cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 888 Documents
 83   84   85   86   87 
Pilkada  Kota Pangkalpinang 2024: Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Sosial dan Hukum Zulkifli, Muhamad Aziz; Wahdah, Nurwafiq Al; Dantye, Femylia
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/84wzxt07

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya keterlibatan masyarakat dalam demokrasi di tingkat lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat serta unsur-unsur hukum dan sosial yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari wawancara mendalam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang maupun pihak terkait lainnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor sosial, termasuk seperti kesenjangan partisipasi berdasarkan jenis kelamin, di mana partisipasi pemilih perempuan (28,38%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (24,36%). Selain itu, partisipasi pemilih disabilitas tercatat sangat rendah, yakni hanya 29,49% dari total DPT disabilitas, sedangkan dari aspek hukum, penurunan partisipasi mencerminkan adanya kendala dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa perencanaan Pilkada memerlukan strategi komprehensif yang menggabungkan pertimbangan sosial dan hukum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan Harmonisasi Dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman Faniyah, Iyah; Kemala, Dewi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p7782449

Abstract

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebabkan beralihnya kewenangan pelaksanaan harmonisasi dimana sebelumnya pelaksanaan harmonisasi dilakukan oleh Bagian Hukum Kota Pariaman dan beralih ke Kementrian yang mengatur di biadang perundang-undangan yaitu Kanwil Kemenkumham Sumbar. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum di Kota Pariaman? Kedua, Apa Saja Kendala yang Dihadapi Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembetukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat dan Biro Hukum Gubernur Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Usaha Fitriati; Perdana, Edo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/b2vh7973

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penegakan hukum oleh Satlantas Polres Agam terhadap perubahan alih fungsi trotoar sebagai tempat usaha dilakukan dengan teguran lisan dan tertulis yang diberikan kepada pelanggar yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha tanpa izin. Penertiban dilakukan secara berkala, terutama di lokasi-lokasi dengan tingkat pelanggaran tinggi seperti Pasar Maninjau, Pasar Padang Luar, dan Jalan Sudirman. Pemerintah daerah telah mengatur penggunaan ruang publik melalui pemberian izin bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil. Namun, pelaksanaan dan pengawasan terhadap izin ini masih kurang optimal. Di beberapa area seperti Pasar Bawan, usaha kecil yang menggunakan trotoar kadang memiliki izin informal, tetapi izin ini sering kali tidak diawasi dengan baik. Kendala dalam penegakan hukum oleh Satlantas Polres Agam terhadap perubahan alih fungsi trotoar sebagai tempat usaha adalah ketergantungan ekonomi masyarakat setempat, terutama para pedagang kecil dan pedagang kaki lima, terhadap penggunaan trotoar sebagai tempat usaha. Penertiban yang terlalu keras bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Terjadi pelanggaran yang berulang. Banyak pedagang yang kembali menggunakan trotoar sebagai tempat usaha setelah operasi penertiban selesai. Teguran lisan dan peringatan tertulis sering kali tidak memberikan efek jera yang kuat, terutama jika sanksi yang diberikan tidak cukup berat atau tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Operasi penertiban yang dilakukan secara periodik, sementara pelanggaran sering kali terjadi setiap hari, membuat upaya penegakan hukum kurang efektif. Keterbatasan jumlah personel, sulit bagi Satlantas untuk melakukan pengawasan yang konsisten di semua area yang sering terjadi pelanggaran.
Sinergitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Rosadi, Otong; Putra, Ilham
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ztv5ps23

Abstract

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian menjadi elemen penting dalam menjaga ketertiban umum, namun sering kali terkendala oleh tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat sinergitas kedua institusi tersebut di Kabupaten Agam, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui kajian dokumen hukum dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerja sama kedua pihak saling melengkapi, masih terdapat kendala seperti dominasi peran dan perbedaan prosedur masih menghambat optimalisasi tugas mereka. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perbaikan peraturan perundang-undangan dan penguatan koordinasi agar penyelenggaraan ketertiban umum lebih efektif dan terintegrasi.
Pola Pembinaan dan Kedudukan Anak  Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang) Hasmonel; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Wardhana, Muhammad Aditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/12xatj83

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak dan berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak (LPKA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pola Pembinaan yang dilakukan bagi anak dan kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum yang khususnya berada LPKA Pangkalpinang dan Tangerang. Penelitian menggunakan metode Yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan kasus. Program pembinaan kemandirian yang terdiri dari kegiatan yang berupa pelatihan yang diadakan petugas LPKA dengan bekerjasama dengan pihak lain, dan program pembinaan kepribadian yang berupa sekolah dan beberapa pembinaan. Seluruh proses pembinaan anak didik dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan anak  kepada masyarakatan dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan sedapat mungkin pula finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Kedudukan anak tetap sebagai anak yang mempunyai hak dan kewajiban, hanya saja berada dalam LPKA.
Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yulianti, Yuli; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4xbvra82

Abstract

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta. Kemudahan dalam mengakses dan mendistribusikan karya di internet meningkatkan risiko pelanggaran seperti pencurian karya dan pemakaian tanpa izin. Perlindungan hak cipta pada zaman digital masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dalam menghadapi pelanggaran digital yang semakin rumit. Penelitian ini menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menurut peraturan yang berlaku, dengan fokus pada kemampuan regulasi tersebut dalam melindungi hak cipta, cara pemanfaatan teknologi serta strategi hukum yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hak cipta di Indonesia, dan juga kendala-kendala yang menjadi penghalang dalam penerapan regulasi itu. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta penelitian kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Hasil penelitian yaitu bahwasanya Undang-Undang telah mengatur perlindungan hak cipta secara komprehensif, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih lemah akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta cepatnya perkembangan teknologi. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan regulasi dalam menjangkau pelanggaran lintas platform, dan munculnya teknologi baru seperti blockchain dan AI yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi saat ini. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi publik, peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi seperti watermark digital dan pengenalan wajah untuk mendukung penegakan hukum HKI secara efektif.
Penerapan Smart Contract Pada Teknologi Blockchain Dalam Kaitannya Dengan Praktik Notaris Sisca, Hilda Afrida; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Azharuddin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ce0cyh87

Abstract

Smart contract adalah program yang dapat memastikan bahwa aturan atau perjanjian di jaringan basis data terdistribusi berlaku untuk transaksi yang terjadi.  Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.  Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan mengenai smart contract di Indonesia belum diatur secara jelas dalam suatu regulasi. Smart contract dapat diterapkan di Indonesia asalkan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar norma-norma sosial. Keabsahan hukum atas kehadiran smart contract dikaitkan dengan transaksi elektronik memerlukan kerangka hukum yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, sebab regulasi mengenai smart contract di Indonesia masih belum sepenuhnya terdefinisi. Sehingga kepastian hukum terhadap keabsahan hukum atas kehadiran smart contract belum dapat diwujudnya sepenuhnya, dikarenakan sandungan dalam regulasi yang belum jelas. Implementasi smart contract pada teknologi blockchain dalam kaitannya dengan praktik Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat sepenuhnya menghapuskan peran Notaris selaku pejabat umum yang diberikan wewenang oleh ketentuan UUJN.
Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Ditandatangani Secara Melanggar Hukum Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Ibrahim, Ramdhan Imran; Suharto, Miko Aditiya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5vyrnn48

Abstract

Akta peralihan hak atas tanah berupa jual beli merupakan dokumen autentik yang dijadikan bukti sah dalam proses pemindahan hak kepemilikan, asalkan terpenuhi unsur formil dan materiil yang ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Namun demikian, realitas pelaksanaannya sering kali menyisakan permasalahan, seperti pencantuman tanda tangan yang tidak sah atau pengabaian terhadap persetujuan dari pemilik hak yang sebenarnya. Penelitian ini difokuskan untuk menelaah konsekuensi hukum dari akta jual beli yang disusun dengan pelanggaran hukum, serta mengurai langkah hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Penelitian dijalankan dengan metode yuridis normatif mengaplikasikan regulasi perundang-undangan dan teori hukum, dengan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis, akta yang tidak dilandasi oleh kesepakatan atau sebab yang halal dapat dikategorikan sebagai akta cacat hukum, sehingga berpotensi untuk dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa akibat persoalan ini mampu dijalankan jalur pengadilan (litigasi) dalam bentuk gugatan perdata, maupun secara alternatif (non litigasi) seperti mediasi dan konsiliasi dengan fasilitasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perlindungan Hukum Seller Shopee atas Kerugian Retur Otomatis oleh Konsumen dalam Transaksi COD Shopee Fuadi, Muchammad Isom; Suharto, Miko Aditiya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7rrx8p31

Abstract

Metode pembayaran secara Cash On Delivery (COD) pada platform shopee sering menimbulkan kerugian bagi seller akibat tindakan konsumen yang tidak melaksanakan tanggung  jawabnya, seperti penolakan barang tanpa alasan jelas yang mengakibatkan terjadinya retur otomatis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi seller shopee dalam menghadapi praktik retur otomatis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan socio-legal, data diperoleh melalui wawancara, observasi, sera studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan konsumen telah melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dan termasuk tindakan wanprestasi. Meskipun shopee telah memberikan upaya penyelesaian secara non-litigasi, tetapi upaya tersebut belum efektif dan optimal untuk melindungi seller. Oleh karena itu, seller berhak untuk menempuh penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Perlindungan hukum yang adil dan seimbang diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dalam tranksaksi online.
Tinjauan Yuridis RUU Masyarakat Hukum Adat: Melihat Implikasi Pengakuan Hak Adat Terhadap Perlindungan Lingkungan Kurdi; Yamin; Dadek, Teuku Ahmad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/s5pjq587

Abstract

Masyarakat hukum adat (MHA) berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati. Namun mereka jugalah yang paling terdampak saat terjadi permasalahan lingkungan karena kuatnya hubungan mereka dengan alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum terkait pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, juga bertujuan untuk menganalisis implikasi pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengakuan hak MHA dalam peraturan perundang-undangan menghambat peran MHA sebagai pelindung lingkungan. Padahal, Masyarakat hukum adat yang haknya diakui secara formal oleh pemerintah akan lebih mampu melindungi alam karena akan lebih leluasa dalam mengelola, menyelesaikan sengketa, dan juga mengatur hutan adat (ulayat). Saran yang diberikan yakni pembentuk legislasi perlu lebih berkomitmen dalam melakukan pembahasan RUU MHA. Materi RUU MHA harus benar-benar dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kekhususan mereka

Page 85 of 89 | Total Record : 888

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue