cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 29   30   31   32   33 
Efektivitas Jaminan Perorangan dan Fidusia sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Wanprestasi Yudha Kusuma, Taufik Anang
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1774

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas Jaminan Perorangan (borgtocht) dan Jaminan Fidusia sebagai instrumen mitigasi risiko wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, dengan menelaah KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan Perorangan bersifat personal dan subsidair serta tidak memberikan hak preferen kepada kreditur, sehingga efektivitasnya sangat terbatas. Sebaliknya, Jaminan Fidusia sebagai jaminan kebendaan memberikan kedudukan preferen dan kekuatan eksekutorial. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membatasi pelaksanaan eksekusi sepihak dan mensyaratkan kesepakatan wanprestasi atau penyelesaian melalui pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaminan Fidusia tetap menjadi instrumen mitigasi risiko yang paling efektif, meskipun perlindungan hukum kreditur menuntut penguatan perjanjian pembiayaan.
Patologi Birokrasi dalam Transformasi Politik: Studi Fenomena Pemanfaatan Jabatan Untuk Kepentingan Paternalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daing Azimattara, Muchammad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1780

Abstract

Patologi birokrasi mencerminkan berbagai bentuk penyimpangan struktural dan kultural dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pejabat publik dan aktor politik. Dalam konteks transformasi politik di Indonesia, birokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik justru sering kali menjadi alat reproduksi kekuasaan. Jabatan publik dimanfaatkan bukan atas dasar kompetensi dan meritokrasi, melainkan untuk mempertahankan loyalitas, memperluas pengaruh, dan memperkuat hubungan paternalistik antara atasan dan bawahan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perubahan politik tidak otomatis melahirkan reformasi birokrasi yang bersih dan profesional. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis fenomenologis, ditemukan bahwa praktik patronase dan paternalisme dalam birokrasi telah menumbuhkan ketergantungan hierarkis, memperlemah integritas institusional, serta menciptakan resistensi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, transformasi politik hanya menghasilkan perubahan prosedural tanpa perubahan substansial dalam budaya kekuasaan. Upaya perbaikan menuntut rekonstruksi nilai-nilai etika publik, penguatan sistem merit, dan pembebasan birokrasi dari intervensi kepentingan politik agar terbentuk tata pemerintahan yang berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Analisis Komparatif Konversi dan Kontradisi Normatif Antara Jaminan Hak Berpendapat Pasal 28E Ayat 3 dan Perlindungan Privasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Hukum Konstitusi Indonesia Putri, Sansabila Ivana; Sholikhin Ruslie, Ahmad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta untuk mengkaji hubungan, , batasan dan titik keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945 dengan hak perlindungan privasi dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia. Permasalahan penelitian ini berangkat dari munculnya ketegangan antara kebebasan berekspresi di ranah digital yang dijamin oleh konstitusi dan upaya perlindungan terhadap hak privasi individu, terutama dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fenomena tersebut memperlihatkan potensi konflik dan tidak jelasnya batas antara kedua hak yang sering kali menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat atau penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dolakukan secara preskriptif normatif untuk merumuskan pandangan dan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Hasil yang diharapkan adalah konstruksi hukum yang aplikatif dan proposional untuk menyeimbangi kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi, dengan meninjau kembali yang ada agar tidak menghambat hak dasar setiap warga negara.Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Privasi, Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Perjanjian yang Dilarang dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yetti, Yetti; Kurniawan, Akbar; Pasaribu, Bernando; Ihsan, Elfuadi; Hendrian, Haicel; Thobagus, M; Widyasari, Safarina
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1787

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan dan sanksi perbuatan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini membahas pengaturan dan sanksi perbuatan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil Penelitian diketahui bahwa dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap dapat merugikan para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya sehingga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang yaitu Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian Diskriminasi Harga, Predatory Pricing, Resale Price Maintanance, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Exclusive Distribution Agreement, Tying Agreement, Vertical Agreement on Discount, dan Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan pada undang-undang tersebut yaitu sanksi administratif yang dapat diambil tindakan oleh KPPU dalam hal ini Komisi terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi juga dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif maupun alternatif. Selanjutnya terdapat penetapan sanksi pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dalam hal sanksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penetapan sanksi yaitu sanksi denda paling rendah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama pidana kurungan pengganti denda 6 bulan.
The Role of Mediators in Resolving Divorce Cases at The Serang Religious Court Under Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 Abu Bakar, Aldestianah Putri; Fathullah, Fathullah; Fitnawati WN, Santy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1796

Abstract

Mediation is one of the mandatory dispute resolution efforts in civil cases, including divorce cases handled by the Religious Court. This mechanism serves as an alternative that allows the parties to reach a peaceful settlement without going through a lengthy, complex, and costly litigation process. Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court strengthens the mediator’s role as a facilitator of peace and reinforces the obligation of mediation in civil dispute resolution. This study aims to analyze the role of mediators in resolving divorce cases at the Religious Court of Serang based on the provisions of the regulation. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by empirical data obtained through interviews with mediators at the Religious Court of Serang. This combination aims to provide a comprehensive understanding of the mediator’s role from both normative and practical perspectives. The results of the study indicate that mediators play an important role in facilitating communication between parties, managing the mediation process, identifying each party’s interests, exploring possible settlement options, and assisting in formulating final and legally binding agreements. However, the success of mediation is greatly influenced by factors such as the parties’ willingness to reconcile, the mediator’s communication skills, and the existence of clear and consistent regulations
Legal Consequences of Underage Marriage Practices Reviewed Based on Law Number 23 of 2002 on Child Protection as Amended by Law Number 35 of 2014 (A Case Study in Lempuyang Village, Tanara District) Zahra, Aulia; marfu’atun, Dika Ratu; Yusar, Muhamad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1797

Abstract

This study aims to analyze the causes and legal consequences of underage marriage practices and to examine their application based on Law Number 23 of 2002 on Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014. The research uses a normative juridical method with a statutory and case approach, supported by empirical data collected in Lempuyang Village, Tanara District, Serang Regency. The findings indicate that underage marriage still occurs due to low legal awareness, economic pressure, and strong cultural influences. Legally, such practice contradicts the principles of child protection as it neglects the child’s right to proper growth and development. The lenient granting of marriage dispensation further weakens the enforcement of the law. Based on the Theory of Child Protection and Utilitarian Theory, early marriage provides no legal benefit but instead creates social harm, such as school dropout, poverty, and domestic violence. Therefore, stricter law enforcement and continuous legal education are required to prevent these practices and ensure the protection of children’s rights comprehensively
Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak Handoko, Faris
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia. Dimana sebenarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), usia mereka masih dibawah batas kedewasaan dan tentu saja belum dapat menikah. Kasus yang sering terjadi dan melatarbelakangi dispensasi kawin ini adalah banyaknya kehamilan-kehamilan diluar nikah pada usia remaja. Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum bagi bayi yang akan dilahirkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif, data akan disajikan dalam bentuk narasi-narasi dan diharapkan dapat dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun menjadi solusi secara hukum, namun dispensasi nikah dirasa tidak mendidik bagi generasi penerus. Dikhawatirkan secara sosial, makin marak terjadi pernikahan-pernikahan dini yang berasal dari dispensasi kawin dan menjadi keluarg yang buruk karena tidak siapnya mental dan spiritual. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini agar anak-anak yang tiba-tiba terpaksa menjalani kehidupan berumah tangga, tetap mendapatkan kasih sayang orang tua dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa. Perlindungan anak yang paling efektif tetaplah perlindungan dan pemahaman cinta kasih dari orang tua dan lingkungan keluarganya. jangan sampai terjadi pembullian, olok-olok dan lain sebagainya yang akan menghancurkan harapan sang anak.
Tinjauan Yuridis terhadap Tanda Tangan Digital Berlisensi oleh Para Pihak dalam Akta Notaris Syaiful Aqram; Rusdianto Sesung
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1801

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperdalam mengenai status tanda tangan berlisensi yang dibubuhkan pada akta notariil. Dalam hal ini lisensi diperoleh melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Peraturan yang digunakan mencakup perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanda tangan digital yang memiliki sertifikasi dari Kominfo dapat dijadikan sebagai alat elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sama dengan kekuatan hukum atas tanda tangan basah atau konvensional dengan syarat memenuhi segala persyaratan teknis dan prosedural yang telah ditetapkan. Meskipun yang menjadi catatan adalah tantangan untuk memastikan bahwa identitas pihak yang menandatangani adalah orang yang sama dengan yang para pihak dalam akta tersebut. Diperlukan penafsiran lebih lanjut dari notaris untuk dapat menjadikan dokumen dengan tanda tangan digital menjadi alat bukti yang sempurna.
Kontroversi Hadist Laknat Bagi Istri Yang Menolak Ajakan Suami: Kajian dalam Perspektif Al-Qur’an Mukarromah, Oom; Qodiriyyah, Miftahatul; Fadillah, Fera; Astuti , Nisrina Rohmi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1802

Abstract

Penelitian ini membahas hadis tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan suami, sebuah hadis yang kerap menimbulkan kontroversi dalam konteks relasi suami istri dan isu kesetaraan gender. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut sering dipahami secara tekstual sebagai kewajiban mutlak istri untuk memenuhi ajakan suami, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik maupun psikisnya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali pemaknaan hadis tersebut melalui pendekatan Al-Qur’an yang menekankan prinsip kasih sayang (rahmah), keadilan, dan kesalingan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap literatur tafsir, hadis, dan pemikiran ulama klasik serta kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna “laknat” dalam hadis tidak bermakna kutukan ilahi, melainkan simbol hilangnya rahmat dan keharmonisan dalam rumah tangga akibat ketidakharmonisan hubungan suami istri. Al-Qur’an menegaskan pentingnya mu‘asyarah bi al-ma‘ruf, kesetaraan, dan kerelaan dalam hubungan. Karena itu, pemaksaan hubungan seksual bertentangan dengan prinsip maqasid al-syari’ah serta tujuan pernikahan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Interoperabilitas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Berbasis Blockchain: Kajian atas Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku Siregar, Paijal Usrin; Siregar, Suwandi; Rais S, Amin; Yeltriana, Yeltriana; Batubara, Ismed
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1803

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis interoperabilitas hukum sebagai pendekatan alternatif yang memungkinkan kerja sama antar sistem hukum tanpa harus menyeragamkan aturan, sebagai solusi terhadap keterbatasan hukum konvensional dalam menghadapi transaksi berbasis blockchain. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, bersumber dari jurnal, buku, penelitian, serta instrumen hukum internasional seperti United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce, International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) Principles of International Commercial Contracts, dan New York Convention 1958. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum internasional memerlukan kesepakatan global yang sulit dicapai, sementara teknologi berkembang sangat cepat. Sebaliknya, interoperabilitas hukum memungkinkan putusan arbitrase blockchain diakui lintas negara selama memenuhi syarat procedural fairness, melalui mekanisme pengakuan putusan arbitrase internasional berdasarkan New York Convention. Selain itu, penyisipan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam smart contract serta penerapan model hybrid arbitration menggabungkan penyelesaian teknis on-chain dengan pengesahan off-chain menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum. Contoh implementasi seperti platform Kleros menunjukkan potensi penyelesaian sengketa berbasis desentralisasi, namun efektivitasnya tetap bergantung pada pengakuan yurisdiksi negara. Dengan demikian, interoperabilitas hukum menjadi pendekatan yang paling adaptif dan realistis untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional berbasis blockchain.

Page 31 of 39 | Total Record : 388

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue