Journal of Judicial Review
JJR is a journal which aim to publish the manuscripts of high-quality research as well as conceptual analysis that studies in any fields of Law. Articles submitted to this journal discuss contemporary legal discourses in the light of theoretical, doctrinal, multidisciplinary, empirical, and comparative studies. The scope of the paper submissions includes constitutional and administrative law, corporate law, business law, criminal justice, adat law, Islamic law, law and society, international law, international economic law, human rights law, and intellectual property law.
Articles
272 Documents
<![CDATA[Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Junaidy Maramis]]>;
<![CDATA[Juneidi Coloay]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5876
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, mempertanyakan apakah sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia; kedua, mempertanyakan bagaimana implikasi hukum dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif berbasis fakta, isu, regulasi, analisis, dan konklusi. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang juga dapat dilakukan pembatasan dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, sehingga tindakan untuk mewajibkan vaksinasi melalui pemberian sanksi administratif telah sesuai dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia; dan implikasi dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 dapat menimbulkan daya paksa kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi sehingga dapat menjadi salah satu formulasi hukum yang efektif dalam menangani pandemi covid-19.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina ]]>
<![CDATA[Annisa Rahmadiana]]>;
<![CDATA[Putri Nabilah]]>;
<![CDATA[Tiara Rahmawati]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5817
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan sanksi adat cuci kampung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Rambai, Provinsi Bengkulu terhadap pelaku zina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan atau dengan menganalisis data-data primer dan sekunder dari berbagai bahan bacaan. Maksud penulisan artikel ini adalah untuk mencari gambaran bagaimana pelaksanaan sanksi adat cuci kampung dalam pandangan kriminologis khususnya dari teori restoratif justice dan teori reintegrative shaming, hasil analisis selanjutnya menemukan kesimpulan bahwa keberadaan sanksi adat cuci kampung sejatinya dapat menekan perbuatan zina di kalangan masyarakat Air Rambai karena dalam pelaksanaannya memberi efek jera akibat rasa malu yang diterima pelaku setelah melakukan perbuatan yang dianggap hina dan tidak bermoral oleh masyarakat tersebut.]]>
<![CDATA[Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Febriansyah Ramadhan]]>;
<![CDATA[Ilham Dwi Rafiqi]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5376
<![CDATA[Dinamika pengujian UU Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi, permasalahan mengenai penyelesian pelanggaran HAM berat masa lalu masih tidak menjadi priotitas perhatian. Penyelesaian tersebut cenderung kehilangan arah, tidak pasti, berlarut-larut yang merugikan korban dan/atau keluarganya. Pemaknaan asas hukum sebagai bintang pemandu, perlu dilakukan kembali untuk mengembalikan arah penegakan hukum yang telah kabur. Tulisan ini mengkaji asas-asas pengadilan HAM yang digali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Pengadilan HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengujian terhadap UU Pengadilan HAM sudah dilakukan sebanyak 5 kali, namun Putusan MK tersebut juga belum mampu memberikan solusi terhadap buntunya penegakan hukum pelanggaran HAM berat. Terdapat lima asas yang sering digunakan oleh MK dalam pengujian UU Pengadilan HAM, seperti kewajiban diadili oleh negara, Crimes Agains Humanity, Independensi, Imparsial dan Kemandirian proses Peradilan, Yurisdiksi dan Asas Non-retroaktif.]]>
<![CDATA[Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah ]]>
<![CDATA[Khairuddin Khairuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6310
<![CDATA[Hibah merupakan pemberian sukarela kepada seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Pemberian tersebut tidak bisa ditarik kembali kecuali jika terkait tentang harta warisan. Namun parktiknya masih sering dijumpai tanah yang dihibahkan ditarik oleh pemberi hibah, sehingga dapat merugikan orang banyak, seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yang menarik tanah yang pernah ia hibahkan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perunundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunnjukkan adanya masayarakat menarik kembali tanah yang di hibahkannya, seperti tanah jalan, tanah perkantoran bahkan tanah pemakaman, dengan alasan membutuhkan uang, sehingga ia menyampaikan kepada masyarakat, bahwa tanah yang dihibahkannya ditarik kembali, dan tanah tersebut harus dibeli dengan harga yang ditentukan. Sedangkan tanah hibah di daerah perkantoran, maka tanahnya tersebut juga dibeli oleh pemerintah. Padahal jika merujuk ke hukum Islam dan KHI pasal 212 tanah yang dihibahkan tidak boleh ditarik kembali, terlebih lagi Aceh Singkil merupakan bagian dari Aceh Serambi Mekah.]]>
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK? ]]>
<![CDATA[Excel Brayen Sandoval]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6732
<![CDATA[Hadirnya UU No. 19 Tahun 2019 menarik banyak perhatian akademisi, praktisi dan bahkan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Banyak pihak yang menduga terdapat upaya pelemahan terhadap independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sampai pada akhirnya perdebatan ini berujug pada uji materi UU No. 19 Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, yang menguji empat hal pokok ketentuan yaitu Kedudukan KPK dalam struktur organ negara, kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam hal memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, status pegawai KPK menjadi ASN, dan kewenangan KPK dalam menerbitkan surat pemberhentian penyidikan atau penuntutan. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi memutus batalnya kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dengan menggunakan metode berjenis penelitian normatif. Adapun implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu terjadinya kekosongan hukum mekanisme izin peyadapan yang dilakukan KPK dalam hal melakukan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara ]]>
<![CDATA[Vicko Taniady]]>;
<![CDATA[Laili Furqoni]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6688
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum sudah seyogyanya memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa kerap terjadinya pelanggaran hak konstitusional oleh organ negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji problematika pelanggaran hak konstitusional serta mengusulkan adanya penerapan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya upaya pengadopsian constitutional complaint menjadi urgensi yang harus diterapkan. Perlu adanya perluasan kewenangan MK sebagai the guardian of constitution dalam menerapkan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif Jerman dan Korea Selatan yang telah mengadopsi constitutional complaint yang tertuang dalam konstitusi. Sehingga, pengadopsian constitutional complaint melalui MK, diperlukannya upaya untuk amandemen UUD NRI 1945 dan revisi UU MK sebagai dasar hukum yang pasti.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Brian Septiadi Daud]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5953
<![CDATA[Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kejahatan ini juga menjadi perhatian dunia secara nasional dan internasional. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal dan untuk mengetahui bagaimana aplikasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan dan suatu pendekatan yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formil ataupun non formil dan menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian Pencucian uang di pasar modal dapat terjadi dengan proses-proses, proses Placement, proses Layering, dan proses Integration melalui pasar modal. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari, Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, dan Tahap Eksekusi.]]>
<![CDATA[Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa yang Salah? ]]>
<![CDATA[Nertivia Nertivia]]>;
<![CDATA[Octa Villa]]>;
<![CDATA[Febrin Theresya V. Lingga]]>;
<![CDATA[Asmin Patros]]>;
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6736
<![CDATA[Saat ini terjadinya suatu polemik antara Warkopi dengan Warkop DKI mengenai pelanggarannya suatu merek. Terjadi peniruan dari Wakopi terhadap Warkop DKI. Hal ini disebut pelanggaran karena Warkop DKI telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan terhadap merek di Indonesia dan mengetahui bentuk perlindungan merek bagi pemilik merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif. Pengaturan terkait merek di Indonesia diatur secara jelas di Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup tentang pengertian merek itu sendiri, permohonan pendaftaran terhadap merek yang bisa didaftarkan serta jangka waktu perlindungan atas merek yang didaftarkan. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungannya (sistem konstitutif). Bentuk perlindungan hukum atas hak merek terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dengan artian perlindungan sebelum terjadinya sengketa (pencegahan) dan perlindungan hukum represif dengan artian perlindungan hukum saat telah terjadinya sengketa dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan menindak pelaku terhadap norma yang telah dilanggarnya.]]>
<![CDATA[The Dangers of The Crime of Genocide: International Law Review ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Kadek Astiti Narayani]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6467
<![CDATA[The crime of genocide in criminal law international law is an extraordinary crime and has become an prohibited which was later enshrined in the 1948 Genocide Convention, the statute International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statute International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) and the 1998 Rome Statute. This study aims to determine the crime of genocide that experienced when viewed in international law and dispute resolution methods genocide under international law. This research using normative doctrinal or juridical legal research. Research result states that the main cause of the crime of genocide is motivated by the struggle for the rights of ethnic minorities and the existence of fanatical and racial religions that are shown in discrimination cultural. Crimes committed by the Myanmar government by Ethnics Rohingya Muslims constitute an international crime of genocide, because has fulfilled several main elements, namely mass murder, discrimination against minority religions, is carried out systematically, and aims to eliminating certain ethnic groups and groups.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perbuatan Malpraktik Medis: Perbandingan Indonesia dengan Belanda ]]>
<![CDATA[Abraham Ethan Martupa Sahat Marune]]>;
<![CDATA[Hannie Almira Erany]]>;
<![CDATA[Gracielle Serenata]]>;
<![CDATA[Ruth Ivana Arella]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5818
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan penerapan sistem serta aturan perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis di Indonesia dan Belanda. Maka dalam penelitian ini akan meneliti mengenai Pertama, Bagaimana perbandingan pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Belanda? Kedua, Bagaimana perbandingan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam sengketa malpraktik medis di Indonesia dan Belanda? Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Dari hasil perbandingan, Dapat disimpulkan bahwa Belanda memiliki klasifikasi yang jauh lebih dalam dan mendetail dibandingkan definisi dari perbuatan melawan hukum yang diatur di Indonesia. Kemiripan yang dimiliki oleh sistem hukum Indonesia dan Belanda dapat dilihat dari latar belakang sejarah dan sistem hukum yang sama. Namun Belanda memiliki tingkat kedetailan jauh dibandingkan Indonesia, salah satunya terlihat dari pengaturan tindakan malpraktik medis, dimana pengaturan di Belanda mempunyai Buku ke-7 (tujuh) Dutch Civil Code terdapat satu bab sendiri yang menjelaskan legal standing dari seorang pasien dengan pemberi perawatan medik.]]>
