Jurnal Yustitia
JURNAL YUSTITIA adalah Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, yang menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran akademis di bidang ilmu hukum. YUSTISIA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Desember. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian hukum dengan ruang lingkup di bidang, antara lain: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia. YUSTITIA memfokuskan publikasi terhadap artikel penelitian hukum baik dengan pendekatan normatif maupun empiris dengan penekanan topik utama penelitian tentang (namun tidak terbatas pada): 1. Penegakan, Implementasi/penerapan, dan efektivitas hukum; 2. Sengketa-sengketa Hukum; 3. Perlindungan Hukum; Dan topik hukum lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu hukum maupun dalam prakteknya.
Articles
228 Documents
<![CDATA[URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA ]]>
<![CDATA[Suardita, I Ketut]]>;
<![CDATA[S.Sos, SH.MH, adrie]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1122
<![CDATA[Konflik terkait batas desa merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa,khususnya di Provinsi Bali. Permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pemerintahsehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan dan penegasan batas desa berdasarkanPermendagri No. 45 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasipemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, memberikan keadilandan juga kemanfaatan terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknisdan yuridis. Terlebih lagi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa semakin mempertegas otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untukmengatur wilayahnya sendiri.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Nusa Bhakti, Muh. Ikrar]]>;
<![CDATA[., Herman]]>;
<![CDATA[Muhamad Sulihin, La Ode]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1123
<![CDATA[Aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi adalah salahsatunya pengadaan barang/jasa (PBJ). Korupsi pengadaan barang dan jasa terdeteksiterjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap pengawasan. Salah satukasus tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial yang dilakukan secara bersamasama yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandungpada tahun 2020 yang dilakukan oleh M. Totoh Gunawan, selaku Komisaris dari PTJagat DirGantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City. Dalamproses pemeriksaan di pengadilan, M. Totoh Gunawan dianggap tidak melakukan tindakpidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dasarpertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelakupenyertaan tindak pidana korupsi pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdgadalah menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan salah satu unsur delikdalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti atau tidak terpenuhi yakni unsur pegawai negeri atau penyelenggaranegara, karena terdakwa merupakan seorang pengusaha, serta majelis hakim tidakmempertimbangkan Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis hakimdalam memberikan pertimbangan wajib mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum sebagaimana ketentuan Pasal 182 KUHAP. Pada perkara ini, terdakwa tidakhanya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001melainkan di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan menggunakanPasal 55 KUHP maka akan meletakkan pertanggungjawaban pada M. Totoh Gunawanserta untuk memperluas pertanggungjawaban M. Totoh Gunawan sebagai orang yangturut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ZONASI MENGENAI KAWASAN SUCI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ]]>
<![CDATA[Hutama, Dewa Adhi]]>;
<![CDATA[Indra Prathama, Anak Agung Gede Agung]]>;
<![CDATA[Mahatma Yogiswara, I Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1124
<![CDATA[Kabupaten Gianyar sebagai salah satu kawasan pariwisata yang digemari oleh para wisatawandomestik maupun manca negara telah memiliki peraturan mengenai Tata ruang perencanaaninvestasi yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang RencanaTata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Mengenai pengaturan zonasi untuk Kawasan suci telah diatur di dalam pasal 89 dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Peraturan zonasi Kawasantempat suci ini tidak diatur secara jelas mengenai batas batas radius kawasan tempat suci. Dalamangka 3 dijelaskan bahwa zonasi kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, PuraKahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius paling sedikit apenimpug atau apenyengkerdengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk bangunan bertingkat dan 25 (dua puluhlima) meter untuk bangunan tidak bertingkat. Peraturan ini kurang menjelaskan batas radius diukurdari mana, sedangkan dalam angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa batas radius diukur dari sisi luartembok penyengker, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma dalam peraturan ini.Sebagai suatu pedoman tentunya Perda harus dibuat dengan sebaik mungkin sehingga diharapkansuatu Perda dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat maupun wilayah yang diaturnya denganberlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jenis penelitianyang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji normanorma dan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian dalamb memahami Perda RTRW, maka teknik interpretasi yang relevan digunakan dalam isu hukumterkait hal tersebut ialah Interpretasi Gramatikal yaitu Metode penafsiran yang dilakukan denganmenuangkan isi peraturan perundang-undangan dalam bentuk bahasa tertulis. Untuk mengetahuimakna ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum jelas perlu ditafsiran denganmenguraikannya dengan bahasa yang baik. Frasa yang mengakitbatkan kekaburan norma tersebutharus dijelaskan agar tidak mengakibatkan multitafsir.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI SEKTOR KEPARIWISATAAN ]]>
<![CDATA[Adi Putra, I Gede]]>;
<![CDATA[Poetri Paraniti, A.A Sagung]]>;
<![CDATA[Pidada, I.B Anggapurana]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1125
<![CDATA[Pemerintah Indonesia memiliki program untuk menciptakan lapangan pekerjaansebanyak-banyaknya. Bersamaan dengan itu perlindungan hukum bagi tenaga kerja,khususnya bagi tenaga kerja perempuan terus ditingkatkan. Yang mana hak-hak pekerjaakan dituangkan dalam Surat perjajian kerja, sesuai dengan Pasal 50 ayat (1), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUKetenagakerjaan). Surat Perjanjian Kerja itulah nanti akan menjadi sebuah aturan yangakan melindungi hak-hak bagi para pekerja dan pemberi kerja. Perlindungan hukum bagitenaga kerja perempuan juga sudah diatur dalam pasal 76 ayat (1)-(5), pasal 81, pasal 82dan pasal 153, UU Ketenagakerjaan.Metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metodepenelitian deskriptif (descriptive research). Yakni dengan teknik Observasi, Wawancarayang menanyakan tentang hak dan kewajiban pekerja, SOP Perusahaan.Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mendapatkan temuan sebagai berikut :(1) hak dan kewajiban tenaga kerja perempuan di sektor kepariwisataan, (2) pelanggaranyang dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor kepariwisataan, (3) perlindunganhukum bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor kepariwisataan, (4) Hambatanuntuk merealisasikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan sesuai UUKetenagakerjaan.Berdasarkan hasil tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindunganhukum bagi tenaga kerja perempuan sangat penting untuk diketahui, sehingga DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi perlu secara intensif melakukan pengawasan sesuaidengan UU Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64/POJK.04/2017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[., Yetmiaty]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>;
<![CDATA[Sudirman, Maman]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1126
<![CDATA[Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekarang sudah diatur cukup jelas dalamperaturan POJK Nomor 64/POJK.04/2017, namun investasi dengan menggunakaninstrument Dana Investasi Real Estate ini masih belum banyak diterapkan oleh PengusahaProperti di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya kelemahan-kelemahan sepertinaiknya tingkat suku bunga bahkan kurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia.Maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui:1) bagaimana efektivitas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektifdi Indonesia, 2) Bagaimana tata cara perusahaan properti menerbitkan Dana InvestasiReal Estate di Indonesia, dan 3) Bagaimana cara agar Instrument Dana Investasi RealEstate berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisanadalah normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bahwapenerapan atau penerbitan DIRE di Indonesia masih terbilang sangat rendah karenapemintat atau investor untuk melakukan intrusment ini sangat kecil meskipun pemerintahsudah menghapus pajak berganda dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estate. Perlunyapertimbangan untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan dalam menggunakaninstrument DIRE selain Pajak Penghasilan yaitu tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) agar dilakukan penurunanyang sebenarnya menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah agar instrument DIRE inidapat menjadi alternatif investasi oleh masyarakat atau investor.]]>
<![CDATA[JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Kawi Arta, I Komang]]>;
<![CDATA[Wira Sena, I Gede Arya]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1127
<![CDATA[Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik denganhukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.Tindak pidanayang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orangdewasa seperti pencurian,pemerkosaan,dan pembunuhan dan lainnya.namun bukanberarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satuasas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan,asas ini dimaksudkan untukmelindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapatmenyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agarmelalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri danbertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yangberhadapan dengan hukum. Hasil menunjukkan bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalamproses peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012tentang system peradilan pidana anak, yaitu : Anak, Orang Tua, Bantuan Hukum, PetugasKemasyarakatan, Penyidik, Penutut Umum dan Hakim Jaminan perlindungan hukumterhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur khusus dalam UU sistem peradilananak yang mana perlindungan tersebut melalui proses diversi dan keadilan restoratifdalam penyelesaian perkara anak. Tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah denganhukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anakini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anakdi pengadilan negeri wajib diupayakan diversi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UUSistem peradilan Anak. Diharapkan kepada penegak hukum dalam menangani kasus anakterlebih dahulu melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku maupun korbanmelalui musyawarah berdasarkan pendekatan restorative juscite]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN ]]>
<![CDATA[WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA]]>;
<![CDATA[Purnama Dewi, Kadek Ary]]>;
<![CDATA[Ari Setyaningsih, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1128
<![CDATA[Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaanterdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaiansengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yaknimengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalamtulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesionalpasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbolaprofesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 TentangKeolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telahmengakomodir Lex Sportiva secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkanUndang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melaluimusyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah danmufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatupersetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapatmemilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA LESLIE AURIC YANG TIDAK MENDAFTARKAN HAK MEREK DAGANG DALAM KEGIATAN USAHA ]]>
<![CDATA[Udytama, I Wayan Wahyu Wira]]>;
<![CDATA[Mei Antari, Kadek]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1129
<![CDATA[Merek sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Merek semakin menjadi hal yang sangat urgent mengingat pesatnya perdagangan baik nasional maupun internasinal dalam era globaliasi modern menjadikan merek sulit untuk dibedakan satu produk dengan produk lain untuk memberikan perlindungan merek. Merek baju Leslie Auric merupakan salah satu dari merek yang tidak mendaftarkan hak mereknya, maka sampai saat merek yang Leslie Auric ini belum ada yang menjiplak merek tersebut. Namun dampak terhadap rendahnya pemahaman pelaku bisnis merek baju yang tidak mendaftarkan merek baju mereka adalah jika nanti terjadi klaim mereka tidak bisa melakukan perlawanan terhadap klaim merek baju tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek terhadap merek baju yang tidak didaftarkan serta mengetahui akibat hukum bagi pemilik merek baju Laslie Auric yang tidak mendaftarkan merek dagangnya dalam kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis faktor – faktor yang mendukung dan menghambat keefektivitasan Undang–Undang Merek dan Perlindungan Hak Merek terdaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran merek atas produknya.]]>
<![CDATA[DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suardita, I Ketut]]>;
<![CDATA[PRATAMA, I PUTU ANDIKA]]>;
<![CDATA[Sukmayanti, Made Sinthia]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1190
<![CDATA[The national human rights commission is one of the independent institutions in Indonesia, which is responsible for the enforcement of human rights. In carrying out its functions in the enforcement of human rights, the national human rights commission collaborates with the prosecutor's office because the national human rights commission only discusses the settlement up to the investigation process, and the next process in justice (dominus litis) is carried out by the prosecutor's office. This research intend to understand the role regulation at the national human rights commission, as well as to understand the importance of regulating the role of the dominus litis. This research uses normative legal research methods, by reviewing the laws and regulations relating to the problem. Furthermore, it can be explained about the regulation of the role of dominus litis in the unregulated national commission, because the function of the dominus litis is still under approval by the prosecutor's office. The regulation of the dominant role in the national human rights commission has a very important role in emphasizing the functions and objectives and clarifying the independence of the national human rights commission.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK BAGI PEMOHON KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA AKIBAT PERMOHONAN FIKTIP POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Kristiawan, Gede Budi]]>;
<![CDATA[Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik]]>;
<![CDATA[Sudirga, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1191
<![CDATA[Dispute resolution procedures from lawsuits and applications filed at the State Administrative Court based on negative fictitious administrative orders or positive fictitious administrative orders. The adoption of the positive fictitious principle in various legislative policies of member states has finally brought positive results in facilitating the process of obtaining licenses and issuing decisions / other actions submitted by citizens to administrative organs. The essence of the Positive Fictitious Principle is that 'silence means agreement' and aims for legal certainty. The requirements of the application must have been received in full and are associated with legal principles that are affected to be the reason for not needing the involvement of the judiciary. On the other hand, the court is needed to provide legal protection for third parties who feel aggrieved by the issuance of decisions born from the positive fictitious process.]]>
