diberikan kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sigli tidak seperti yang diharapkan dan sangat banyak terdapat kendala seperti kurangnya daya tampung, terbatasnya sumber daya manusia dari petugas yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana yang diberikan tidak efektif dan terbatasnya anggaran operasional di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sigli. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli dan Kendala-kendala yang dihadapi petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB SIgli dalam pemenuhan hak narapidana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB yang persentase paling tinggi hak mendapatkan informasi awal, hak kebutuhan sanitasi daan kebersihan personal, hak makanan dan air minum, hak bebas dari perlakuan kekerasan. Sedangkan yang persentase paling rendah seperti hak perawatan kesehatan, hak reintegrasi sosial dan hak atas pakaian dan tempat tidur. Disarankan kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM RI perwakilan Aceh agar bisa membuat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) baru di Sigli. Selain itu pihak Rutan klas IIB Sigli harus memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming “Bigo Live” Dalam Konten Pornografi Cut Sarah Nadia; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.258 KB)

Abstract

Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui perbuatan pornografi terhadap pelaku penggunaan aplikasi streaming bigo live memenuhi unsur tindak pidana pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi terhadap penyalahgunaan aplikasi streaming bigo live dalam UU Pornografi dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode normative, dimana data-data diperoleh dengan studi kepustakaan/data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa perbuatan yang ditampilkan penyiar dalam aplikasi streaming bigo live termasuk dalam muatan yang melanggar kesusilaan dan dapat dikelompokkan dalam tindak pidana pornografi, yang mana aksi yang ditampilkan penyiar dalam apikasi bigo live memenuhi unsur-unsur pornografi yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebagai pelanggaran terhadap penyiar yang mempertontonkan unsur pornografi. Pertanggungjawaban pelaku dalam UU ITE dan UU Pornografi didasarkan pada asas culpabilitas “tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan”. Namun hal ini pelaku penyalahgunaan bigo live telah memenuhi unsur kesalahan sehingga pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana padanya. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan media sosial yang disalahgunakan masyarakat dan harus memberikan sanksi tegas bagi para pengguna aplikasi bigo live yang melakukan siaran yang mengandung unsur pornografi.
Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Rizky Aditya A; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.776 KB)

Abstract

Tujuan Penulisan artikel ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri, menjelaskan alasan tindakan main hakim sendiri tidak diproses ke dalam sistem peradilan pidana, dan menjelaskan upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah sikap egois dan emosi memuncak dari masyarakat yang tidak dapat dikendalikan saat mengetahui adanya tindakan khalwat serta pelaku khalwat dianggap telah melakukan pencemaran atau pelecehan nama Gampong tersebut. Alasan tindakan main hakim sendiri tidak diproses kedalam sistem peradilan pidana karena korban sudah terlanjur malu karena kedapatan melakukan perbuatan yang dilarang dalam masyarakat dan tidak ingin melanjutkan kasus ini kepada pihak Kepolisian. Upaya penangggulangan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat ialah dengan dilakukannya sosialisasi atau himbauan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Gampong sebagai langkah konkret untuk meminimalisir tindakan yang melanggar serta dapat mencoreng dan mencemarkan nama Gampong. Disarankan kepada pihak berwajib maupun aparatur Gampong untuk terus melakukan upaya sosialisasi yang lebih optimal agar kedepannya kasus main hakim sendiri terhadap pelaku jarimah khalwat maupun kasus lainnya tidak terulang, dan kepada warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri sebaiknya diberikan peringatan, teguran, serta diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian tanpa harus menunggu adanya laporan dari korban.
Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Non Muslim Erick Miranda; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.986 KB)

Abstract

Qanun  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (b) dan (c) menjelaskan bahwasanya Qanun tersebut juga berlaku bagi non muslim yang ada di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jarimah yang ada di dalam Qanun Jinayat yang dapat diberlakukan kepada masyarakat non muslim dan untuk mengetahui apakah  dengan adanya hukuman cambuk yang ada di dalam Qanun Jinayat dapat tercapai tujuan pemidanaan dikaitkan dengan filosofi pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat non muslim yang ada di Aceh juga dapat diberlakukan Qanun Jinayat. Sesuai dengan Pasal 5 Qanun Jinayat, non muslim juga dapat diterapkan hukum Jinayat apabila kejahatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya tetapi diatur dalam Qanun Jinayat seperti khalwat, ikhtilat, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Kemudian sanksi cambuk yang dijatuhkan oleh hakim kepada Remita Sinaga yang beragama Kristen Protestan atas perkara menjual minuman keras (khamar) adalah suatu bentuk pertimbangan oleh hakim dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang menyaksikan, karena berdasarkan filosofi dalam pemahaman masyarakat Aceh pidana denda dan penjara diragukan efektifitasnya, bahkan   pidana penjara yang selama ini dipraktikkan sering menimbulkan efek negatif. Disarankan kepada Pemerintah Aceh haruslah dapat memastikan agar masyarakat minoritas non muslim yang ada di Aceh paham dan dapat memahami tujuan dan alasan diberlakukannya Qanun Jinayat bagi mereka yang bukan beragama Islam dengan cara dibutuhkannya banyak sosialisasi dan juga harus melihat lagi ketentuan dalam Pasal 72 yang ada dalam Qanun Jinayat, jangan sampai di dalam Qanun Jinayat disatu sisi non muslim dapat memilih hukum lain apabila perbuatan yang dilakukannya juga diatur dalam peraturan selain Qanun, tetapi disisi lain non muslim tidak bisa sama sekali memilih dan semua jarimah yang ada dalam Qanun Jinayat dapat dikenakan bagi non muslim.
Implementasi Kebijakan Dalam Sistem Birokrasi Pemasyarakatan Ainon Marziah; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.629 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bertujuan supaya warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan-kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga dapat diterima dan mudah kembali dalam kehidupandi lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam segi pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang, salah satu kebijakan birokrasi tertutup Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun  2013 bagi siapa yang melanggarnya akan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan tingkat berat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penyimpangan kebijakan pada sistem birokrasi tertutup oleh para tahanan dan narapidana dalam lapas kelas II Banda Aceh dan untuk menjelaskan faktor apa penyebab terjadinya penyimpangan implementasi kebijakan dalam lapas kelas II Banda Aceh. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui buku dan media online, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan didalam lapas seperti terjadinya sodomi, bisnis narkotika dari dalam lapas, transaksi ilegal di dalam lapas, pemalakan terhadap setiap para tahanan yang masuk untuk membayar kamar, pemukulan, serta menggunakan handphone untuk tujuan melakukan tindak kriminal yang baru. Faktor-faktor bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan di dalam Lapas disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adanya kesempatan untuk melakukan penyimpangan, kurangnya sanksi yang tegas dan kebutuhan yang saling berinteraksi antara Narapidana dan Petugas Lapas. Diharapkan kepada Pimpinan Lapas Kelas II Banda Aceh atau Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM dan/atau Menteri Hukum dan HAM membentuk karakter-karakter yang baik bagi Para Tahanan dan Narapidana selama mereka berada di dalam Lapas. Segala bentuk kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan, sudah seharusnya dilaksanakan atau diimplementasikan secara serius serta konsisten oleh Pimpinan dan Petugas Lapas selama mengemban tugas mulia bagi tercapai tujuan bangsa dan negara.
Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika Siti Wilda Lisma; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.794 KB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah memperhatikan 2 (dua) hal yaitu memutuskan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan segala yang terbukti dalam persidangan atau berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Akan tetapi pada kenyataannya masih adanya putusan hakim yang dijatuhkan diluar dari dakwaan penuntut umum. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengapa hakim menjatuhkan putusan yang tidak di dakwakan jaksa penuntut umum dan untuk mengetahui akibat hukum dari penjatuhan putusan diluar dakwaan tersebut dikaji dari aspek kurangnya barang bukti dan penerapan pasal dalam surat dakwaan yang dianggap terlalu memberatkan. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menujukkan bahwa alasan hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan adalah karena rasa keadilan, dimana terhadap Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN-BNA Hakim berpendapat bahwa jumlah barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dianggap terlalu sedikit untuk dijatuhkan hukuman dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menurut Hakim unsur Pasal 127 yaitu unsur penyalahgunaan Narkotikan Bagi Diri Sendiri dirasa lebih cocok untuk untuk diterapkan terhadap terdakwa. Dalam perkara ini jaksa dianggap kurang cermat dalam menerapkan unsur pasal yang tepat terhadap kasus narkotika tersebut. Akibat hukum dari penjatuhan putusan tersebut adalah terdakwa tetap di jatuhkan hukuman penjara dikarenakan seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak mungkin untuk dilepaskan. Disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah memperhatikan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum dan aturan mengenai tatacara pengambilan keputusan sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang) Mutiyanur Mutiyanur; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.785 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Syari’at Islam di Kota Sabang terutama dalam jarimah khalwat, untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perbuatan jarimah khalwat, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambtan dan upaya WH dalam menyelesaikan perbuatan jarimah khalwat. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, karangan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Syari’at Islam di Kota Sabang tidak berjalan sebagaimana seharusnya, kurangnya pengawasan dari Wilayatul Hisbah itu sendiri. Penyelesaian yang dilakukan oleh WH hanya dilakukan pembinaan ditempat, pembinaan dikantor dan pemanggilan orang tua. Hambatan yang dialami oleh WH kurangnya dukungan dari masyarakat dan masyarakat kurang memahami tentang Qanun Jinayah. upaya yang dilakukan oleh WH hanya melakukan ceramah dimesjid pada hari jum’at dan melakukan pembinaan. Disarankan perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar aparatur WH dan masyarakat, melakukan pengembangan terhadap WH dan melakukan sosialisasi terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014, baik yang dilakukan di terhadap instansi, pesantren, jaksa, kepolisian, tokoh masyarakat, jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat saja.

Page 7 of 44 | Total Record : 434

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue