Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
994 Documents
<![CDATA[Eksistensi Hukum Adat dalam Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Dayak Iban terhadap Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Barat ]]>
<![CDATA[Diane Prihastuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.%p
<![CDATA[Perlindungan lingkungan menjadi isu strategis di tengah eskalasi krisis iklim global, dengan kenaikan suhu rata-rata bumi sekitar 1,1°C sejak era pra-industri sebagaimana dilaporkan IPCC 2023. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat merepresentasikan praktik harmonisasi antara nilai budaya dan konservasi ekologis, terutama dalam pengelolaan lahan gambut. Ekosistem gambut memiliki fungsi vital sebagai penyerap dan penyimpan karbon, dengan cadangan sekitar 57 gigaton karbon yang berkontribusi signifikan terhadap stabilitas iklim. Penelitian ini bertujuan menegaskan eksistensi serta peran fundamental hukum adat dalam menjaga kelestarian lahan gambut, sekaligus menganalisis kendala implementasinya dalam kerangka hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah diatur secara konstitusional dan dalam regulasi agraria, praktiknya masih menghadapi hambatan struktural akibat benturan kepentingan pembangunan berbasis investasi, sehingga efektivitas perlindungan lingkungan berbasis hukum adat belum optimal.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aden Mahardika]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.249-258
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perawat dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Pidana medik muncul akibat dugaan kelalaian, kesalahan profesional, maupun tindakan di luar kewenangan yang dilakukan tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur kesalahan, melanggar standar profesi, serta terdapat hubungan kausal dengan kerugian pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur kelalaian, standar operasional prosedur, dan hubungan sebab akibat, dengan pembuktian melalui keterangan ahli. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi perawat, kepatuhan terhadap standar profesi, dan penguatan regulasi sebagai langkah preventif.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Kota Jambi (Studi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi) ]]>
<![CDATA[Mimi Dwi Aufa]]>;
<![CDATA[Riky Novarizal]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.230-238
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang serius. Menanggapi hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai upaya rehabilitasi berbasis komunitas. Program ini menyasar pengguna narkotika tingkat rendah agar memperoleh bantuan tanpa proses hukum pidana. Penelitian di BNN Provinsi Jambi menunjukkan bahwa IBM efektif menekan angka penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, pemetaan wilayah rawan, penjangkauan, dan asesmen individu. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan implementasi IBM memenuhi empat aspek kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. IBM juga merupakan bentuk kebijakan Kriminal non pidana yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hukuman. Dengan demikian, IBM menjadi alternatif strategis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara lebih manusiawi dan efektif. ]]>
<![CDATA[ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Apriguno Putrantio]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.%p
<![CDATA[AbstrakAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Hukum di Indonesia merupakan kajian penting mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup—meliputi aspek abiotik, biotik, dan kultural. AMDAL berfungsi sebagai aturan kebijakan lingkungan yang esensial dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin , dan merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif serta mengelola risiko lingkungan. Namun, terjadi perubahan signifikan dalam hukum lingkungan dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) , yang memuat pembaharuan aturan perizinan lingkungan hidup. Perubahan ini menimbulkan polemik karena menghapus ketentuan wajib izin lingkungan dan mereduksi fungsi AMDAL dari yang awalnya wajib menjadi hanya bahan pertimbangan. Perubahan ini dikhawatirkan oleh pegiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, terutama karena analisis dampak lingkungan hanya diwajibkan untuk proyek berisiko tinggi tanpa dasar aturan yang jelas untuk menentukan risiko rendah atau tinggi. Pelemahan ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dan menggugat , padahal lingkungan hidup merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tegas, dengan aturan hukum yang dikaji secara luas agar kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat tidak terancam.Kata Kunci : AMDAL, Hukum Lingkungan, Undang-undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Peraturan Menteri: Analisa dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[BR Napitupulu, Maria]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Ketidakjelasan pengaturan terkait posisi Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia meniscayakan kajian lebih mendalam guna mempertegas status hukumnya. Penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis eksistensi peraturan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis presidensial, dengan memerhatikan dinamika kewenangan menteri sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Sehingga akan terlihat kedudukan dari peraturan menteri dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif dengan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Peraturan Menteri diterbitkan oleh seorang Menteri untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam suatu bidang tertentu. Peraturan Menteri dapat dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. ]]>
<![CDATA[Perubahan Fisik Lingkungan dan Respons Kebijakan Ekologi Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang ]]>
<![CDATA[Jeni Minan]]>;
<![CDATA[Deni Kurniawan]]>;
<![CDATA[Dede Adriana]]>;
<![CDATA[M Kiki Rizqi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.200-208
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang perubahan fisik lingkungan pesisir dan respon ekologi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menjadi isu strategis dan krusial di Kabupaten Pandeglang, Banten. Mengingat wilayah ini memiliki kerentanan ekologis dan sosial-ekonomi yang tinggi terhadap ancaman bencana alam maupun aktivitas antropogenik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik tinjauan literatur sistematis terhadap 15 sumber akademik berbahasa Indonesia yang relevan, mencakup artikel jurnal, laporan penelitian, tugas akhir, serta publikasi ilmiah terkait dinamika pesisir Pandeglang. Hasil kajian menunjukkan adanya urgensi penegasan terhadap perlunya pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis sains. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring perubahan fisik berbasis teknologi geospasial guna memetakan risiko secara akurat. Selain itu, penting untuk memperjelas mekanisme koordinasi lintas sektoral serta mengintegrasikan perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai benteng alami terhadap abrasi serta kenaikan permukaan air laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam skema mitigasi bencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi dan ekologi wilayah pesisir secara jangka panjang. Langkah preventif ini krusial guna meminimalisir dampak degradasi lingkungan yang kian masif serta memperkuat resiliensi wilayah terhadap perubahan iklim global yang berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk pesisir di Kabupaten Pandeglang.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukuman Sosial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam Konteks Hukum Kemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Gilbert Christhew Gunawan]]>;
<![CDATA[Susanto Waluyo]]>;
<![CDATA[Artika Wilda Kusuma]]>;
<![CDATA[Fathul Burhani Arsyadi]]>;
<![CDATA[Aida Dewi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.282-291
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia (KUHP Baru) membawa perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan resmi terhadap hukuman sosial dalam bentuk sanksi kerja sosial. Hal tersebut menunjukkan transformasi dari model pidana yang murni bersifat retributif menuju kerangka komunitarian dan rehabilitatif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Studi ini menelaah penerapan hukuman sosial dalam konteks hukum komunitarian, dengan menggunakan perspektif teoretis Hukum yang Hidup sebagai dasar pembentukan normatifnya dan Keadilan Restoratif sebagai kerangka untuk tujuan serta pelaksanaannya. Studi menganalisis apakah hukuman sosial, khususnya sanksi kerja sosial, masih memenuhi definisi retributif klasik tentang “hukuman” atau seharusnya dipahami sebagai bentuk “tanggung jawab sosial” dan secara kritis menilai isu keadilan dalam penerapan hukuman sosial khususnya ditengah kebhinekaan Indonesia. Studi ini menyimpulkan meskipun hukuman sosial merupakan inovasi penal progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada standar normatif yang konsisten, proporsionalitas, dan perlindungan prosedural.]]>
<![CDATA[Dampak Stigmatisasi Sosial Terhadap Kondisi Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum ]]>
<![CDATA[Dhea Febria Rahman]]>;
<![CDATA[Gina Indah Permata Nastia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.292-296
<![CDATA[Stigmatisasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum mengancam kesehatan mental mereka dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia yang menganut restorative justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan systematic literature review terhadap jurnal terindeks (2021-2026) dan analisis konten kualitatif terhadap 100 postingan media sosial kasus Jawa Barat (2023-2025). Penelitian ini mengidentifikasi pola stigmatisasi digital, menganalisis dampaknya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Temuan menunjukkan ketidakefektifan Pasal 29 undang-undang tersebut dalam melindungi identitas anak dari cyberstigma yang memicu depresi dan kecemasan, dengan paparan online sebagai moderator utama gangguan psikologis. Penelitian menghasilkan model intervensi hukum-psikologis berbasis komunitas untuk reintegrasi sosial hingga 2030.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Fatiya Nadhrah]]>;
<![CDATA[Harisman Harisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.304-
<![CDATA[Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional karena dampaknya yang luas dan sistematis terhadap kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida serta mengkaji kedudukan genosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dan Rome Statute of the International Criminal Court. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional yang memiliki unsur khusus berupa niat untuk menghancurkan suatu kelompok tertentu, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hukum pidana internasional, genosida termasuk dalam kategori core crimes yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Selain itu, genosida dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia karena melanggar hak hidup, hak atas keamanan, dan keberlangsungan suatu kelompok manusia. Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dilakukan melalui mekanisme peradilan internasional, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan yurisdiksi, faktor politik internasional, dan kurangnya kerja sama antarnegara. Kesimpulannya, hukum pidana internasional telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur dan menindak kejahatan genosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara dalam menegakkan keadilan global. ]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERANG DI ERA KONFLIK ]]>
<![CDATA[Indri Pebriani]]>;
<![CDATA[Harisman Harisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas International Criminal Court (ICC) dalam menanggulangi kejahatan perang di tengah dinamika konflik kontemporer yang semakin kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi hambatan yuridis dan politis mahkamah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ICC terhambat oleh tiga faktor utama: ambiguitas prinsip komplementaritas yang sering dimanipulasi oleh negara melalui peradilan semu (sham trials), tantangan validasi bukti digital (Open Source Intelligence) dalam konflik asimetris, serta ketergantungan ekstrem pada kerja sama politik negara anggota dalam eksekusi surat penangkapan. Kasus surat penangkapan terhadap Vladimir Putin menegaskan bahwa tanpa mekanisme eksekusi yang otonom dan pembaruan standar pembuktian digital, ICC berisiko hanya menjadi instrumen keadilan yang bersifat simbolis dan selektif terhadap kekuatan geopolitik besar.]]>
