Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
217 Documents
<![CDATA[Perlindungan Bagi Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan Yang Mengalami Bencana Kabut Asap ]]>
<![CDATA[Widodo, Teguh Endi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5130
<![CDATA[AbstrakKemajuan yang dicapai saat ini (pengetahuan, inovasi dan teknologi) menyebabkan perubahan mendasar terhadap pola hidup manusia. Kemajuan telah mencapai tingkat adanya ketimpangan dalam mencapai keselarasan pelestarian lingkungan hidup. Persoalan timbulnya bencana kabut asap merupakan fakta yang membuktikan adanya ketimpangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup yang mengalami bencana kabut asap. Metode pengkajian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Kajian pada penelitian ini mendapatkan syarat bagi organisasi lingkungan hidup dalam rangka mendapatkan hak gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap merujuk pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, tercantum pada Pasal 92 ayat (3). Hak gugat yang dimiliki tersebut berupa hak gugatan perdata, gugatan pidana dan gugatan administratif.]]>
<![CDATA[KONSTITUSIONALISME DAN GOOD GOVERNANCE DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG ]]>
<![CDATA[Chofa, Fery]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5125
<![CDATA[AbstrakKewenangan pengangkatan dan proses rekrutmen hakim agung di Indonesia seringkali menimbulkan kontroversi dan polemik karena adanya tarik ulur dan benturan kepentingan antar lembaga negara dalam proses tersebut, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah memberikan batasan wewenang yang jelas bagi setiap lembaga negara itu sendiri. Belum lagi persoalan pelanggaran etika dan integritas hakim yang berpotensi merusak prinsip independensi dan imparsialitas lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam penegakkan hukum dan keadilan. Disadari atau tidak, sistem dan model rekrutmen calon hakim agung merupakan pintu pertama sekaligus faktor kunci yang determinan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, independen dan imparsial yang tercermin dari kualitas profesionalitas dan integritas personil hakim di Mahkamah Agung. Makalah ini mencoba menawarkan pemikiran konstitusionalisme pengangkatan hakim agung dan perbaikan sistem seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang relevan seperti supremasi hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan jalan mengakomodir kedua konsep tersebut secara yuridis normatif dalam undang-undang bidang peradilan seperti UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial atau dalam UU Jabatan Hakim.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Perusahaan Ritel Modern Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Anom, Alfatri]]>;
<![CDATA[Puspita, Lona]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5122
<![CDATA[AbstrakKemajuan teknologi merupakan salah satu pemicu berkembangnya ritel modern. Perkembangan tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi dan variasi produk yang ditawarkan dengan berbagai kemudahan transaksi dan kualitas layanan membuat konsumen tertarik dan beralih ke ritel modern untuk mencari produk yang dibutuhkan. Persaingan merupakan unsur yang dalam pengelolaan ritel modern. Seiring dengan tuntutan untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan kegiatan usahanya beberapa diantaar pelaku usaha ritel modern mengeluarkan “trik dan strategi nakal” sehingga bertentangan dengan hukum persaiangan usaha. Tulisan ini menguraikan bagaimana pengelolaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Penelitian dengan tipe yuridis normative merupakan metode yang digunakan dalam tulisan ini, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi literatur yang relevan merupakan bahan hukum yang digunakan dan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha berawal dari proses pendirian dan perijinan sesuai dengan ketentuan PP No. 112 tahun 2007 dan aturan turunannya, kemudian di dalam menjalankan kegiatan usahanya ritel modern wajib patuh dan tunduk pada undang-undnag no 5 tahun 1999. Ritel modern harus dikelola dengan fair dan tidak melakukan perjanjian serta kegiatan yang dilarang sehingga berpotensi menimbulkan praktik persaianagn usaha tidak sehat.]]>
<![CDATA[Transaksi Binsis Online Pada Kalangan Mahasiswa Undhari Ditinjau Dari Perlindungan Hukumnya ]]>
<![CDATA[Dilova, Gisha]]>;
<![CDATA[Alfito, Revi Yulia]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v8i1.5707
<![CDATA[Salah satu aplikasi E-Commerce yang berkembang saat ini di kalangan milenial adalah aplikasi Shopee pada mahasiswa Asrama Undhari. Saat ini telah ada 50 orang mahasiswa asrama Undhari yang telah kami mintakan keterangan nya melalui penyebaran kuisioner dan dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa, banyak kemudahahan yang diberikan dengan adanya transasksi bisnis ini namun beberapa dampak negatifnya juga sangat banyak jika mahasiswa belum mampu menganalisa dan memahami betul mengenai transasksi bisnin online ini apalagi ditinjau dari aspek hukumnya. Rumusan masaahnya 1. 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Transaski Bisnis Online pada Kalangan Mahasiswa Undhari? 2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaski Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari?. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) data yang digunakan adlaah wawancara dan menyebarkan kuisioner pada 50 0rang mahasiswa asrama Undhari. Hasil penelitian ini transaski bisnis online pada kalangan mahasiswa asrama undhari sebagian besar sudah menggunakan E-Commerce seperti Shopee, namun pemahaman mahasiswa belum sepenuhnya mengerti mengenai akibat hukum jika tidak memenuhi prestasi pada aplikasi Shoope. Hambatannya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan aplikasi E Commerce mengenai dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memahami secara betul mengenai perlindungan hukumnya. Penutup sebaiknya sosialisasi dan edukasi diberikan pada setiap semester kepada mahasiswa untuk memberikan pelajaran mengenai transaski bisnis tersebut serta dampak kedepannya.]]>
<![CDATA[Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Enggriyeni, Dewi]]>;
<![CDATA[Sagita, Ulvina]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v8i1.5705
<![CDATA[Pendaftaran merupakan salah satu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis. Hukum internasional yang mengatur pendaftaran indikasi geografis adalah The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 1958, Geneva Act of the Lisabon Agrrement on the Appellation of Origin and Geographical Indication 2015 dan Agreement on Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights 1994. Hukum nasional tentang pendaftaran indikasi geografis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini membahas bagaimana pendaftaran indikasi geografis ditinjau dari hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan internasional dan nasional tentang pendaftaran indikasi geografis mempunyai kesamaan persyaratan dokumen dan unsur unsur indikasi geografis meskipun belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX ]]>
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Akbar, Sahda Saraswati]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5131
<![CDATA[AbstrakPenyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penanaman Ganja Medis ]]>
<![CDATA[Ambarwati, Desi Farika]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6236
<![CDATA[Ganja, sebagai narkotika golongan I, memiliki status hukum yang kompleks di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun terdapat potensi manfaat medis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam ganja, seperti cannabidiol (CBD), dapat membantu mengobati berbagai kondisi kesehatan. Namun, ketidakpastian hukum menghambat penelitian lebih lanjut dan pengembangan terapi berbasis ganja. Masyarakat dan kalangan medis semakin mendesak revisi regulasi agar ganja dapat dimanfaatkan secara legal untuk tujuan medis. Penelitian ini akan mendalami perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis di Indonesia, serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Akibat hukum bagi individu yang terlibat dalam penanaman ganja untuk tujuan medis sangat serius. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi mereka yang menanam atau memiliki narkotika golongan I, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda hingga delapan miliar rupiah. Meskipun ada argumen untuk legalisasi dan perlindungan hukum bagi pasien, pemerintah tetap berhati-hati karena khawatir akan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menanam ganja tanpa izin dari pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, individu yang menggunakan ganja untuk tujuan medis tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Konser Komersial (Studi Kasus Once dengan Dewa 19) ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Fredy Bagus]]>;
<![CDATA[Marsitiningsih, Marsitiningsih]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6214
<![CDATA[Kasus antara Once Mekel dengan Dewa 19 terjadi karena Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 pada konser komersial tanpa izin dari penciptanya yaitu Ahmad Dhani. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi pelanggaran hak cipta musik dalam konteks pertunjukan komersial dan mengetahui hambatan dalam menegakkan hukum hak cipta musik. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk meneliti permasalahan pelanggaran hak cipta musik.Hak cipta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Disebutkan pada Pasal 9 UUHC bahwa setiap pihak yang ingin membawakan lagu milik orang lain harus mendapatkan izin dari penciptanya dan jika melanggar akan dikenai sanksi sesuai Pasal 113 UUHC. Hambatan dalam implementasi penegakan hukum, seperti kerjasama lembaga penegak hukum yang buruk, kurangnya keahlian teknologi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Penelitian ini juga menjabarkan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi, serta menunjukkan keunggulan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Diperlukan adanya penguatan struktur hukum, sosialisasi peraturan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat, dikarenakan masih banyaknya hambatan pada budaya hukum seperti kepatuhan masyarakat yang buruk dan toleransi terhadap pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum hak cipta musik dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil dengan menggunakan pendekatan yang terpadu. ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan ]]>
<![CDATA[Palwa, Regina Clara]]>;
<![CDATA[Hariri, Achmad]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6202
<![CDATA[PT Mas Murni Indonesia (MAMI) memiliki sebuah aset berupa hotel yang dinamakan Hotel Garden Palace, berlokasi di Surabaya. Hotel tersebut dinyatakan pailit, akibat ketidakmampuannya untuk membayar pesangon terhadap karyawan yang di phk serta PT MAMI yang memiliki sejumlah utang pada bank. Tanggung gugat pemilik hotel garden palace yang pailit ialah sebuah tanggung jawab dari pemilik beserta pengelola hotel tersebut, terhadap kewajiban keuangan dan pelayanan yang belum terpenuhi. Pembahasan pada artikel ini, bertujuan untuk menganalisis terkait bentuk tanggung gugat pada perseroan terbuka yang mengalami kepailitan, mengidentifikasi hak-hak yang dimiliki oleh kreditor maupun tindakan yang dilakukan kurator sebagai seseorang yang ditunjuk pengadilan, dengan tujuan mengkoordinasikan harta pailit tersebut. Bagaimana tanggung gugat dan implikasi hukum dari tanggung gugat pemilik hotel yang pailit tersebut menjadi rumusan masalah dalam artikel ini. Metodologi penelitian artikel ini terdiri dari normatif, pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya yang bertanggungjawab dan harus menerima akibat hukumnya ialah PT MAMI. Para pihak terkait telah melewati tahap mediasi. Kemudian, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga kasasi di Mahkamah Agung telah dilaksanakan. Implikasi dari adanya kasus kepailitan ini memiliki efek domino yang cukup luas. Penelitian ini pun memberikan wawasan baru mengenai aturan hukum kepailitan di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam kasus tersebut. Meskipun pemilik hotel memiliki tanggung jawab hukum, akan tetapi kepentingan kreditor harus diprioritaskan dalam proses penyelesaiannya. Hal ini penting untuk menjamin keadilan hukum yang optimal untuk seluruh pihak-pihak terkait dalam perkara kepailitan tersebut.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Yanto, Yanuar Dwi]]>;
<![CDATA[Attamimi, Zeehan Fuad]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6172
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang sering terjadi dan kompleks di berbagai wilayah di Indonesia mengenai pertanahan yaitu sengketa tanah. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus atau sengketa pertanahan dengan menitikberatkan pada hukum atau peraturan yang mengatur mediasi pada sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berpusat pada analisis peraturan perundang-undangan, bahan hukum, kebijakan, dan prosedur yang dilaksnakan melalui mediasi pada sengketa kasus tanah. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih jauh dan mendalam tentang struktur hukum dan kebijakan atau prosedur tentang mediasi sengketa kasus tanah serta melakukan pengujian terhadap seberapa tingkat efektif pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian kasus sengketa pertanahan. Landasan hukum untuk pelaksanaan proses mediasi sengketa kasus tanah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kantor ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan mediasi, khususnya sengketa kasus pertanahan agar proses mediasi dapat dilaksanakan tanpa menggunakan jalur persidangan yang menghabiskan waktu, biaya yang besar, dan panjang dalam penyelesaian perkaranya. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, dan kurang terlatihnya mediator.]]>
