cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 888 Documents
 82   83   84   85   86 
Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban Nova, Efren
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vfqn8k12

Abstract

Pembuktian Tindak Pidana Seksual melalui Sistim Peradilan Pidana sering menghadapi kendala karena sulit adanya saksi karena dilakukan di wilayah privat. Kekerasan seksual menimbulkan berbagai luka pada korban, trauma yang lama yang dialami korban, malu, ketakutan, serta masalah pembuktian yang belum memenuhi keadilan bagi korban. Prolematik ini berlaku bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mewujudkan putusan yang memenuhi keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menambahkan jenis alat bukti dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual dari sebelumnya hanya ada 5 (lima) jenis sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan dalam UU TPKS jenis alat bukti diatur dalam Pasal 24, 25. Permasalahan dalam penelitian adalah: Pertama, Sejauhmana implikasi yuridis pembuktian dan pembaruan alat bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pemenuhan keadilan bagi korban? Kedua pembaharuan jenis tindak pidana dalam perspektif UU TPKS dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan keadilan korban?, Kedua ,Sejauhmana implikasi yuridis Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, dengan sumber data adalah KUHAP, KUHP, UUTPKS, Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukan Hasil penelitian Pertama menunjukan Pembuktian dalam UU TPKS telah membawa dampak bagi pemenuhan keadilan bagi Korban hal ini dapat dilihat dengan diperluasnya alat bukti tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 UU TPKS antara lain: barang bukti dapat berfungsi sebagai alat bukti, informasi/dokumen elektronik, termasuk alat bukti adalah hasil pemeriksaan psikolog klinis, hasil pemeriksan forensik dan rekam medis. Perluasan alat bukti juga diharapkan mempermudah proses hukum kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dillaporkan oleh korban. Karena tindak pidana kekerasan seksual ummnya terjadi di ranah privat dimana hanya melibatkan pelaku dan korban. Kedua, pembaharuan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan keadilan korban yang terdiri dari 9 jenis TPKS: pelelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pelecehan kontrasepsi, pemaksaan perkawianan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan dan kekerasan seksual berbasil elektronik. Semua diatur dalam Pasal 4. Sampai dengan Pasal 14 UU TPKS.Diharapkan pembentukan regulasi di lingkungan Aparat Penegak Hukuk (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan) terkait pembuktian.
Sistem Lelen (Perjanjian Bagi Hasil) di Kabupaten Sikka: Tinjauan Hukum Adat dan Perbandingannya dengan Hukum Nasional Maran, Mary Grace Megumi; Ngompat, Yohanes Leonardus
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4e5mf116

Abstract

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik serta membagi hasil antara kedua pihak. Meskipun telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun masyarakat adat tertentu seperti masyarakat adat Desa Runut Kabupaten Sikka masih berpedoman pada hukum adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil yang disebut lelen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem lelen berdasarkan hukum adat di Desa Runut serta untuk mengetahui dan menganalisis perbandingannya dengan pengaturan perjanjian bagi hasil dalam peraturan hukum nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat sistem lelen yang berpedoman pada hukum adat dan dilaksanakan di Desa Runut. Lelen dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni: penyampaian permohonan, survei lokasi, musyawarah perjanjian, pelaksanaan lelen, panen, dan pembagian hasil. Selain itu terdapat perbedaan mendasar antara sistem lelen berdasarkan hukum adat di Desa Runut dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perbedaan tersebut mencakup: bentuk perjanjian, keterlibatan Kepala Desa dan para saksi, pengesahan perjanjian oleh Camat, jangka waktu perjanjian bagi hasil, pemutusan perjanjian bagi hasil, sistem pembagian hasil, jenis sanksi, dan pelaksanaan ritual hukum adat.
Perjodohan Dalam Perkawinan Karena Lanjut Usia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang No.662/Pdt.G/2024/PA/Krw) Erathon , Pascal Azka Erathon; Rahmatiar , Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/madxhn70

