cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 888 Documents
 84   85   86   87   88 
Implikasi Hukum Pengawasan OJK terhadap Peer-to-Peer Lending: Perspektif Perlindungan Konsumen dari Putusan Nomor 77/POJK.01/2016 Noor, Tajuddin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fqzr1374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri Peer-to-Peer (P2P) lending, dengan fokus pada perlindungan konsumen sesuai dengan Putusan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengintegrasikan analisis dokumen regulasi dan wawancara mendalam. Analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi OJK dan putusan terkait, sementara wawancara dilaksanakan dengan praktisi hukum dan pelaku industri P2P lending untuk mendapatkan wawasan praktis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan OJK berperan penting dalam menetapkan standar perlindungan konsumen, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman konsumen dan kepatuhan di sektor ini masih ada. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan seringkali tidak optimal. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai interaksi antara pengawasan OJK dan perlindungan konsumen, serta dampak praktis dari putusan OJK dalam konteks industri P2P lending yang terus berkembang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hukum fintech di Indonesia.
Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial Dalam Akta Notaris Tentang Pengakuan Hutang Dalam Praktek Perbankan Situmorang, Linda Vera Uli; Sitompul, Roswita; Isnainul, OK
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gkpzz317

Abstract

Titel eksekutorial atau irah-irah memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi tanpa harus melalui putusan pengadilan, akan tetapi eksekusinya dilakukan dengan meminta bantuan pengadilan atau yang disebut dengan fiat execution. Dengan adanya titel eksekutorial yang menyelaraskan akta pengakuan utang dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkarcht van gewidje), maka kewenangan notaris dalam mencantumkan titel eksekutorial dalam akta pengakuan utang diatur dalam Pasal 57 UUJN, yang berwenang menerbitkan grosse akta tersebut adalah notaris. Pelaksanaan Titel Eksekutorial dalam Praktik Perbankan dilakukan terhadap Debitur yang wanprestasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit dan menjadi piutang macet, maka bank sebagai kreditur berhak untuk menagih piutangnya dengan melakukan fiat execution atas objek agunan yang telah dibebani hak tanggungan.
Pelanggaran Hak Cipta Streaming Ilegal Pada Aplikasi ZalTV Bardah, Raza; Khutub , Muhammad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wngcc760

Abstract

Di zaman kemajuan teknologi, munculnya tayangan eksklusif berbayar yang tersedia di aplikasi-aplikasi streaming. Akan tetapi, dibalik kepopuleran dan kesuksesan aplikasi-aplikasi streaming tersebut, terdapat banyaknya aplikasi atau situs ilegal yang merugikan bagi inventor. Salah satu kasus streaming ilegal adalah kasus aplikasi ZalTV yang dimana penglola aplikasi tersebut melakukan streaming ilegal Liga Inggris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui putusan Majelis Hakim yang seharusnya mencerminkan kepastian hukum bagi inventor serta mencari tahu alasan Hakim meringankan hukuman pelaku. Pendekatan peneliti saat melakukan penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif atau teknik yuridis normatif yang berbasis analisa keputusan nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Kesimpulan dari penelitian mengungkapkan bahwa untuk dapat melakukan hak ekonomi pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari inventor sesuai dengan Regulasi Hak Cipta. Pada putusan pengadilan nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg, Majelis Hakim hanya menerapkan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku. Sementara pada kasus ini, Majelis Hakim dapat menerapkan peraturan perundang-undangan Hak Cipta pasal 113 ayat (3) mengenai hukuman pidana pendistribusian konten secara ilegal. Hal itu penting dilakukan oleh Majelis Hakim karena maraknya pelanggaran terhadap hak cipta melalui streaming ilegal.
Tinjauan Yuridis Proses Penanganan Perkara Pidana Yang Melibatkan Anak Tanpa Adanya Bukti Identitas Sebagai Dasar Identifikasi Usia Anak Cornellius, Marcell; Narwastuty, Dian
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/67qf4f40

Abstract

Anak-anak di Indonesia banyak yang belum memiliki bukti identitas, sehingga akan menyebabkan berbagai permasalahan dikemudian hari. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak yang tidak memiliki bukti identitas, dan tanggung jawab penegak hukum atas kesalahan identifikasi usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. menggunakan jenis penelitian metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian yaitu prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak, seperti dijelaskan dalam UUSPPA terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, Penuntutan, sidang, dan Pemeriksaan. Kepastian akan usia ABH yang dibuktikan dengan adanya identitas berupa akta kelahiran, adalah sangat dibutuhkan dalam proses penangan perkara ABH. Agar hak ABH terpenuhi, dan juga terdapat kepastian hukum, maka perlu dibuat Pasal atau regulasi yang membahas tentang penanganan perkara ABH yang tidak memiliki bukti identitas. Sesuai dengan Pasal 95 UUSPPA, maka seorang penyidik atau petugas yang tidak mematuhi ketentuan maka akan diberikan sanksi berupa administratif seperti yang dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan Pasal 96 UUSPPA, penyelidik, Jaksa, dan Hakim yang secara sengaja gagal menjalankan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 7 angka (1) akan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum 2 (dua) tahun, atau dikenakan denda  yang besarnya tidak melebihi dari dua ratus juta rupiah.
Implikasi Mahakarya Seniman Tanpa Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual Nofrian, Fendi; Letri, Dilla Ayuna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/w7g74p02

Abstract

Perkembangan mahakarya seni di dunia telah meluas pesat dengan munculnya karya-karya yang diciptakan oleh seniman, sering kali dibantu oleh teknologi. Seniman rentan kehilangan hak atas hasil jerih payah kreatif mereka tanpa perlindungan Kekayaan Intelektual yang memadai, terutama mereka yang berada di daerah kaya budaya seperti Padang Panjang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi yang muncul ketika mahakarya seniman tidak dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) menggunakan pendekatan studi kasus konseptual dan komparatif terbatas. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang ada, mengidentifikasi celah dan tantangan yang timbul dari perkembangan dunia seni kontemporer. Salah satu implikasi paling signifikan adalah tingginya risiko plagiarisme dan pembajakan. Artikel ini juga menyoroti dampak negatif terhadap warisan budaya. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan HKI bukan sekadar formalitas hukum, melainkan fondasi vital yang mendukung keberlangsungan, pertumbuhan, dan inovasi dalam dunia seni. Sangatlah penting bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran dan pengelolaan hak cipta bagi seniman di era kontemporer saat ini, sekaligus menyediakan landasan bagi kebijakan yang lebih adaptif dalam melestarikan dan menghargai warisan seni Indonesia.
Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Notaris di Kota Jayapura Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki; Mollet, Bonaventura Ivan; Mollet, Clarissa Mirabel
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0r1c0d65

Abstract

Majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap notaris serta melakukan serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan Juridis Normatif, menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dan pendekatan Juridis Empiris dalam melihat implementasi permasalahan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
Analisis Sosiolegal Urgensi Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Erlina; Zulkifli, Muhammad Aziz
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tckbbv85

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan socio-legal. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan prinsip negara hukum demokratis yang belum terimplementasi pada keanggotaan lembaga legislatif di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis implikasi tidak adanya pembatasan masa jabatan terhadap kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum, serta merumuskan urgensi pengaturannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan data primer berupa hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif berimplikasi pada: (1) konsolidasi kekuasaan yang berlebihan; (2) melemahnya checks and balances; (3) berkurangnya regenerasi kepemimpinan; dan (4) potensi terjadinya oligarki politik. Pengaturan pembatasan masa jabatan menjadi urgen sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, menghadirkan keterwakilan yang responsif, mencegah monopoli kekuasaan, dan menjamin sirkulasi elit politik yang sehat. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi konstitusional dan legislasi terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif yang diimplementasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keberlangsungan lembaga dan stabilitas sistem politik.
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Setyoningsih, Aris; Madjid, Neni Vesna; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wf1xnj72

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Satuan tugas bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengungkap jaringan perdagangan orang yang lebih luas. Salah satu kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh Satuan Tugas terjadi pada tahun 2022 di Kota Padang. Dimana seorang perempuan direkrut dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di sebuah hotel. Kendala yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu kendala hukum a) Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi regulasi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku perdagangan orang berhasil menghindari hukuman berat karena adanya kesulitan dalam pembuktian unsur eksploitasi dalam tindak pidana yang mereka lakukan. b) Perbedaan prosedur operasional standar di setiap instansi menyebabkan lambannya pengambilan keputusan dalam menangani kasus. Sebagai contoh, dalam proses penyelidikan suatu kasus, kepolisian sering kali membutuhkan data dari dinas sosial terkait latar belakang korban atau dari instansi imigrasi terkait mobilitas pelaku dan korban. Namun, karena sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik, proses pengumpulan data menjadi terhambat dan memperlambat jalannya penyelidikan. Secara non hukum yaitu kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan banyak kasus tidak terlaporkan atau terlambat diidentifikasi.
Upaya Kepolisian Dalam Penertiban Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Nugraha, Dian; Arliman, Laurensius; Pratama, Bisma Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z7ydw961

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Direktorat Lalulintas Polda Sumbar dalam penertiban pengendara sepeda listrik di jalan raya dengan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi aturan berlalu lintas kepada masyarakat pengguna sepeda listrik agar mereka memahami risiko dan tanggung jawab dalam berkendara. Pendekatan represif dapat dilakukan dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas atau mengendarai sepeda listrik secara sembarangan di jalan raya. Kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas. Kampanye keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung dalam bentuk penyuluhan kepada pengguna jalan maupun melalui media sosial dan platform digital. Kendala yang ditemui dalam penertiban pengendara sepeda listrik di jalan raya oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai status hukum kendaraan ini dan aturan penggunaannya. Tidak ada kepastian hukum tentang apakah sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan bermotor atau non-motor juga menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan terkait kelengkapan kendaraan. Kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang mengatur penggunaan sepeda listrik. Di banyak titik rawan kecelakaan, masih belum tersedia rambu peringatan atau petunjuk yang memberikan informasi kepada pengguna sepeda listrik mengenai jalur yang aman untuk mereka lalui. Terbatasnya sumber daya dan personel penegak hukum juga menjadi kendala dalam penertiban pengguna sepeda listrik. Saat ini, jumlah petugas lalu lintas yang bertugas di lapangan masih belum mencukupi untuk secara efektif mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik.
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Siska, Diana; Rosadi, Otong; Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/21k9gz68

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, serta menjamin setiap warga negara untuk mendapat hak yang sama dihadapan hukum (Equality before the law) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap orang. Hal ini diwujudkan melalui lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 yang merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak warga negara  terhadap akses keadilan setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun faktanya, bantuan hukum ini belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, karena berbagai faktor yang terjadi dalam penyelenggaraannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan didukung oleh pendekat yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kewenangan delegasi dan juga merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum yang dijalankan negara. Teori perlindungan hukum memberikan landasan normatif dan analitis untuk menilai bahwa negara hadir melindungi hak masyarakat miskin secara efektif, adil, dan merata. Penelitian menunjukkan dibutuhkan penguatan dari aspek regulasi, institusi, dan kapasitas sumber daya manusia agar fungsi perlindungan hukum melalui bantuan hukum secara cuma-cuma tidak sekadar formalitas, namun sungguh-sungguh menjadi jaminan keberpihakan. Penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma masih menghadapi kendala antara lain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, pandangan yang keliru bagi sebagian masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, minimnya anggaran yang ada untuk pelaksanaan dan sosialisasi bantuan hukum, keberadaan organisasi bantuan hukum terakreditasi yang tidak merata disetiap kabupaten/kota, minimnya anggaran bantuan hukum per kasus sehingga sulit menjangkau penerima bantuan hukum yang jauh dari domisili pemberi bantuan hukum, kurangnya peran pemerintah 

Page 86 of 89 | Total Record : 888

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue