cover
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
demos.ijd@gmail.com
Phone
+6281284963876
Journal Mail Official
demos.ijd@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 5 Pandeglang, Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
International Journal of Demos
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 27210642     DOI : 10.31506/ijd
International Journal of Demos (IJD) is an open access, and peer-reviewed journal. IJD try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: citizenship, civil society movement, environmental issues, gender politics and identity, digital society and disruption, urban politics, community welfare, social development, public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance, human rights & democracy, radicalism, and terrorism. Publish three times in a year i.e. April, August, and December. IJD Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences
Articles 271 Documents
Problematika Penambangan Pasir Sebagai Wujud Antroposentrisme: Studi Kasus di Wilayah Rumpin Kab. Bogor Agustini, Wanda Qori; Marpaung, David
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.434

Abstract

AbstractExploitation of the environment is an action taken by humans by exploiting or taking all forms of natural resources excessively for the benefit of individuals or groups. Environmental exploitation also has a very serious impact on the circumstances surrounding the community's residence. Sand mining is a form of environmental exploitation and it is a form of anthropocentrism. Anthropocentrism is a theory which states that humans have a special role as the sole guardian of the earth's sustainability because humans are the only living things that are the most rational among other living things. It is not surprising that natural disasters are often caused by human actions, such as landslides, floods, and others. The thing that is interesting is that in the Rumpin area, Bogor Regency, where the surrounding community carries out mining activities and this results in increasing the economy of the people in the Rumpin area. In fact, if you look at it from the other side, there is also environmental pollution, damage to access roads, and so on that are detrimental to everyday life.Keywords: Environmental Exploitation, Sand Mining, Anthropocentrisme AbstrakEksploitasi lingkungan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan cara memanfaatkan atau mengambil segala bentuk sumber daya alam secara berlebihan untuk kepentingan individu maupun kelompok. Eksploitasi lingkungan juga memiliki dampak yang sangat serius bagi keadaan sekitar tempat tinggal masyarakat. Penambangan pasir merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi lingkungan dan hal tersebut merupakan wujud antroposentrisme. Antroposentrisme merupakan sebuah teori yang mana dinyatakan bahwasannya manusia memiliki peranan yang istimewa sebagai satu-satunya penjaga keberlanjutan bumi dikarenakan Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang paling rasional di antara makhluk hidup lainnya. Tidak heran apabila sering terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh tindakan manusia itu sendiri Seperti contohnya tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Hal yang menjadi menarik yakni di daerah Rumpin Kabupaten Bogor yang mana masyarakat sekitar melakukan aktivitas penambangan dan berakibat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Rumpin. Padahal Jika dilihat dari sisi lain timbul juga pencemaran lingkungan, rusaknya akses jalan, dan lain sebagainya yang bersifat merugikan kehidupan sehari-hari.Kata Kunci: Eksploitasi Lingkungan, Penambangan Pasir, Antroposentrisme
Faktor-Faktor Penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam Proses Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Sekarwati, Siti Fadias; Sagita, Novie Indrawati; Centia, Selvi
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 2 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i2.482

Abstract

AbstrakInspektorat Daerah merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap dana desa demi terwujudnya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.  Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Intern Pemerintah atau APIP yang melakukan reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, serta bentuk pengawasan lainnya. Objek penelitian adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumjang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor kendala Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa faktor baik internal dan eksternal yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa secara efektif. Faktor internal sendiri disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia pada perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan pengurangan anggaran sejak tahun 2020. Sementara itu, faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan pihak kecamatan dan sistem fraud risk control yang menimbulkan beberapa permasalahan baru dari pihak luar inspektorat. Sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Kata kunci: Kendala, Pengawasan, Dana desa. AbstractThe Regional Inspectorate is one of the units that supervises village funds to achieve accountable and transparent management. The Regional Inspectorate acts as an Internal Government Apparatus or APIP which carries out reviews, monitoring, evaluation, inspections and other forms of supervision. The research object is the Lumjang Regency Regional Inspectorate. This research aims to analyze and determine the factors that constrain the Lumajang Regency Regional Inspectorate in the process of monitoring village fund management. The analytical method used is a qualitative method with data triangulation techniques. The results of the research showed that there were several factors, both internal and external, which became obstacles for the Lumajang Regency Regional Inspectorate to supervise the management of village funds effectively. Internal factors themselves are caused by a lack of human resources in the Lumajang Regency Regional Inspectorate and budget reductions since 2020. Meanwhile, external factors are caused by a lack of coordination with sub-district officials and the fraud risk control system which has given rise to several new problems from parties outside the inspectorate. So there are still many things that need to be addressed and improved by the Lumajang Regency Regional Inspectorate in dealing with these obstacles.Keywords:  Constraints, Supervision, Village Funds.
Kepuasan Masyarakat pada Program Kampung Sehati (Corporate Social Responsibilty PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU) Nugroho, Kandung Sapto; Sjafari, Agus; Syaefulloh, Syaefulloh
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.468

Abstract

AbstrakThis article tries to understand public organizations not only in government institutions which are presented as bureaucracies such as public services in the field of education, health from local governments or hospitals or schools, but also in their appearance as corporations. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU is a clear example of a public organization in the form of state representation in corporate form. The use of survey methods in preparing the community satisfaction index will produce a detailed level of community satisfaction that is measured. This database will be used as material for preparing policies/programs that can be improvised, monitored or evaluated so that relations with external organizations will be more constructive. The overall performance of the community satisfaction index for the Sehati Village Program reached 84,066, in the Very Good category. In order to maintain and improve community empowerment performance, this study recommends establishing a technical communication forum between empowerment actors with regular meetings and discussing potential technical problems that arise. Based on these findings, this study provides recommendations for internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU takes the form of establishing a technical communication forum involving multi-stakeholder community development.Keywords:  Empowerment, Kampung Sehati, Indonesia Power. AbstrakArtikel ini mencoba memahami organisasi publik bukan hanya pada lembaga pemerintahan yang ditampilkan sebagai birokrasi seperti layanan publik bidang pendidikan, kesehatan dari pemerintah daerah atau rumah sakit atau sekolah, namun juga dalam tampilan sebagai korporasi. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU merupakan contoh nyata organisasi publik dalam tampilan representasi negara dalam bentuk korporasi. Penggunaan metode survei dalam penyusunan indeks kepuasan masyarakat akan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang terukur secara detail. Basis data inilah yang akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan/program yang sifatnya bisa improvisasi, monitoring maupun sebagai evaluasinya sehingga relasi dengan eksternal organisasi akan bisa lebih konstruktif. Kinerja secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat pada Program Kampung Sehati mencapai 84,066, berkategori Sangat Baik. Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat, maka kajian ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi teknis antar aktor pemberdayaan dengan pertemuan rutin dan membahas potensi masalah-masalah teknis yang muncul. Atas dasar temuan inilah kajian ini memberikan rekomendasi bagi internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU berupa pembentukan forum komunikasi teknis dengan melibatkan multi stakeholder community development.Kata kunci: Pemberdayaan, Kampung Sehati, Indonesia Power.
Agricultural Sector Development Policy in Realizing Food Security in Kutai Kartanegara Regency Budiyanto, Indra; Aqhsa, Nourial; Jamal, Muh
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 2 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i2.488

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the agricultural sector development policy in realizing food security in Kutai Kartanegara Regency. The research method used is secondary data analysis. Agricultural statistical data and local government policies are the main sources in conducting the analysis. The results and discussion of the study indicate that the vision and mission of agricultural development in Kutai Kartanegara Regency are very clear in supporting food security. Area-based agricultural development programs, the active role of local governments, and support for agricultural infrastructure are key factors in achieving this goal. The use of agricultural tools and machinery (Alsintan), adequate agricultural infrastructure development, coordination between regional apparatus organizations (OPD), and the adoption of modern agricultural technology and livelihood diversification have been discussed as relevant and important strategies. The implementation of these programs has been shown to increase agricultural productivity, farmer welfare, and food security in the region. A deep understanding of the various aspects of agricultural development and the challenges faced, as well as strategies to overcome them, provides a solid framework for the development of effective and sustainable policies and programs. Suggestions for improvement include a more detailed explanation of the relationships between subtopics and the presentation of more concrete examples or case studies to enrich the discussion.Keywords: Agriculture, Food Security, Kutai Kartanegara.
Praktik Pembatasan Internet Pada Masa Konflik di Papua Silas, Jonah; Agustino, Leo; Hikmawan, M Dian
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 1 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i1.478

Abstract

AbstrakThis research explores the practice of internet restrictions carried out by the state, with a focus on the current socio-political conflict situation. Digital power as a concept is used in this research to look at state control over the internet, especially when socio-political conflicts occur, and the internet becomes a threat to state stability. This research focuses on state control of the internet in the practice of internet restrictions when social conflict is ongoing in Papua. Qualitative research was conducted using a case study approach, using literature studies and interviews with government institutions and private institutions that are related to the issue of internet restrictions. The main finding of this research is that the practice of internet restrictions carried out by the state during the conflict in Papua was to prevent the public from verifying the accuracy of information.Keywords:  Internet Restrictions, Digital Power, Conflict in Papua. AbstrakPenelitian ini mengeksplorasi praktik pembatasan internet yang dilakukan oleh negara, dengan fokus pada situasi konflik sosial politik yang sedang terjadi. Kuasa digital sebagai konsep digunakan pada penelitian ini untuk melihat kendali negara pada internet, terkhusus ketika konflik sosial politik terjadi dan internet menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Penelitian ini fokus pada kontrol negara dalam internet pada praktik pembatasan internet ketika konflik sosial sedang berlangsung di Papua. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan studi kasus, menggunakan studi Pustaka dan wawancara dengan lembaga pemerintah serta lembaga swasta yang memiliki keterkaitan dengan isu pembatasan internet. Temuan penelitian ini yang utama ialah, praktik pembatasan internet dilakukan oleh negara pada masa konflik di Papua ialah untuk menghambat publik melakukan verifikasi keakuratan informasi.Kata kunci: Pembatasan Internet, Kuasa Digital, Konflik di Papua.
Pengaruh Deskripsi dan Spesifikasi Kerja Terhadap Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Handrianto, Dimas; Arenawati, Arenawati; Cadith, Juliannes
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.464

Abstract

AbstractThe Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (MenPANRB) noted that in 2016, around 64% of civil servants had below-standard qualifications. To improve the performance of civil servants so that they can more agilely achieve their organizational goals, the government has simplified the bureaucracy by converting administrative officers into functional officers. One of the tasks of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is to reduce the national stunting rate. The prevalence of stunting in children in the province of Banten has reached 24.5%. This province ranks 23rd highest nationally. This study aims to examine the effect of job descriptions and job specifications on the performance of certain functional positions (JFT) of civil servants at the Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. The research method used is quantitative with a population of 89 people. Sampling was done randomly. Data was obtained through questionnaire distribution. Data processing used respondent data analysis with the help of SPSS 21. Statement testing was done with validity and reliability tests, descriptive analysis tests, and classic assumption tests consisting of normality tests, heteroscedasticity tests, and multicollinearity tests. Testing used multiple regression analysis. The study concludes that job descriptions and job specifications affect performance. The results showed that job descriptions and job specifications have a significant effect on employee performance.Keywords: Job Description; Work Specifications; Performance; BKKBN Banten Province AbstrakMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) mencatat pada tahun 2016 sekitar 64% PNS memiliki kualitas yang berada di bawah standar. Guna meningkatkan kinerja ASN sehingga pegawai dapat lebih lincah mencapai tujuan organisasinya, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Salahsatu tugas BKKBN adalah menurunkan angka stunting Nasional, disebutkan angka prevalensi stunting yang terjadi pada anak di wilayah Provinsi Banten telah mencapai 24,5%. Provinsi tersebut menempati peringkat ke-23 tertinggi secara nasional. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh deskripsi kerja, spesifikasi kerja terhadap kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah populasi 89 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Pengolahan data penelitian menggunakan analisis data responden dengan bantuan SPSS 21. Pengujian pernyataan dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji analisa deskriptif penelitian dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Pengujian menggunakan analisis regresi berganda. Kesimpulan penelitian adalah deskripsi kerja dan spesfikasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi kerja dan spesifikasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.Kata kunci: Deskripsi Kerja; Spesifikasi Kerja; Kinerja; Perwakilan BKKBN Provinsi Banten
Perilaku Memilih Komunitas Nahdlatul Ulama di Kota Semarang Adnan, Muhammad; Ardianto, Hendra Try
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 2 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i2.479

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku memilih komunitas Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Semarang. Dalam mengerjakan penelitian, penulis melakukan survey terhadap populasi warga Nahdliyin di Kota Semarang, dengan jumlah sample sebesar 433 orang (margin of error 3,88%), dengan metode pengambilan data multistate random sampling. Penelitian ini memfokuskan pemetaan terhadap penggunaan dan sumber akses informasi, pihak yang mempengaruhi, determinan yang membentuk perilaku, dan isu-isu yang dianggap relevan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku memilih warga Nahdliyin adalah TV dan whatsapp sebagai media paling popular, keluarga dan tokoh lingkungan (ketua RT/RW/dusun) adalah pihak paling berpengaruh, determinasi kesalehan dan visi-misi adalah ukuran signifikan dalam memilih dibanding dengan pemberian uang (vote-buying), dan kemiskinan, lapangan kerja, serta stabilitas sembako sebagai isu paling signifikan.Kata kunci: perilaku memilih; komunitas Nahdlatul Ulama; Nahdliyin; pemilu AbstractThis article aims to describe the voting behavior of the Nahdlatul Ulama community in Semarang City. In carrying out the research, the author conducted a survey of the population of Nahdliyin residents in Semarang City, with a sample size of 433 people (margin of error 3.88%), using the multistate random sampling data collection method. This research focuses on mapping the use and sources of access to information, influencing parties, determinants that shape behavior, and issues that are considered relevant. The conclusion of this research shows that the voting behavior of Nahdliyin residents is: TV and WhatsApp as the most popular media, family and environmental figures (RT/RW/hamlet heads) are the most influential parties, determination of piety and vision and mission are significant measures in choosing compared to distibuting money (vote-buying), and poverty, employment, and basic food stability as the most significant issues.Keywords:  voting behavior; Nahdlatul Ulama community; Nahdliyin; elections.
Pengaruh Lindung Nilai (Derivatif), Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Investasi, dan Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Annisa, Annisa; Usman, Bahtiar
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 1 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i1.470

Abstract

AbstractThis research aims to examine factors such as hedging (derivatives), institutional ownership, investment growth, and firm risk on firm value in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2017-2022 period and to find out the most dominant variables for affect firm value. The data used in this research is secondary data. The research sample was selected using purposive sampling so that 26 companies were obtained as samples. When multiplied by the number of years for 6 years, 156 samples of data were obtained. The results of this study show that derivatives have a positive effect on firm value, institutional ownership has a significant positive effect on firm value, investment growth has a significant positive effect on firm value, while firm risk have no effect on firm value. So that each variable can be a concern and consideration for investors in assessing firm and making investment decisions.Keywords: Institutional Ownership; Hedging (Derivative); Firm Value; Investment Growth; Firm Risk AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor seperti lindung nilai melalui derivatif, kepemilikan institusional, pertumbuhan investasi, dan risiko Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2022 dan untuk mengetahui variabel paling dominan untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sampel penelitian yang dipilih menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 26 perusahaan yang menjadi sampel apabila dikalikan dengan jumlah tahun selama 6 tahun maka diperoleh data sebanyak 156 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derivatif berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan investasi memiliki hasil berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga masing-masing variabel dapat menjadi perhatian dan pertimbangan para investor dalam menilai perusahaan serta penggambilan keputusan investasi.Kata Kunci: Kepemilikan Institusional; Lindung Nilai (Derivatif); Nilai Perusahaan; Pertumbuhan Investasi; Risiko Perusahaan.
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan: Studi Kasus Minyak dan Gas Bumi di Bojonegoro dalam Kerangka Otonomi Daerah Masitoh, Dewi
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 2 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i2.492

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang cara pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan di Bojonegoro pada pemerintahan Bupati Suyoto, yaitu 2008 hingga 2018. Dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah, Bojonegoro berhasil memanfaatkan cadangan minyak dan gas cadangan minyak dan gas yang melimpah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di bawah pemerintahan Bupati Suyoto, berbagai langkah signifikan diambil, termasuk pembentukan peraturan daerah dan alokasi dana bagi hasil yang efektif dari produksi minyak dan gas. Hal ini mencakup investasi strategis dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan penciptaan dana abadi migas untuk memastikan stabilitas fiskal jangka panjang dan manfaat bagi generasi mendatang. Keberhasilan pengelolaan sumber daya ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pengangguran yang berkurang, dan peningkatan layanan sosial, menunjukkan model bagi daerah yang kaya sumber daya. Penelitian ini juga membahas dampak sosial dan ekonomi positif terhadap masyarakat lokal serta menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya.Kata kunci:  Bojonegoro, pengelolaan minyak dan gas, otonomi daerah. AbstractThis research aims to examine how to sustainably manage Natural Resources in Bojonegoro under the administration of Regent Suyoto from 2008 to 2018. By implementing regional autonomy policies, Bojonegoro succeeded in utilizing abundant oil and gas reserves to increase economic conditions, reducing poverty, and achieving sustainable development goals. Under Bupati Suyoto's administration (2008-2018), significant measures were taken, including the establishment of local regulations and the effective allocation of revenue-sharing funds from oil and gas production. This included strategic investments in human resources, infrastructure, and the creation of an oil and gas endowment fund to ensure long-term fiscal stability and benefits for future generations. The successful management of these resources has led to increased economic growth, reduced unemployment, and improved social services, demonstrating a model for resource-rich regions. This paper also discusses the positive social and economic impacts on the local community and highlights the importance of transparent and participatory governance in resource management.Keywords:  Bojonegoro, oil and gas management, regional autonomy.
Collaborative Governance: Potret Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang Prastio, Luki Oka; Indriyany, Ika Arinia
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 1 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i1.481

Abstract

AbstractThis research is motivated by the high unemployment rate in Karawang Regency, which is higher than the national unemployment rate of 5%, dominated by the local workforce. This condition contradicts the image of Karawang Regency as the area with the most significant industrial area in Southeast Asia. This problem impacts the massive flow of urbanization into Karawang Regency and is exacerbated by discriminatory recruitment of the local workforce. This writing aims to analyze the current achievements of the collaborative governance of the Karawang Regency government together with APINDO (Indonesian Entrepreneurs Association), KADIN (Indonesian Chamber of Commerce), and the community in administering employment. This research uses the collaborative governance theory (Ansell & Gash, 2007), which focuses on Intermediate Outcomes. The results of the study show that the achievements of collaboration in organizing employment in Karawang Regency in the form of apprenticeships have not been able to reduce the high unemployment rate, improve community welfare, and provide guaranteed security for workers with low incomes below the district minimum wage, weak bargaining power of workers, and prone to violations in practice.Keywords:  Collaborative Governance, National Apprenticeship AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5% didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya.Kata kunci: Collaborative Governance, Pemagangan Nasional, Pengangguran