Abstract

Dalam Kajian ini menjelaskan bahwa Perjodohan yang dilakukan secara paksa adalah masalah nyata yang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat . Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perjodohan yang tidak didasari keinginan sendiri adalah masalah klasik yang telah menjadi sorotan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun budaya. Selain itu, pada umumnya, pernikahan yang dipaksakan tidak berlandaskan pada rasa suka dan cinta. Kawin paksa adalah suatu bentuk pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya keinginan dari individu tersebut, Tetapi, karena tuntutan atau tekanan dari kedua orang tua. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak perjodohan dalam perkawinan dengan alasan orangtua sudah lanjut usia dan bagaimana dampak budaya di masyarakat kepada orang yang menikahnya sudah berumur. Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. hasil dari pembahasannya adalah Melakukan Perjodohan dapat berlanjut dengan baik, dan ada yang tidak, disebabkan oleh ketidakcocokan yang muncul di tengah perjalanan dalam membina rumah tangga, seperti kasus ibu Lasmi yang di jodohkan oleh orangtua nya yang sudah berumr yang mengalami perceraian di perjalanan rumah tangga. Dari itu bisa dilihat Bahwa perkawinan yang dijodohkan cenderung memiliki tingkat perceraian yang tinggi, dibandingkan perkawinan yang didasarkan saling suka dan cinta. Perjodohan dalam perkawinan memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Karawang Mardias, Deni; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mgavrn34

Abstract

Hamparan hutan yang luas di Indonesia merupkani karunia Tuhan yang maha kuasa adalah kekayaan alam yang sangat berharga dan perlu disyukuri. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu pemanfaatan kawasan hutan telah bergeser mengarah pada penggunaan kawasan hutan, hal tersebut menimbulkan problematika dalam pengurusan hutan yang mengarah pada konflik lahan (Konflik agraria). Diera reformasi dalam menghadapi problematika agraria, pemerintah membuat Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 yang memberikan landasan reforma graria terhadap lahan dan sumber daya alam di Indonesiaj, Perpres No. 86 Tahun 2018 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021, yang mengakomodir Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana proses program PPTPKH Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Karawang yang masih menyisakan permasalahan dimasyarakat. Metode penelitian yang dilakukan yuridis normatif, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap norma hukum, dengan cara menelaah koherensi antar peraturan dan keselarasan antara regulasi sektoral dengan asas hukum agraria nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan ketidak sesuaian antara hasil keputusan pemerintah yang belum dapat mengakomodir kebutuhan lahan di masyarakat untuk pelepasan kawasan hutan (TORA), sehingga menimbulkan kegamangan di lapangan yang berpotensi menjadi konflik kembali.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal Yang di Lakukan oleh Anggota Milter Yonif 754/Enk: Studi Putusan Nomor: 10-K/Pm.Iii-19/Ad/I/2020 Aritonang, Yohana Eirene Aprilita; Yunara, Edi; Tarigan, Vita Cita Emia
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/62f6za34

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, khususnya terkait dengan penjualan amunisi dan senjata api secara ilegal, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum nasional dan integritas institusi militer. Permasalahan ini penting untuk ditelaah secara yuridis guna memahami bagaimana kerangka hukum nasional mengatur, menangani, dan memutus kasus serupa. Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana peraturan tentang tindak pidana penjualan amunisi senjata api secara ilegal yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia; kedua, bagaimana proses penanganan tindak pidana tersebut; dan ketiga, bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2020 dalam kasus penjualan amunisi ilegal oleh anggota Yonif 754/ENK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen putusan pengadilan, serta literatur ilmiah lainnya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dan penerapannya dalam kasus konkrit. Temuan dalam peneltian ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi. Proses penanganan perkara mengikuti jalur peradilan militer sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, melibatkan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, dan pemeriksaan oleh Mahkamah Militer. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak hanya mengkaji unsur-unsur yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan keamanan nasional, sehingga menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa sebagai bentuk penegakan supremasi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penjualan amunisi secara ilegal oleh anggota militer di Indonesia telah cukup tegas, namun penerapannya masih membutuhkan pengawasan lebih ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. adapun Saran agar dilakukan penguatan sistem pengawasan internal di tubuh militer, pendidikan hukum yang lebih intensif kepada seluruh anggota, serta komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa kompromi terhadap pelaku tindak pidana, demi menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap institusi militer.
Proyeksi Kedudukan dan Fungsi Lembaga PDP Dalam Menjamin Sekuritas Data Digital di Era Disrupsi Santosa, Muhammad Hafidz; Faried, Femmy Silaswaty; Zaelani, Muhammad Aziz
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e26bpe26

