cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 6   7   8   9   10 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Safitri, Anis; Rahman, Abd; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perbandingan kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) KUHP lama tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) yaitu mengenai pidana kejahatan, sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana. Selain itu pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP lama lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam KUHP baru, serta dalam KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana tersebut, sedangkan dalam KUHP baru tidak ditemukan adanya demikian melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama yaitu secara garis besar terletak pada unsur kesalahan dimana dalam hal ini haruslah unsur kesalahan yang disengaja agar dapat pelaku mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP lama mengenai unsur kesalahan tidak diatur secara jelas. The research objective is to analyze the comparative qualifications for the crime of killing animals according to the old Criminal Code and the new Criminal Code. This research uses a normative legal research type. The results of this research show that: (1) The old Criminal Code for the crime of killing animals was regulated in Book 2 (two), namely regarding crimes, while in the new Criminal Code, the crime of killing animals was regulated in Book 2 (two) regarding Criminal Offenses. Apart from that, the prison sentence for people who commit these criminal acts in the old Criminal Code is higher than in the new Criminal Code, and in the old Criminal Code there is a separate article regarding this criminal act, whereas in the new Criminal Code, this is not found, but there is a combination of criminal offence articles. killing animals under the criminal act of animal abuse. (2) Criminal liability for perpetrators of the crime of killing animals according to the old Criminal Code, in general, lies in the element of error, where in this case there must be an element of intentional error so that the perpetrator can be held responsible for the crime, whereas in the old Criminal Code the element of error is not regulated.
Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan Subhan, Akhmad; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan dalam ketentuan hukum positif dan hukum islam (2) Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap anak setelah putusnya perkawinan kedua orang tuanya karena hubungan sesusuan. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum sekunder diperoleh dengan cara : studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh Bahan dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kedudukan anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan akan tetap berstatus sebagai anak sah meskipun pernikahan kedua orangtuanya termasuk perkawinan terlarang (2) batalnya perkawinan saudara sesusuan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dimana anak tetap berhak mendapat hak sebagaimana anak pada umumnya. The research objective is to analyze the legal position of children whose parents have a breast-feeding relationship in the provisions of positive law and Islamic law (2) To analyze and determine the legal consequences that occur to children after the dissolution of their parent's marriage because of the breast-feeding relationship. This research uses secondary legal materials obtained by: document or library study, namely a way to obtain materials by studying and analyzing library materials related to research problems. The results of this research show that: (1) the status of a child whose parents are in a breast-feeding relationship will still have the status of a legitimate child even though the marriage of both parents is prohibited (2) the annulment of the marriage of a breast-feeding sibling does not apply retroactively to children born where the child still has the right to receive rights. like children in general.
Efektivitas Pelaksanaan Putusan Tentang Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Syam, Mahdys; Nawi, Syahruddin; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Provinsi Maluku adalah kurang efektif. 2) Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Provinsi Maluku adalah: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor ekonomi mantan suami dan ayah. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court. 2) Analyze and evaluate the factors that hinder the effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court. This research uses the type of empirical legal research. Empirical juridical. The results of the research show that: 1) The effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court, Maluku Province is less effective. 2) Factors that hinder the effectiveness of the implementation of decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court, Maluku Province are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors and economic factors of ex-husbands and fathers.
Diskresi Yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Khatimah AR, Husnul; Rahman, Abd; Bima, Muh. Rinaldy
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan tentang diskresi yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: (2) mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan diskresi yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dilakukan inventarisasi bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek yang hendak diteliti. Kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-argumentatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan terhadap diskresi diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Diskresi merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara: (2) Bentuk pertanggungjawaban apabila terdapat penyalahgunaan diskresi oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara melalui pertanggungjawaban jabatan/pribadi. The research objective is to analyze the regulation of discretion which is the object of a State Administration dispute based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration: (2) to find out, analyze and evaluate legal liability for abuse of discretion which is the object of a State Administration dispute based on the Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses primary and secondary legal material sources. An inventory of legal materials and literature relevant to the object to be studied is carried out. Then it is analyzed and presented descriptively-argumentatively. The research results show that: (1) Regulation of discretion is regulated in the Government Administration Law. Discretion is the authority inherent in the position of an Official/State Administrative Body: (2) Form of accountability if there is abuse of discretion by an Official/State Administrative Body through official/personal accountability.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sulaiman, Hasri Ainun; Thalib, Hambali; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian Resor Gowa terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dengan demikian, melalui upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dengan menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan kesejahteraan anak sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum dan proses peradilan pidana anak, kita dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh pihak yang berwenang. Faktor internal seperti terhambatnya proses pemeriksaan akibat kesulitan menghadirkan saksi di persidangan, juga menimbulkan tantangan tambahan dalam penegakan hukum. Faktor eksternal, meliputi budaya dan adat masyarakat yang menghargai prinsip malu atau "siri" serta adat Bugis-Makassar yang memengaruhi laporan dan penanganan kasus. The research objective is to analyze the implementation of Gowa Police law enforcement regarding criminal acts of sexual abuse against children. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Thus, through efforts to implement the values ​​and provisions of applicable legislation, as mandated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and by using a progressive legal approach that prioritizes child welfare as the main principle in law enforcement and the child criminal justice process, we can guarantee adequate legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse against children. (2) Factors that influence the enforcement of criminal law against criminal acts of sexual abuse against children. Based on the explanation above, it can be concluded that internal and external factors influence efforts to enforce the law for criminal acts of sexual abuse against children by the authorities. Internal factors, such as delays in the examination process due to difficulties presenting witnesses at trial, also create additional challenges in law enforcement. External factors, including community culture and customs that respect the principle of shame or "siri" as well as Bugis-Makassar customs that influence reporting and handling cases.
Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Bersertipikat Ganda Amalia, Rezky Nurul; Rahman, Sufirman; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda; Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda yaitu penyelesaian sengketa melalui kantor Badan Pertanahan Nasional secara mediasi atau non litigasi dengan melakukan pengaduan ke kantor pertanahan agar ditindak lanjuti dan mendapatkan penanganan dengan urutan tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, sampai tahap penyelesaian sengketa. Secara litigasi ajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ajukan gugatan pembatalan SHM sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke PTUN; (2) Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerbitan sertipikat ganda bagi pemegang hak atas tanah adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu sertipikat, kerugian kedua belah pihak yang bersengketa, pembatalan atau pecabutan sertipikat karena cacat hukum administratif berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the mechanism of the dispute resolution process for holders of dual-certified land rights; This research uses normative legal research methods. The results of the research show that: (1) The dispute resolution process mechanism for holders of double-certified land rights is dispute resolution through the National Land Agency office through mediation or non-litigation by making a complaint to the land office so that it is followed up and handled in the sequence of case review stages. , initial degree, research, exposure of research results, coordination meeting, final degree, until the dispute resolution stage. In litigation, submit a lawsuit to cancel the certificate to the State Administrative Court (PTUN), file a lawsuit to cancel the SHM as a form of State Administrative Decision (KTUN) to the PTUN; (2) The legal consequences arising from the issuance of multiple certificates for holders of land rights are the creation of legal uncertainty because there is more than one certificate, losses for both parties to the dispute, cancellation or revocation of certificates due to defects in administrative law based on existing state administrative court decisions. legally binding.
Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Nurman, Nurman; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Bagaimanakah keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia apakah sudah berjalan secara optimal. 2). Faktor apakah yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan. The research objective is to analyze the validity of the suspect's determination letter and the letter of termination of investigation from a human rights perspective. 2). To find out and analyze the factors that cause the validity of the suspect's determination letter and the letter of termination of investigation from a human rights perspective. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). How is the validity of the letter to determine the suspect and the letter to stop the investigation from a human rights perspective? Is it running optimally? 2). What factors cause the validity of the suspect determination letter and the letter to stop the investigation from a human rights perspective in the jurisdiction of the Selayar Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. These three factors have the greatest influence on the validity of the suspect determination letter and the investigation termination letter.
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Wahyuddin, Wahyuddin; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor Penerapan Sanksi dalam pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum masih meningkatnya kasus penyelagunaan dana desa. 2). Faktor penerapan Sanksi dalam pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa di wilayah hukum sulawesi barat yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pertanggung jawaban dana desa. The research objective is to analyze criminal responsibility by the village head for the management of village funds and 2) To find out and analyze the factors in the application of sanctions in criminal responsibility by the village head for the management of village funds. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). How is the village head's criminal responsibility regarding the management of village funds not running optimally? This is because cases of misuse of village funds have not yet increased. 2). Factors for applying sanctions in criminal liability by village heads for the management of village funds in the jurisdiction of West Sulawesi are; substance, structure and legal culture. These three factors have the greatest influence on village fund accountability.
Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika, dan 2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, yang mana data diperoleh penulis dihimpun melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian dan studi dokumen, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru dan Terpidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barru. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan efektivitas. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika sangat tidak efektif dilaksanakan karena seluruh Terpidana Narkotika tidak menjalankan pidana denda sebab nominal pidana denda tidak sebanding dengan perbuatan serta kondisi perekonomian Terpidana. 2) Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, namun faktor yang paling terbesar terletak pada bagian substansi hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of fines in narcotics crimes, and 2) to determine and analyze the factors that influence the application of fines in narcotics crimes. This type of research is empirical, in which the data obtained by the author was collected through interviews with parties directly related to the research and document study, in this case, the Judge of the Barru District Court, the Public Prosecutor of the Barru District Prosecutor's Office and the convict at the Class II B State Detention Center Barru. Then the data is analyzed descriptively and effectively. The results of the author's research found that: 1) The application of fines in narcotics crimes is very ineffective because all Narcotics Convicts do not carry out fines. After all, the nominal fines are not commensurate with the actions and economic conditions of the Convict. 2) Factors that influence the effectiveness of the application of fines in narcotics crimes include legal substance, legal structure and legal culture, but the biggest factor lies in the legal substance section.
Efektivitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan Bangunan Pada Kantor Notaris PPAT Yusran Sirath, SH
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Notaris di Kabupaten Takalar dan untuk menganalisis dan mengembangkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu (1) Dalam Efektiftas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) diperlukan apabila syarat-syarat dibuatnya Akta Jual Beli belum terpenuhi, sehingga para pihak membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk saling berjanji mengikatkan diri akan membuat akta jual beli manakala syarat-syarat dibuatnya Akta Jual Beli telah terpenuhi. (2) Faktor-faktor yang mendasari pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibuat oleh Notaris PPAT dikarenakan terdapat persyaratan administrasi yang menjadi kendala untuk melakukan peralihan hak misalnya bidang tanah tersebut belum bersertipikat, dalam proses pengecekan tanah, nama disertipikat belum atas nama penjual karena masih proses turun waris dan balik nama, batas-batas tanah belum jelas karena tumpang tindih dengan tanah lain, dan lain sebagainya. The research objective is to analyze the effectiveness of the Binding Sale and Purchase Agreement on Land and Buildings at the Notary Office in Takalar Regency and to analyze and develop the factors that influence the Binding Sale and Purchase Agreement. This research is descriptive. The results of this research indicate that the effectiveness of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) is (1) In the Effectiveness of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) it is necessary if the conditions for making the Sale and Purchase Deed have not been fulfilled so that the parties make a Sale and Purchase Agreement (PPJB) to mutually promise to bind themselves to make a sale and purchase deed when the conditions for making a Sale and Purchase Deed have been fulfilled. (2) The factors underlying the making of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) are made by a PPAT Notary because there are administrative requirements which become obstacles to carrying out the transfer of rights, for example, the land plot has not yet been certified, in the process of checking the land, the name on the certificate is not yet in the name of the seller because still in the process of inheriting and changing names, land boundaries are not yet clear because they overlap with other land, and so on.

Page 8 of 16 | Total Record : 159

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue