cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh Eko Nasrulloh
Contact Email
jas@unisma.ac.id
Phone
+6281334447073
Journal Mail Official
eko.nasrulloh@unisma.ac.id
Editorial Address
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27147398     DOI : 10.33474
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) is the scholarly journal that publishes original and contemporary researches and thoughts concerning with: Islamic Law Family Studies Marriage Inheritance Gender Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 2   3   4   5   6 
DUALISME PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI PASIR TALANG TIMUR SOLOK SELATAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN: Abstrak, Pendahuluan, Metode Penelitian, Pembahasan dan Hasil, Kesimpulan, Daftar Pustaka Wedi Afri; Sulfinadia, Hamda; Efrinaldi
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i1.21466

Abstract

The aim of this research is to determine the factors causing the dualism of community understanding in Nagari Pasir Talang Timur District. Pagu River District. South Solok regarding marriage registration and to find out the legal efforts taken by the people of Nagari Pasir Talang Timur District. Pagu River District. South Solok regarding unregistered marriages. This research method uses a field research method in the form of qualitative research assisted by direct interviews with people who carry out private marriages and interviews with the KUA, Sungai Pagu District, South Solok Regency. Interviews are carried out by asking detailed questions directly and face to face with the relevant parties. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. The results of this research are the factors that cause dualism in the understanding of the people of Nagari Pasir Talang Timur Kec. Pagu River District. South Solok Regarding Marriage Registration, the first thing is that marriage registration does not exist in Islamic law. Second, the community expressed that they obey religion first, then obey state laws and regulations. And third, the legal regulations in Indonesia regarding marriage are different from the teachings of the Islamic religion. The legal action taken by the community against unregistered marriages is first, by registering the marriage through a marriage certificate at the Religious Court. However, this marriage law can be submitted to the Religious Court for reasons of resolving a divorce. Second, carrying out remarriage in accordance with applicable laws and regulations with authorized officials, namely officials from the Office of Religious Affairs (KUA).   Keywords:  Dualism, Marriage Registration, Private Marriage
KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH: STUDI NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM: Konsepsi Wali Nikah; Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wali Nikah; Implikasi Hukum Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wali Nikah Saputra, Gusti Rian
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i1.21572

Abstract

The phenomenon of "forced marriage" carried out by marriage guardians is an interesting study to research. The majority of madhhab priests view that the presence of a marriage guardian is obligatory and constitutes harmony in marriage. Only Imam Abu Hanifah does not require the presence of a marriage guardian at a marriage. Problems arise when marriage guardians intervene excessively, thus taking over a woman's rights in making her marriage decisions. This article attempts to further explore Imam Abu Hanifah's views and their implications in viewing the position of marriage guardian which is different from the views of school imams in general. This research is a qualitative research. The approach used is a legal normative approach. This type of research is library research, the main data source comes from various books and journals which discuss Imam Abu Hanifah's opinions. The results of the research show that according to Imam Abu Hanifah, marriage guardians are not included in the pillars of marriage. According to him, the presence of a guardian in a marriage is not an obligation and does not affect the validity of a marriage. Imam Abu Hanifah believes that adult women have reason and wisdom in making decisions, including representing themselves in marriage. Keywords: Views, Imam Abu Hanifah, marriage guardian, normative, legal implications. Fenomena “kawin paksa” yang dilakukan oleh wali nikah menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Mayoritas imam mazhab memandang bahwa kehadiran wali nikah wajib hukumnya dan menjadi rukun dalam perkawinan. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang tidak mewajibkan kehadiran wali nikah dalam perkawinan. Permasalahan muncul ketika wali nikah melakukan intervensi berlebih, sehingga mengambil alih hak bagi seorang perempuan dalam membuat keputusan perkawinannya. Artikel ini mencoba untuk mendalami lebih lanjut pandangan Imam Abu Hanifah tentang kedudukan wali nikah beserta implikasinya yang berlainan dari pandangan imam mazhab pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif hukum. Jenis penelitian ini library research, sumber data utama berasal dari berbagai buku dan jurnal yang membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, wali nikah tidak termasuk dalam rukun nikah. Menurutnya, kehadiran wali dalam suatu perkawinan bukanlah suatu kewajiban dan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Imam Abu Hanifah memandang bahwa perempuan dewasa mempunyai akal dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, termasuk mewakili dirinya sendiri dalam perkawinan.   Kata kunci: Pandangan, Imam Abu Hanifah, Wali Nikah, Normatif, Implikasi Hukum.
Rukhsah KONSEP RUKHSAH RELEVANSINYA DENGAN IDDAH WAFAT WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Rukhsah, Iddah dan Wanita Karier Nanang Saprudin; Sayehu; Musthofa, Usman
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i1.21695

Abstract

Islam bukanlah agama diskriminatif karenanya sangat menghargai hak-hak perempuan akibat perceraian. Seorang istri yang telah kehilangan suaminya mereka diminta untuk menjalani masa iddah. Dilarang bagi seorang wanita untuk meninggalkan rumah atau menikah lagi selama ia masih dalam masa iddah setelah bercerai dari suaminya. Dengan pengecualian keadaan darurat atau keadaan yang mendesak, hukum negara juga berlaku untuk wanita karier yang telah berpisah atau bercerai dari suaminya. Oleh karena itu maka dalam penlitian bertujuan membahas tentang: Rukhsah bagi wanita karier yang sedang iddah wafat, dan Pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat. Penulisan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang mengintegrasikan pendapat ahli hukum dengan buku, jurnal, naskah, dan metode hukum Islam. Metode penelitian perpustakaan (library research) akan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh dari undang-undang dan buku atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Bahwa qdari qsudut qpandang qagama qdan qkebajikan qterhadap qperempuan qsudah qwajar qdiberlakukannya qundang-undang. qNamun, qlarangan qtertentu qterhadap qperempuan qyang qterlibat qdalam qperilaku qiddah qdapat qmenemukan qbeberapa qalasan quntuk qmenjadikannya qundang-undang qyang qberlaku quntuk qsemua qwaktu qdan qsituasi.  Kemudian Pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat, telah jelas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya wajib 70  menjalani masa iddah dan ihdad selama 4 bulan 10 hari dengan mematuhi larangannya, tetapi saat ini terdapat perbedaan yaitu tuntutan yang harus dipenuhi yaitu bekerja dikarenakan berada di dalam keadaan darurat, seperti tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.   Kata Kunci: Rukhsah, Iddah dan Wanita Karier
Perkawinan PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA: ANALISIS STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PALAS, BENDUNGAN, CILEGON): Perkawinan, Hamil Akibat Zina, dan Status Anak Ahmad Sayidi, Ahmad Sayidi; Sayehu; Musthofa, Usman
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i1.22082

Abstract

The marriage of pregnant women due to adultery is a very worrying problem, especially the problem in the Palas neighborhood, Bendungan Village, Cilegon District, Cilegon City. This research problem is important because it impacts the rights and legal protection of the individuals involved. Therefore, this research aims to discuss: the community's views on this case, the legal consequences for children born from this marriage, and the obstacles faced by women pregnant as a result of adultery in accessing legal rights and protection in the Palas environment. The research method used is qualitative, with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews and observations of the community in the Palas area. Data analysis was carried out thematically to identify patterns of views, legal impacts and obstacles faced. Based on the research results, it can be concluded: The views of the Palas Environmental community reflect the complexity of values, norms and beliefs that shape their perspective on the marriage of women who become pregnant as a result of adultery. The diversity in views suggests that a holistic approach and taking into account local cultural and social context is needed to understand the complex dynamics involved in this issue. The legal consequences of children born from marriage resulting from adultery are related to guardianship and inheritance according to Islamic Law and Positive Law, reflecting the complexity and duality in the legal position of children. The need for cooperation between the Islamic legal system and civil law to accommodate children's rights fairly and fairly is important in ensuring optimal protection of the rights of children born from this situation. Then, women who become pregnant as a result of adultery in the Palas area face a number of various obstacles and barriers in accessing legal rights and protection. Efforts to overcome this obstacle require a holistic approach involving the community, government and relevant institutions so that women's rights can be guaranteed and fair legal protection can be accessed optimally.
KONTRIBUSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN DAMPAK DARI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN Nurmalinda, Putri Ayu; Rozak, Fakih Abdul
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22295

Abstract

Marriage dispensation in Sleman Regency has continued to increase since 2019 and can only be suppressed in 2023. Applications for marriage dispensation by children are dominated by children aged 18 years and the most applications come from Mlati District with a total of 105 cases of applications in the last 5 years. The most common reason for applying for a marriage dispensation is because a pregnancy has occurred outside of marriage. The purpose of this study is to determine the concept map and handling of the impact of marriage dispensation cases in Sleman Regency, with the focus of the problem being how the marriage dispensation map is in Sleman Regency and what efforts are made to handle the impact of marriage dispensation cases in Sleman Regency. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection through the interview process and information comes from the Sleman Regency Religious Court and the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB). The results of the study are that the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) service continues to strive to assist perpetrators of child marriage so that negative impacts can be reduced and children's readiness to face family life is better and more mature. The Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) of Sleman Regency continues to make various efforts to handle the impacts that arise as a result of granting marriage dispensation requests, such as socialization regarding the impacts of child marriage, socialization regarding the dangers of pregnancy at a young age, socialization and assistance for mothers and babies, and collaborating with job training institutions to teach parents to be ready to face married life. However, the reason for the marriage is not something that can be justified and understood on an ongoing basis. Keywords: Child Marriage, Legal Impact, Social Impact.   Abstrak Dispensasi Perkawinan   di kabupaten Sleman sejak tahun 2019 terus mengalami kenaikan dan baru bisa ditekan pada tahun 2023, Pengajuan Dispensasi Perkawinan   oleh anak di di dominasi anak usia 18 tahun dan terbanyak pengajuan berasal dari kecamatan mlati dengan total pengajuan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 105 kasus. Alasan pengajuan dispensasi Perkawinan   paling banyak adalah karena telah terjadi kehamilan di luar nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta konsep dan penanganan dampak perkara dispensasi Perkawinan  di kabupaten sleman, dengan fokus masalah adalah bagaimana peta persebaran dispensasi Perkawinan  di Kabupaten Sleman serta apa saja upaya penanganan dampak perkara dispensasi Perkawinan  di kabupaten sleman. Penelitian ini menggunakan metode kulitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalaui proses wawancara dan informasi bearasal dari pengadilan agama kabupaten sleman dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Hasil penelitian adalah dinas p3ap2kb terus berupaya untuk mendampingi para pelaku Perkawinan  anak agar dampak-dampak buruk bisa ditekan dan kesiapan anak untuk menghadapi kehidupan rumah tangga lebih baik dan matang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) kabupaten sleman terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak-dampak yang muncul akibat dari pengabulan permohonan dispensasi Perkawinan  seperti sosialisasi mengenai dampak Perkawinan  anak, sosialisasi mengenai bahaya hamil di usia muda, sosialisasi dan pendampingan pada ibu dan bayi, maupun bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja untuk mengajarkan para orang tua agar siap untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. namun alasan terjadinya Perkawinan  bukan sesuatu yang bisa dihalalkan dan dimaklumi secara berkelanjutan.   Kata kunci: Perkawinan  Anak, Dampak Hukum, Dampak Sosial.
KEABSAHAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF TANPA AKTA OTENTIK (ditinjau dari UU Wakaf No 41 Tahun 2004) Mutiara Sachputri; Syam, Syafruddin
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22343

Abstract

The community has not fully paid attention to the regulations in the implementation of waqf, especially for those who do or give waqf. This causes uncertainty about the status of the waqf itself both juridically and administratively. The use of waqf land, like any other function, is for the benefit of the people, in accordance with Law No. 41/2004 on waqf, that is, the allocation of waqf land depends on the waqf pledge made. However, it is still found that the use of waqf land is different from the purpose of waqf, as is the case with MIS Al-Ikhlas and BKM Masjid Al-Ikhlas. This research aims to find out the problems of waqf disputes in the management of MIS Al-Ikhlas and Al- Ikhlas Mosque, as well as to analyse the law of management and status of waqf land without an authentic deed (reviewed from the Waqf Law No. 41 of 2004). The research method used is empirical legal research (Empiric Law Research) which includes a statute approach, case approach, and combines legal materials (juridical empirical) and uses in-depth interviews to enrich primary data. The results show that based on Law No. 41 of 2004, the legal position of Nazirs who are not registered with the Ministry of Religious Affairs and the Indonesian Waqf Board results in legal uncertainty of waqf land. The validity status of MIS Al-Ikhlas waqf land is declared invalid due to the absence of authentic deeds and appropriate registration. Waqf land is considered valid if it fulfils the pillars according to Law Number 41 of 2004 and the absence of an authentic deed triggers waqf disputes. Keywords: Waqf, Validity, Authentic Deed, Management Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturanperaturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan ataumemberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kegunaan tanah wakaf sebagaimana fungsi pada umumnya yakni bertujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. Namun, masih ditemukan pemanfaatan tanah wakaf yang berbeda dengan tujuan wakaf sebagaimana halnya yang terjadi pada MIS Al-Ikhlas dan BKM Masjid Al-Ikhlas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan sengketa wakaf dalam pengelolaan MIS Al-Ikhlas dan Masjid Al- Ikhlas, serta menganalisis hukum pengelolaan dan status tanah wakaf tanpa akta otentik (ditinjau dari UU Wakaf No 41 Tahun 2004). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empiric Law Research) yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan memadukan bahan-bahan hukum (yuridisempiris) serta menggunakan wawancara mendalam untuk memperkaya data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, kedudukan hukum Nazhir yang tidak terdaftar di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum tanah wakaf. Status keabsahan tanah wakaf MIS Al-Ikhlas dinyatakan tidak sah karena tidak adanya akta otentik dan pendaftaran yang sesuai. Tanah wakaf dianggap sah jika memenuhi rukun sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan ketidakadaan akta otentik memicu sengketa wakaf. Kata kunci: Wakaf, Keabsahan, Akta Otentik, Pengelolaan
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: TINJAUAN KRITIS Ahmad Arsyis Tawa; Badarudin; Bakri
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22390

Abstract

This study aims to critically review the protection of children's rights in Islamic family law and explore the challenges faced in its implementation. The method used is qualitative research with a library research approach, involving the analysis of primary literature such as the Qur'an, Hadith, and fiqh books from various schools of thought, as well as secondary literature including books, journal articles, research reports, and related official documents. The results of the study indicate that although Islamic family law provides for the protection of children's rights based on Sharia principles, its implementation faces various challenges, including differences in interpretation between schools of thought, cultural practices that do not always align with Islamic principles, and a lack of public awareness. The contribution of this research is to provide a critical perspective and recommendations for improving the system of children's rights protection in Islamic family law, by encouraging collaboration between governments, civil society, and international organizations to create a more just and inclusive system Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, yang melibatkan analisis literatur primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih dari berbagai mazhab, serta literatur sekunder termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam memberikan perlindungan hak anak berdasarkan prinsip-prinsip syariat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi antar mazhab, praktik budaya yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pandangan kritis dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.   Kata kunci: Perlindungan Hak Anak, Hukum Keluarga Islam, Tinjauan Kritis.
IMPLEMENTASI PARADIGMA INTEGRASI–INTERKONEKSI-MULTIDISIPLINER ‘ULUMUDDIN, AL-‘ULUM AL-IJTIMA’IYYAH DAN AL-‘ULUM AL-INSANIYYAH TERHADAP POLIGAMI DI INDONESIA Ach Faisol
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v1i1.2690

Abstract

Penulisan makalah ini dimotivasi oleh praktik poligami oleh pernikahan sirri. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis mengulas karya empat pemikir Muslim kontemporer yang terkait dengan praktik poligami di Indonesia. Keempat tokoh tersebut adalah Abdullah Saeed, Khaled Abou El Fadl, Nashr Hamid Abu Zaid, dan Jasser Auda. Hasilnya telah ditemukan, bahwa memahami Al Qur'an secara linear adalah penyebab utama maraknya praktik poligami melalui pernikahan Sirri. Untuk mengatasinya kita perlu Integratif-Interkonektif-Multidisiplin.
JARH WA TA’DIL : SEBUAH PEMODELAN TEORI KRITIK PERIWAYATAN HADIS NABAWI Khoirul Asfiyak
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v1i1.2701

Abstract

Sejak awal kemunculannya ilmu Jarh wa Ta’dilini melahirkan banyak gugatan di kalangan ulamaterutama menyangkut aspek metodologisnya hingga  aspek etika moral, termasuk dasar legalitas kritik secara syar’iy.Praktek tajrih dan ta’dil ini sering memunculkan fenomena perbedaan penilaian di kalanganahli kritik hadis. Betapapun para ulama telah menyusun kaidah atau teori khusus untuk menyelesaikan setiap perbedaan penilaian, namun tetap menyisakan persoalan besar dalam proses penilaian kredibilitas perawi. Hal-hal itulah yang dikaji dalam tulisan ini. Sejatinya penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kajian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang teknik analisis datanya meminjam teori Analisis Isi. Sehingga persoalan yang menjadi core tulisan ini akan dianalisis berdasarkan prosedur baku yang terdapat dalam teknik Analisis Isi.Kesimpulan akhir dari kajian ini adalah ilmu jarh Wa Ta’dil ini merupakansebuah upaya metodologis kritik yang paling orisinil dan genuine yang pernah dilahirkan oleh ilmuwan muslim pada generasi awal Islam. Sekalipun sempat menjadi keberatan sebagian ulama dilihat dariaspek metodologis hingga pada aspek etika moral,namun pada akhirnya dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi ini bisa dijawab secara tuntas oleh para muhaddisin.Hal ini didukung oleh seperangkat bukti pembenar baik berupa tradisi yang berasal dari Rasulullah atau dasar wahyu ataupun mencontoh preseden yang ditinggalkan oleh para shahabat.Betapapun penilaian ilmu Jarh Wa Ta’dil ini seringkali memuncukan fenomena perbedaan penilaian antar ulama Ahli kritik hadis, namun para muhaddisin ahli kritik hadis sudah membekali dirinya dengan seperangkat piranti metodologis untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang mengemuka. Sehingga pada akhirnya ilmu Jarh Wa Ta’dil ini memiliki tempat tersendiri dalam khazanah keilmuan Islam dan menjadi metode verifikasi hadis paling handal dalam memilah dan memilih sebuah riwayat bisa dinyatakan valid ataukah tidak.  Kata kunci:Jarh wa Ta’dil, Teori kritik, Hadis Nabawi.
STUDI KOMPARASI KONSEP KEWARISAN ANAK TIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Ibnu Jazari
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v1i1.2724

Abstract

Al-Qur’an diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW 16 abad yang lalu sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, maka secara universal segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Al-Qur’an. Demikian juga mengenai hukum kewarisan, Al-Qur’an juga telah mengaturnya. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan dalam hukum kewarisan ini sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia akan mati/meninggal dunia.

Page 4 of 11 | Total Record : 108

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) More Issue