Abstract

Problema kebocoran data pribadi di era disrupsi menjadi fenomena yang perlu disikapi secara tegas di era disrupsi. Era disrupsi yang digambarkan sebagai era perkembangan teknologi secara masif tanpa adanya batasan-batasan tertentu sebagai upaya perlindungan data sebagai bahan utama dalam keberlangsungan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi salah satu dasar dari sikap bangsa Indonesia untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu dasar hukum yang didalamnya termuat amanat untuk membentuk Lembaga PDP. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis. Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. Mencakup bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini merujuk pada proyeksi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang bersifat Independen. Dalam penelitian ini juga membahas terkait hambatan-hambatan berupa hambatan sumber daya manusia, inkonsistensi peraturan, dan hambatan struktur transparasi yang berpotensi terjadi dengan dibentuknya lembaga independen PDP. Dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini lembaga independen PDP mampu menjadi rujukan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia yang memiliki wewenang kuat untuk melakukan perlindungan. 
Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan Studi Putusan: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm Nurhalija, Nadia; Ekaputra, Mohammad; Trisna, Wessy
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vvac6r50

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Fenomena ini memunculkan persoalan yuridis dan sosiologis terkait dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana penegak hukum menyeimbangkan antara kepentingan keadilan dan tujuan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana pengaturan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak? Kedua, Bagaimana relevansi sanksi pidana yang diancamkan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan tujuan pemidanaan? Ketiga, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan PN Sumber Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022 dan PN Banjarmasin Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui studi terhadap dua putusan pengadilan anak tersebut. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan oleh anak diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Terdapat  perbedaan Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kedua putusan tersebut, hal ini karena Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, dalam hal ini kebijaksanaan Hakim  menjadi sangat penting dalam menentukan putusan terbaik bagi anak dan masa depan nya dengan mempertimbangkan faktor usia, latar belakang sosial, serta asas perlindungan anak. Kesimpulannya, pengaturan dan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian telah mengikuti prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan modern. Namun demikian, diperlukan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana dan dukungan fasilitas rehabilitasi. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan kapasitas lembaga pembinaan anak dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak.
Analisis Yuridis Terhadap Keunggulan Surat Kuasa Saat Menjual Harta Tanah Ketika Debitur Tidak Memenuhi Kewajiban Ditinjau Dari Konteks Hukum Bisnis Pakpahan, Elvira Fitriyani; Adawiyah, Rodiatun; Nasution, Farah Hanifah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5rn2ty54

Abstract

Profesi Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Perusahaan (PT) yang berbasis Penanaman Modal Asing (PMA). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas statusnya harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta notaris dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau orang yang dibebani suatu kewajiban. Pembuatan akta itu berada di bawah wewenang dan kuasa Notaris. Termasuk juga dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berbasis Asing Langsung Penanaman Modal (PMA) itu sendiri. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada wawancara dan peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kuantitatif. Peraturan dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak ada pasal yang mengaturnya kewajiban melegalkan dokumen yang dibuat di luar negeri hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.
Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi Tanjaya, Willy; Heriyanti; Wijaya, Ega Triwi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rynrzt05

Abstract

Asas Pacta Sunt Servanda adalah sebuah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan kesepakatan bebas antar pihak, harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam konteks hukum bisnis, penerapan asas ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam transaksi bisnis. Hal ini mengurangi risiko sengketa dan mendukung terciptanya hubungan bisnis yang profesional dan terpercaya.Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis berperan sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang melibatkan wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, membayar ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut. Penerapan asas ini memberi pihak yang dirugikan hak untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi, namun tetap dengan mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian sengketa Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Sebagai Dasar Pemberian Hak Milik: Kajian Terhadap Peraturan PTSL Yusman, Muhammad Yusman; Fahlan, Syofian Angga
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mdpe6f29

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggali konstruksi hukum penguasaan tanah sebagai dasar pemberian hak milik dalam peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Penguasaan tanah dan hak milik menjadi fokus sentral dalam hukum agraria Indonesia dan PTSL dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kejelasan status hak atas tanah masyarakat dan pendaftaran hak atas tanah mereka. Penguasaan tanah di Indonesia diatur melalui UU Agraria dan peraturan terkait lainnya, menjadi dasar hukum yang merinci hak-hak atas tanah. Selanjutnya, konsep dasar PTSL akan diuraikan sebagai upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan penguasaan atas tanah harus disertai iktikad baik dan dikuasai sekurang-kurangnya dalam waktu selama 20 tahun berturut-turut sebagai syarat pokok dapat diberikannya hak milik melalui proses PTSL. Sejumlah persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga menentukan untuk dapat diberikan hak milik dengan bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah. PTSL dilaksanakan secara sistematis dan terukur oleh Badan Pertanahan Nasional bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dan pihak lainnya. PTSL memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Page 84 of 89 | Total Record : 888

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue