cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2021)" : 20 Documents clear
PENGELOLAAN WISATA PERMANDIAN AIR PANAS LEJJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT Munadiah, Syahra; Suyuti, M. Gazali; Haddade, Abdul Wahid
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang cukup potensial dan bertitik taut dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi. Para pelancong memperoleh kemudahan untuk menemukan objek-objek wisata melalui pelbagai platform media elektronik. Namun dalam pengelolaan objek wisata, kelestarian lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata tetap harus mendapatkan perhatian serius sehingga pengelolalaan objek wisata tidak mendatangkan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata permandian air panas Lejja memiliki potensi yang cukup menjanjikan, apalagi letaknya yang berada dalam kawasan hutan akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi kerusakan lingkungan kawasan hutan lindung harus menjadi komitmen dan perhatian dari pelbagai stakeholder, sehingga keberadaan wisata permandian air panas Lejja tidak sampai merusak kawasan hutan lindung sebagai sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Pengelolaan wisata permandian air panas Lejja oleh Perusda perlahan-lahan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, khususnya pada aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan sebagai karyawan.Kata Kunci: Pengelolaan; Permandian Air Panas Lejja; Wisata
UPAYA KANTOR SAMSAT GOWA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Akbar, Hairil; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu peran dan fungsi kantor Samsat adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Kantor Samsat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan permasalahan utama yaitu faktor apa yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, jenis sanksi bagi yang menunggak atau tidak membayar pajak dan bagaimana kedudukan pajak dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Kantor Samsat Gowa. Selain itu, ketersediaan loket-loket pembayaran yang belum merata sampai ketingkat desa, sehingga aksesibilitas masyarakat yang berdomisili di desa akan kesulitan jika harus ke Kantor Samsat untuk melakukan pembayaran. Bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak diterapkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan, termasuk sanksi tilang oleh pihak Kepolisian. Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw, beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk berkeliling ke daerah untuk memungut pajak, dengan demikian dapat dimaknai bahwa pemungutan pajak bukanlah suatu kebijakan yang tertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.Kata Kunci: Kantor Samsat, Kesadaran Wajib Pajak; Siyasah Syar’iyyah
PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Aswad, Muhammad; Sultan, Lomba; Sohrah, Sohrah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, dengan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu bagaimana urgensi pengawasan warga negara asing dan bagaimana dampak atas kedatangan warga negara asing serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap keberadaan warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing tetap penting dilakukan, apalagi data tahun 2018 sampai 2019 tercatat beberapa pelanggaran dilakukan oleh warga negara asing, seperti overstay, ilegal entry/ilegal stay, tidak memiliki izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal. Dampak positif kedatangan warga negara asing seperti menambah devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat didaerah wisata, sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pada prinsipnya, al-Quran tidak secara spesifik membatasi interaksi antar manusia sekalipun berbeda kewarganegaraan, karena sudah sunnatullah manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling memberi manfaat, seperti yang termuat dalam QS. al-Hujurat ayat 13, tetapi hubungan yang terjalin sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak negatif.Kata Kunci: Imigrasi; Warga Negara Asing; Pengawasan; Siyasah Syar’iyyah
SISTEM KEKUASAAN KOMUNITAS TO LOTANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Desa Otting Kabupaten Sidenreng Rappang) Novraini, Andi Ghea; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas To Lotang sangat erat dengan kepercayaan animisme yang masih dianut, dilestarikan dan mengikat kepada pengikutnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kekuasaan yang mengatur Komunitas To Lotang dan bagaimana sistem kekuasaan tersebut dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas To Lotang di Desa Otting masih sangat menutup diri dan memiliki sistem kekuasaan sendiri yang dipimpin oleh Uwa’ sebagai pemimpin yang memiliki tendrenya masing-masing. Tendre sendiri merupakan pemimpin yang memiliki pengikut atau sesuai alirannya sendiri. Sebagai contoh, dalam satu desa, bisa memiliki 6 tendre yang berbeda-beda sesuai dengan Uwa’ yang mereka ikuti alirannya. Sitem kekuasaan Uwa’ dalam komunitas Tolotang bersifat dinasti melalui garis keturunan yang dipersiapkan sebelum seorang Uwa’ meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan sistem kekuasaan dalam Islam, khususnya pada masa Rasulullah saw dan khulafaur rasidin di mana mekanisme pemilihan pemimpin tidak didasarkan pada garis keturunan, tetapi dipilih secara demokratis.Kata Kunci: Komunitas To Lotang; Sistem Kekuasaan; Siyasah Syar’iyyah; Uwa’
PERAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI SINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Syahrul; Hamsir, Hamsir; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir tindakan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Sinjai. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan lembaga adhoc yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa harus proaktif untuk meminta pendampingan kepada Tim TP4D, sehingga praktik-praktik koruptif dapat dicegah dan diminimalisir melalui fungsi-fungsi preventif. Kendala yang dihadapi oleh Tim TP4D dalam memberikan pendampingan adalah masih minimnya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga fungsi-fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Tim TP4D tidak lagi efektif untuk diberlakukan karena praktik-praktik koruptif sudah terlanjur terjadi.Kata Kunci: Kejaksaan; Korupsi; Pencegahan; TP4D
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DALAM MEMINIMALISASI TINDAKAN A’MASSA Munandar, Haris; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A’massa merupakan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Desa Mallasoro Kabupaten Jeneponto secara beramai-ramai, khususnya terhadap pelaku tindak kejahatan tertentu seperti perselingkungan. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk meminimalisir tindakan a’massa, dan bagaimana kedudukan a’massa dalam hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan  pendekatan normatif yuridis dan pendekatan syar’i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah; 2) Masyarakat Jeneponto masih tetap mempertahankan eksistensi sanksi adat terkhusus pada delik perselingkuhan, dengan asumsi bahwa penerapan sanksi akan memberikan efek jerah supaya tindakan tersebut tidak terulang lagi; dan 3) Hukum Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri (a’massa), sebab tindakan tersebut tidak hanya membahayakan nyawa seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan delik pidana lain seperti penganiayaan bahkan pembunuhan.Kata Kunci: A’massa; Hukum Islam; Hukum Adat; Peran Pemerintah
KONSEP SIYASAH AL-MALIYAH PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN Syahrir, Pratiwi Syahyani; Syamsuddin, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siyasah al-Maliyah merupakan kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan, dan kebijakan yang dilakukan kedua khalifah tersebut menjadi menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini. Kebijakan politik ekonomi Islam mencakup pendapatan dan pegeluaran negara serta subsidi yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Metodologi dalam penelitian ini adalah library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian keuangan negara di masa Khalifah Umar bin Khaththab terlaksana dengansangat baik, di mana Khalifah Umar menerapkan asas kemaslahatan umum dan sangat peduli terhadap kesejahteran masyarakat yang dipimpinnya, baginya pemerataan ekonomi harus dirasakan secara adil dan tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan serta saling menghormati dan juga saling membantu. Umar memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan mencegah dominasi suatu kelompok tertentu. Sedangkan kebijakan perekonomian yang paling menonjol dimasa kekhalifahan Ustman adalah menata dan mengembangkan sistem perkonomian dengan membuat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan. Selain itu, pengembangan potensi sumber daya alam terus dimaksimalkan dengan merevitalisasi aliran air untuk pertanian, pembangunan jalan, penanaman pohon buah-buahan, sehingga pada masanya, pendapatan negara meningkat berkali-kali lipat.Kata Kunci: Khalifah Umar; Khalifah Ustman; Perekonomian; Siyasah al-Amaliyah
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013) Aprizal, Anjas; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki keterbatasan dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas terkadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan mengakses fasilitas umum seperti transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya Bus Trans Mamminasata beserta sarana penunjangnya seperti halte masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan penyandang disabilitas masih sangat minim, hampir semua Halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus (ramp) yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan menyediakan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Siyasah Syar’iya; Transpotasi Umum
PENGELOLAAN WISATA TAMAN HUTAN RAYA ABD. LATIEF KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hidayat, Taufik; Basri, Halimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai dari perspektif hukum Islam, dengan permasalahan yaitu, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sinjai, faktor penghambat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara regulatif Pemerintah Kabupaten Sinjai telah memperlihatkan komitmennya dalam pengelolaan pariwisata dengan menerbtikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Konkretisasi peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengelola Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief dimulai dari perencanaan yang sudah mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat interaksi sosial, keterkaitan atau kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, serta keseimbangan antara kebutuhan wisata dengan kelestarian lingkungan. Adapaun faktor yang menghambat diantaranya ketersediaan anggaran, dan kesadaran serta daya saing masyarakat. Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip menata, memanfaatkan, merawat, dan melestarikan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan mempertimbangkan segala aspek, baik untuk alam (lingkungan) maupun untuk masyarakat setempat.Kata Kunci: Hukum Islam; Taman Hutan Raya Abd. Latief; Wisata
URGENSI PEMEKARAN KABUPATEN BIMA TIMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Jailani, Jailani; Alimuddin, Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur yang direncanakan sejak tahun 1990-an belum terealisasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemekaran Kabupaten Bima Timur dan bagimana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan teoligis normatif, yuridis normatif, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur mengalami dinamika politik yang begitu panjang sejak tahun 1990-an dan sampai sekarang belum masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Padahal  persyaratan untuk pembentukan daerah otonom baru telah terpenuhi, baik dari aspek kewilayahan maupun syarat administratif, termasuk dasar pembentukannya seperti kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, pemerataan pembangunan, historis. Masyarakat menilai pemekaran Kabupaten Bima Timur akan membawa dampak positif bagi peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang akan berimplikasi pada meningkatknya kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Bima Timur; Pemekaran; Siyasah Syar’iyyah; Otonomi Daerah

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue