cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugeng
Contact Email
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan Marga Multa Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Sasana
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24610453     EISSN : 27223779     DOI : https://doi.org/10.31599/sasana
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 288 Documents
 20   21   22   23   24 
Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 Arum Tarina; Muhammad Luthfi Radian; Meri Andriani
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1362

Abstract

Abstract: The background of this research is the Constitutional Court decision Number 65/PUU-XIX/2021, which review the Sharia Banking Law related to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and Sharia banking regulations in Indonesia. From this decision the author analyzes it by applying Gustav Radbruch's concept of law, namely legal certainty. This research will use a normative juridical approach. Whereas the DSN-MUI Fatwa is not a positive law but rather a doctrine, which is called a source of law in a material sense. Given the principles and position of Islamic banking, which has specificity compared to conventional banking, namely applying Sharia principles, in which the DSN-MUI is involved. In order to guarantee legal certainty for stakeholders, the involvement of the DSN-MUI does not contain any legal issues at all as long as it is limited to issuing fatwas related to sharia principles, which are their authority. In this case, the state takes on the role of adopting sharia principles that have been stipulated by the DSN-MUI to become positive law that is enforced in the administration of state affairs in the field of sharia banking. Whereas this is in line with Radburch's opinion where normativity has legal certainty, factual matters that develop in the banking world can be studied and supervised first by the DSN-MUI before finally entering the juridical stage by mentaqninkan (making positive law) the DSN-MUI Fatwa as outlined in the form of PBI and/or POJK.
Pemidanaan Dengan Jenis Tindakan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jeferson Kameo; Hotan, Exwin Agustinus
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1530

Abstract

Isu hukum dalam artikel ini berkaitan dengan disharmonisasi pengaturan pemidanaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak, secara eksplisit mengatur tentang tindakan kebiri kimia. Norma ini tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP hanya mengenal dua jenis Pemidanaan yakni, pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan UU. Perlindungan anak mengenal pidana dan tindakan. Hanya saja, UU Perlidungan Anak tidak merumuskan secara eksplisit apakah tindakan kebiri kimia dapat dikategorisasi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan. Ketidakharmonisan pengaturan di atas menjadi problematik ketika putusan hakim hendak dilaksanakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dikaji dalam penelitian ini taraf sinkronisasi hukum secara horisontal, yaitu peraturan perundang-undangan yang sama derajatnya dan mengatur bidang yang sama. Penelitian menemukan bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak, memodifikasi jenis pemidanaan dengan bentuk saknsi pidana yang disertai dengan tindakan. Penggabungan antara sanksi pidana dan tindakan sebagaimana paradigma pemidanaan yang dikenal dengan double track system yang secara eksplisit sudah diakui dalam UU. Perlidungan Anak dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan pengaturan tersebut, maka diharapkan dapat menjawab semua persoalan yang berkaitan dengan penerapan kebiri kimia di Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan tentang hakikat kebiri kimia apakah sebagai pidana tambahan ataukah sanksi tindakan.
Diversion Program Imposed on Juvenile Offenders of Philippines And Indonesia: A Comparative Study Ika Dewi Sartika Saimima; Johndex Emanuel S. Villarico; Hipolito B. Quillip Jr
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1547

Abstract

This study aims to compare find out the similarities and differences of the Diversion Programs imposed on Juvenile Offenders in Philippines and Indonesia. The researchers utilized the descriptive comparative analysis in conducting this study. This research is conducted using secondary data and using the Republic Act 9344 of the Philippines and the Law No. 11 of 2012 of Indonesia as sources. The researcher has the following criteria in comparing if there are provisions under the Republic Act 9344 of the Philippines and the Law No.11 of 2012 of Indonesia that provides for the (a) Factor in Determining the Diversion Program Imposed on the CICL (b) Classification of Diversion Program Imposed on Juvenile Offender and (c) Ensuring the Confidentiality of the Information Regarding the CICL. The researchers found out six (6) similar provisions and four (4) different provisions that pertains to the Factor in Determining the Diversion Program Imposed on the CICL, four (4) similar provisions and two (2) different provisions that pertains to different Classification of Diversion Program Imposed on Juvenile Offender and one similar provision that pertains to Ensuring the Confidentiality of the Information Regarding CICL.
Kontroversi Intervensi Eksekutif Di Pemilu 2024 Dalam Perspektif UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Dedi Herdianto; Otih Handayani; Esther Masri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1907

Abstract

Pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Indonesia sebagai negara demokratis yang menganut sistem pemerintahan Presidensial dan dalam pelaksanaan pemerintahannya berlandaskan atas Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menentukan pemerintahan berdaulat, Pemilihan Umum merupakan sarana pelimpahan wewenang yang dimiliki masyarakat dengan memilih pemimpin untuk menjalankan pemerintahan secara sah dan bertanggung jawab. Pemilihan umum sebagai hajatan demokrasi lima tahunan harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk pemimpin negara sebagai eksekutif. Namun, ada yang menarik pada pemilihan umum 2024 kali ini, eksekutif terlihat turut campur (cawe-cawe) dalam gelaran pesta demokrasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dengan tujuan untuk mengetahui peraturan apa saja yang dapat dilanggar atas turut campurnya eksekutif dalam pemilihan umum 2024 dan seberapa besar dampaknya. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, bahwa dengan kekuasaan dan hak kewenangan prerogatif yang melekat di Presiden sangat mempengaruhi tatanan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Presiden bisa saja dengan sadar maupun tidak, dapat melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaannya (abuse of power). Selain itu, fasilitas-fasilitas negara dapat menguntungkan bagi salah satu kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap asas Pemilu terkhusus adil, jujur dan bebas atas turut campurnyaeksekutif dalam Pemilihan Umum 2024 yang disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki menjadi preseden buruk hingga pada level yang paling bawah sekalipun. Pemilu akan berjalan tanpa adanya keadilan bagi peserta, kejujuran seluruh pihak yang terlibat patut dipertanyakan dan hilangnya kekebasan masyarakat dalam memberikan hak suara akibat mendapatkan tekanan.  
Problematika Konflik Mewaris Di Indonesia Salsiah, Lia; Ika Dewi Sartika Saimima
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1924

Abstract

Konflik waris seringkali disebabkan karena ketidakpuasan salah satu pihak. Para ahli waris biasanya bersengketa karena ada rasa tidak puas dalam pembagian waris yang diberikan. Selain itu, konflik waris terjadi dikarenakan kondisi penggunakan hukum waris yang belum memiliki aturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Pemilihan sengketa waris masih bergantung pada keputusan ahli waris, apakah diselesaikan melalui pengadilan agama (jika beragama Islam), diselesaikan dengan menggunakan hukum waris barat atau bagi masyarakat adat diselesaikan dengan hukum ada. Artikel ini  dianalis dengan metode yuridis normatif dan dianalis secara kualitatif. Akibat tidak adanya aturan hukum yang berlaku secara nasional tersebut, maka ahli waris yang bersengketa tersebut sangat bergantung pada aturan hukum dan kebiasaan adat yang berlaku di wilayahnya. Hukum waris Indonesia yang bersifat pluralism tersebut sebaiknya kembali dipikirkan oleh pemerintah maupun pemangku adat untuk menerbitkan aturan  yang berlaku secara nasional dan disesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan konflik waris.
Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Purwadini, Silvi Aulia; Maharany, Sekar Fuad; Ofis Rikardo
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2110

Abstract

Kaidah hukum menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ialah berjenjang dimana kaidah hukum yang lebih rendah berasal dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Keberadaan Perda pun dapat dijelaskan dengan teori ini dimana Perda merupakan peraturan yang dari hierarki berada di bawah dari Peraturan-peraturan lain dimulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres. Sehingga Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di atas norma-norma itu terdapat grundnorm yang merupakan sebagai norma dasar yang menjiwai peraturan-peraturan yang di bawahnya yaitu Pancasila. Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan yang masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Fungsi Perda ialah sebagai instrumen untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembentukannya sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di dalam pembentukan Perda perlu dilakukan pengawasan yaitu berupa pengawasan, preventif, represif, maupun pengawasan umum agar di dalam pembentukan dan pelaksanaan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Di Indonesia Kuba, Syahrir
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2129

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berarti hukum adalah instrument yang mengatur segala permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pemerintah negara Indonesia bertugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Trend Perkembangan angka kriminalitas cenderung mengalami peningkatan termasuk diwilayah Polda Metro Jaya dan Jajarannya terutama kejahatan konvensional seperti Pencurian Pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan Pencurian Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya kejahatan konvensional dan bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polri terkait dengan komponen system hukum menurut pandangan friedmen khususnya ditinjau dari Aspek Strutur Hukum dalam mendukung efektivitas pelaksanaan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Polri/anggota Reserse.
Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi Wisnu, Yoga Manggala; Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2130

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas konsekuensi hukum yang timbul dari penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa, menggabungkan perspektif hukum perdata dan hukum perasuransian. Asuransi jiwa merupakan bentuk perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Namun, ketidaksesuaian informasi antara apa yang disampaikan agen asuransi dan isi polis asuransi dapat menimbulkan masalah hukum.Penelitian ini menganalisis konsekuensi dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian asuransi, terutama pada kasus kesalahan agen asuransi dalam penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi ke nasabahnya saat menawarkan asuransi jiwa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan perjanjian adalah salah satu konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika terdapat kesalahan dalam informasi yang disampaikan, sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1449 KUH Perdata. Penelitian juga merinci tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal informasi tidak benar dari agen asuransi.Penelitian ini menggali putusan hukum yang relevan dan menganalisis implikasinya yaitu putusan No: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 antara Lanyalalla Mataliti sebagai penggugat melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai tergugat. Kesimpulannya adalah bahwa penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa agen mereka memberikan informasi yang benar dan akurat. Legal audit dan edukasi kepada agen asuransi tentang ketentuan hukum perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas industri asuransi jiwa dan melindungi hak-hak pemegang polis.
Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya Hasibuan, Edi Saputra; Putri, Elfirda Ade
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2134

Abstract

Perkembangan teknologi dari era tradisonal ke era milenial saat ini mengubah cara manusia dalam melakukan komunikasi. Media social merupakan salah satu contohnya, media sosial sudah satu kesatuan dari kehidupan untuk memperoleh, membagikan dan menyebarluaskan informasi. Berkembangnya media sosial maka masalah keamanan informasi dan privasi juga menjadi hal yang penting saat ini. Media sosial merupakan satu sumber terbongkarnya informasi rahasia sudah menjadi hal yang umum saat ini. Sehingga banyak data mengenai privasi seseorang yang telah tersebar di dunia maya. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh kelalaian maupun penyedia layanan. Keamanan sistem informasi merupakan aset yang harus dilindungi keamanannya. Keamanan secara umum diartikan sebagai “quality or state of being secure to be free from danger”. Kejahatan terkait data pribadi, misalnya hacking dan penipuan, semakin meningkat di Indonesia, mengancam hak privasi yang dijamin konstitusi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur prinsip, jenis data, hak subjek data, dan larangan penggunaan data pribadi, mencerminkan perhatian terhadap privasi di sektor kesehatan. Metode penelitian dilakukan adalah menggunakan metode normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan serta memahami literatur atau yang berhubungan keamanan informasi pada media social dan penelitian pustaka. Enam poin utama yang harus dipertimbangkan saat menggunakan system aplikasionline terkait privasi data yaitu keamanan dan data perlindungan, kesadaran pengguna, pengaturan kontrol, manajemen risiko, transparansi, dan etika. Perlu dibangun kepercayaan ke dalam rancangan layanan Internet, baik melalui kegiatan rancang bangun pengelolaan suatu sistem yang lebih mengedepankan user priority. Memungkinkan, user diberikan pilihan mekanisme kontrol terhadap perlu tidaknya dalam mengungkapkan informasi pribadi dan penggunaannya.
Putusan Pengadilan Sebagai Utang Yang Dapat Menjadi Dasar Tagihan Untuk Pengajuan Permohonan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pratama, gede aditya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2265

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan putusan pengadilan yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Definisi Utang di hukum kepailitan Indonesia mengalami perubahan pasca diundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menjelaskan mengenai putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa definisi Utang mengalami perluasan di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun demikian, terhadap perluasan definisi Utang tersebut, masih ditemukan adanya multitafsir. Sehingga, diperlukan adanya penjabaran lebih detail mengenai putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Page 22 of 29 | Total Record : 288

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana More Issue