cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugeng
Contact Email
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan Marga Multa Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Sasana
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24610453     EISSN : 27223779     DOI : https://doi.org/10.31599/sasana
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 288 Documents
 21   22   23   24   25 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan PayPal Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Zahara, Evira; Widijowati, RR Dijan; Rahman Amin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.1112

Abstract

PayPal merupakan salah satu jenis financial technology yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran online lintas batas negara oleh siapa pun yang memiliki akun PayPal sehingga penggunaan PayPal berpotensi disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan terkait penggunaan PayPal sebagai layanan financial technology di Indonesia, dan untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna PayPal yang berdampak pada tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian. Pertama, ketentuan terkait penggunaan PayPall sebagai layanan financial technology belum mendapatkan pengaturan yang memadai sehingga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Kedua, sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pengguna PayPal apabila terdapat tindak pidana asal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pelaku aktif dapat dikenakan Pasal 3 dan 4, sedangkan terhadap pelaku terbukti melakukan perbuatan pelaku pasif dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang, oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu membuat regulasi yang secara khusus tentang spesifikasi dan mekanisme pengguna PayPal untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang
Juvenile Apprehension and Prosecution Process of Indonesia and Philippines: A Comparative Study Ika Dewi Sartika Saimima; Hipolito B. Quillip Jr; Villarico, Johndex
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1568

Abstract

This study aims to compare find out the similarities and differences of the Juvenile Apprehension Prosecution Process of the Philippines and Indonesia. The researchers utilized the descriptive comparative analysis in conducting this study. This research is conducted using secondary data by utilizing the Republic Act 9344 of the Philippines and the Law No. 11 of 2012 of Indonesia as sources. The researcher has the following criteria in comparing if there are provisions under the Republic Act 9344 of the Philippines and the Law No.11 of 2012 of Indonesia that provides for the (a) Apprehension Process (b) Prosecution Process and (c) Ensuring the Confidentiality of the Information Regarding the CICL. The researchers found out that (1) there two (2) similar and (4) different provisions that pertains to the Apprehension Process (2) there are (1) similar and (3) different provisions that pertains to Prosecution Process and (3) that the Republic Act 9344 and Law No. 11 of 2012 have similar provisions that pertains to Ensuring the Confidentiality of the Information Regarding CICL.
Pasubaya Mawarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang Dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Suandewi, Ni Kadek; Ika Dewi Sartika Saimima
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2106

Abstract

Bali kini mencatat adanya jenis perkawinan baru, yakni perkawinan pada ngelahang. Setiap pasangan yang menjalani perkawinan ngelahang ini membuat perjanjian kawin, dikenal sebagai pasubaya mewarang. Oleh karena itu, permasalahan muncul mengenai regulasi terkait pasubaya mawarang dalam konteks perkawinan ngelahang menurut Undang-Undang perkawinan dan Bagaimana kebijakan yang memberikan keleluasaan terhadap anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tetegenan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga. Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, serta telaahan kasus yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa peraturan mengenai pasubaya mawarang dalam situasi perkawinan di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sejalan dengan perspektif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan perjanjian kawin. Pasubaya mewarang dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tanggungan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga dapat melibatkan pembentukan perjanjian kawin, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual  ( Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020) Vicky, Vicky; Samosir, Tetti; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2737

Abstract

Menurut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris harus mematuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik untuk memastikan akta yang dibuat sah dan akurat. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat menyebabkan kerugian, baik secara administratif maupun pidana. Namun, dalam menjalankan tugasnya, masih ada notaris yang tidak saksama dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak saksama dalam pembuatan akta kuasa menjual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang menekankan pada kajian dan analisis norma-norma hukum yang tertulis serta penerapannya dalam praktik hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksaksamaan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen dalam setiap transaksi. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi notaris. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya proses pengumpulan bukti yang kuat dan penilaian yang teliti terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan. Meskipun putusan di tingkat Pengadilan Tinggi menimbulkan keraguan, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali membatalkan putusan tingkat sebelumnya, menyatakan bahwa perbuatan notaris tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan
Urgensi Pembentukan Asas Hukum Urusan Pemerintahan Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Sebagai Panduan Pembentukan Kementerian Negara Lorenly Nainggolan, Indra
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2920

Abstract

Asas hukum Kementerian negara belum ditemukan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Konsekueni tidak adanya pengaturan asas hukum tersebut, telah terjadi kekaburan norma dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008, bahwa urusan Pemerintahan tertentu dapat dilaksanakan lebih dari satu Kementerian negara. Norma ini melanggar konstitusi. Apakah Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 memerlukan pembentukan asas hukum Kementerian negara? Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkaji hukum dalam bentuk hukum tertulis. Norma tersebut, dianalisis berdasarkan doktrin negara hukum dan sistem presidensial dalam suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 harus membentuk asas hukum Kementerian negara. Asas hukum Kementerian negara menjadi dasar utama pembentukan Kementerian negara berdasarkan konstitusi. Asas hukum merupakan abstraksi norma yang ada dalam konstitusi. Tidak adanya asas hukum akan menyebabkan pembentukan Kementerian negara tanpa arah dan tanpa pedoman yang jelas. Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 2008 menjadi salah satu konsekuensi logis tiada pengaturan asas hukum Kementerian negara, serta terjadi tumpang tindih kewenangan Kementerian negara. Abstraksi asas hukum Kementerian negara yang dimaksud adalah asas hukum urusan pemerintahan. Sebagai asas utama asas hukum urusan pemerintahan mempedomani asas lainnya dalam hal Kementerian dibentuk berdasarkan urusan tertentu.
Upaya Hukum Mengatasi Kesulitan Notaris Mengenali Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pembuatan Akta Ayu Fitriyani; Oka Setiawan, I Ketut
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2970

Abstract

Lahirnya PP No. 43 Tahun 2015 dan perubahannya PP No. 61 Tahun 2021 yang mewajibkan Notaris menjadi Pihak Pelapor bagi pengguna jasa yang apabila terindikasi melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan membuat dilema tersendiri bagi Notaris dalam hal kerahasiaan aktanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Notaris dapat membebaskan diri dari kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, serta upaya yang dapat dilakukan Notaris agar mengenali transaksi keuangan mencurigakan demi terlaksananya peraturan perundang-undangan mengenai TPPU. Metode yang di pergunakan pada penelitian ini ialah yuridis-normatif, bersifat desktriptif, serta dengan adanya sedikit data tambahan yaitu melalui wawancara. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu; Pertama, dalam hal kerahasiaan jabatan Notaris ialah bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan untuk tetap menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, karena jika sifat kerahasiaan tersebut apabila tidak dijalankan sesuai UUJN dapat saja terjerat sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif dari UUJN. Namun, ada pengecualian, apabila terkait dengan hal-hal diluar pelaksanaan jabatan Notaris dan negara pun memiliki perlakuan khusus terhadap hal tersebut, seperti halnya melindungi Notaris sebagai Pihak Pelapor, dan mengesampingkan sifat kerahasiaan yang diemban Notaris. Dalam upaya pelaksanaan mengenali transaksi keuangan mencurigakan pun memiliki tindakan preventif sesuai yang sudah tercantum di dalam PERMEN Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dan juga dapat dilakukan penambahan klausul pada akta yang akan dibuat oleh Notaris dengan kesepakatan pihak pengguna jasa serta upaya lainnya yaitu berupa upaya tindakan represif seperti melaporkan pada aplikasi GoAML, demi terselenggaranya peraturan yang terkait secara efektif.
Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas Tobing, Clara Ignatia; Tiofanny Marylin Surya; Selvias, Liris Roesa; Stepania Rehulina Girsang; Putri Berliana Azzahra; Lustri Yolanda Purba; Mahezha Agnia Putera; Nurrahman Rusmana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3170

Abstract

Seiring berkembangnya era digital, ancaman kejahatan siber menjadi isu yang semakin marak di Indonesia. Meskipun berbagai undang-undang telah diimplementasikan untuk menangani kejahatan siber, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tantangan tetap muncul, terutama dalam penanganan kejahatan siber lintas negara. Kekosongan hukum dan perbedaan regulasi antarnegara memperumit kerja sama internasional yang efektif. Studi ini membahas dampak globalisasi digital terhadap peningkatan kejahatan siber di Indonesia, serta menyoroti berbagai tantangan hukum dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan siber dari luar negeri. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis kebijakan yang ada dan pentingnya peningkatan kolaborasi internasional untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber lintas batas. 
Juridical Review of Indonesian Banking Consumer Services (Commercial Banks and BPR) in the Digitalization Era Clara Ignatia Tobing; Awaludin Marwan; Dinda Wardani; Elsa Febriana; Putri Cahyani Pasya; Raisah, Raisah revalinda alfianti; Rizky Khalid; Muhammad Uzaynullah; Yesi Putriani; Zeam Indra Gunawan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3227

Abstract

  The global banking sector is undergoing a significant transformation driven by disruptive technologies, particularly artificial intelligence. Banks worldwide, are embracing these technologies to reshape their future. By integrating AI, the banking sector can better understand human behaviour, improve automated processes, and reduce operational costs, enhancing customer retention, satisfaction, and overall performance. This adoption of AI is crucial for the sector's development and sustainability. The research is classified as normative juridical research, utilizing written materials as data sources. Qualitative research methods are employed to describe and analyze various phenomena and perspectives. The research relies on secondary data from library research, including official documents, research reports, and primary legal materials with authoritative significance. The legal framework governing the banking sector encompasses regulations issued by both Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK), with the latest addition being the Financial Services Strengthening Law, specifically Law No. 4 of 2023, which includes provisions related to banks. The examination of consumer services banks provide is associated with compliance with the Consumer Protection Law, specifically Law No. 8 of 1999. Moreover, with the establishment of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), a comprehensive regulatory framework for digital banking in Indonesia, exemplified by Regulation Number 12/POJK.03/2018 has been made. This regulation highlights the increasing role of Information Technology in enhancing customer services, marking the banking sector's transition into the digital banking era. This transformation encompasses various customer interactions, from opening savings accounts to conducting financial transactions, driven by Information Technology's pervasive utilization.  
Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan Sauni, Herawan; Barus, Sonia Ivana; Masri, Esther; Ahmad Saifulloh, Putra Perdana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3267

Abstract

Anomali anggaran ketahanan pangan terjadi karena dalam Regulasi Pangan tidak ada standar baku tentang Ketahanan Pangan. Berbeda dengan anggaran pendidikan dalam APBN wajib dianggarkan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Penulis berkesimpulan urgensinya anggaran ketahanan pangan untuk pemerataan peningkatan produktivitas, sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan distribusi panen lebih merata. Sehingga hal tersebut akan memberikan potensi dampak positif dalam ketahanan pangan. Untuk menjaga agar penataan anggaran tetap sesuai dengan peruntukkannya, maka review rencana anggaran sebelum dilaksanakan tetap diperlukan agar spending review bisa lebih akurat. Fokus utama spending review adalah untuk efisiensi anggaran. Spending review secara lugas menyebut angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, angka inefisiensi yang dihasilkan spending review dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Ke depan, penataan anggaran yang sudah semakin baik ini perlu diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam hal ini tentu diperlukan koordinasi dan sinergi yang konkrit antarpihak terkait, terutama antara pemerintah di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Sinergitas ini perlu terus dibangun dan dimantapkan dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.  
Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia Okta Permana, Daffa; Masri, Esther; Handayani, Otih
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3295

Abstract

Di Indonesia, kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan sering terjadi dan cukup tinggi. Penganiayaan hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Hak asasi hewan Internasional diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Istilah hak asasi hewan mulai dipopulerkan sejak tahun 1964 hingga awal tahun 1970-an. Kala itu objektifikasi hewan sudah dianggap melampaui batas seperti tindakan yang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, tidak memberikan makanan dan minuman serta tindakan di luar dari batas kelaziman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan serta kekuatan hak asasi hewan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum serta bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan manusia masih banyak terjadi maka pentingnya sosialisasi mengenai hak asasi hewan dan penyempurnaan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap hewan sehingga penanganan tindak kekerasan dan penganiayaan hewan segera dapat dilakukan.

Page 23 of 29 | Total Record : 288

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana More Issue