cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2023)" : 18 Documents clear
ANALISIS HUKUM TERHADAP STRATEGI KEBIJAKAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN EKONOMI S DAN KETAHANAN KELUARGA Dharmayani, Dharmayani; Mu’in, Fathul
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan hukum. Jika tidak, maka pelaksanannya tidak akan efektif dan berpotensi didugat di pengadilan. Penelitian ini  akan menganalisa strategi kebijakan Provinsi Lampung dalam peningkatan ekonomi Sumatera dan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di berdampak positif dalam peningkatan ekonomi, bahkan akibat kebijakan itu laju pertumbuhan ekonomi Lampung menjadi yang tertinggi di Sumatera. Namun, dalam ketahanan ekonomi rumah tangga belum cukup optimal karena kebijakan PSBB dan PPKM, ditambah bantuan  kepada masyarakat yang terdampak covid-19 juta kurang memadai. Dianalisis berdasarkan hukum administrasi negara, kebijakan yang diambil Provinsi Lampung sudah sesuai karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat yakni undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan aturan turunan di tingkat daerah pemerintah Provinsi Lampung menggunakan peraturan daerah.
Penyelesaian Hutang Piutang Ditinjau Dari Putusan Hakim Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/PDT/2020) Putri, Arkianti Anindita; Kristoffel, Chesario Own; Ratnadewanti, Dewi; Khaerunisa, Kamila; Alam, Nadia Rastika Alam; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu menimbulkan hubungan hukum. Dikarenakan masih banyaknya kesenjangan ekonomi, menimbulkan maraknya perjanjian hutang piutang. Tidak sedikit dalam prosesnya terjadi wanprestasi yang merugikan pihak kreditur. Maka, jaminan pun sangat penting dalam perjanjian hutang piutang ini. Seperti kasus dengan no perkara 2238 K/PDT/2020, Suryanto meminjamkan uang kepada Sukardi. Diberikan Jaminan cek, yang ternyata cek kosong, dan mengakibatkan perjanjian ini wanprestasi. Dalam tulisan ini akan dibahas penyelesaian perkara wanprestasi ditempuh melalui jalur litigasi. Pada karya ilmiah ini dipergunakan  penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang mana hasil akhir dari penelitian ini akan ditonjolkan proses dan tahapannya. Metode yang kami terapkan juga tentunya mengkaji setiap dokumen dokumen dan buku yang sesuai dan tentunya bersinggungan atau berkaitan mengenai perkara yang akan di teliti. Selain itu, metode yang di gunakan juga memakai metode atau konsep empiris, artinya tahapannya menggunakan proses focus group discussion (FGD). Kata Kunci : Makhluk sosial, perjanjian hutang piutang, wanprestasi, jaminan
Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Berbasis Nilai Pancasila Rohadi, Rohadi; Firmanto, Adit Arief
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telemedik merupakan inovasi baru dalam bidang pelayanan medis kebidanan dengan karakteristik teknologi, proliferasi dan otomasi komputer serta pelibatan masyarakat khususnya ibu hamil, ibu dan bayi.                Penelitian ini menggunakan analisis interpretatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan data primer dan data sekunder, data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris.                Hasil penelitian ini penulis mendapatkan sebuah kesimpulan. Pertama, transformasi telemedik digital berpotensi meningkatkan kualitas nilai pelayanan medis kebidanan yang kemudian harus diantisipasi agar tidak terjadi degradasi nilai kemanusiaan dalam undang-undang kebidanan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan penyelenggaraan kebidanan di masyarakat khususnya ibu hamil, ibu dan bayi, maka diperlukan konstruksi hukum yang berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi bidan sebagai pemberi pelayanan penyelenggaraan kebidanan dan pasien sebagai penerima pelayanan penyelenggaraan kebidanan. Konstruksi hukum yang direkomendasikan adalah merevisi peraturan perundang-undangan terkait kebidanan dengan memberikan perlindungan hukum bagi bidan dan pasien secara proporsional pada tingkat anamnesis dan/atau autoanamnesis dan/atau alloanamnesis dan telemedik diagnosis, serta penggunaan alat bukti sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa transformasi digital telemedik. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan teknologi pelayanan penyelenggaraan kebidanan sesuai dengan prinsip Pancasila yang berlandaskan kemanusiaan, nilai-nilai ilmiah, etika, dan profesionalisme, manfaat, keadilan, perlindungan, dan keselataman klien.
Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Pemberitaan yang Tidak Benar Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung) Ginting, Ahmad Abdul Aziz; Jainah, Zainab Ompu; Seftiniara, Intan Nurina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan   berita tidak benar  bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut : Pendaftaran Gugatan, Membayar Panjar Biaya Perkara, Registrasi Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaiu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.
Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Prespektif Hukum Perdata Terhadap Kasus Prita Mulyasari (Studi Putusan No. 300K/Pdt/2010) Putri, Ananda Mutiara; Muslih, Muslih; Perdana, Andre Pebrian
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus prita mulyasari melawan omni internasional dkk adalah sebuah perkara hukum yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu beberapa Tahun terakhir. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana tinjauan yuridis tentang perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata terhadap kasus Prita Mulyasari dan bagaimana dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/Pdt/2010/PN.TGR ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian ini dilapangan  yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku litelatur, peraturan perundag- undagan, dokumen- dokumen resmi dan lain-lain, kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun terhadap perkara Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Terhadap Kasus Prita Mulyasari terkait dengan  Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.300/Pdt.G/2010/PN TGR yang memutus tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Prita Mulyasari sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur alam KUHPerdata dan Yurisprudensi. Dari hasil putusan putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt/2010 ini, 2010 kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para termohon kasasi : oleh karena dalam putusan terdakwa prita mulyasari dinyatakan bebas, maka putusan pengadilan tinggal dalam perkara ini yang telah menguatkan putusan pengadilan negri adalah salah satu dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam  menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas putusan judex facti harus dibatalkan dan tidak terbuktinya melakukan perbuatan melawan hukum.Kata kunci : Perbuatan melawan hukum, hukum perdata, prita mulyasari ABSTRAK The case of Prita Mulyasari against Omni International et al is a legal case that has attracted public attention in the last few years. There are several problems that will be discussed in this study, namely how to review the juridical action against  the law in the perspective of civil law on the Prita Mulyasari case and how the basis for the decision of the Tangerang District Court judge no. 300/Pdt/2010/PN.TGR in terms of civil law. This type of research is empirical normative legal research, primary data obtained directly from this research in the field that has to do with the problem under study. Secondary data is obtained from library research which includes literature books, laws and regulations, official documents and others, then the data obtained are analyzed and analyzed qualitatively. Based on the research conducted by the authors of the Juridical Review case concerning Unlawful Acts in the Civil Law Perspective of the Prita Mulyasari Case related to the Tangerang District Court Judge's Decision No.300/Pdt.G/2010/PN TGR which decided that there was an unlawful act committed by Prita Mulyasari has complied with the provisions of the Civil Code and Jurisprudence. From the results of the decision of the Supreme Court No. 300 K/Pdt/2010, 2010 to his friends is related to the problem of medical services provided by the defendants of cassation: because in the decision of the defendant Prita Mulyasari was declared acquitted, the court's decision remains in this case which has strengthened the decision of the state court is one in assessing and considering legal facts and wrong in assessing and considering legal facts and wrong in applying the law, therefore based on the above considerations the judex facti decision must be annulled and there is no evidence of committing an unlawful act.Keywords: Acts Against The Law, Civil Law, Prita Mulyasari 
Legalitas Digital Signature Sebagai Beban Pembuktian Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata (Ditinjau Dari Kedudukan Cyber Notary Sebagai Keabsahan Akta Otentik) Farhah, Alfiah; Komaladewi, Kania Shapira; Anggraeni, Siti Wulan; Rossa, Reva Della; Permana, Hadi Jaya; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi yang serba digital dapat mempengaruhi pada suatu profesi dalam bidang hukum yaitu Notaris. menjadikan tuntutan bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dalam pelayanan publiknya dapat lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mendorong lajunya perekonomian Indonesia. Partisipasinya Notaris dalam perkembangan teknologi ini dapat dilihat dengan lahirnya suatu konsep cyber notary dalam bidang kenotariatan. Cyber notary merupakan konsep pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Konsep cyber notary memberikan kemudahan daya kerja bagi Notaris dengan penggunaan sistem elektronik, salah satunya bagi tugas seorang notaris dalam membuat suatu akta notaris yang hanya melalui sistem elektronik, tentunya sangat berbeda dengan ketentuan dalam pembuatan akta notaris secara konvensional dengan pembubuhan diginal signature dalam akta notaris elektronik tersebut. Perbedaan ketentuan tersebut timbulah pertanyaan mengenai keabsahan suatu akta notaris elektronik serta legalitasnya digital signature dalam hukum positif di Indonesia karena hukum positif Indonesia menetapkan bahwa satu cara untuk memberikan kepastian hukum dan akibat hukum bagi suatu akta, yaitu dengan adanya tanda tangan manuskrip. Atas persoalan ini melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui terkait keabsahan akta notaris elektronik (cyber notary) sebagai akta yang autentik serta legalitasnya digital signature dimuka hukum yang memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif di Indonesia khususnya sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif meneliti studi kepustakaan dengan mencangkup perundang undangan, bahan hukum sekunder: artikel jurnal, buku, serta dokumen penunjang lainnya termasuk analisis penulis. Kata kunci: cyber notary, legalitas digital signature, akta autentik
Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Sunaryo, Sunaryo; Kasmawati, Kasmawati; Amalia, Riza
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini, mempekerjakan penyandang disabilitas semakin diakui sebagai bagian dari filosofi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan merupakan dimensi penting dari keberagaman tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai peran CSR dalam melindungi hak yang dimiliki oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.  Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah CSR meliputi pula hak asasi manusia yang mendasar yaitu hak mendapat pekerjaan, sehingga dengan adanya CSR para tenaga kerja penyandang disabilitas akan terlindungi haknya dan tidak akan mendapat diskriminasi di tempat kerja.
Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung Hasan, Zainudin; Novriyanti, Fitri; Putri, Adinda Tri Ramadhani; Munawwaroh, Rodhia Al
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Kota Bandar Lampung sendiri, masalah pelecehan seksual ini sudah seringkali terjadi, beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bandar Lampung sungguh terkesan sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh para remaja yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini sudah seharusnya menjadi sebuah cerminan tersendiri bagi pihak Kepolisian untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pelecehan seksual, mulai dari memberikan seminar-seminar atau sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi malah semakin banyak kasus yang terjadi. Seharusnya dari pihak Kepolisian itu sendiri apabila cara-cara ini tidak dapat menanggulangi pelecehan seksual inidiharuskan untuk membuat atau melakukan cara yang lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita melihat banyak anak-anak remaja yang menjadi korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, memang tidak semudah untuk dilakukannya penyelesaian masalah pelecehan seksual ini dengan gampangnya, namun paling tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan sekaligus ini cukup membantu masyarakat.Padahal apabila ini tidak segera di selesaikan maka akan menjadi peristiwa traumatis, semakin lambat keadaan ini tidak di ditangani maka akan semakin susah di tangani.Kita selama ini terlalu terperangkap dengan kata “jangan dekati orang asing” atau “apabila ada orang asing yang panggil maka harus lari ataupun sembunyi” padahal kebanyakan dari parapelaku pelecehan seksual ini adalah orang terdekat daripada si korban, hal ini tentunya bukan lagi darurat tetapi bencana terhadap perkembangan para remaja saat ini dan kedepannya.
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunaan Jalan Tol Di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/20/2018/PN Kla) Novriwan hakim, Muhamad Galank; Nasarudin, Tubagus Muhammad; Muliawan, Chandra; Effendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 13 diselenggarakan melalui tahapan: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil dan dibantu oleh panitia pengadaan tanah. Pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain. Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Adapun permasalahan yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap objek tanah yang menjadi sengketa, bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris, yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif-empiris yaitu pendekatan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mengutip, menganalisa teori-teori hukum dn perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan menggunakan data data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ternyata tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan karena dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah selaku pihak yang memerlukan tanah yang mengabaikan kepentingan pribadi seseorang sebagai pemilik tanah sehingga di studi ini menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya sengketa kepemilikan hak atas tanah di selesaikan di pengadilan melalui proses rangkaian pemeriksaan yang panjang dali mulai pendaftaran gugatan sampai dengan pemeriksaan yang akhirnya menjadi putusan maka berdasarkan fakta-fakta yang ada hakim berhak memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kata kunci : Tanah, Kepentingan Umum
Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan PT Antam Terhadap Budi Said (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby.) Nabilla, Sheikha Dwi; ., Chairunnisa; Diens, Dhava; Liem, Yohanes; Siswajanthy, Farahdiny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi adalah suatu bentuk penanaman modal dalam jangka panjang, dan dengan tujuan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan melakukan investasi emas berarti kita melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan kerugian, sebagaimana didasarkan pasal 1365 kuperdata dapat dimaknai bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kealpaan dapat menimbukan akibat hukum, yaitu pelaku harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas perbuatan yang pelaku akibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukannya. Pada kasus Antam sebagai tergugat dimana pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Budi Said terhadap PT. Antam sebagai tergugat.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue