cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaliandra
Contact Email
kaliandrasaputra5@gmail.com
Phone
+6282387191091
Journal Mail Official
hukumah@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Riau No. 02 Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
Published by STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian
ISSN : -     EISSN : 26146444     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Other
Focus dan scope artikel yang akan diterima dan diterbitkan dalam Jurnal HUKUMAH harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam yaitu: Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang): fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 8   9   10   11   12 
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGHALANG KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 BOROTAN, AMRIN
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.575

Abstract

Dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam membawa perubahan dalam kewarisan Islam khususnya Indonesia karena memasukkan percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan. Sebelumnya, fuqaha hanya menyepakati tiga hal yang menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui mengapa dalam pasal 173 KHI percobaan pembunuhan, penganiyaan berat dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan bentuk content analysis. Setelah konsep percobaan pembunuhan, penganiyaan berat dan memfitnah yang dikategorikan sebagai alasan penghalang mewarisi dipelajari dan di pahami, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan dasar hukum KHI menjadikan percobaan pembunuhan, penganiyaan berat dan memfitnah sebagai alasan penghalang mewaris
JURIDICAL ANALYSIS OF DEFAULTS IN MORTGAGE BUYING AND BUYING WITH BUY BACK GUARANTEE FACILITIES REVIEWED FROM ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case study of PT. Sinarwijaya Ekapratista Banjar Wijaya Project) Kamilulloh, Farhan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v6i2.608

Abstract

Buy back guarantee is a guarantee made by the developer in the form of a statement letter, as long as the house certificate is in the settlement stage, which functions as an anticipation for the bank if the customer defaults. The aim of the research is to find out the working mechanism of the buy back guarantee until the bank makes a buy back guarantee claim to the developer as well as the rules for late fines for buy back claims. As well as in the view of Positive Law and Islamic Law. This research method uses qualitative. The results of this research are: The developer has criteria for potential working partners to be able to work together and make an agreement. Efforts that can be made by the developer before the bank asks to claim a buy back guarantee can be submitted. If various forms of warnings from the developer are not responded to by the customer then the bank can execute the guarantee by paying the fees specified. has been detailed by the bank. The solution provided by the developer to customers is to find a buyer who is able to replace the position of the defaulting customer at the bank so that they can carry out the transfer of rights to the unit. According to Islamic law, the imposition of late fines and penalty fees in the details issued by the bank can be reduced by the LTV of the developer's deposits which are still held in the bank. Settlement of the buy back guarantee between the developer and the customer can be resolved through non-litigation (outside of court). The developer pays the buy back guarantee according to the bank's request by reducing penalty fees and late fines distributed by the bank to Poscariti. Both the view of Islamic law and positive law allow it as long as no one is harmed.
PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HUKUM PEMANFAATAN BARANG GADAI SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN DAN RELEVANSI PENERAPANNYA DI MASYARAKAT Borotan, Amrin
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i2.849

Abstract

Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan imam madzhab lainnya. Malikiyah mempunyai pendapat yang lebih keras dibandingkan ulama lainnya, yaitu pihak penggadai dan penerima gadai dilarang memanfaatkan barang gadaian. Akan tetapi relevansi penerapan gadai tidak sesuai dengan pendapat Imam Malik dimana yang terjadi dimasyarakat pada saat ini penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan gadai demi mempermudah pinjaman yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian library research, Teknik Analisa data menggunakan metode deskriptif. Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian yakni: pemanfaatan marhun oleh rahin menurut ulama malikiyah tidak diperbolehkan, akan tetapi barang gadaian tidak boleh disia-siakan, maka rahin boleh menjadikan murtahin sebagai wakilnya dalam memanfaatkan marhun untuknya dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk merawat marhun menjadi tanggungjawab rahin. Adapun metode istibath yang digunanakan Imam Malik dalam menentukan hukum pemanfaatan barang gadai adalah hadits Rasulullahi SAW, yaitu setiap utang yang menarik manfaat adalah riba. Relevansi penerapan hukum gadai yang dilakukan di masyarakat tidak seseuai dengan syari’at islam dimana penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian sepenuhnya sampai hutang dikembalikan, yang bertolak belakang dengan pendapat imam malik, yang tidak memperbolehkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian.
IMPLEMENTASI IHDAD BAGI WANITA DI DESA DAYO KECAMATAN TANDUN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Jasmiati, Jasmiati
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i2.842

Abstract

Ihdad merupakan suatu konsekuensi yang telah diatur dalam syari’at Islam yang apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya maka wajib baginya untuk melaksanakan ihdad, yaitu masa berkabung, selama empat bulan sepuluh hari, selama menjalankan masa ihdad seorang wanita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan atau memakai perhiasan serta tidak boleh melaksanakan pernikahan baru selama berada dalam masa iddah. Namun fakta yang terjadi pada masyarakat desa Dayo tidak menjalankan ihdad sesuai dengan syri’at Islam, untuk itu perlu kiranya untuk dilakukan penelitian terkait implementasi ihdad di desa Dayo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari wawancara, penelitian ini menggunakan teknik analisis. Hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut: Pertama, Sebahagian masyakat desa Dayo ada yang melaksanakan ihdad, dengan pemahaman ihdad dilaksanakan dalam waktu 7 hingga 40 hari, artinya belum menerapkan ihdad sesuai dengan syari’at Islam, dikarenakan pemahaman masyakarakat terhadap konsep dan pengaplikasian ihdad masih sangat jauh bahkan mayoritas tidak mengetahui. Kedua, sebagian kecil sudah mengetahui berapa lama masa ihdad harus di lakukan, namun dalam penerapanya seorang ibu harus tetap bekerja untuk menggantikan suaminya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
MENIMBANG ANAK YANG LAHIR DI BULAN SAFAR PADA MASYARAKAT MELAYU ROKAN Arisman, Arisman; Harahap, Solehuddin; Siregar, Ari Pradana
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v7i2.977

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya sebuah tradisi yang telah turun-temurun dilaksanakan dan untuk mengetahui sudut pandang ‘urf terhadap tradisi tersebut, yakni tradisi menimbang anak yang lahir dibulan Safar pada masyarakat Melayu Rokan. Sebuah tradisi yang harus dilaksanakan bagi orang tua yang memiliki anak yang lahir di bulan Safar. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research). Adapun  populasinya adalah masyarakat suku Melayu Rokan, di Desa Serombou Indah, Kecamatan Rambah Hilir. Data diambil dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar dimaksudkan untuk mendoakan sang anak agar terhindar dari bebagai keburukan, karena bulan Safar dipercayai sebagai bulan yang membawa keburukan, konon bila tidak dilaksanakan, masyarakat percaya bahwa sang anak, akan mudah sakit, dan pendek umurnya. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam, tradisi ini merupakan ‘urf fasid, kecuali apabila dihilangkan unsur mitos bulan Safar didalamnya, maka tradisi ini kemudian dapat dikategorikan menjadi ‘urf shahih.
PANDANGAN IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG PEKERJAAN DOMESTIK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH Kholiq, Abdul; Akbarizan, Akbarizan; Ismail, Hidayatullah; Harmanto, Adi; Pasla, Jimli
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i2.853

Abstract

Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa tugas pekerjaan domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Penelitian ini menjadi menarik, sebab kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori mubadalah yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qarhawi prihal kewajiban pekerjaan domestik dalam rumah tangga jika dilihat dalam perspektif mubadalah? Penelitian ini berjenis library research yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori mubadalah adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, alih-alih dominan. Oleh karena itu, pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami, secara dominan, sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan mubdalah. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori mubadalah.
THE CONCEPT OF MITSAQAN GHALIZHAN IN THE QUR'ĀN AND HADITH Rohana, Nada Putri
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i2.863

Abstract

In Islam, building a family requires strong commitment, sincerity and readiness. Marriage is a strong agreement (mitsaqan ghalizhan). Advice on maintaining the integrity of marriage can be reviewed in the Al-Qur'an and hadith which are the basis of Islamic law. The research method uses descriptive studies processed from reading sources (literature review). Data sources use the Al-Quran and primary materials that support research. The data collection technique was carried out by tracing data sources relevant to the research through research studies, journals and articles about mitsaqan ghalizhan. The results of this research show that the essence of mitsaqan ghalizhan is not only about maintaining the integrity of the household to avoid divorce, but is also related to the purpose of marriage, namely sakinah, mawaddah, warahmah. The verses of the Qur'an and Hadith convey the crucial principle of the word mitsaqan ghalizhan, namely shaking the heavens, causing destruction and destroying humanity, if the agreement is betrayed and cheated. So, to maintain the strength of the agreement, you should think about the purpose and location first
PENETAPAN KADAR MAHAR DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI’I) Jasmiati, Jasmiati
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 8, No 1 (2025): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i1.1070

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i mengenai kadar minimal mahar dalam pernikahan. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebesar sepuluh dirham, sedangkan ulama Syafi’iyyah berpendapat tidak ada batasan minimal, selama mahar memiliki nilai dan sah untuk dijual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan kadar mahar berdasarkan hadits yang menyebut minimal sepuluh dirham, sedangkan Imam Asy-Syafi’i menggunakan hadits yang menunjukkan kelonggaran tanpa batasan jumlah, selama memiliki nilai. 
Analisis Kritis Terhadap Hukum Penjatuhan Talak Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Amirullah, Muhammad Azrul; Nisa, Ilma Tsaqila Khoirun; Sutanti, Kamila
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 8, No 1 (2025): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i1.1083

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinnah mawaddah marohmah tidaklah mudah. Dalam bahtera rumah tangga pasti ada masalah, jika antara suami istri tidak bisa diakurkan maka talak menjadi ucapan pemisahan diantara keduannya, Namun zaman sekarang permasalahan terus berkembang bahkan sampai permasalahan talak ada yang melakukannya secara online atau dengan media elektronik. Hal ini masih banyak menimbulkan simpang siur antar jumhur ulama. Dari latar belakang diatas, penulis merujuk pada aspek pandangan hukum Islam dan hukum posistif yang ada di Indonesia. Dilihat dari segi penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dengan cara mengupulkan bahan kepustkaan atau data sekunder. Sejalan dengan penjelasan di atas bahwasanya penelitian hukum normatif termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil pembahasan diatas apabila talak ditinjau dari hukum Islam maka ada dua pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pendapat yang melarang adalah kalangan ulama madzhab Zahiri seperti Ibnu Hazm, beliau menuturkan bahwa talak dilakukan oleh lisan dari suami pada istri. Kemudian pendapat yang membolehkan dalam permasalahan ini adalah dari kalangan madzhab Syafi’iyah, Sayyid Sabiq dan salah satu da’i kondang di Indonesia yaitu ustadz Adi Hidayat menurut mereka talak merupakan tindakan yang membutuhkan kehati-hatian apabila dilakukan oleh suami untuk menceraikan istrinya secara serius.
Peran AI (Artificial Intelligence) dalam Transaksi Digital Perspektif Fikih Muamalah Guna, Farizqi Adi; Fanani, Ach Bissri
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 8, No 1 (2025): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i1.1092

Abstract

Perkembangan teknologi memunculkan hal baru bernama AI (Artificial Intelligence). AI secara singkat bisa diartikan sebagai kecerdasan buatan. Penerapannya telah terasa dalam berbagai bidang. Dalam ekonomi dan bisnis AI sangat berperan. Dalam klasifikasinya AI bisa menjadi objek dalam transaksi, alat dalam transaksi, wakil terbatas dalam transaksi dan pelaku mandiri dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi AI dalam transaksi menurut teori fikih muamalah. Serta mengetahui tindakan hukum yang disebabkan oleh kesalahan AI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengambil teori melalui sumber hukum primer seperti Al-Quran, hadis serta kitab-kitab kuning. Serta mengidentifikasi AI berdasarkan empat posisi tersebut. Supaya para masyarakat lebih yakin akan penggunaan AI. Dengan ditabrakan dengan teori fikih muamalah, empat posisi yang ditempati AI dalam transaksi digital masih harus disesuaikan dengan teori fikih muamalah. Supaya AI bisa mengesahkan ketika berperan dalam sebuah transaksi.

Page 11 of 12 | Total Record : 113

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): HUKUMAH Vol 8, No 1 (2025): HUKUMAH Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH Vol 7, No 1 (2024): HUKUMAH Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue