cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 55   56   57   58   59 
KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI: ANALISIS AWIG-AWIG DESA MANISTUTU, KABUPATEN JEMBRANA Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94103

Abstract

Hukum waris adat Bali mengatur pembagian warisan dengan prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki, baik kandung maupun adopsi, memiliki kedudukan penting dalam sistem pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak adopsi laki-laki dalam sistem pewarisan Hukum Adat Bali di Desa Manistutu, Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak adopsi di Desa Manistutu harus memperhatikan golongan Purusa atau Pradana, dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan ini, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum adat dan memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam pengaturan hak waris anak adopsi.
POTENSI PENYELUNDUPAN HUKUM MELALUI PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS OLEH KELOMPOK LGBTQ+ BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 874/PDT.P/2023 PENGADILAN NEGERI DENPASAR Putu Nirmala Pridayanti; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94105

Abstract

Penetapan Nomor 874/Pdt. P/2023 oleh Pengadilan Negeri Denpasar mencerminkan komitmen peradilan untuk memberikan keadilan bagi komunitas LGBTQ+. Namun, keputusan ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penyelundupan hukum yang berhubungan dengan perubahan identitas di pengadilan dan mencari langkah-langkah pencegahannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual,kasus dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil analisis menunjukkan adanya celah hukum dalam proses perubahan identitas gender, serta ketidakjelasan dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 yang berisiko dapat disalahgunakan, terutama dalam konteks pernikahan sesama jenis. Berbeda dengan Belanda dan Jerman, Indonesia tidak mengakui jenis perkawinan ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan regulasi yang adil bagi semua pihak, termasuk kelompok LGBTQ+.
PERAN PBB SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA YURISDIKSI NEGARA ANGGOTANYA DALAM KASUS STATE IMMUNITY ANTARA JERMAN DENGAN ITALIA TERKAIT KEJAHATAN PERANG NAZI Ni Komang Tia Purnama Sari; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94106

Abstract

Sengketa antar negara merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, kehadiran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai orgainisasi internasional yang memiliki peran penting dalam hal menjaga perdamaian dunia salah satunya adalah melalui mahkamah internasional, yakni salah satu badan dibawah naungan perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu sengketa internasional yang pernah terjadi adalah antara Jerman dan Italia yang terjadi di 2008 silam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran dari perserikatan bangsa-bangs (PBB) dalam menyelesaiakan sengketa antara negara, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan studi kepustakaan, selain itu Adapun data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum sekunder berupa piagam PBB, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relvan dengan topik penelitian sedanagkan bahan hukum tersiernya berupa kamus hukum dan kamus Bahasa inggris, Adapun penyajian hasil penelitian dilakukan secara dekriptif sehingga mampu menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi secara sistematis. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa internasional khususnya sengketa antara Jerman dan Italia. .
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN BAGI PELANGGAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BULELENG Ida Ayu Gede Narayani; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94108

Abstract

Penelitian ini bertujuan dalam meneliti dan menganalisis terkait bagaimana penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan bagi pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan rumah sakit serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran merokok di kawasan rumah sakit dan hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Satpol PP Kabupaten Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, observasi serta wawancara. Penentuan sampel mengunakan teknik non probability sampling dengan penentuan subjek melalui teknik purposive sampling. Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat diberikan sanksi berupa tindakan non-yustisial yaitu pemberian surat peringatan atau surat teguran serta tindakan yustisial yaitu pemberian Sanksi Tindak Pidana Ringan berupa pidana kurungan atau denda. (2) Faktor-faktor internal dan eksternal dari diri masyarakat sendiri yang menyebabkan masyarakat tetap melanggar dengan merokok sembarangan di kawasan rumah sakit serta hambatan atau kendala internal dan eksternal yang dialami oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut.
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha; I Wayan Landrawan; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar, (2) Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari perderaan kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar. Teknik yang digunakan dalam penentuan sample adalah teknik non probabilitas sampling dengan cara Porposive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahaya dan merugikan konsumen yaitu dengan melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan secara rutin, serta melakukan sanksi tegas apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah yaitu dengan menyita barang produk. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yaitu dengan memberi edukasi, sosialisasi, dan juga melakukan pengawasan Pre-Market yang dimana mencakup evaluasi dan pengujian produk dan Post-Market yang dimana mencakup inspeksi rutin dan pengujian produk yang sudah beredar serta peringatan dan dari pihak instansi terkait secara umum sanksi administratif yang berupa pencabutan izin edar dan memberikan surat peringatan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR BANJAR KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG Putu Andi Darmawan; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94158

Abstract

Fenomena pencurian ternak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat peternak dan mempengaruhi rasa aman di lingkungan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, serta efektivitas upaya penanggulangannya oleh kepolisian setempat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian ternak di wilayah penelitian, menjelaskan modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencurian ternak, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Banjar dalam mengatasi kasus pencurian ternak. Selain itu dapat memberikan rekomendasi strategi yang efektif untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian ternak di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para peternak yang menjadi korban, aparat kepolisian, dan pelaku yang telah tertangkap. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lokasi kejadian dan analisis dokumen kasus-kasus pencurian ternak yang tercatat di Kepolisian Sektor Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya sistem keamanan di desa-desa menjadi penyebab utama terjadinya pencurian ternak. Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku antara lain pencurian pada malam hari dengan cara mengendap-endap atau menggunakan kendaraan bermotor untuk membawa ternak curian. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Banjar meliputi patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan kerjasama dengan lembaga adat setempat. Namun, upaya tersebut masih belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya dan dukungan dari masyarakat.
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (ASTRA) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KALIBUKBUK KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG) Komang Dandi Permana Yudha; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin (Astra) menurut perspektif hukum waris adat Bali, dengan fokus pada penerapannya di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hak waris anak luar kawin diatur dalam sistem hukum waris adat Bali dan bagaimana penerapan serta pemahaman masyarakat setempat mengenai hak waris tersebut. Hukum waris adat Bali, yang bersifat patrilineal, sering kali membatasi hak waris anak luar kawin, terutama bagi anak yang tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris normatif dengan studi kasus di Desa Kalibukbuk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait masalah waris. Selain itu, studi pustaka mengenai teori hukum waris adat Bali dan peraturan perundang-undangan yang relevan juga digunakan untuk mendalami permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, anak luar kawin di Desa Kalibukbuk sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak waris dari ayah biologisnya karena pengakuan ayah terhadap anak tersebut tidak diakui secara formal dalam hukum adat Bali. Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya masyarakat untuk memberikan perlindungan hak waris bagi anak luar kawin melalui kesepakatan adat dan pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi tua di desa tersebut terkait dengan hak waris anak luar kawin, yang mencerminkan perubahan dalam interpretasi dan penerapan hukum waris adat Bali. Hukum waris adat Bali secara tradisional tidak memberikan hak waris yang setara bagi anak luar kawin, terdapat dinamika dalam penerapan dan penyesuaian hukum adat tersebut seiring dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Bali.
ANALISIS KEABSAHAN (SMART CONTRACT) TRANSAKSI ASET DIGITAL DI PLATFORM ETHERUM DALAM TEKNOLOGI BLOCKCHAIN Hendri Dewarto Silitonga; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan memahami pengaturan hukum mengenai transaksi aset digital cryptocurrency di indonesia dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan dalam memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan aset digital cryptocurrency di Indonesia, (2) mengidentifikasi keabsahan smart contract pada platform Ethereum berdasarkan sistem hukum kontrak di Indonesia berdasarkan perspektif syarat sahnya perjanjian yang dimuat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif , yakni melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) . Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu KUH Perdata, UU ITE, Bappebti, PP, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mencamtumkan secara eksplisit mengenai transaksi aset digital, istilah dokumen elektronik dan informasi elektronik, menkategorikan aset digital yang menjadikan aset digital memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara hukum. (2) Keabsahan smart contract pada platform Ethereum jelas tidak memenuhi syarat subjektif dalam 1320 KUH Perdata yang membuat smart contract batal atau tidak sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak.
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN PAOS 68 AWIG-AWIG DESA ADAT DUDA TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH I Gusti Agung Ayu Wulandari; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94161

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan larangan perkawinan berdasarkan Pasal 8 UU Perkawinan dan Paos 68 Awig-Awig di Desa Adat Duda; (2) untuk menganalisis dan mengkaji upaya Prajuru Desa Adat Duda dalam mengatasi praktik perkawinan sedarah yang dilakukan oleh krama Desa Adat Duda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan data tangan pertama sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian dokumenter, teknik observasi dan teknik wawancara. Analisis kualitatif digunakan ketika menentukan teknik analisis data yang akan digunakan. Analisis kualitatif diterapkan pada penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fenomena perkawinan sedarah masih terjadi di desa adat Duda, sehingga ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Implementasi ketentuan ini belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dilihatnya. Walaupun sebenarnya secara adat terdapat awig-awig yang mengatur, namun sudah berupaya dipertegas oleh prajuru adat karena perkawinan tersebut terlanjur dilangsungkan karena kebutuhan masyarakat. Kemudian, (2) Upaya Prajuru Adat dalam mengatasi praktik perkawinan sedarah bukan hanya berupa tindakan preventif dan represif, tetapi juga merupakan usaha kolektif untuk menjaga keharmonisan sosial, mengedukasi masyarakat, dan memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.
SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG Putu Agus Rio Krisnawan; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94162

Abstract

Fokus penelitian0ini adalah untuk0mengetahui dan menganalisa mengenai sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng dan mengkaji hambatan yg dihadapi oleh pemerintah terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten0Buleleng. Studi0ini menerapkan metode penelitian0hukum0empiris, khususnya pendekatan penelitian0deskriptif. Sumber daya hukum0primer, bahan hukum0sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sumber data dan data yang digunakan, yang masing-masing terdiri dari data primer0dan sekunder. Analisis dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara adalah beberapa0teknik pengumpulan0data yang digunakan. Untuk pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel nonprobabilitas digunakan, sementara pengambilan sampel purposive dan snowball digunakan untuk memilih subjek. Data juga dikumpulkan, diproses, dan dievaluasi secara kualitatif. Temuan menunjukan sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng tidak0efektif karena masih ada warung yang menjual rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng dan belum diberi sanksi. dan hambatan-hambatan yang dialami instansi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng, ada kendala dari dalam dan dari luar instansi terkait.

Page 57 of 60 | Total Record : 592

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue