Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terdahap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam) ]]>
<![CDATA[Rofiana, Reine]]>;
<![CDATA[Mohas, Muhyi]]>;
<![CDATA[Mega Jaya, Belardo Prasetya]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.474
<![CDATA[Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal asing masih sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Salah satunya Dalam perkara perikanan yang dilakukan oleh Do Thanh Nhan, telah terbukti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta diketahui telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan unsur IUU Fishing dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kapal asing yang melakukan IUU Fishing di ZEEI : Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan dan unsur IUU Fishing diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Do Thanh Nhan, WNA dari Vietnam yang melakukan IUU Fishing di ZEEI diberikan Pidana Denda atau disebut uang jaminan yang layak (reasonable bound) sebesar Rp. 200.000.000 tanpa dilengkapi dengan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia. Ketentuan tersebut juga diatur dalam SEMA Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta di Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016.]]>
<![CDATA[Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Hasanah, Ulfia]]>;
<![CDATA[Basarah, Budiman]]>;
<![CDATA[Lofi, R. Mustar]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.546
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penetapan Hutan Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan identifikasi hukum dan efektifitas asas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Kabupaten Kampar. Data terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil Penelitian, pertama; Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan pengusaaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat, sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan hutan adat dan masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat dengan Putusan tersebut. Kedua, pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat dipertahankan sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Telah dilakuakan penetapan 2 Hutan Adat di Riau yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan.]]>
<![CDATA[Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh ]]>
<![CDATA[Yuliantika, Nias]]>;
<![CDATA[Santoso, Lukman]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.562
<![CDATA[Pernikahan jarak jauh merupakan salah satu model hubungan pernikahan dimana suami istri yang tidak dapat saling bertemu dan tidak menjalin kedekatan fisik dalam jangka waktu tertentu. Kesalahpahaman, rasa cemburu, perselingkuhan, dan rasa tidak percaya dengan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh (long distance marriage) dapat memicu timbulnya konflik dan berpotensi menimbulkan perceraian. Oleh sebab itu dibutuhkan manajemen konflik yang baik untuk menghadapi konflik yang ada untuk mencegah adanya perceraian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab konflik, bentuk manajemen konflik serta faktor apa saja yang harus ada dalam pernikahan jarak jauh agar selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan yang bersifat studi pustaka (library research). Data yang digunakan melibatkan artikel jurnal yang meneliti pernikahan jarak jauh. Sumber pengumpulan data berasal dari penelusuran jurnal-jurnal terkait pernikahan jarak jauh. Fokus penelitian adalah strategi manajemen konflik dalam pernikahan jarak jauh. Tipe data yang digunakan adalah sebagai data primer. Hasil penelitian studi yang telah dilakukan adalah bentuk penerapan manajemen konflik dalam pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh adalah akomodasi, kompromi, kolaborasi, menghindari konflik, kompetisi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) adalah kepercayaan, komunikasi, keterbukaan dan kejujuran.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Perlindungan Kesehatan Mental Masyarakat ]]>
<![CDATA[Nurmala, Nurmala]]>;
<![CDATA[mulyana, Aji]]>;
<![CDATA[Amalia, Mia]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.574
<![CDATA[Kesehatan jiwa adalah keadaan dimana seseorang terbebas dari segala penyakit jiwa dan optimal dalam hal kemampuannya untuk mengelola emosinya, baik emosional maupun intelektual. Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian yuridis empiris, atau yang dikenal dengan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menyelidiki isu-isu hukum yang timbul serta apa yang dibicarakan di masyarakat umum. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini berfokus pada penerapan hukum normatif, atau hukum yang sekarang dipahami di masyarakat, terhadap kesehatan jiwa dan isu-isu yang terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk mengalami gangguan kejiwaan; hal ini disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan fisik yang mempengaruhi lokasi masing-masing individu pada saat itu dan berdampak negatif terhadap keamanan nasional dalam kaitannya dengan masalah sosial, hukum, dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan jiwa, koordinasi dan sinergi harus ditingkatkan baik dari pihak keluarga, dan pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[Linguistic Forensic Analysis On Car Rental Agreement At Private Car Rental Agency ]]>
<![CDATA[Orias, Marco]]>;
<![CDATA[Kurniawan Zaenal, Hery]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.591
<![CDATA[Linguistic forensics can be seen as an applied linguistic science because forensic linguistics uses the application of language analysis that can include phonetics, phonology, lexigramatika, semantic discourse, and other linguistic elements for the benefit of legal processes. In its increasingly dynamic development, language analysis in forensic linguistics has a unique dimension that requires special study. This research aims to discuss aspects in the dimension of language analysis used for forensic linguistics with the main variety of writing. The discussion of the variety is associated with the language used in the lease agreement as well as the context implied in it. The discussion is also enriched with references to several studies to display the potential that can be explored more deeply. The method used in this study is the qualitative descriptive method because this research focuses on the dimensions of language analysis that are typical in forensic linguistics i.e. comparative dimension, differentiator, and gauge. It is expected that this article can contribute insight into the development of forensic linguistics research.]]>
<![CDATA[Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Mata Air Masyarakat Mambalan Perspektif Kearifan Lokal Dan Hukum Transendental ]]>
<![CDATA[Erwin, Yulias]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.600
<![CDATA[Air merupakan kebutuhan pokok yang utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsumsi air saat ini sudah melebihi kebutuhan pada jaman dahulu. Selain sebagai kebutuhan rumah tangga, air juga kini sebagai kebutuhan utama dalam hiruk pikuk bisnis. Di Indonesia, hak masyarakat terhadap penggunaan air dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat adat Desa Mambalan mengaktualisasikan kearifan lokal dan nilai transendental dalam rangka mengatur dan membatasi masyarakat agar bersikap dan berprilaku arif dalam memanfaatkan sumber mata air. Dengan Metode pendekatan normatif-empiris, penelitian akan menganalisa secara deskriptif dari hasil pengumpulan data primer berupa observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam dengan informan-informan dari unsur tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku jabatan untuk mengumpulkan informasi yang kemudian diolah. Maka dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pada masyarakat adat Desa Mambalan terdapat prinsip-prinsip perilaku hidup yang dikategorikan ‘kearifan lokal’ atau Indegenous knowledge yang mereka sebut dengan istilah ‘Kemalik’, dan nilai-nilai transenden (agama Islam) yang memiliki potensi untuk diaktualisasikan menjadi regulasi dan kebijakan yang dapat melindungi kelestarian lingkungan, khususnya bagaimana mengelola dan memelihara sumber mata air yang berasal dari sungai dan hutan, dengan menerapkan sanksi-sanksi adat yang ideal dan relevan dengan kondisi kekinian.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jateng dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi PPDB 2023 ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Muhammad, Raihan]]>;
<![CDATA[Ananta, Bintang Rafli]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.603
<![CDATA[Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan yang diamanatkan oleh Konstitusi, seringkali dihadapkan pada tantangan maladministrasi yang muncul akibat birokrasi yang lamban. Adapun kasus maladministrasi dalam PPDB Jateng 2023 menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran ORI perwakilan Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus intrinsik, dengan menggunakan teori Administrative Burden Theory dan teori kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini, menunjukkan efektivitas Ombudsman dalam menangani masalah maladministrasi. Adapun dari sisi analisis menggunakan Administrative Burden Theory mengungkapkan bahwa beban administrasi yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaporkan maladministrasi masih ditemukan. Di sisi lain, dalam dimensi kualitas pelayanan, ORI perwakilan Jateng mampu memenuhi 5 Dimensi Kualitas (Servqual) sebagai indikator Perceived Service, meskipun masih terdapat kendala dalam memenuhi Expected Service. Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai komitmen Ombudsman dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam menangani dugaan maladministrasi PPDB Jateng 2023 meskipun tantangan komunikasi dan sosialisasi masih menjadi kelemahan utama. Implikasinya, penelitian ini menggambarkan upaya Ombudsman dalam menanggulangi maladministrasi, sekaligus menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam memitigasi beban administrasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan.]]>
<![CDATA[Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Telekomunikasi Pasca UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Kasno, Kasno]]>;
<![CDATA[Dwi Hendro Wibowo, Gatot]]>;
<![CDATA[Eko Purnomo, Chrisdianto]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.604
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur pengenaan sanksiadministrasi dan sanksi pidana dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPerppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU No. 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap perubahansanksi administrasi bidang telekomunikasi pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPerppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunaka metode penelitianhukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan,tolok ukur pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam UU No. 6 Tahun 2023tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU No. 36 Tahun 1999tentang Telekomunikas, Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 49, Pasal 32 danPasal 52, dapat berlaku dua sanksi yaitu administrasi dan sanksi pidana. Namun berdasar padaukuran PP No. 46 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, maka sanksi administrasilebih diutamakan. Kedua, dari tindakan administratif atau terdapat kesalahan yang termasukruang hukum pidana. Ketiga, tolok ukur dapat dilihat dari aspek substansi. Implikasi hukumterhadap perubahan sanksi administrasi bidang telekomunikasi pasca UU No. 6 Tahun 2023tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu Pertama, pengutamaansanksi administrasi daripada keberlakuan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana di lingkupDirjen SDPPI Kominfo tahun 2022 hingga 2023, yaitu pasca UU Cipta Kerja, menunjukanpenerapan sanksi administrasi terhadap semua perbuatan. Kedua, penambahan ketentuansanksi administrasi menimbulkan ketidakpastian hukum.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pemberantasan Korupsi Polisi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khairani Pancaningrum, Rina]]>;
<![CDATA[Ufran, Ufran]]>;
<![CDATA[Amiruddin, Amiruddin]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.609
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi ketika berperan sebagai penegak hukum di lapangan. Korupsi polisi adalah salah satu bentuk pelanggaran polisi dimana aparat penegak hukum melanggar kontrak politik mereka dan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Jenis korupsi ini mungkin melibatkan satu atau sekelompok petugas. Korupsi yang dilakukan oleh internal polisi merupakan tantangan terhadap kepercayaan publik, kohesi kebijakan, hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang melibatkan konsekuensi serius. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini apa penyebab dan bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi di lapangan dan bagaimana strategi kontrol korupsi polisi agar bisa mewujudkan polisi bebas korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Titik fokus penelitian ini adalah pada upaya mengetahui penyebab korupsi polisi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian hukum yang bersifat dogmatika yang lebih dekat dengan penelitian yang bersifat positivis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama sifat dari kepolisian berarti bahwa potensi korupsi selalu ada - ada banyak aspek yang melekat pada kepolisian yang membuatnya rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kedua, dan untuk memperkuat poin yang telah dibuat sebelumnya, menangani korupsi tidaklah mudah, dengan berbagai faktor yang terlibat harus diimbangi dengan berbagai tindakan pencegahan dan investigasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Pradipta, Indra]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Muhaimin, H. Muhaimin]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.706
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan manganalisa prosedur perjanjian LPBBTI, perlindungan hukum bagi penyelenggara dan penyelesaian sengketa antara penerima dana dengan penyelenggara LPBBTI. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Jenis dan sumber hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi secara umum dilakukan melalui 8 tahapan dimulai dari penentuan pihak terkait, persetujuan persyaratan, peninjauan hukum, penyusunan kontrak, verifikasi kepatuhan hukum, tanda tangan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta yang terkahir pembatalan atau perubahan. Perlindungan hukum penyelenggara LPBBTI yaitu perlindungan hukum preventif yang didasarkan pada berbagai peraturan dan regulasi yang ada. Penyelesaian sengketa antara nasabah pinjaman online/penerima dana dengan penyelenggaran LPBBTI dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi.]]>
